Kapolwiltabes Surabaya Pastikan Pilkada Gresik Aman

Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar (Kapolwiltabes) Surabaya Kombes Pol Ike Edwin memastikan pilkada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada 26 Mei mendatang akan berlangsung aman

“Berdasarkan hasil rapat koordinasi, kami optimistis Pilkada Gresik aman, lancar, dan terkendali,” katanya setelah memimpin rapat koordinasi Polres Gresik, KPU, Panwas dan tim kampanye masing-masing calon di Mapolres Gresik, Senin

Polisi akan melakukan pengamanan secara maksimal di semua wilayah dengan menurunkan tim gabungan Polres Gresik, Satpol PP hingga Kesbang Linmas, bahkan Polwiltabes juga berencana menambah 300 personel.

“Mereka akan mengamankan wilayah-wilayah rawan konflik. Kami tidak ada prioritas khusus, tetapi semuanya akan kami jaga keamanannya,” katanya setelah rapat koordinasi itu usai.

Namun, rapat koordinasi pilkada itu menjadi agenda saling hujat antara tim sukses pasangan calon kepada KPU dan Panwas Gresik.

“Misalnya, kampanye kami di Desa Suci yang dikenakan biaya Rp4 juta, padahal itu ‘kan fasilitas umum yang disahkan untuk dipakai kampanye,” katanya Hariyadi dari Tim Kampanye SQ (Sambari Halim Radianto-M Qosim).

Seolah tak mau kalah, Entis Sutisna dari Tim Kampanye S2BY (Sastro Soewito-Samwil) menyimpulkan Pilkada Gresik justru berpotensi rusuh yang lebih parah daripada kerusuhan Mojokerto.

“Buktinya, surat suara dibikin berlebih, kemudian acara jalan sehat KPU secara sepihak dibatalkan, padahal KPU sudah menggunakan uang negara untuk pengadaan 300 kaos,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Alimin mengatakan semua proses tahapan sudah disepakati antara Tim Kampanye dengan aparat, sehingga semua sudah jelas aturannya bila ada yang melanggar kesepakatan itu.

“Perlu diketahui bahwa yang dilakukan KPU selalu berlandas berita acara dan atas kesepakatan tim kampanye, bukan asal kebijakan,” katanya.

Sebaliknya, Ketua Panwas M Thoha membantah tuduhan panwas yang “tebang pilih”, karena semua laporan sudah ditindaklanjuti, bahkan terkait mobil PNS dan keterlibatan PNS serta anggota Panwascam yang pengurus PKNU juga sudah diklarifikasi.

“Untuk PNS dan fasilitas negara, kami sudah melakukan klarifikasi ke bupati. Jadi, tidak benar kalau kami pilih kasih,” katanya.

Kendati tidak disebutkan pasangan mana yang diprioritaskan, namun hal itu membuat Ainur Rofiq dari Tim Kampanye Humas (Husnul Khuluq-Musyaffa’ Noer) merasa risih.

“Apapun yang terjadi di KPU maupun Panwas bukan atas keterlibatan kami, karena kami memang tidak tahu sama sekali, kenapa kami yang selalu dituduh,” tegasnya.

Sumber : antarajatim.com