Dekati PDIP, Demokrat Dinilai “Cari Aman”

Pertemuan kedua petinggi Partai Demokrat dan PDIP tadi malam menyisakan sejumlah tanda tanya. Partai Demokrat dinilai tengah berupaya menjajaki koalisi di parlemen untuk mempermulus kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, lima tahun mendatang.

Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro mengatakan, kompromi antara dua partai besar di parlemen akan mengecilkan keberadaan oposisi yang selama ini diperjuangkan PDIP.

“Posisi oposisi menjadi tidak utuh,” kata Siti saat dihubungi okezone, Kamis (20/8/2009).

Kompromi di parlemen terlihat dari posisi Ketua DPR yang berasal dari Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009. Hal ini diatur dalam Undang-undang tentang MPR/DPR/DPD dan DPRD yang baru saja disahkan. Setelah Ketua DPR terpilih, langkah selanjutnya adalah memilih Ketua MPR. Di mana, komposisi pimpinan MPR terdiri dari ketua yang berasal dari DPR. Kemudian empat wakil ketua, yang dibagi antara anggota DPR dan DPD.

“Yang terjadi sekarang adalah penggiringan opini untuk mencalonkan Taufiq Kiemas sebagai ketua MPR. Ini sudah kompromi di parlemen,” jelas dia.

Sekretaris Jenderal PDIP, Pramono Anung Hadi Utomo tadi malam mengakui ada pembahasan mengenai posisi Ketua MPR saat bertemu dengan dua utusan SBY yakni Hadi Utomo dan Syarief Hasan. “Pembicaraan itu ada dan sepakat untuk tidak dijadikan polemik terlbih dahulu,” kata Pramono kepada wartawan, kemarin malam.

Sementara, Ketua Partai Demokrat, Hadi Utomo kemudian menegaskan bahwa partainya perlu berjalan berbarengan dengan PDIP untuk mengurusi persoalan bangsa secara bersama. “Tentunya mesti ada hal-hal yang kita bicarakan bagaimana legislatif ke depan,” ujarnya.

Bila koalisi parlemen ini benar terwujud, Siti menilai sistem kontrol terhadap pemerintahan akan melemah. “Tentunya hal ini akan mengancam proses demokratisasi,” imbuhnya.

Sumber : Okezone
Kamis, 20 Agustus 2009 - 07:15 wib
Ferdinan