Kader Golkar Boleh Dampingi Yudhoyono

Muhammad Jusuf Kalla

Pengurus pusat Golkar mengizinkan kadernya menjadi calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat. Kader Golkar boleh maju dalam pemilu presiden tanpa atribut dan fasilitas Golkar.

“Kalau ada kader Golkar yang ingin dipilih dengan calon presiden siapa saja, selama tidak menggunakan dan dukungan partai, itu sah-sah saja dan silakan saja,” kata Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla, usai rapat pleno pengurus pusat di kantor DPP Golkar, Selasa (5/5).

Sebelumnya, sejumlah pengurus daerah Golkar tingkat kabupaten/kota menggugat penetapan Jusuf Kalla dan Wiranto sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Selasa (5/5), Golkar menggelar rapat pleno mulai pukul 15.00 hingga 18.00. Agenda rapat adalah pembahasan hasil penjajakan koalisi dan pencarian calon wakil presiden. “Pleno menerima dengan penuh dan segera melaksanakan putusan itu,” katanya.

Golkar segera membentuk tim pemenangan pemilu untuk menindaklanjuti. Tim melibatkan semua pihak dari Partai Golkar maupun Hanura. “Untuk dua bulan ke depan,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, pengurus pusat akan menggelar pertemuan dengan pengurus daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pertemuan itu akan dilakukan di berbagai daerah.

Pada Pemilu 2004, Kalla maju sebagai pendamping Yudhoyono tak melalui Golkar. Dia mengaku tak menggunakan fasilitas maupun dukungan formal dari partai. Dukungan, kata dia, diperoleh dari sejumlah fungsionaris Golkar secara pribadi. “Golkar tidak bisa menghalangi hak asasi setiap orang,” katanya.

Menurut Kalla, koalisi besar yang dijalin bersama sejumlah partai tak dibahas secara khusus dalam rapat. Dia mengatakan koalisi itu dibentuk untuk memenangkan pemilu presiden. Koalisi itu, kata dia, merupakan koalisi strategis. “Tidak menjadi bagian dari putusan rapat ini. Itu strategi pemenangan pemilu presiden yang akan datang,” ujarnya.

Kesepakatan koalisi besar, ujar Kalla, adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kalah mendukung pasangan yang menang, sehingga koalisi besar otomatis menjadi partai pemerintah bila menang pemilu presiden.

Namun, partai yang tergabung dalam koalisi itu akan menjadi oposisi bila kalah pemilu Juli mendatang. “Arahnya satu pasang calon sebenarnya,” katanya.

Sumber : KURNIASIH BUDI tempointeraktif