Lembaga Survei Bingungkan Masyarakat

Survei

Hasil-hasil lembaga survei telah membuat bingung masyarakat. Kondisi ini membuat mayarakat menjadi kurang percaya terhadap hasil survei yang dinilai tidak independen lagi.

Terbukti, sejumlah lembaga survei terkesan ingin menggiring opini publik ke arah kontesta Pilpres tertentu. Padahal hasil survei merupakan salah satu instrumen penting dalam demokrasi.

Demikian diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Media Centre GPS Anto Sudarto melalui keterangan tertulisnya, Minggu (15/6/2009).

Dia menilai kredibilitas lembaga survei tengah merosot di mata publik. Ini disebabkan lembaga survei terkesan berusaha menggiring opini publik dengan hasil-hasil surveinya. Sebab, lembaga survei tersebut berusaha memenuhi pesanan dari fundingnya (penyumbang dana).

Menurut dia, lembaga survei boleh saja menerima bantuan dana dari pihak manapun. Namun, publikasi hasil-hasil survei perlu memenuhi kode etik. Etikanya adalah, lembaga survei yang dipesan untuk melakukan survei hanya memberikan hasil surveinya pada pihak pemesan. Kecuali, lembaga survei tersebut bergerak independen yang dibiayai masyarakat.

Anto mengakui hasil lembaga survei cenderung menggiring opini publik untuk mengikuti suara mayoritas. Kecenderungan inilah yang dimanfaatkan kontestan pilpres untuk menarik dukungan suara. Hasil survei juga bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri tim suksesnya.

“Pada posisi ini hasil survei menjadi alat political marketing (pemasaran politik) disamping iklan politik,” ungkapnya.

Menurut Anto, kebingungan mayarakat terhadap hasil-hasil survei dapat diatasi dengan cara memperhatikan kredibilitas dan track record lembaga survei. Di samping itu, dapat dilihat pula metodologi yang digunakan dalam mengumpulkan sampling dan instrumen pertanyannya.

Jadi, Anto menambahkan, kalau terjadi perbedaan hasil survei dari beberapa lembaga survei itu terletak pada perbedaan penggunaan metodologi dan instrumen pertanyaannya. Lembaga survei yang memiliki kredibilitas biasanya menggunakan sampling yang benar dengan instrumen pertanyaan yang tidak tendensius atau mengarahkan.

“Kalau lembaga survei yang abal-abal (dadakan) pasti metodologi yang digunakan tidak benar,” katanya.

Karena itu, lanjut Anto perlu diwaspadai dengan lembaga-lembaga survei yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah masyarakat pada saat terjadi persaingan politik nasional maupun lokal seperti pilpres dan pilkada. Lembaga seperti ini biasanya lembaga survei yang dibuat peserta pilpres atau pilkada.

“Tujuannya jelas, hasil-hasilnya pasti memenangkan kandidat yang menjadi donaturnya,” jelas Anto.

Maka, Anto menilai asosiasi lembaga survei harus membuat aturan main yang jelas serta kode etik dalam penggunaan metodologi, dan publikasi hasil survei. Hasil survei yang dipublikasikan harus bisa dipertanggungjawabkan di depan akademisi dan asosiasi lembaga survei.
(jri)

Sumber : Tomi Sujatmiko - Koran SI