Survei: Jatah Menkeu Tak Boleh Disentuh Parpol

Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono nampaknya harus berhati-hati menyusun kabinet mendatang. Pasalnya, berdasarkan survei Indobarometer posisi menteri agama dan keuangan tak boleh diserahkan ke para politisi partai.

Survei yang dilakukan 18-26 Agustus 2009 lalu itu, sebanyak 8,6 persen responden tidak menginginkan jabatan menteri agama dijabat kalangan parpol, dan sebanyak 6,4 persen untuk jabatan menteri keuangan.

Demikian dipaparkan Direktur Indobaromater M Qodari di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (3/9/2009).

Sementara untuk jabatan lainnya yang tak diperkenankan dipegang oleh politisi, secara berurutan adalah, sebanyak 5,9 persen untuk menteri politik hukum dan keamanan, 4,3 persen responden untuk menteri koordinator perekonomian, 3,5 persen untuk menteri pertahanan, 3,3 persen untuk posisi menteri kesehatan, 2,3 persen untuk posisi Jaksa Agung, dan 2,3 persen untuk menteri hukum dan HAM.

Sementara terkait dalam hasil survei lainnya, sebanyak 95,5 persen masyarakat Indonesia mengharapkan presiden mempertimbangkan pemilihan menteri yang akan duduk di kabinet mendatang berdasarkan kemampuan dan kepribadian.

Sisanya berdasarkan agama sebanyak 77,8 persen, kemudian usia sebanyak 75,2 persen, dan didukung parpol atau ormas sebanyak 56,6 persen.

Survei di atas menurut Qodari dilakukan di 33 provinsi seluruh Indonesia, dengan jumlah responden 1.200, margin errror 3,0 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sumber : Okezone
Kamis, 3 September 2009 - 17:11 wib
Akmal Irawan