PDIP & Golkar Gabung ke SBY, Tamatlah Riwayat DPR

PDIP - Golkar

Tamatlah riawayat DPR. Begitulah kira-kira yang akan terjadi bila benar menjadi kenyataan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) masuk dalam kabinet masa bakti 2009-2014.

“Kalau betul PDIP dan Golkar merapat ke Demokrat, tamatlah riwayat DPR,” kata pengamat politik Sebastian Salang saat berbincang dengan okezone, Jumat (7/8/2009).
Artinya, kata dia, DPR tidak lagi menjadi kekuatan kontrol prediden, karena ternyata semua partai masuk ke lingkaran kekuasaan di eksekutif.

Bagaimana konsekuensinya terhadap demokrasi di Indonesia? Menurut Sebastian ini menjadi sinyalemen yang mengkhawatirkan. Dampak yang paling berbahaya bagi demokrasi. Pertama, DPR sebagai lembaga yang memang dilahirkan untuk mengontrol kebijakan pemerintah menjadi sekadar pemberi legitimasi.

“Ini mengingkari karakter dasar legislatif sebangai pengontrol pemerintah,” imbuh Sekjen Formapi.

Kedua, dengan hilangnya kekuatan politik di DPR dan menumpuk di presiden, maka hal ini membuka peluang terciptanya pemerintahan yang otoriter. “Jadi kalau ini sampai terjadi adalah kesalahan besar dari partai politik,” ujar dia mengingatkan.

Sebaiknya, kata Sebastian, partai politik di luar koalisi demokrat yakni PDIP, Golkar, Hanura dan Gerindra berada di luar pemerintahan sebagai pihak penyeimbang. “Mengambil peran sebagai koaliasi tidak kalah mulia dengan menjadi bagian di kabinet,” imbuhnya.

Sumber : Okezone
Jum’at, 7 Agustus 2009 - 13:18 wib
Dadan Muhammad Ramdan