Home » Archives by category » Opini (Page 4)

Survei: Jatah Menkeu Tak Boleh Disentuh Parpol

Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono nampaknya harus berhati-hati menyusun kabinet mendatang. Pasalnya, berdasarkan survei Indobarometer posisi menteri agama dan keuangan tak boleh diserahkan ke para politisi partai. Survei yang dilakukan 18-26 Agustus 2009 lalu itu, sebanyak 8,6 persen responden tidak menginginkan jabatan menteri agama dijabat kalangan parpol, dan sebanyak 6,4 persen untuk jabatan menteri keuangan.

Survei: 90 % Rakyat Indonesia Puas Kinerja SBY

Lebih dari 90 persen responden Indo Barometer menyatakan puas atas kinerja Presiden Susilo Bambang selama memerintah pada periode 2004-2009. Tingkat pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan lembaga DPR. Informasi ini disampaikan oleh M Qodari berdasarkan survei oleh lembaga yang dipimpinnya, Indo Barometer sejak tanggal 18 hingga 26 Agustus 2009. Survei […]

Lima Pos Menteri Yang Harus Diisi Profesional

Hasil survei lembaga survei Indobarometer menyebut mayoritas responden menghendaki lima pos kementerian kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono tidak diisi oleh orang-orang dari partai politik. Survei bertema prospek kabinet dan koalisi partai politik 2009-2014 ini dilakukan 18-26 Agustus 2009 yang dilakukan di 33 provinsi dengan responden sebanyak 1200 orang. Pengumpulan data […]

Pos Kementerian Yang Harus Ada di Kabinet SBY

Hasil survei lembaga survei Indobarometer menyebutkan pos kementerian yang harus ada dalam kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono ialah Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM serta Menteri Agama. Survei bertema prospek kabinet dan koalisi partai politik 2009-2014 ini dilakukan 18-26 Agustus 2009 yang dilakukan di 33 provinsi dengan responden sebanyak 1200 […]

Beberapa Kursi DPR yang Berganti Pemilik

Politisi Partai Golkar Agung Laksono dipastikan gagal kembali duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Pemilihan Umum mencoret nama Agung dan menggantinya dengan Saefuddin Donodjojo dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Perubahan pemilik kursi ini terjadi karena tiga sebab. Pertama, konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KPU merevisi cara penghitungan kursi di tahap ketiga. Agung dicoret karena […]

Jumlah Menteri SBY Idealnya 36-40 Orang

Hasil survei lembaga survei Indobarometer menyebut jumlah menteri pada kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono idealnya sebanyak 36 sampai 40 orang. Survei bertema prospek kabinet dan koalisi partai politik 2009-2014 ini dilakukan 18-26 Agustus 2009 yang dilakukan di 33 provinsi dengan responden sebanyak 1200 orang. Mereka dipilih melalui metode random sampling […]

4 Menteri Jadi Caleg Terpilih, KPU Surati Parpol

Enam menteri dalam kabinet Indonesia Bersatu lolos menjadi anggota legislatif terpilih periode 2009-2014. Mengenai masih adanya menteri yang belum mennyatakan sikap soal jabatan barunya itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera menyurati partai politik. Hal tersebut disampaikan oleh anggota KPU Andi Nurpati di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (3/9/2009). Menurut Andi, ini merujuk pada […]

Diminta Mundur, Enam Menteri Disurati KPU

Enam menteri Kabinet Indonesia Bersatu terpilih menjadi anggota DPR. Mereka dijadwalkan dilantik pada 1 Oktober 2009, sementara masa bakti sebagai menteri berakhir 20 Oktober 2009. Jika mereka belum mengundurkan diri sebelum 1 Oktober itu, mereka bisa merangkap jabatan eksekutif dan legislatif. Rangkap seperti itu tidak dibolehkan oleh Undang-undang.

KPU Ultimatum Empat Menteri Harus Mundur

Komisi Pemilihan Umum mengultimatum empat menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Keempat menteri itu disuruh mundur sebagai menteri sebelum 9 September 2009, jika tidak, mereka tak bisa dilantik sebagai legislator.

PKS Yakin SBY Tak Akan Ingkar Janji

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin jika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku presiden terpilih periode 2009-2014, tidak akan melanggar kontrak koalisi yang sudah diteken sebelum pilpres. Keyakinan itu disampaikan Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq usai diskusi bertema Pola Perekrutan Menteri SBY: Antara Profesionalitas dan Balas Budi di Gedung Dewan Perwakian Daerah (DPD), Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2009).

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone