Sekjen Gerindra: Yudhoyono Lempar Tanggung jawab
Ahmad Muzani
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melempar tanggung jawab terkait semrawutnya Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2009 yang berujung pada kacaunya pemilihan legislatif 9 April lalu. “Jangan lempar tanggung jawab dong,” kata Muzani kepada Tempo lewat sambungan telepon, Jumat (17/04).
Kemarin Yudhoyono mengatakan bahwa jika dalam pemilu ada yang dirasa kurang atau tidak benar hendaknya diserahkan kepada tatanan sistem dan mekanisme hukum. “Bukan dengan politik penghasutan dan politik kekerasan tetapi dengan politik keadilan,” kata presiden. Sebelumnya beberapa partai termasuk Gerindra, Hanura dan PDIP menyatakan bahwa pemilu kemarin terburuk sepanjang sejarah. Bahkan diduga ada banyak kecurangan.
Ahmad Muzani justru bingung dengan ungkapan politik penghasutan oleh presiden tersebut. Sebab jika diruntut masalahnya sangat jelas. Pemilu, lanjut dia, penanggung jawab utamanya pemerintah, kepala pemerintahan presiden, “KPU hanya penyelenggara atau panitia,” ujarnya. “Jadi sudah jelaskan, kalau ada ungkapan itu saya malah jadi bingung.”
Menurutnya apa yang disampaikan Gerindra tentang dugaan kecurangan itu sangat berdasar dan jelas. Dasar alasannya bisa dilihat dari tidak masuknya mereka yang punya hak pilih dalam DPT, dan masuknya mereka yang tidak punya hak pilih. “Ini terjadi hampir di semua provinsi bahkan kabupaten, sangat masif,” ujarnya. “Jadi ini tinggal mereka (pemerintah) mau atau tidak mengakui ini sebagai kecurangan, sangat jelas kan faktanya”.
Karena itu Muzani menilai ungkapan SBY tersebut hanya upaya untuk melempar tanggung jawab saja. “Ya itu lembar tanggung jawab namanya,” kata Muzani.
Saat ini, lanjut dia, Gerindra dan beberapa partai yang tergabung dalam sekretariat bersama sedang melakukan investigasi tentang kecurangan tersebut. “Kami sedang kumpulkan datanya,” ujarnya saat ditanya apakah Gerindra punya data terkait kecurangan itu.
Sumber : TITIS SETIANINGTYAS - tempo interaktif
Hanya karena Kepala Pemerintahannya Calon Presiden kuat Kesalahan ditembakan kepemerintah apa anda tak tau mekanisme pembentukan KPU mestinya DPR yang Bertanggung jawab dan segenap masyarakat yang datanya amburadul, Partai yang rakmufakat akahe, mungkin juga anda salah satu yang membuat sekenarionya takut dengan banyaknya pedukung Pk SBY yang sudah diperkirakan sebelumnya.
Masih untung disebut politik penghasutan tidak mengarah kemakar.
Itulah senjata-senjata partai yang kalah ngak mengaku kalah, biarkanlah rakyat yang menilai. Kejujuran membawa nikmat, kebohongan dan fitnah membawa sengsara.
Coba aja kejadian pemilu 2004 diungkapkan (peristiwa turut campurnya mendagri, kapolri saat itu dlsb) pastinya mereka2 ini akan diam, maklumlah kalah
UU Pemilu kita hari ini menggunakan stelsel aktif…..dimana masyarakat yang wajib aktif mengecek dirinya terdaftar dalam DPS apa tidak…sebelum jadi DPT…ini dalam rangka memberikan kemandirian sikap dan tindakan warga masyarakat. Lain dengan UU Pemilu tahun 2004 menggunakan stelsel pasif…Pemerintah dan KPU harus aktif mendata secara cermat. Produk hukum semua ini yang membahas dan mensahkan Pemerintah dan DPR juga…kan ? Sistem administrasi kependudukan sangat perlu diperbaiki dalam tataran praktek. Perlunya kedepan SETIAP WNI PUNYA NOMOR IDENTITAS SATU JENIS SAJA…….MUNGKIN CIRI SIDIK JARI, GOLONGAN DARAH, DNA. Ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan……..! Kita masyarakat tahu mana partai yang sekedar ” OMONG AJA TANPA BUKTI DAN KERJA SAMA YANG BAIK ” dan mana yang mau memperbaiki sistem bersama. Dalam tataran masyarakat kelas bawah, kita sudah sadar dan meeeeleeek politik. Wallahu a’alam bishowab
Kalau Yang Namanya Dugaan Ya Boleh boleh Saja Mas Muzani…..Maka dari itu Sampeyan Harus Melalui Jalur Tatanan Sistem Dan Hukum…
Tapi Kalau Belum ada Bukti bukti Kuat Sudah Rame duluan dan Minta Pemilu Ulang Ya…Itu Namanya Penghasutan Mas…
Ass. Benar pemerintah juga bertanggungjawab, tapi harus ingat mekanmisme DPT. Dpt diselenggarakan oleh KPU dengan data dari Mendagri agar dimutakhirkan oleh KPU bersama aparat pusat dan daerah dibantu Parpol . Lha kalau terjadi masalah ya semua bertanggung jawab ternmasuk Parpol2 yang ikut pemilu.Mana tanggung jawab mengawasinya?Lha kok mau ongkang2 dapat enak giliran dapat gak enaknya nuntut pemerintah?Nuntut itu boleh sesuai aturan hukum yang berlaku, tapi parpol juga bertanggungjawab sebagai pengawas pemutkhiran DPT dari mendagri membantu KPU>
Hebat inilah presiden unggul saat genting bisa cari solusi SALAHKAN KPU dan RAKYAT.Hwarakakakakah…
Menurut saya, pendapat dari Sekjent Gerinda, itu bisa benar. hal bukan berarti karena partainya kalah maka ia berkoentar tsb. karena pesta Demokrasi ini dibawah tanggungjawab menteri dalam negeri dan Presiden. maka wajar saja apabila yang bertanggungjawab itu adalah Presiden. Saya berpendapat, sepertinya President tidak mau memohon maaf kepada rakyat apabila tidak diikutsertakan dalam pesta demokrasi 2009 dan peristiwa tini hendaklah menjadi pembelajaran dalam pilpres.
Jangan malu dan takut, karena Pemimpin sejati adalah apabila ia dapat bertanggungjawab akan apa yang dikerjakan staffnya. Bravo SBY.