Keamanan Pilkada Jangan Dibebankan Bawaslu

Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini mengatakan tanggung jawab keamanan selama berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2010 seharusnya tidak dibebankan seluruhnya kepada Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Ada asumsi yang salah bahwa pemilu adalah hanya urusan KPU dan Bawaslu,” kata Nur di sela-sela kegiatan peninjauan pelaksanaan Pilkada di Palangkaraya, Sabtu 5 Juni 2010.

Hal ini terkait dengan kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada 2010. Salah satunya di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 21 Mei 2010.

Menurut Nur, masalah keamanan pelaksanaan pilkada seharusnya menjadi tanggung jawab instansi keamanan.

“Sementara sistem keamanan termasuk dalam penyelenggaraan negara dan pemilu, masuk ke dalam sub sistem negara,” kata Nur.

Nur menjelaskan timbulnya konflik fisik di daerah yang menyelenggarakan pilkada disebabkan karena faktor ketidaksiapan mental dari peserta pemilu.

“Kesiapan mental peserta pemilu masih memprihatinkan. Dia hanya menyediakan diri untuk siap menang, tapi tidak siap kalah,” kata dia.

Terkait masalah kesiapan mental, Nur memuji sikap Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menjelang pelaksanaan pemilihan di tiga kabupaten di Yogyakarta 2010, Sultan mengumpulkan semua kandidat dan Sultan berpesan agar semua kandidat siap menerima hasil pilkada.

“Kalau menang jangan umuk kalau kalah jangan ngamuk (kalau menang jangan sombong, kalau kalah jangan marah),” kata Nur menirukan ucapan Sultan. (adi)

Sumber : Siswanto, Fadila Fikriani Armadita• VIVAnews