Tifatul Akui Ada Pembagian Pos Menteri dalam Koalisi

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengakui adanya kesepakatan bagi-bagi kursi menteri dalam koalisi mendukung pasangan SBY-Boediono.

Koalisi di mana pun pasti ada power sharing,” kata dia usai menghadiri deklarasi PKS untuk pemenangan SBY-Boediono di Juanda Sidoarjo, Minggu (7/6).

Kendati demikian, dia enggan menyebutkan pos kementerian yang diinginkan partainya. Pembagian kursi, menurut dia, tidak layak dibicarakan secara terbuka di depan publik. Hanya saja, dia menegaskan pembagian kekuasan ini dilakukan secara proporsional sesuai dengan kekuatan pendukung koalisi.

“Ibaratnya kita ramai-ramai mendorong mobil, masak setelah mobil berjalan terus cukup bilang good bye,” kata dia.

Salah satu alasan PKS bersedia berkoalisi mendukung pasangan SBY-Boediono, kata dia, karena Partai Demokrat adalah partai reformis. PKS tidak ingin berkoalisi dengan partai yang mengakomodir nilai buruk masa lalu.

Selain itu, Partai Demokrat dinilai cukup akomodatif dengan platform PKS yang ditawarkan dalam kontrak politik.

Tifatul yakin jumlah dukungan suara terhadap SBY-Boediono akan lebih besar dari perolehan suara yang dikumpulkan seluruh partai koalisi pendukung.

Berdasarkan penelitian sebuah lembaga survei, disebutkan sebagian pemilih Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilihan legislatif lalu menyatakan lebih pas memilih SBY sebagai presiden. “Ini bisa menjadi tambahan suara,” kata dia.

Partai Keadilan Sejahtera mentargetkan dukungan untuk pasangan SBY-Boediono minimal tetap sama sesuai dengan perolehan suara yang didapat pada pemilihan legislatif lalu.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS Jawa Timur Ja’far Tri Kuswahyono mengatakan pada pemilihan legislatif lalu partainya memperoleh dukungan 853 ribu suara untuk seluruh Jawa Timur. “Minimal tetap, tapi kalau bisa bertambah,” kata dia.

Sumber : ANANG ZAKARIA tempointeraktif

13 Responses to Tifatul Akui Ada Pembagian Pos Menteri dalam Koalisi

  1. Tole June 8, 2009 at 11:48 am

    Tuh..benar kan ketahuan belangnya…… Pak Tifatul, apa anda merasa plg suci shg tdk bisa menerima masa lalu org. Manusia gak pernah lepas dr kesalahan pak… Anda sendiri berpoligami kan juga merupakan kesalahan besar. Kalo menuruti perintah nabi harusnya anda mengambil janda-janda miskin utk mjd istri kedua anda. Tuh ambil yg mengemis di lampu merah, mau gak pak?? Jgn sok bersih dan munafik lah pak…..

  2. Mbah June 8, 2009 at 12:04 pm

    Jangan Gara-Gara Jatah Menteri Ideologi Ikut Tergadaikan.

  3. ebeth June 8, 2009 at 6:27 pm

    Politik memang penuh dengan kepentingan..tak ada kawan sejati yang ada hanya kepentingan sejati. Mo bagi kursi?!! kalo dapat kursi yang peot, kropos, kaki ilang satu…banyak kutunya… duduknya gimana dong… bakal gak betahhhhh!!!! emang mo berdiri terusss!!! ato bawa kursi sendiri…..gak seragam dongggg!!!!!

  4. rudy June 8, 2009 at 8:55 pm

    ada jejak pendapat mengatakan sby dapat suara hampir 70 persen. keblinger tuh jejak pendapat. Seharusnya PKS independent jangan bergabung dengan partai pemenang pemilu yang diragukan kemenangannya. Saya lebih memilih JK Win dan saya simpatisan PKS

  5. simpatisan June 9, 2009 at 7:01 am

    PKS-pks lagi, bosan dah

  6. sumardi June 9, 2009 at 3:59 pm

    ya saya memaklumi semua komentar yang miring tentang PKS, soalnya dia kan ada diluar wadah perjuangan dakwah PKS, dia tidak tahu bagaimana strategi perjuangan PKS untuk kepentingan yang lebih besar, dia tidak paham nilai nilai Islam yang kaffah, khusnudhonlah, positif thinkinglah dengan tokoh tokoh agama kita, kita yang kurang paham lebih baik samina watho’na atau diam sambil berdoa untuk kebaikan bangsa kita.

  7. Riswan June 19, 2009 at 3:04 pm

    Power sharing??? Kekuasaan itu seharusnya diemban bukan dibagi-bagi.
    Kekuasaan diemban untuk orang yang mumpuni.
    Kekuasaan dibagi-bagikan untuk orang-orang yang serakah.

    PKS sendiri sudah suudzon dan tidak memaafkan (dendam) partai masa lalu. Tidak sesuai dengan ajaran Islam dan sunnah Rosul.

    Orang menolong mendorong mobil itu dapat dikarenakan:
    1. Ia ikhlas menolong karena ibadah. Jadi setelah mobil berjalan dia ikut senang karena telah dapat memberi kemaslahatan bagi orang lain. Selanjutnya dia serahkan kepada Tuhan yang tidak pernah lupa mencatat setiap amalan walau hanya sebesar zarah.
    2. Ia menolong karena mengharap imbalan kekayaan, kedudukan, dll. dengan mengatasnamakan telah memberi kemaslahatan bagi orang lain.

    Keduanya diatas sama2 memberikan kemaslahatan bagi orang lain, tetapi cara yang ditempuh berbeda.

  8. jordan pradanaamkan July 14, 2009 at 3:44 pm

    KELIHATAN SEMBIRING INI HAUS KEKUASAAN…………
    BELUM-BELUM SUDAH BICARA JATAH…………………….

    SBY-BOEDIONO tidak DIDUKUNG PKS PUN PASTI MENANG KOK……..

    JANGAN SERAKAH DONG…………….INSTROPEKSI DIRILAH

  9. muazin July 14, 2009 at 4:23 pm

    tampaknya akan kejadian apa yang saya perkirakan PKS aka hanya dilirik sebelah mata Oleh SBY-Berbudi, dan kalau itu terjadi saya bersyukur
    Sejak semula kalian Partai2 Islam bergabunbglah maju berkoalisi Islam dan ajukan calon yang Islami, itu banyak mau Profesor ,mau kiay, mau ustad , mau mama Dedeh semua tersedia, cuma kalian b,,,,,,,,,,,n sok saya hebat, saya penghuni soirga saya lama di Madinah dsbnya, dsbnya.

  10. Satochid Sosrodiredjo July 21, 2009 at 8:06 am

    Apa salahnya mengharapkan power sharing dalam pemerintahan yad? Rasanya sih wajar2 saja dan demi kebaikan dan rencana pemerintahan yang baru akan mementingkan kepentingan rakyat banyak dari pada kelompoknya. jalan terus mas, semoga berhasil. Jnangan lupa nanti menteri2nya dimonitor cara kerjanya ya.

  11. Drs.Raiders Salomon Marpaung,MM July 21, 2009 at 3:57 pm

    Sistem pemerintahan dalam hukum Tata Negara kita adalah sistem Presidential ( kekuasaan pemerintahan ada di tangan presiden / eksekutif ), jadi soal pengangkatan Menteri ( Pembantu Presiden / Kepala Pemerintahan ), itu adalah hak prerogatif presiden. Artinya, parpol tidak perlu meminta jatah menteri ( Pemerintah / eksekutif ), karena tempat kalian adalah di Parlemen ( Legislatif ) untuk mengontrol presiden beserta jajarannya ( pemerintah / eksekutif ).

  12. Riswan July 21, 2009 at 9:26 pm

    Ajaran darimana tuh pak Sembiring?
    Rasanya jaman Nabi dan para Khalifah dulu tidak pernah mengajarkan Power Sharing bagi-bagi jabatan apalagi minta-minta.

  13. Mbah July 22, 2009 at 12:51 pm

    Pak Tifakul selama ini belum pernah duduk di kursi Pemerintahan Boleh Dong Minta Jatah Kursinya Mentrinya mana tau tambah Ngetop. Begitu aja Repot..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone