KPU: Form Rekap Suara Diteken Tim Kampanye Tak Sah
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan bukti pelanggaran pemilu yang dibawa penggugat, pasangan Mega-Prabowo, berupa rekapitulasi suara yang ditandatangani oleh salah satu tim kampanye pasangan capres.
KPU Bisa Buktikan Pilpres Sesuai Aturan Main
Komisi Pemilihan Umum sudah siap dengan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk menjelaskan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi bahwa Pemilihan Presiden berjalan sesuai dengan aturan main. “Semuanya sudah siap, seperti formulir dan bukti lainnya. Kami akan sandingkan dengan bukti-bukti yang ada,” kata Endang Sulastri, anggota KPU di gedung MK, Rabu 5 Agustus 2009.
Ketua MA: Mengadu ke Tuhan Pun Silakan
MA hanya menjalankan kewenangan konstitusionalnya menguji peraturan di bawah UU. Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa menyilakan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional melaporkan tiga hakim agung ke Komisi Yudisial. Harifin menyatakan, itu hak mereka.
Demokrat Netral Soal Putusan MA
Semua persoalan terkait pembagian kursi, itu adalah kewenangan KPU. Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional, sepakat minta kepada KPU untuk melakukan perlawanan hukum atas putusan Mahkamah Agung. Putusan MA yang diperkarakan ketiga partai itu ialah Nomor 15P/HUM/2009. Putusan ini tentang peraturan KPU mengenai tata cara pembagian kursi DPR hasil Pemilu 2009.
MA Batalkan Peraturan KPU PKS, PAN & PPP Mengadu ke Komisi Yudisial
Mereka menilai hakim agung diduga melanggar kode etik memutus uji materiil Peraturan KPU. Hari ini, tiga partai yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan akan mengadu ke Komisi Yudisial. Mereka mengadukan soal dugaan pelanggaran kode etik hakim agung terkait putusan membatalkan penetapan calon terpilih tahap dua.
MA Batalkan Peraturan KPU Belum Terima Salinan Putusan
KPU belum bisa berkomentar atas putusan MA hapuskan aturan penetapan calon tahap kedua. Komisi Pemilihan Umum belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung soal pembatalan tatacara penghitungan kursi tahap kedua. Anggota KPU I Gusti Putu Artha tampak terkejut ditanya soal langkah lebih lanjut atas putusan itu.
Cetro: MA Tak Wenang Anulir Hasil Pemilu
MA boleh saja menganulir Peraturan KPU, tapi tak bisa mengubah hasil Pemilu. Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform, Hadar Nafis Gumay, menyatakan Mahkamah Agung boleh-boleh saja merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Namun Hadar menyatakan, Mahkamah Agung tak berwenang menganulir hasil Pemilu.
Peraturan KPU Nomor 45 Tahun 2009
Peraturan KPU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang : Perubahan Terhadap Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tahapan dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Sebagaimana Diubah dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2009 Download File (pdf)
Peraturan KPU Nomor 39 Tahun 2009
Peraturan KPU Nomor 39 Tahun 2009 Tentang : Pedoman Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Pemilu Presiden dan Wakil Preside. Download file (pdf)
Peraturan KPU Nomor 44 Tahun 2009
Peraturan KPU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang : Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Sampul Kertas Yang Digunakan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Donwload File (pdf)