DPR Akan Menjadi Tukang Stempel (Lagi)?
Gedung DPR - MPR
Sinyalemen merapatnya kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) ke kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak diharapkan banyak pihak karena akan berdampak pada proses demokrasi di Indonesia.
Gabungan kekuatan Partai Demokrat, PKS, PPP, PAN, dan PKB yang bakal mengisi formasi di kabinet akan semakin gemuk bila ditambah dengan masuknya PDIP dan Golkar. Sementara di sisi lain kekuatan politik di parlemen yang seharusnya kritis malah melemah.
Padahal pemerintahan akan efektif jika ada keseimbangan antara eksekutif dan legislatif sehingga mendorong proses demokrasi yang lebih sehat.
“Kalau semua merapat, DPR hanya tukang stempel,” kata kata pengamat politik Sebastian Salang saat berbincang dengan okezone, Jumat (7/8/2009).
Dengan hilangnya kekuatan politik di DPR dan menumpuk di presiden, maka hal ini membuka peluang terciptanya pemerintahan yang otoriter. “Jadi kalau ini sampai terjadi adalah kesalahan besar dari partai politik,” ujarnya.
Peristiwa “rangkulan” antara Presiden SBY dan Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Taufik Kiemas di Gedung DPR, memberikan tanda tanya bagi publik terhadap bahasa politik dari kedua pembesar partai itu.
Terlebih SBY mengindikasikan kemungkinan bergabungnya lawan politik dalam kabinet mendatang seperti sempat dikemukakan ke rivalnya di Pilpres 2009,Jusuf Kalla, untuk tetap bekerja sama demi bangsa.
Namun tentunya rakyat berharap SBY lebih mengedepankan kepentingan bangsa daripada membangun formasi kabinet yang kolutif dan mengancam demokrasi. Akhir ceritanya seperti apa kita tunggu saja.
Sumber : Okezone
Jum’at, 7 Agustus 2009 - 13:38 wib
Dadan Muhammad Ramdan