Saldi Isra : Tidak Elok Wapres Definitif Tantang Presiden

Saldi Isra
Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Padang), Saldi Isra mengatakan, jika Jusuf Kalla (JK) maju sebagai capres, maka roda pemerintahan dan tugas konstitusinya sebagai wakil presiden dipastikan terganggu.
“Rasanya tidak elok wakil presiden definitif menantang presidennya sendiri. Ke depan sistem pilpres sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia harus dievaluasi dan ditata-ulang,” katanya di Padang, Minggu (22/2).
Menurutnya, tidak pantas dalam satu kapal ada dua nakhoda, bahkan keduanya saling berhadapan, padahal SBY dan JK harus menyelesaikan kewajibannya bersama-sama hingga Oktober 2009.
“Kenyataan yang terjadi sekarang jangan terulang lagi karena akan merusak kalangsungan roda pemerintahan dalam menuntaskan tugas-tugas konstitusi yang tersisa hingga masa bakti berakhir,” katanya.
Meski dwi tunggal SBY dan JK berjanji akan tetap bekerja sama dan tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan, namun ia mendesak DPR dan rakyat melakukan pengawasan terhadap pemerintahan.
“Baik SBY maupun JK kini diuji kemampuan kepemimpinannya dalam menuntaskan tanggungjawab keduanya sebagai pengemban amanat rakyat hingga tujuh bulan mendatang,” kata Saldi Isra.
Kekhawatiran terjadinya kevakuman dalam pemerintahan akibat presiden dan wapresnya mencalonkan diri sebagai presiden, menurutnya, merupakan akibat tidak langsung dari dibolehkannya pejabat negara menjadi pemimpin partai.
“Mestinya pejabat setingkat presiden dan wakil presiden jangan disibukkan dengan urusan parpol. Mereka harus fokus memikirkan rakyat dan menjalankan roda pemerintahan,” katanya.
Namur Saldi mengakui bahwa sistem demokrasi di Indonesia sedang berproses menuju ke kedewasaan, sehingga tidak bisa diperbandingkan dengan sistem demokrasi di Amerika Serikat
Bung Aldi, kalau begitu pastinya Mengko Polkam, menteri DN menteri LN dan Menteri Perekonomian harus mendapatkan mandatnya menjalankan pemerintahan dong. Ya etisnya sih seperti yang saudara keluhkan.
Katanya JK menyelesaikan ekspor langsung ditanda tangani dan sorenya barang terkirim. Wah lebih baik jadi Dirjen Bea ccukai mas JK. Itu bukan urusan anda namanya merusak sitem pemerintahan. Siapapun jadi wapres mana mungkin Dirjen Bea Cukai menghalanginya. Tapi lucu ya Wapres kok mau2nya dibodohin mewakili Dirjennya?????