PPP Ikut Apa Kata SBY

Sekretaris Jenderal DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz, mengatakan akan menghormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menetapkan komposisi menteri dalam kabinet pemerintahan 2009-2014.

“Dalam kontrak politik kami dulu, tidak disebutkan seberapa besar jatah kursi. Jadi, mau nanti dikasih kursi 5, 3, 2 atau bahkan tidak dikasih sama sekali, bagi kami tidak ada masalah,” kata Irgan.

Sebab, katanya, sejatinya kesepakatan koalisi partai bukan untuk bagi-bagi jatah kursi, melainkan bagaimana menyejahterakan rakyat Indonesia.

Soal kesejahteraan ini pula yang diharapkan PPP dapat menjadi perhatian serius SBY dalam menyusun kabinet. Yaitu tentang bagaimana kabinet ini mampu menuntaskan cita-cita kesejahteraan rakyat. Masyarakat, kata Irgan, menginginkan perubahan ke arah pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum.

“Indonesia ini sudah 64 belum bebas dari penjajahan, tapi belum merdeka,” katanya.

Soal perkembangan pembahasan kabinet SBY-Boediono, Irgan menyerahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menyusunnya. Lagipula, kata dia, dalam kontrak politik yang disepakati sebelum Pemilihan Presiden 2009, tidak ada komitmen bahwa jika SBY menang akan memberitahukan rincian jadwal penyusunan kabinet.

“Sekarang ini pun, kalau SBY mau menyusun kabinet, bisa saja dan tidak harus berkonsultasi dengan partai,” katanya.

Irgan mengatakan SBY memiliki kewenangan untuk membuat pertimbangan sendiri, misalnya dalam menyusun format dan struktur kabinet.

“Kalau dia butuhkan partai untuk memberi masukan, tentu kami akan siap,” kata dia.

PPP tidak mempersoalkan kewenangan SBY itu karena penerapan sistem presidensiil memang demikian.

“Kenapa kami harus menuntut, karena dalam kontrak politik kan tidak ada tawar menawar. Kami telah memberikan kepercayaan, betapa rendahnya kami ini kalau kemudian banyak menuntut,” kata dia.

Sebelumnya, Mahfudz Siddiq, Ketua DPP PKS, mengungkapkan penyusunan komposisi kursi menteri kabinet pemerintahan SBY-Boediono sendiri kemungkinan dilaksanakan usai pelantikan anggota DPR, Kamis 1 Oktober 2009. Semua partai pendukung pasangan pemenang Pemilihan Presiden 2009 ini akan terlibat.

“Sebenarnya soal ini serba masih simpang siur. Tetapi, info terakhir yang saya terima, pembicaraan susunan kabinet baru dimulai usai pelantikan DPR. Karena kabinet, kan akan berakhir 20 Oktober 2009,” katanya.

Sumber : Vivanews
Senin, 31 Agustus 2009, 11:23 WIB
Siswanto