Mubarok: SBY Kasih Jatah Menteri Kepada PDIP
Pemberian jatah kursi kabinet kepada kader PDIP semakin jelas. Ahmad Mubarok, salah satu wakil ketua DPP Partai Demokrat mengungkapkan hal ini di Gedung Sumarjito Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Senin (31/8/2009). Menurut dia, SBY menghendaki jika pada masa jabatannya yang terakhir ini bisa mengakomodasi semua partai yang masuk dalam parlemen agar terjadi pemerintahan yang kuat untuk […]
3 Caleg Diduga Berijazah Palsu Tetap Dilantik
Tiga calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang yang diduga menggunakan ijazah palsu tetap dilantik sebagai calon terpilih hari ini. Mereka tiga di antara 50 calon yang menjalani pelantikan Senin 31 Agustus 2009 siang ini. Ketiga calon terpilih yang diduga bermodal ijazah palsu itu adalah Dasiman dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sofyan Ahmad dari […]
“SBY Tak Mau Tersandera Kontrak Politik”
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan terpengaruh dengan tekanan politik untuk menentukan menteri pada kabinet 2009-2014. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Achmad Mubarok, Senin 31 Agustus 2009. “SBY tidak akan mau disandera seperti itu (politik),” katanya.
Pendaftar Menteri Kabinet SBY Capai Ratusan
Jumlah pendaftar kandidat menteri kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, sudah mencapai ratusan orang. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Achmad Mubarok, Senin 31 Agustus 2009. Mereka yang mendaftar datang dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari partai politik, profesional (baik perorangan maupun partai), serta organisasi kemasyarakatan.
PPP Ikut Apa Kata SBY
Sekretaris Jenderal DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz, mengatakan akan menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menetapkan komposisi menteri dalam kabinet pemerintahan 2009-2014. “Dalam kontrak politik kami dulu, tidak disebutkan seberapa besar jatah kursi. Jadi, mau nanti dikasih kursi 5, 3, 2 atau bahkan tidak dikasih sama sekali, bagi kami tidak ada masalah,” […]
Perlu Keterwakilan Perempuan di Kabinet
Keterwakilan perempuan diharapkan tidak hanya di legislatif saja, namun perlu diterapkan di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk periode 2009-2014 mendatang. “Saya harap keterwakilan tidak hanya di anggota dewan saja, tetapi untuk di kabinet SBY mendatang juga harus ada keterwakilan perempuan,” ujar Siti Zuhro peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kepada okezone, Minggu […]
Tifatul Cocok Jadi Menhub dan Menkominfo
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, diusulkan menggantikan posisi Jusman Syafi’i Djamal sebagai Menteri Perhubungan. Tetapi Kementerian Perhubungan itu akan digabung menjadi satu dengan Menteri Komunikasi dan Informasi. Jusman sendiri hanya jadi alternatif saja, tergantung Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan memilih untuk posisi tersebut.
Andi Dianggap Jubir yang Terlalu Banyak Cengengesan
Andi Mallarangeng dinilai kurang santun dalam berbicara, banyak cengengesan, dan kurang elegan. Sikapnya tersebut dinilai tidak layak dipilih kembali menjadi Juru Bicara Presiden dalam lima tahun mendatang. Demikian dikatakan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro ketika berbincang dengan okezone lewat sambungan telepon, Minggu (30/8/2009).
Agung Bantah Undang SBY Terkait Jatah Menteri
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono membantah acara berbuka puasa bersama yang dihadiri presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman pribadinya, sebagai pertanda kader Golkar akan mendapat jatah di kabinet. “Ini acara rutin tiap tahun,” katanya kepada wartawan di kediaman Ketua DPR, Agung Laksono di Jakarta, Sabtu (29/8/2009) malam.
“Politik Itu Tergantung Bagaimana Bermainnya”
Achmad Mubarok, Wakil Ketua DPP Partai Demokrat, kembali menjadi sorotan. Pernyataan Achmad yang dipublikasi media tentang kedekatan antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan adalah permainan politik untuk menetralisir partai mitra koalisi, yang banyak tuntutan menjelang penyusunan kabinet SBY-Boediono, mengundang reaksi politik karena dianggap tidak etis.