KPU-POLRI Tandatangani MoU Pengamanan Pemilu 2014

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) tentang Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu 2014. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua KPU, Husni Kamik dan Kepala Polri, Jenderal (Pol) Timur Pradopo di Ruang Sidang Utama KPU, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta, Rabu (16/1).

Dalam nota kesepahaman  yang terdiri dari delapan bab dan 16 pasal itu, KPU dan Polri menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan sinergi dalam upaya pengamanan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014.

 

“Nota kesepahaman ini untuk mewujudkan satu komitmen bersama membagun satu sinergi yang tiada henti untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih baik dan lebih berkualitas,” ujar Ketua KPU.
Husni menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polri atas dukungannya selama dua tahapan yang sudah selesai, yakni tahapan program dan jadual serta tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik Pemilu 2014.
“Berdasarkan laporan dari provinsi maupun kabupaten/kota, sejauh ini tidak satu pun penyelenggara pemilu yang tergores apalagi  terluka akibat gangguan keamanan. Ini berkat kerja keras oleh Kepala Polri dan jajarannya. Apresiasi ini saya kira tidak berlebihan, karena memang demikian kenyataannya,” ujarnya.
Husni berharap, kerja sama KPU dengan Polri dapat ditingkatkan, baik frekuensi maupun kualitasnya. Karena, setiap saat, KPU bisa saja menjadi objek kriminalitas atas apa yang diputuskan dan dilakukan.
“Mudah-mudahan dengan kerja sama ini, jika ada perbedaan kesepahaman, dapat dituntaskan terlebih dahulu dengan dialog, dengan musyawarah mufakat untuk mengantisipasi kriminalisasi terhadap penyelenggara pemilu,” harapnya.
Senada, Kepala Polri menyatakan pentingnya nota kesepahaman antara KPU dengan Polri untuk mencipatkan kerja sama yang sinergis.
“KPU membutuhkan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, termasuk Polri dan Kejaksaan Agung. Kerja sama dan dukungan ini penting dilakukan agar semua pihak dapat berperan secara sinergis sehingga gangguan keamanan, penyimpangan dan pelanggaran dalam penyelenggaran pemilu dapat dicegah dan diselesaikan secara profesional dan komprehensif dengan menjunjung tinggi hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat,” tandas Timur.
Timur menilai, untuk mewujudkan  pemilu yang tertib dan aman, maka penyelenggaraan pemilu yang bebas dari penyimpangan dan pelanggaran menjadi faktor utama yang secara holistik harus dikelola dengan cermat dan terencana.
“Ini penting, karena dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu memiliki potensi kerawanan yang dapat menjadi gangguan keamanan dan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemilu secara keseluruhan,” tegasnya.
Menurut jenderal bintang empat ini, beberapa gangguan keamanan yang harus diwaspadai  antara lain, konflik akibat perselisihan penetapan jumlah pemilih, pemalsuan dan pencurian kartu suara, perusakan sarana dan prasarana pemilu, politik uang, tindakan kekerasan dan aksi anarkis.
“Semua gangguan tersebut jika tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, akan berdampak pada aspek kehidupan sosial serta akan mencederai nilai-nilai demokrasi yang kita bangun selama ini,” sambungnya.
Timur juga memberikan garansi, institusinya akan selalu bersifat netral dan profesional dalam mendukung penyelenggaraan pemilu.
“Selaku pimpinan Polri, saya berkomitmen bahwa Polri akan senantiasa bertindak profesional, netral dan bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam upaya mendukung penyelenggaraan pemilu yang tertib dan demokratis. Polri bersama Kejaksaan Agung, KPU dan Bawaslu memiliki tekad yang sama untuk mengawal penyelenggaraan pemilu 2014 dengan sebaik-baiknya, sehingga semua tahapan dapat berjalan sesuai dengan rencana,” janjinya.
Nota kesepahaman ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman KPU-Polri Nomor 09/SKB/KPU/2008 dan Nomor Pol/B/7/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang pengamanan penyelenggaraan pemilu tahun 2009.

Selain penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dan Polri, pada saat bersamaan juga ditandatangani nota kesepahaman antara Bawaslu-Polri-Kejaksaan Agung tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). (dd/red. FOTO KPU/dok/hupmas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone