Fraksi PPP Minta Mendagri Tegur Ahok
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perseteruan antara Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana alias Lulung semakin meruncing.
Abudl Azis, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD DKI Jakarta, mengatakan sikap Basuki sebagai pejabat publik daerah tidak sesuai dengan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 butir F, yaitu soal kepala daerah dan wakilnya berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Untuk itu kami meminta Mendagri memberikan teguran kepada Wakil Gubernur, karena pernyataannya berpotensi merusak stabilitas politik daerah,” ujarnya di kantor Fraksi PPP, Selasa (30/7/2013).
Azis mengatakan, Ketua DPRD DKI juga diminta agar memanggil Basuki untuk dimintai keterangan terkait pernyataannya.
“Ada potensi merusak sinergi penyelenggaraan pemerintahan, dia sudah beberapa kali mengeluarkan pernyataan kontroversi, mulai dari Interpelasi dibilang gaya-gayaan, pansus MRT dan Monorel dibilang cari honor, sampai terakhir dengan pak Haji Lulung,” tuturnya.
Ia menegaskan, prinsipnya PPP mendukung upaya ketertiban umum, termasuk penataan PKL.
SUMBER : http://www.tribunnews.com/