KPU Lega dengan Putusan MK Soal Penghitungan Kursi
Polemik putusan Mahkamah Agung (MA) soal pembatalan penghitungan kursi tahap dua berakhir sudah. Mahkamah Konstusi (MK) memutuskan tafsir Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal pengitungan tahap dua dinyatakan sudah benar. Hal ini tentu saja membuat KPU menghela napas lega.
Harapan KPU Pada MK Soal Putusan Pasal 205
KPU berharap jika MK mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 205 Ayat 4 UU tentang Pemilu disertai dengan pengaturan penerapannya. “Kalau dikabulkan, ya akan kami lihat amarnya. Harapan kami ada teknis pengaturan seperti apa,” kata Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, di gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat 7 Agustus 2009.
Ketua KPU Tak Terima Kritik Tajam Bawaslu
Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, menanggapi kritik tajam Badan Pengawas Bawaslu terkait kinerja selama pelaksanaan Pemilihan Presiden, Jumat 7 Agustus 2009. Hafiz mengatakan fungsi lembaga Bawaslu ialah mengawasi setiap tahapan Pemilu. Jika badan ini berperan demikian, kata Hafiz, seharusnya tidak berposisi sebagai lembaga yang menunggu laporan karena hal itu kurang tepat.
KPU Siap Mentahkan Bukti Mega dan JK
Kini giliran Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan bukti-bukti untuk melawan gugatan capres Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla. Bukti-bukti itu akan disampaikan di pengadilan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). “Selama ini KPU belum pernah melakukan perlawanan balik. Kami sudah mulai ada ke arah sana. KPU saatnya lakukan perlawanan,” kata Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, usai […]
KPU Hanya Tunggu Serangan
KPU tidak mempermasalahkan kebijakan Mahkamah Konstitusi yang sudah menutup kesempatan bagi KPU untuk mengajukan saksi dan ahli dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden. “Posisi kami bertahan saja, hanya menjelaskan balik saja,” kata anggota KPU, I Gusti Putu Artha, usai persidangan sengketa Pemilihan Presiden di gedung MK, Kamis 6 Agustus 2009.
Saksi JK Minta KPU Sebut Jumlah Pemilih KTP
Komisi Pemilihan Umum dituntut untuk menunjukkan data pemilih dalam Pemilu Presiden yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Desakan itu datang dari saksi ahli yang diajukan tim sukses capres-cawapres Jusuf Kalla-Wiranto.
KPU Akui Kecurangan di Papua
Jaksa Pengacara Negara yang mewakili Komisi Pemilihan Umum dalam persidangan sengketa hasil Pemilihan Umum mengakui adanya kecurangan pelaksanaan pemilihan di Papua. “Hal itu benar adanya, tapi jumlahnya tidak signifikan,” kata anggota JPN, Yoseph Suardi Sabda, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Rabu 5 Agustus 2009.
KPU Bantah Gelembungkan Suara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah melakukan kesalahan terhadap hasil penghitungan suara. Sehingga, Surat Keputusan KPU Nomor 365/Kpts/KPU/2009 dinilai sah. “Data yang disampaikan pemohon adalah data yang tidak benar,” ujar anggota JPN, Edwin P Situmorang, ketika membacakan jawaban terhadap gugatan hasil pemilu dalam persidangan sengketa hasil pilpres di gedung MK, Jakarta, Selasa 4 Agustus 2009.
KPU: Bukti Kami Lebih Valid
Anggota Komisi Pemilihan Umum Syamsul Bahri mengatakan data yang dimiliki KPU terkait gugatan kecurangan pemilihan presiden, lebih valid karena tidak merujuk dari pihak lain. “Data kami tidak berasal dari sumber lain karena inilah rekapitulasi yang dilakukan secara manual, seperti yang diamanahkan undang-undang,” kata Syamsul di sela persidangan gugatan hasil pemilihan presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, […]
KPU Abaikan Putusan MA hingga 90 Hari
Akhirnya KPU mengambil jalan tengah menanggapi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan perhitungan suara Pemilihan Legislatif tahap dua. KPU akan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 259/KPTS/KPU/2009 tentang penetapan kursi parpol dan anggota DPR dalam Pemilu 2009 sesuai UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Legislatif, namun tetap melaksanakan hasil Pemilihan Umum.