Pemilih dan Caleg Sama-sama Frustrasi

Edy Suandi Hamid

Maraknya praktik politik uang pada Pemilu 2009 di antaranya dinilai akibat frustrasinya pemilih dan para calon anggota legislatif atas kondisi politik saat ini. Kedua pihak pun memilih cara -cara instan untuk meraih tujuan dan keuntungan masing-masing.

“Dalam praktik money politics (politik uang) ada hubungan yang bersifat transaksional pada kedua pihak yang frustasi. Pemilih frustrasi karena menganggap siapa pun yang terpilih tidak banyak artinya bagi nasib mereka sehingga budaya instan muncul, memilih yang mau membeli suaranya,” ungkap Rektor Unieversitas Islam Indonesia (UII) Edy Suandi Hamid dalam diskusi bertema “Memupus Habis Praktik Money Politics pada Pemilu 2009″, Jumat (6/3) di UII, Yogyakarta.

Lebih lanjut Edy memaparkan, caleg yang frustrasi karena tidak dipercaya oleh masyarakat akhirnya juga memilih jalan pintas lewat pola beli-putus. Yaitu, membayar suara pemilih dan merasa kewajiban lepas saat sudah terpilih.

Praktik politik uang, lanjutnya, terjadi karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku yaitu partai politik, politisi, dan rakyat secara umum. Bagi politisi, politik uang merupakan media instan untuk mendapatkan suara konstituen. Sebaliknya bagi rakyat, politik uang ibarat bonus rutin di masa pemilu. Uang atau materi dari politik uang itu dianggap lebih riil bisa dirasakan, dibandingkan misalnya realisasi program-program partai atau politisi yang tidak menyentuh langsung masyarakat.

“Bagi rakyat, money politics adalah satu-satunya mekanisme politik untuk mendapatkan kemanfaatan atas hak suara yang mereka berikan,” ungkap Edy.

Menurut Edy, jalan pintas dengan politik adalah bukti belum siapnya politisi dan parpol melakukan proses penguatan parpol melalui pengkaderan dan penggalangan basis massa yang solid. Ini merupakan indikasi gagalnya komunikasi politik yang dijalin parpol dengan konstituen. “Ini bukti pendidikan politik masyarakat jauh dari mencukupi. Rakyat belum sepenuhnya sadar bahwa janji politik yang dibalut money politics pada dasarnya merupakan eksploitasi hak-hak politik rakyat,” katanya.

Guru Besar Fakultas Hukum Universiats Gadjah Mada Yogyakarta Sudjito memprediksi praktik politik uang pada Pemilu 2009 akan semakin meningkat. Politik uang adalah konsekuensi dari model demokrasi liberal yang dipilih Indonesia. Demokrasi liberal sarat nilai-nilai materiil dan individual. Baik calon pemilih maupun caleg secara yuridis formal telah sepakat untuk menyelenggarakan pemilu 2009 dalam bingkai demokrasi modern tersebut. “Karena itu, money politics sebagai pertemuan niat, kehendak, kesempatan, dan tindakan dari dua pihak sangat rentan menjelang Pemilu 2009,” ungkapnya.