Pengamat: Coblos Ulang Pilkada Gresik Syarat Kepentingan Politik
Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Hariyadi menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait coblos ulang Pilkada Kabupaten Gresik, Jawa Timur, syarat kepentingan politik
MK Tolak Gugatan Ratih Sanggarwati
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengajuan gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ngawi 2010 yang dilayangkan oleh pasangan Calon Bupati (Cabup) Ratih Sanggarwati dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Khoirul Anam.
MK Tak Terima Uji Materiil Pasal Pilkada
Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima uji materiil Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mahkamah berpendapat para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.
Ketua MK : Pengadilan Tipikor Harus Ada
Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD , mengatakan Pengadilan Tipikor Harus ada. Pengadilan Tipikor harus ditempatkan di bawah peradilan umum. “Yang jelas pengadilan tipikor itu harus ada, tidak boleh tidak ada karena sudah ada di konvensi internasional PBB,” kata Mahfud dalam jumpa pers di gedung MK, Selasa 1 September 2009.
MK Tutup Pengaduan Sengketa Pemilu
Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan final terhadap pelaksanaan putusan sela sengketa Pemilu Legislatif. Mahkamah tidak akan membuka lagi perkara hasil putusan sela sengketa pemilu karena sudah ada putusan final yang bersifat mengikat. “MK dengan tegas menyatakan bahwa sejak hari ini tak ada lagi sengketa hasil pemilu yang dapat diajukan ke MK,” kata Mahfud MD, Ketua […]
Hasil Pemilu & Hitung Ulang Diputus Hari Ini
Mahkamah Konstitusi akan membuat putusan final atas hasil Pemilu ulang dan penghitungan suara ulang di beberapa daerah pada hari ini. Putusan final atas hasil putusan sela Mahkamah ini diperlukan untuk menetapkan revisi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih.
MK Tak Akan Balas Surat KPU
Hakim Konstitusi, Akil Mochtar, mengatakan hakim MK tidak akan membalas surat Komisi Pemilihan Umum yang meminta penjelasan secara tertulis terkait penetapan kursi tahap ketiga. “Hakim MK tidak mungkin seperti itu (membalas surat). Kalaupun membalas paling panitera,” kata Hakim Konstitusi Akil Mochtar, di Jakarta, kemarin.
Undang-undang MK Digugat ke MK
Tiga mantan calon legislator Partai Amanat Nasional DPRD Bandung, Jawa Barat, mempersoalkan aturan waktu permohonan sengketa hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi yang harus diajukan paling lambat 3 X 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilihan. Aturan waktu yang diperkarakan Deden Rukman Rumaji, Eni Rif’ati, dan Iyong Yatlan Hidayat, itu ada dalam Pasal 74 Ayat 3 […]
Saran MK Kepada KPU
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Mukthie Fadjar, mengatakan penetapan calon legislatif terpilih dapat mundur sampai September 2009 jika Komisi Pemilihan Umum menunggu putusan final atas pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang di beberapa daerah. “Kalau mau nunggu ini, ya sampai awal September. Sebetulnya tidak perlu (menunggu putusan final),” kata Mukthie Fadjar di Jakarta, kemarin.
KPU Minta Ketegasan Mahkamah Konstitusi
Silang pendapat di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal penghitungan kursi tahap ketiga, belum selesai. Buktinya, lembaga penyelenggara pemilu itu masih merasa perlu penjelasan tertulis soal teknis penghitungan dari Mahkamah Konstitusi. Padahal, teknis penghitungan itu sudah tertuang dalam amar putusan Mahkamah yang dikeluarkan pada 10 Juni lalu. “Terus terang saja, sekarang kami minta ketegasan dari […]