Syarat Suara Bagi Capres Dianggap Tak Demokratis

Korwilda Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Subagyo HS menganggap, syarat menjadi calon presiden dengan persentase perolehan suara tertentu tak mencerminkan demokrasi.

“Ketentuan perolehan suara sekian persen merupakan belenggu bagi partai yang memiliki calon berkualitas,” ungkap Subagyo yang juga purnawirawan Jendral TNI ditemui usai menghadiri rapat Koordinasi pemenangan pemilu Jateng II di Hotel Kenari Kudus, Rabu.

Besar kemungkinan, calon presiden berkualitas dari partai yang kurang memenuhi syarat akan tersingkir. Padahal, pemimpin yang dibutuhkan negara tentu yang berkualitas.

Untuk mengantisipasi syarat perolehan suara itulah, pihaknya menjalin koordinasi dengan 10 daerah pemilihan (Dapil) di Jateng dan satu di Yogyakarta.

“Kami ingin mengecek segala sesuatu yang perlu dilakukan dan optimalkan kinerja di masing-masing Dapil,” ujarnya.

Setidaknya koordinasi intensif tersebut dapat memuluskan target perolehan suara sebesar 20 persen.

Target suara tersebut merupakan keputusan Rapimnas II di Makassar yang digelar 9-11 Januari 2009 lalu.

“Target tersebut terkait pula dengan upaya mengusung Ketua Umum Hanura, Wiranto menjadi calon presiden mendatang. Sehingga logis jika ketua diusung harus memiliki kekuatan,” ujarnya.

Disinggung soal pendamping Wiranto, Subagyo belum mau berkomentar banyak, mengingat konsentrasi sekarang adalah pemenangan pemilu terhadap para caleg dari partainya.

“Yang jelas, pembahasan calon wakil presiden atau koalisi ditentukan setelah pemilu legislatif mendatang,” ungkapnya.

Ditambahkan Ketua DPD Partai Hanura Jateng, Djoko Besariman mengingatkan, kepada kadernya untuk tidak bertarung melawan kawan sendiri, mengingat lawannya adalah partai lain.

Untuk mendukung pencapaian target perolehan suara 20 persen, setiap DPC ditarget minimal meraih suara 15 persen. “Bahkan, beberapa DPC ada yang berani menargetkan perolehan suara hingga 20 persen,” ujarnya.

Selain target suara, pihaknya juga mengingatkan kepada para kadernya untuk lebih tertib administrasi. “Masing-masing ketua DPC harus lebih instropeksi diri soal administrasi, mengingat berpotensi menganggu pencapaian target partai nantinya,” ujarnya.(*)