KPU tidak Netral Tim Kampanye JK-Wiranto Desak Pemilu Ditunda
Yuddy Chrisnandi
Tim Kampanye capres Jusuf Kalla-cawapres Wiranto mendesak KPU menunda pelaksanaan Pemilu minimal satu bulan. Hal ini terkait dengan ketidaknetralan KPU dalam melakukan sosialisasi Pilpres kepada calon pemilih.
“Kita minta Pilpres ditunda sampai spanduk maupun peraga yang mengintimidasi itu ditarik dari peredaran,” kata Jubir Tim Kampanye JK-Wiranto, Yuddy Chrisnandi di sela-sela perjalanan capres Jusuf Kalla ke Jombang Jatim, Rabu (1/7).
Menurut Yuddy, pihaknya sudah mendapatkan bukti bahwa KPU tidak netral dan berupa ajakan untuk memilih capres dan cawapres nomor 2 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dalam Pilpres nanti. Bukti tersebut diperoleh dari laporan sejumlah daerah seperti Merauke, Lampung Bandung, DKI Jakarta, Makassar, dan Semarang.
“Dan ajakan memilih itu ditandatangani langsung petugas KPPS setempat,” ungkapnya sambil menunjukkan alat peraga di KPPS 24 RW 08 Kelurahan Malaka Jaya Jakarta Timur yang ditandatangani Ketua KPPS R Sugiyadi dan Ketua RT 06/08 P Hendra.
Parahnya, tambah Yuddy, alat peraga itu sudah masuk ke rumah-rumah penduduk. Artinya sosialisasi tersebut mulai mengintimidasi masyarakat calon pemilih. “Ini tindak pidana pemilu dan harus segera dicari dalangnya,” ujarnya.
Mengenai argumen KPU yang menyatakan sosialisasi itu dibuat sebelum pengambilan nomor capres-cawapres, Yuddy membantahnya. Menurutnya KPU harusnya masih bisa mencabut atau mengganti alat peraga itu dengan lebih netral.
“Kenyataannya tidak diganti. Pasti ada unsur kesengajaan,” tegasnya. Yuddy mengungkapkan, pihaknya mendesak Komisi II DPR RI segera memanggil pemerintah, KPU, dan Bawaslu untuk menginvestigasi persoalan ini. “Sebab ini sudah mencederai demokrasi,” katanya.
Anggota Tim Kampanye JK-Wiranto Ali Mochtar Ngabalin menambahkan, pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto untuk menanggapi hal ini. “Sebab mereka juga menemukan bukti serupa,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso memerintahkan anggota fraksinya yang berada di Komisi II DPR segera memanggil pemerintah, KPU, dan Bawaslu. “Ketiganya harus mengklarifikasi temuan ini,” tegasnya. (Che/OL-7)
Sumber : Emir Chairullah mediaindonesia