‘Kopi Radikal’ Racikan PKNU
Pengurus DPC PKNU Jombang memproduksi kopi bubuk untuk memecah kebuntuan minimnya dana sosialisasi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Jombang memproduksi bubuk kopi dengan nama “Kopi Radikal”. Kopi buatan parpol yang didirikan kalangan kaum santri itu sengaja diproduksi untuk kepentingan konsumsi, sekaligus sebagai sarana sosialisasi kepada para konstituen. Hasil penjualan Kopi […]
Berapa Modal Caleg?
Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg), tentunya memerlukan dana puluhan hingga miliaran rupiah untuk membiayai kampanye. Dana tersebut biasanya digunakan untuk membiayai pencetakan materi kampanye, seperti spanduk dan brosur, biaya transportasi, dan lainnya. Namun, caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa Iwan Dwi Laksono, mengatakan baru mengeluarkan uang Rp 7 juta untuk membiayai keperluan kampanyenya. “Itu pun, […]
KPU Sosialisasikan Pelaporan Dana Kampanye
KPU Sosialisasikan Pelaporan Dana Kampanye Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta, Sabtu, mensosialisasikan tata cara pelaporan dana kampanye kepada pengurus partai politik peserta pemilu 2009. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan KPU bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyusun pedoman tata cara pelaporan dana kampanye. Partai diharapkan segera mencatatkan pemasukan dan pengeluaran yang digunakan […]
Ingin Tetap Jadi Peserta Pemilu Harus Laporkan Dana Kampanye
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengundang para pimpinan partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) 2009 pada Sabtu pekan ini (24/1) di Kantor KPU. KPU akan meminta komitmen para pimpinan partai politik untuk benar-benar transparan dalam melaporkan dana kampanye 2009. Menurut Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan teknis pelaporan dana kampanye kepada […]
Dana kampanye, Penyumbang Wajib Cantumkan NPWP
Direktorat Jenderal Pajak meminta Komisi Pemilihan Umum mewajibkan penyumbang dana kampanye di atas Rp 20 juta melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan surat resmi Direktur Jenderal Pajak pada 26 November 2008 ke Komisi, permintaan tersebut disesuaikan dengan aturan batas minimal penghasilan perorangan yang dikenai pajak, yakni Rp 15,84 juta per tahun. “Sesuai dengan ketentuan […]