Begini Itung-itungan PKS Minta Tambah Jatah Menteri
Partai Keadilan Sejahtera
Pesta kemenangan sudah usai, kini giliran menyodorkan tagihan. Setelah hampir pasti Yudhoyono-Boediono memenangi pemilihan presiden, partai-partai koalisi pendukung pasangan itu mulai berbicara tentang jatah menteri yang bakal mereka dapatkan.
Partai Keadilan Sejahtera, mitra koalisi terbesar Demokrat, misalnya, minta jatah kursi kabinet lebih banyak dibanding saat ini. Adapun Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa menyerahkannya kepada Yudhoyono.
“Jumlah anggota Fraksi PKS saat ini 45 orang, mendatang 57 orang. Logikanya, kursi kabinet juga bertambah,” kata Ketua Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfudz Siddiq, di Jakarta kemarin.
Saat ini PKS mendapat tiga kursi di Kabinet Indonesia Bersatu. Mahfudz menambahkan, pembicaraan pembagian kekuasaan dalam kabinet akan dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil penghitungan resmi pemilihan presiden 2009.
Sedangkan Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidy mengatakan, baik di lingkup internal partai maupun partai dengan Yudhoyono belum ada pembicaraan soal menteri. Dalam kontrak politik dengan Yudhoyono, kata Chozin, PPP tak minta jatah menteri. “Yang jelas, kami telah all out memenangkan Yudhoyono. Kalau ada reward, ya, terserah Yudhoyono,” katanya.
Ketua DPP PAN Toto Daryanto mengatakan partainya hanya mengajukan sejumlah nama untuk dipertimbangkan. Salah satu nama itu adalah Hatta Rajasa, yang sekarang Menteri-Sekretaris Negara. PAN, kata Toto, tak mempermasalahkan berapa jatah menteri bagi mereka. “Mau ditambah tak apa-apa, dikurangi juga tak apa-apa,” ujarnya.
Dari Partai Kebangkitan Bangsa, Wakil Sekretaris Jenderal Hanif Dhakiri juga mengaku belum melakukan pembicaraan soal jatah menteri. Hanif mengatakan partainya punya banyak kader potensial, seperti Ketua Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar maupun Sekretaris Jenderal Lukman Edy, yang kini Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Menanggapi mulai ramainya pembahasan kabinet ini, praktisi hukum yang juga konsultan pemberantasan korupsi Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Mas Ahmad Santosa, menyatakan menteri harus memiliki konsep pembaruan, dan rekam jejaknya mendukung pemerintahan bersih. “Di bidang penegakan hukum, Jaksa Agung harus dari luar kejaksaan guna memperbarui lembaga, yang selama ini dinilai korup,” kata Ahmad.
Ihwal posisi menteri ekonomi, ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Toni Prasetiantono, mengatakan pejabat dan menteri bidang ekonomi mesti mengalami penyegaran. “Harus diduduki orang-orang muda profesional, bukan dari partai politik,” kata Toni. Kepala Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, sependapat. “Orang partai lebih cocok di luar tim ekonomi,” kata Yudhi.
SUmber : PRAMONO | NIEKE INDRIETTA | CHETA NILAWATY | EKO ARI WIBOWO tempointeraktif
Mari sepenuhnya kita serahkan kepada SBY….Beliau sosok yang arif dan bijak…Gak akan kacang lupa kulitnya…para elite Partai politik mohon lebih mengutamakan kepentingan bangsa…Apapun susunan kabinet adalah yang terbaik untuk Bangsa, dan pasti itulah tujuan berpolitik. Menuju Indonesia yang lebih adil dan Makmur
SALUT SAMA PKB, PAN, & PAN………Yang menyerahkan sepenuhnya susunan Kabinet dan Jatah menteri dari masing2 masing Parpol……inilah contoh Pilitikus Sejati….bekerja dan mendukung dengan iklas, tidak ada udang dibalik batu…….
Untuk PKS… serahkan sepenuhnya kepada YTH. BPK SBY….atas menteri yang akan duduk…saya sedikit tergelitik dengan PKS….sejak sebelum PILPRES…ketika BP. SBY menentukan Boediono menjadi Pasangannya…..dan PKS lah yang memprotes keras bahkan mengancam pula…. dan sekarang tergelitik kembali atas statement mahfud siddiq..sudah minta jatah tambahan jumlah menterinya dari PKS…
Marilah kita semua membangun bangsa ini dari ruang dan waktu yang tidak berkutik di jatah Menteri saja……tapi dimana saja….kapan saja…..dengan siapa saja…..berapa saja…..
dan marilah kita dukung apapun keputusan yang diambil oleh Presiden Terpilih terhadap siapa dan berapa jatah Menteri yang diberikan…..tentunya BP. SBY dalam menentukan dan mengambil keputusan melalui proses yang memakan waktu dan pertimbangan positif dan negatifnya untuk memerintah 5 (lima) tahun mendatang, agar Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera adil dan makmur………janganlah kekuasaan yang diutamakan dari pada kepentingan rakyatnya.
Contohlah BP. SBY…yang walaupun pada saat PILPRES, Bp. Jussuf Kalla, Bp.Wiranto, Bp. Prabowo, Megawati, adalah rivalnya….namun dalam membangun Bangsa ini mau mengajak untuk bergabung bersama-sama untuk membangun Bangsa ini.
Kalaupuh toh dihitung jasa..yang paling berjasa adalah Bp. SBY dan Partai Demokrat….Saya yakin seyakin-yakinnya jika PKS tidak berkoalisipun dengan Bp. SBY..pasangan SBY-Boediono adalah pemenangnya dengan perolehan 60 % atau satu kali putaran…..artinya disini diminta partai pendukung dalam mendukung tidaklah hitung2an seperti yang dikatakan mahfud sidiq diatas.
Janganlah kekuasaan untuk direbutkan…tapi kekuasaan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan membangun negeri tercinta ini.
saya heran dengan PKS…tapi sungguh saya lebih heran dgn orang-orang yang mndukung mati-matian PKS..
saya dulu simpatisan PKS..senang skali bila ada yg ingin kopi darat dan diskusi…call 0852434939497..
smoga perjuangan ini diridhoi-Nya…
Naaaa, saya senasib dengan Eyang Maliki
Saya masih yakin aka islam, mudah2 Allah tidak nenurkainya,Amin