Lima Pos Menteri Yang Harus Diisi Profesional
Sby-Boediono
Hasil survei lembaga survei Indobarometer menyebut mayoritas responden menghendaki lima pos kementerian kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono tidak diisi oleh orang-orang dari partai politik.
Survei bertema prospek kabinet dan koalisi partai politik 2009-2014 ini dilakukan 18-26 Agustus 2009 yang dilakukan di 33 provinsi dengan responden sebanyak 1200 orang. Pengumpulan data melalui wawancara tatap muka dengan kuisioner. Mereka dipilih melalui metode random sampling dengan margin of error 3 persen. Tingkat kepercayaan terhadap hasil survei ini 95 persen.
Pos menteri yang harus diisi orang-orang profesional itu ialah Menteri Agama (8,6 persen responden), Menteri Keuangan (6,4 persen responden), Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (5,9 persen responden) Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (4,3 persen responden), dan Menteri Koordinator Perekonomian (4,3 persen).
Menanggapi survei Infobarometer ini, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Marzuki Alie, mengatakan hasil survei ini akan menjadi masukan untuk dicermati SBY.
Tapi, Marzuki memberikan catatan bahwa partai politik pun sesungguhnya memiliki orang-orang profesional di bidangnya masing-masing.
“Jadi, sebenarnya yang penting ialah komitmen dan loyalitas, bukan persoalan berasal orang partai atau tidak,” katanya.
Menurut Marzuki justru kalau dia adalah orang partai yang mempunyai kredibilitas, maka dia akan memperoleh dukungan yang kuat.
“Dan harus diingat, seorang menteri manakala sudah diangkat masuk ke kabinet dia akan bertanggung jawab ke presiden bukan partainya,” kata Marzuki. “Ini harus ditekankan guna mengefektifkan kabinet presidensial.”
Sumber : Vivanews
Kamis, 3 September 2009, 16:55 WIB
Siswanto, Anggi Kusumadewi