Takut Salah Jawab, Mendagri Tunda Komentar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengambil sikap atas keputusan Mahkamah Agung (MA) soal perolehan kursi anggota DPRD dan DPR RI. Departemen Dalam Negeri belum mengkomentari soal sikap KPU itu.

“Nanti saja. Kalau seperti ini, saya tidak konsentrasi. Daripada nanti salah jawab, nanti anda tulis tidak pas,” kata Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, usai sidang paripurna luar biasa di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2009.

Keputusan KPU itu menegaskan bahwa daerah yang sudah menjadwalkan pelantikan anggota DPRD pada bulan Agustus ini tetap bisa dilaksanakan. Hal itu juga sesuai dengan keputusan KPU yang disampaikan Ketua, Abdul Hafiz Anshary, Sabtu, 1 Agustus malam.

“Dengan demikian segala ketentuan KPU di tingkat manapun dinyatakan sah dan berlaku sebelum ada perubahan dari KPU,” kata Hafiz.

Putusan MA nomor 13/2009 dan nomor 16/2009 soal penghitungan perolehan kursi dan calon terpilih di tingkat DPRD, tidak ada perintah merevisi keputusan penetapan kursi dan calon terpilih. “Penetapan sebelumnya tetap sah. Karena tidak berlaku surut,” kata dia.

Putusan MA nomor 15/2009 soal penghitungan perolehan kursi dan calon terpilih DPR RI memerintahkan penundaan pemberlakuan Keputusan soal penetapan perolehan kursi dan calon terpilih.

Atas sikap KPU itu, maka semua anggota DPRD di seluruh daerah tidak mengalami perubahan jumlah dan komposisi. Untuk kursi di DPR RI, masih menunggu keputusan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan PKS dan Hanura.

ismoko.widjaya@vivanews.com

Senin, 3 Agustus 2009, 12:41 WIB
Ismoko Widjaya, Bayu Galih - VIVAnews