Prabowo: Upaya Hukum Jalan Terus

Prabowo Subianto
Cawapres Prabowo Subianto menegaskan dirinya akan tetap berupaya untuk berpikiran positif menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa saat pascabom meledak di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton, Jumat kemarin. Seperti diwartakan, pernyataan Presiden Yudhoyono, yang belakangan sangat disayangkan sejumlah kalangan masyarakat sipil, terkesan gegabah telah mengaitkan dan menuduh teror bom dilakukan orang-orang yang tidak puas dengan proses dan hasil pemilihan umum presiden (pilpres) 2009 kemarin.
Walau mengaku tetap akan berusaha berpikiran positif, Prabowo menyatakan tuduhan tadi tidak akan menyurutkan langkahnya bersama calon presiden Megawati Soekarno Putri untuk menindaklanjuti dan memperkarakan dugaan kecurangan dalam pilpres kemarin. Pernyataan itu disampaikan Prabowo, Senin (20/7), usai hadir dalam acara doa bersama para tokoh agama dan Presiden Konferensi Dunia Agama-agama untuk Perdamaian (WCRP) KH Hasyim Muzadi, yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
“Saya memilih berpikiran positif saja, lah. Namun upaya hukum jalan terus. Sekarang tim hukum Megawati-Prabowo masih mempelajari. Kalau kemudian mereka menyimpulkan dan memberi pendapat hukum, ya akan kami laksanakan. Saya kira tidak ada yang menyurutkan langkah,” ujar Prabowo.
Sementara itu usai acara, KH Hasyim Muzadi menyatakan perlunya ada klarifikasi atas pernyataan presiden tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlanjut dan menyulitkan. “Klarifikasi harus diberikan untuk memperjelas dan meng-clear-kan persoalan. Kalau tidak ada klarifikasi justru bisa menyulitkan, tapi kalau klarifikasinya baik, saya kira hasilnya bisa jadi baik. Kalau klarifikasi itu nantinya sudah clear, saya yakin tidak akan ada apa-apa. Nah, orang yang menyatakan sudah clear atau belum ya mereka yang menginginkan klarifikasi itu,” ujar Hasyim.
Sementara itu saat dihubungi terpisah, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai pernyataan presiden beberapa waktu lalu bisa jadi persoalan serius dan meresahkan masyarakat terutama di tingkat bawah. Aksi terorisme, seperti peledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton kemarin, dan pembunuhan berlatar belakang politik adalah dua hal berbeda.
“Peristiwa pembunuhan Presiden AS John F Kennedy, Presiden Mesir Anwar Sadat, dan sejumlah kepala negara lain, bukan aksi terorisme dan tidak diikuti dengan peristiwa peledakan bom yang meminta banyak korban. Target pembunuhan politik jelas hanya kepala negara, sementara target terorisme untuk menimbulkan ketakutan. Nah, aksi peledakan bom kemarin telah berhasil menebarkan teror ke seluruh dunia sampai-sampai Dewan Keamanan PBB bersidang terkait masalah itu,” ujar Ikrar.
Terkait pernyataan Presiden Yudhoyono, yang dinilai banyak pihak ngawur tadi, Ikrar menegaskan tidak bisa tidak presiden harus mencabut pernyataan tersebut dengan cara apa pun. Hal itu karena dalam kalimatnya Presiden Yudhoyono terkesan mengacu pada orang tertentu, yang dia sebut pernah menculik orang dan tidak terjangkau hukum. “Pernyataan macam itu bisa meresahkan dan memecah masyarakat di tingkat bawah. Bagaimana kalau misalnya ada pendukung pasangan kandidat, entah Megawati-Prabowo atau Kalla-Wiranto, digebuki pendukung Yudhoyono-Boediono karena pernyataan tadi?” ujar Ikrar.
Lebih lanjut terkait foto-foto yang dipaparkan Presiden Yudhoyono saat jumpa pers beberapa waktu lalu, Ikrar menyatakan dirinya mendapat banyak masukan foto-foto itu adalah laporan intelijen saat Yudhoyono masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Jika hal itu benar terjadi, Ikrar mengaku sangat menyayangkan karena Presiden Yudhoyono berarti tidak jujur menjelaskan latar belakang foto yang dia paparkan tersebut.
“Tidak hanya itu, Presiden Yudhoyono berarti juga mengecilkan arti keamanan nasional menjadi sekadar keamanan pribadi dirinya sendiri. Sebagai presiden dia punya TNI dan Polri, ada Paspampres dan pasukan elit. Kalau dengan semua itu dia masih menyatakan takut atau khawatir, bagaimana pula dengan keselamatan kita masyarakat biasa ini yang tidak punya bodyguard atau aparat untuk mengamankan seperti dia?” ujar Ikrar.
Sumber : indonesiamemilih
Kenapa Tabulasi KPU dihentikan? Info dari YD peneliti IFES, Karena dilarang dipublikasikan tabulasi akhir yaitu : Sby-Budi: 47,32% Mega-Pro : 32,15% dan Jk-Win : 20,53%.Yang artinya pilpres dua putaran.Sumber Detik.com Tentang Isu Suara SBY Dibawah 50 %.
Setuju Pak Kalau Hukum Harus Ditegakan Setegak-tegaknya Tanpa pandang Bulu Dan Hukum Harus Dijujung Tinngi Baik Aparat, Rakyat Dan Pemimpin. Dan Segala Sesuatunya Harus Dibuktikan Didepan Hukum Jadi Tidak Ada Fitnah dan Buruk sangka Diantara Kita Hidup Bernegara Di Bumi Indonesia.
sangat setuju untuk upaya hukum tetap berjalan, karena KPU yg setahu saya kebal hukum..nah skrg saatnya merasakan kalau NKRI itu adalah negara hukum, tuntutan saya: 1. Bubarkan KPU 2. Tuntut KPU sampai masuk bui