Yudhoyono Belum Tentukan Cawapres

Susilo Bambang Yudhoyono

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrat menegaskan, sampai saat ini dirinya belum menetapkan nama tokoh yang akan menjadi cakal calon wakil presiden untuk mendampinginya pafa masa bakti 2009-2014.

“Tentu ada pertanyaan apakah nama cawapres sudah ada di kantong? Belum ada,” kata Yudhoyono ketika membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Demokrat di Arena Pekan Raya (PRJ) Jakarta, Minggu.

Pada acara pembukaan ini, Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono serta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo.

Yudhoyono kemudian mengatakan, sampai saat ini, ia telah menerima masukan dari berbagai kalangan tentang bakal calon wakil presiden.

“Sampai saat ini sudah ada 19 nama,” kata Yuhoyono kepada peserta Rapimpnas yang terdiri atas anggota DPP, DPD, DPC, serta 7 perwakilan partai demokrat di luar negeri.

Yudhoyono juga mengatakan, “Banyak tokoh yang ingin mengabdi sebagai wakil presiden, tentu harus kita pilih”.

Ia mengatakan, dengan begitu banyak nama yang masuk tentu harus dipilih yang terbaik karena tidak mungkin ada tiga wakil presiden.

Ketika menjelaskan kriteria wapres yang diinginkan, Yudhoyono kembali menyebutkan 5 kriteria dasar. Kriteria tersebut, antara lain, bakal cawapres harus berintegiratas serta memiliki kepribadian yang baik, mempunyai kemampuan atau kapasitas untuk membantu presiden serta mengkoordinasikan para menteri.

“Mereka juga harus memiliki lolyalitas bukan kepada SBY tetapi kepada kepala negara dan kepala pemerintahan,” kata Yudhoyono yang mengenakan jaket berwarna biru yang merupakan ciri khas Partai Demokrat.

Koalisi

Yudhoyono yang juga Presiden RI masa bhakti 2004-2009 mengatakan, Partai Demokrat menjalin koalisi dengan partai-partai politik lainnya baik di kabinet maupun di parlemen.

“Jangan sampai koalisi terbentuk tapi kemudian ada salah satu partai atau beberapa partai yang mengambil tindakan yang bisa menjatuhkan pemerintahan,” katanya.

Ia mengatakan, koalisi dibentuk untuk meningkatkan kesejahteran rakyat, menciptakan pemerintahan yang bersih, menegakkan hukum serta mewujudkan pembangunan yang benar-benar lebih adil.

“Koalisi itu bukan sekadar bagi-bagi kursi di kabinet,” katanya.

Ia mengatakan pula, koalisi dibentuk untuk mewujudkan kabinet presidensiil yang efektif dan secara konkrit Indonesia menganut kabinet presidensiil, bukan kabinet parlementer. “Namun koalisi yang baik merupakan sesuatu keniscayaan,” katanya. (*)

Sumber : antara