Bawaslu: Waspadai Politik Uang

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nur Hidayat Sardini minta seluruh jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk mewaspadai kemungkinan munculnya politik uang atau “money politics” menjelang pemilihan presiden (Pilpres) dan wakil presiden pada Juli mendatang.

“Waspadai politik uang“, kata Nur Hidayat Sardini ketika mengadakan pertemuan dengan para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu se-Provinsi Sulawesi Tenggara, di Kendari Senin.

Ketua Bawaslu datang ke Kendari bersama Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, serta Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary.

Nur Hidayat Sardini juga mengatakan, Bawaslu akan segera membentuk atau memilih relawan-relawan di sejumlah daerah untuk memantau Pilpres tersebut.

“Kami akan membentuk relawan-relawan di sejumlah daerah,” kata Ketua Bawaslu pada acara yang juga dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

Sementara itu Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary mengatakan, sekalipun penyusunan daftar pemilih Tetap (DPT) sudah selesai, para anggota KPU di semua daerah diminta untuk memantau pulangnya ribuan Tenaga Kerja Indoneisa (TKI) terutama dari Malaysia yang kontraknya sudah selesai atau dipulangkan ke Indonesia karena resesi ekonomi.

“Cari para TKI khususnya dari Malaysia yang pulang ke tanah air,” katanya.

Ketika menjelaskan program penghitungan suara pada 8 Juli tersebut, Ketua KPU mengingatkan jajarannya di semua daerah untuk bekerja secara maksimal dan tidak melakukan kesalahan apapun.

“Jangan ada kekeliruan sekecil apapun juga” kata Anshary.

Ia memberi contoh, pada saat pemilihan legilstaif ternyata di beberapa daerah terjadi kesalahan dalam pengetikan penghitungan suara, sehingga akhirnya harus dikoreksi lagi.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menegaskan, pemerintah tidak ingin mencampuri pelaksanaan Pilpres 8 Juli mendatang.

Dia minta seluruh jajaran Pemda untuk membantu pelaksanaan Pilpres tersebut, sehingga hasilnya bisa segera diketahui. (*)

Sumber : antara