LSM Nilai Para Capres Miskin Visi HAM
Megawati - Kalla - SBY
Koordinator Human Right Working Group (HRWG) Rafendi Djamin menilai tiga pasang capres yang akan berkompetisi di Pilpres 2009 masih sangat miskin dengan komitmen dan visi perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM).
“Ketiganya belum mampu mewujudkan secara kongkrit bagaimana mengatasi persoalan-persoalan HAM yang belum terselesaikan hingga saat ini,” katanya saat menjadi pembicara dalam diskusi tentang “Visi dan Misi Capres soal HAM” di ruang wartawan DPR Jakarta, Selasa.
Rafendi menambahkan miskinnya visi perlindungan HAM para capres itu, masih diperburuk lagi dengan karakter masyarakat Indonesia yang mengidap penyakit amnesia atau mudah melupakan berbagai peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu.
Karenanya, menurut dia, jika mayarakat lebih terpaku pada visi dan misi yang disampaikan para capres, maka hal penting lainnya yang lebih menggambarkan sosok capres, yakni kompetensi, seringkali menjadi luput dari perhatian.
Selain miskinnya visi capres tentang HAM, menurut Rafendi, bangunan demokrasi yang saat ini sedang dirintis bangsa Indonesia juga tidak memberikan harapan baru bagi terciptanya keadilan dan perlindungan HAM rakyat.
“Demokrasi yang nyata terlihat saat ini adalah demokrasi yang belum memberikan perlindungan terhadap HAM dan agenda-agenda keadilan rakyat,” ujarnya.
Ditanya tentang siapa figur yang paling cocok untuk penegakkan HAM itu, Rafendi mengatakan bahwa pencarian figur yang bisa diandalkan untuk menegakkan HAM sebenarnya mudah saja dan banyak calon-calon yang memenuhi persyaratan berkomitmen terhadap penegakkan HAM.
Namun, ia menambahkan, persoalannya adalah sistem bernegara dan politik dinegara ini, seperti partai politik, yang masih dipertanyakan komitmen dan kesungguhannya untuk penegakkan HAM.
“Persoalan HAM erat kaitannya dengan politik dan itu sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor politik dan keberpihakkan media,” ujarnya.
Di tempat yang sama, aktivis Kontras Victor Da Costa yang juga menjadi pembicara mengatakan bahwa yang terpenting adalah adanya kemauan negara untuk menyelesaikan berbagai persoalan HAM.
“Untuk berbagai kasus pelanggaran HAM, sepeti kasus Tanjung Priok hingga Semanggi dan Trisakti, tidak pernah ada keseriusan pemerintah dan negara untuk memperhatikan nasib mereka-mereka yang menjadi korban,” ujarnya.
Selain itu, ia menambahkan, penanggungjawab utama insiden-insiden pelanggaran HAM dimasa lalu juga tidak pernah tersentuh hukum. (*)
Sumber : antara