Partai Demokrat akhirnya memilih mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni sebagai Ketua Komite Konvensi Capres Demokrat. Meski berlatar belakang diplomat dan akademisi, Maftuh dirasa juga memiliki pengalaman politik yang mumpuni.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menampik Maftuh tak memiliki pengalaman politik. Menurut dia, sebagai mantan menteri, tentu jebolan Universitas Islam Madinah, Arab Saudi ini berpengalaman dalam bidang politik.

“Siapa bilang mantan menteri enggak punya pengalaman politik, iya dong punya pengalaman, cuma dia kan independen tidak kiri ke kana,” jelas Max saat dihubungi, Selasa (30/7).

Max menilai wajar, jika jabatan Maftuh sebagai ketua komite mendapat kritik dari publik. Namun, lanjut dia, sebagai ketua komite tidak juga mesti memiliki pengalaman politik.

“Sesuatu yang wajar kalau setiap tokoh mau dikritisi, sah-sah saja, kalau didasarkan ketua komite harus punya pengalaman politik kan tidak juga,” imbuhnya.

Anggota Komisi I DPR ini menjelaskan, penunjukan mantan menteri kabinet Indonesia bersatu jilid satu ini karena dinilai memiliki kredibilitas dan independensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertimbangan lain, kata dia, Maftuh dipilih karena pernah menjadi anak buah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Mungkin ada pertimbangan lain, karena pernah menjadi bawahannya beliau (SBY). Tapi yang kita lihat dari kasat mata, punya kredibilitas, punya visi dan golongan yang sangat independen,” tegas dia.

Jika menengok ke belakang, Maftuh sama sekali tidak pernah terlibat politik praktis. Sepanjang kariernya, ia lebih banyak sebagai diplomat.

Sebelum menjadi Menteri Agama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Maftuh pernah menjadi Sekretaris Pribadi Duta Besar Indonesia di Jeddah. Maftuh juga pernah menjadi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan saat Soeharto memimpin. Kemudian, ia juga menjabat Sekretaris Negara pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) periode 2004-2009, dia banyak aktif dan mengurusi umat di Masjid Agung At-Tin, Jakarta Timur, dan sesekali menengok pondok pesantrennya di Desa Cigelis, Pandeglang, Banten.

Pada 2011, Maftuh kembali mendapat kepercayaan dari SBY. Dia menjadi Ketua Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Satgas TKI). SBY pun telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan Satgas TKI pada Juli 2011.

Lama tak terdengar kiprahnya, kini Maftuh kembali diajak SBY. Kali ini bukan tugas negara, tapi tugas dari Partai Demokrat. Ia ditunjuk sebagai ketua komite konvensi.