Desak Pemilu Ulang, 5 Aktivis Bendera Kubur Diri
Desakan pemilihan ulang terus digalakan sejumlah pihak dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kali ini, sebanyak lima aktivis dari Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) mendesak pemilu ulang dengan cara mengubur diri. Pantauan okezone, Senin (10/8/2009), kelima aktivis tersebut yakni Monang, Acil, Yuli, Rena, dan Yuni. Aksi ini dilakukan mereka sejak pukul 10.00 WIB di depan Posko Bendera.
Polisi Tangani 50 Kasus Kecurangan Pemilu
Selama proses pemilu presiden 2009, polisi sudah menangani sedikitnya 50 kasus kecurangan pemilu, mulai dari masa kampanye, masa tenang dan penghitungan suara. Demikian disampaikan Kepala Divis Humas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Soekarna di kantornya, Jalan Tronojoyo, Jakarta, Jumat (7/8/2009).
KPU Abaikan Putusan MA hingga 90 Hari
Akhirnya KPU mengambil jalan tengah menanggapi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan perhitungan suara Pemilihan Legislatif tahap dua. KPU akan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 259/KPTS/KPU/2009 tentang penetapan kursi parpol dan anggota DPR dalam Pemilu 2009 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Legislatif, namun tetap melaksanakan hasil Pemilihan Umum.
KPU Disarankan Turuti Putusan MA
Kesalahan KPU, kata Arbi Sanit, adalah salah membaca Undang-undang Pemilihan Legislatif. Guru Besar Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, meminta Komisi Pemilihan Umum mematuhi putusan Mahkamah Agung tentang tata cara penghitungan perolehan kursi dan calon terpilih tahap kedua DPR dan DPRD.
Sengketa Pemilu Dinilai Akibat Undang-undangnya Ruwet
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Abdul Muktie Fadjar mengatakan lembaganya siap menerima dan mengadili sengketa penghitungan kursi terkait dengan munculnya keputusan Mahkamah Agung. Namun, hal itu bisa dilakukan tergantung sikap partai-partai yang dirugikan. “Kalau ada keberatan dari partai, kami akan adili dan putuskan,” kata Abdul Muktie di Jakarta kemarin. Saat dimintai komentar mengenai keputusan Mahkamah Agung […]
KPU Didesak Segera Sikapi Putusan MA dan MK
Konsekuensinya perolehan kursi harus imbang dengan perolehan suaranya. Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform, Hadar Navis Gumay, mengatakan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan penetapan kursi tahap dua mengakibatkan hasil Pemilihan Legislatif tidak lagi sesuai sistem proporsional daftar terbuka.
PKS Ancam Usul Pecat Semua Anggota KPU
PKS merupakan salah satu yang terancam berkurang perolehan kursi di Parlemen. Politisi PKS, Agus Purnomo, mengancam untuk mengusulkan pemecatan terhadap semua anggota KPU jika putusan MA yang membatalkan cara penetapan kursi tahap kedua Pemilihan Legislatif tetap dijalankan. Sebab, kata Agus, jika komisi Pemilu tetap mengikuti putusan MA, otomatis putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KPU merevisi […]
Mengapa PKS dan PAN Melawan Putusan MA
Putusan MA membuat kursi tiga partai besar menggelembung, kursi partai kecil mengempis. 22 Juli 2009, tersiar kabar Mahkamah Agung membatalkan tata cara penghitungan kursi tahap dua yang dianut Komisi Pemilihan Umum. Putusan bertarikh 18 Juni 2009 itu menyatakan pasal 22 huruf c serta pasal 23 ayat 1 dan 3 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 […]
PDIP : Presiden Bertanggung Jawab atas Kisruh Pemilu
PDI Perjuangan kali ini bersuara lantang atas siapa yang harus bertanggungjawab terhadap kekisruhan penyelenggaraan pemilu legislatif pada 9 April lalu. Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan, Sabtu ( 25/4 ), mendesak Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk bertanggungjawab. Selain itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu juga ditekankan menjadi pihak yang ikut bertanggungjawab