Jakarta, kpu.go.id—Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dan Wakil Menteri Luar Negeri Wardana melakukan video conference dengan KBRI, KJRI dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Malaysia, Rabu (24/7) untuk mengecek kesiapan pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 di negeri Jiran tersebut.

Dalam video conference itu, Husni meminta KBRI, KJRI dan PPLN memaksimalkan pencatatan warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia. “Bagi yang tidak memiliki dokumen, jika PPLN benar-benar yakin itu WNI, tinggal dinyatakan sebagai WNI dan dimasukkan dalam daftar pemilih,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi tingginya mobilitas WNI, terutama di daerah-daerah perbatasan Malaysia dan Indonesia, kata Husni, nantinya akan dilakukan konfrontasi daftar pemilih dalam negeri dan luar negeri. “Nanti akan kita cek, apakah WNI yang berada di luar negeri itu masih tercatat di dalam negeri sehingga daftar pemilih dalam negeri dan luar negeri benar-benar bersih,” ujarnya.

Husni juga meminta PPLN memberikan masukan secara detail akan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 di seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk Malaysia. Sehingga anggaran yang diajukan untuk tahun 2014 benar-benar riil dan tidak ada lagi yang kurang. “Sekarang alokasi untuk tahapan masuk anggaran rutin. Sehingga dari sisi pencairan, pembelanjaan dan pelaporan anggaran harus tepat waktu,” ujarnya.

Wamenlu Wardana meminta KBRI dan KJRI di Malaysia memberikan dukungan dan fasilitasi kepada PPLN untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu. “Kami meminta KBRI dan KJRI dapat membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi PPLN, termasuk kendala pendanaan dengan cara meminjamkan prasarana dan peralatan kantor yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu,” ujarnya.

Wardana juga meminta pendataan dan sosialisasi Pemilu kepada WNI di seluruh wilayah Malaysia benar-benar diintensifkan. Sehingga partisipasi pemilih di luar negeri dapat di tingkatkan dari Pemilu 2009. Hadir dalam pelaksanaan video confrernce tersebut Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Sekjen KPU Arif Rahman Hakim.

Laporan dari Kedubes RI di Malaysia, PPLN di sejumlah wilayah di Malaysia sudah mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS). Jumlahnya sebanyak 1.005.510 orang, bertambah dari data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sebanyak 997.467 orang.

Khusus wilayah Kuala Lumpur, WNI sudah dapat mengecek dirinya apakah terdaftar atau belum sebagai pemilih melalui website. Di dalam website itu akan terlihat nomor pasport, nama lengkap, jenis kelamin dan alamat pemilih.

“WNI juga dapat memberikan tanggapan secara online terhadap DPS yang sudah diumumkan tersebut,” ujar Dubes RI untuk Malaysia Herman Prayitno. Untuk meningkatkan pencatatan WNI dalam daftar pemilih dan partisipasi pada pemungutan suara, kata Herman, pihaknya sudah melakukan sosialisasi di Kuala Lumpur dan wilayah sekitar sebanyak 53 kali.

“Kami melakukan sosialisasi tatap muka untuk verifikasi dan sekaligus pendaftaran pemilih. Kami juga menyediakan layanan pendaftaran pemilih lewat short message service (SMS),” ujarnya. Sosialisasi kata Herman, juga dilakukan dengan mengirim surat ke alamat WNI, ke universitas tempat para pelajar Indonesia kuliah dan perusahaan tempat para tenaga kerja Indonesia (TKI) bekerja.

“Yang jelas, identifikasi ke kantong-kantong WNI kita lakukan secara intensif. Berbagai upaya kami lakukan untuk mendekatkan daftar pemilih dengan realitas WNI di Malaysia,” ujarnya.

Konsul Konsuler KJRI di Penang Sofiana Mufidah mengatakan secara kelembagaan PPLN di wilayahnya sudah terbentuk dan dilantik pada tanggal 3 Juni 2013. Untuk kegiatan sosialisasi, pihaknya sudah melakukannya sebanyak lima kali yakni ke universitas, acara-acara perwakilan dan melalui media sosial seperti akun facebook, blog, milis dan SMS center. Untuk Penang jumlah DPS sebanyak 35.634 orang.

Sementara, jumlah pemilih di KJRI Kucing berdasarkan data 23 Juli 2013 sebanyak 101.290 orang. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan pola yang sama seperti di Kuala Lumpur dan Penang yakni melalui pertemuan tatap muka dengan WNI dan mengirim surat ke tempat kerja mereka.

KJRI Kinabalu Soepeno Sahid mengatakan saat ini di wilayahnya tercatat pemilih sebanyak 179.232 orang. Petugas mengalami sejumlah kendala dalam melakukan verifikasi data. Salah satunya karena faktor geografis. “Sebanyak 85 persen, WNI kita yang tinggal di sini bekerja di perkebunan. Selain itu, ada beberapa daerah yang belum memiliki jaringan telepon. Karenanya, kami lakukan sistem jemput bola,” ujarnya.

Untuk KRI Tawao, jumlah DPS sebanyak 79.483 orang. Sosialisasi sudah dilakukan sebanyak 4 kali melalui acara safari Ramadhan, penyebaran brosur, dan mendata perusahaan tempat bekerja para TKI.

Untuk Johor Baru jumlah DPS sebanyak 384.000 orang. Sosialisasi dilakukan ke perusahaan dan universitas. Sosialisasi ke tempat tertutup seperti penjara dan rumah sakit juga dilakukan. Untuk Johor sudah dilakukan sosialisasi sebanyak 25 kali.