ࡱ> 0 2          ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / #` bjbj Eh 1xxxx(*8ؐ  D9"[ g[]]]]]]$ hPoz9ooxx 777op`x@[7o[77 ?kL' Pyae#]sߥ|r0etl''!7ooo!oooooooĞ !t$*xxxxxx UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi politik rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai penyalur aspirasi keanekaragaman daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan pemilihan umum;  b. bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta adanya perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24C, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.  BAB I KETENTUAN UMUM  Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. 8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan. 9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan. 10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri. 11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri. 13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri. 15. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 16. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan. 18. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan. 19. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri. 21. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 22. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 23. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD. 24. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu. 25. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR, selanjutnya disebut BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPRD, selanjutnya disebut BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. BAB II ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU  Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.  Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;b. pendaftaran Peserta Pemilu;c. penetapan Peserta Pemilu;d. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;e. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;f. masa kampanye;g. masa tenang;h. pemungutan dan penghitungan suara;i. penetapan hasil Pemilu; dan j. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.  (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. (2) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.  (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPU.(2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu. BAB III PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU Bagian Kesatu Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD  Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.  (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; danmengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. (2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.  (1) KPU melaksanakan penelitian dan penetapan keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian dan penetapan keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.  Nama dan tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilarang sama dengan:a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;e. nama atau gambar seseorang; atauf. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain. Bagian Kedua Peserta Pemilu Anggota DPD  (1) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan.  Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2):a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;sehat jasmani dan rohani;i. terdaftar sebagai pemilih;j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan;m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; danp. mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan.  (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf p meliputi:a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih;c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih;d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih; dane. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih. (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. (4) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD. (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal. (6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU. Bagian Ketiga Pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu  (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik. (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan. (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU.  Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:a. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut menjadi badan hukum;b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar partai politik dari departemen; danf. surat keterangan mengenai perolehan kursi partai politik di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari KPU. Bagian Keempat Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu  (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU. Bagian Kelima Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu  (1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU. Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU. Penetapan nomor urut partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh wakil seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.  (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan oleh KPU.  Bagian Keenam Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu  (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. (2) Dalam hal Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi sehingga merugikan dan/atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. (3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2). BAB IV HAK MEMILIH  (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.  Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. BAB V JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN Bagian Kesatu Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR  Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh).banyak  (1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi. (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. (3) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu 2004 berdasarkan ketentuan pada ayat (2). (4) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Bagian Kedua Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi  (1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus). (2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:a. provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;b. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;c. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;d. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;e. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;f. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi; dang. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.  (1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya.  Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.Dalam hal terjadi pembentukan provinsi baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditetapkan dalam peraturan KPU. Bagian Ketiga Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota  (1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh). (2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:a. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;d. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;e. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;f. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; dang. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.  (1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan. (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya. (3) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf g. (4) Penambahan jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g diberikan kepada daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak secara berurutan.  (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan. (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan kembali sesuai dengan jumlah Penduduk.  Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Alokasi kursi pada daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.  Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan KPU. Bagian Keempat Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD  Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).  Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi. BAB VI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH Bagian Kesatu Data Kependudukan  (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan. (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Bagian Kedua Daftar Pemilih  (1) KPU kabupaten/kota menggunakan data kependudukan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih. (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. (3) Dalam penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU kabupaten/kota dibantu oleh PPS. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar pemilih diatur dalam peraturan KPU. Bagian Ketiga Pemutakhiran Data Pemilih  (1) KPU kabupaten/kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah dan pemerintah daerah. (2) Pemutakhiran data pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data kependudukan. (3) Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU kabupaten/kota dibantu oleh PPS dan PPK. (4) Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.  (1) Dalam pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), PPS dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih yang terdiri atas perangkat desa/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau sebutan lain, dan warga masyarakat.  (2) Petugas pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.  Bagian Keempat Penyusunan Daftar Pemilih Sementara  (1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis rukun tetangga atau sebutan lain. (2) Daftar pemilih sementara disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih. (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salinannya harus diberikan oleh PPS kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. (5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak hari pertama daftar pemilih sementara diumumkan. (6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.  (1) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) diumumkan kembali oleh PPS selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu. (2) PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. (3) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPS kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap. (4) PPS harus memberikan salinan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat desa/kelurahan. Bagian Kelima Penyusunan Daftar Pemilih Tetap  (1) KPU kabupaten/kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan dari PPS. (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS. (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan dari PPS. (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU kabupaten/kota kepada KPU, KPU provinsi, PPK, dan PPS. (5) KPU kabupaten/kota harus memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota.  (1) PPS mengumumkan daftar pemilih tetap sejak diterima dari KPU kabupaten/kota sampai hari/tanggal pemungutan suara.(2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara.  (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS, tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. (3) Untuk dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal. Bagian Keenam Penyusunan Daftar Pemilih bagi Pemilih di Luar Negeri  (1) Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu di negara akreditasinya. (2) PPLN menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk menyusun daftar pemilih di luar negeri.  (1) PPLN melakukan pemutakhiran data pemilih paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu. (2) Pemutakhiran data pemilih oleh PPLN dibantu petugas pemutakhiran data pemilih. (3) Petugas pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pegawai Perwakilan Republik Indonesia dan warga masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan. (4) Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.  (1) PPLN menyusun daftar pemilih sementara. (2) Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih. (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. (4) Masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima PPLN paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan. (5) PPLN wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. (6) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan PPLN untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap.  (1) PPLN menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) menjadi daftar pemilih tetap. (2) PPLN mengirim daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.  (1) PPLN menyusun daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN berdasarkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1). (2) Daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN digunakan KPPSLN dalam melaksanakan pemungutan suara.  (1) Daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan sampai hari/tanggal pemungutan suara. (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPSLN, tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar. Bagian Ketujuh Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap  (1) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota. (2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi. (3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional. Bagian Kedelapan Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih  (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK dan PPS.(2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.  (1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN. (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB VII PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota  (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan:a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; sehat jasmani dan rohani;i. terdaftar sebagai pemilih;j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan;m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; danp. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:a. kartu tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;c. surat keterangan catatan kepolisian tentang tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani; e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup. Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota  (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.  (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing. (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat. (3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi. (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.  Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.  Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.  (1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut. (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. (3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pas foto diri terbaru.  Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diajukan kepada:a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain. b. KPU provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain. c. KPU kabupaten/kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain. Bagian Ketiga Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota  (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. (2) KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.  (3) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.  (1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak terpenuhi, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu. (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan KPU.  (1) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu. (2) Partai politik mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota diterima oleh partai politik. (3) Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap membuktikan terjadinya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya daftar calon tetap oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.  (4) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bagian Keempat Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota  (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sehingga merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. (3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bagian Kelima Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota  (1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 disusun dalam daftar calon sementara oleh: a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR.b. KPU provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi.c. KPU kabupaten/kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota. (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. (3) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru. (4) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari. (5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan. (6) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.  (1) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat. (2) Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat. (3) Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.(4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan. (5) Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota diterima oleh partai politik. (6) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (7) Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan urutan berikutnya.  Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Dalam hal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dibacakan setelah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.Bagian Keenam Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD  (1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR. (2) KPU provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi. (3) KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota. (4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.  (1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU. Bagian Ketujuh Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD  (1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU provinsi.  (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;c. surat keterangan catatan kepolisian tentang tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani; e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dani. surat pernyataan tentang kesediaan hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup. Bagian Kedelapan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD  (1) KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD. (2) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  (1) Persyaratan dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan dilengkapi fotokopi kartu tanda Penduduk setiap pendukung. (2) Seorang pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD. (3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan. Bagian Kesembilan Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Calon Anggota DPD  (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sehingga merugikan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. (3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bagian Kesepuluh Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD  (1) KPU menetapkan daftar calon sementara anggota DPD. (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU. (3) Daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. (4) Masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan.  (1) Masukan dan tanggapan dari masyarakat untuk perbaikan daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada KPU dengan disertai bukti identitas diri. (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan tanggapan dari masyarakat. Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Dalam hal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dibacakan setelah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPD, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap. Bagian Kesebelas Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD  (1) Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU. (2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru. (3) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPD ditetapkan oleh KPU. BAB VIII KAMPANYE Bagian Kesatu Kampanye Pemilu  Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye. (3) Kampanye Pemilu didukung oleh petugas kampanye.  (1) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru kampanye, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (2) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD. (3) Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat. (4) Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.  (1) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. (2) Pendaftaran pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota. Bagian Kedua Materi Kampanye  (1) Materi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota meliputi visi, misi, dan program partai politik.(2) Materi kampanye Perseorangan Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD meliputi visi, misi, dan program yang bersangkutan. Bagian Ketiga Metode Kampanye  Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat dilakukan melalui:a. pertemuan terbatas;b. pertemuan tatap muka;c. media massa cetak dan media massa elektronik;d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;e. pemasangan alat peraga di tempat umum;f. rapat umum; dan g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.  (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.  (1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye Pemilu secara nasional diatur dengan peraturan KPU. (2) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPR dan DPD ditetapkan dengan keputusan KPU setelah KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.(3) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi ditetapkan dengan keputusan KPU provinsi setelah KPU provinsi berkoordinasi dengan Peserta Pemilu. (4) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan KPU kabupaten/kota setelah KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu. Bagian Keempat Larangan dalam Kampanye  (1) Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;e. mengganggu ketertiban umum;f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; danj. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;d. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;e. pegawai negeri sipil;f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;g. kepala desa;h. perangkat desa;i. anggota badan permusyaratan desa; danj. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye. (4) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil. (5) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara. (6) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, ayat (2), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.  (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; danb. menjalani cuti di luar tanggungan negara. (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU. Bagian Kelima Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye  Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) oleh pelaksana dan peserta kampanye, maka KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar:a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 yang dikenai kepada pelaksana kampanye yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa:a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; ataub. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih. Bagian Keenam Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Paragraf 1 Umum  (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat. (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84. (5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.  (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi kampanye. (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Peserta Pemilu. (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada Peserta Pemilu. Paragraf 2 Pemberitaan Kampanye  (1) Pemberitaan kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak. (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Peserta Pemilu. Paragraf 3 Penyiaran Kampanye  (1) Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat.(2) Pemilihan narasumber, tema dan moderator, serta tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran. (3) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84. (4) Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (e-mail), dan/atau faksimile. Paragraf 4 Iklan Kampanye  (1) Iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat. (2) Iklan kampanye Pemilu dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa. (3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye. (4) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.  (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk kampanye Pemilu. (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye Pemilu.(3) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.  (1) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye. (2) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye. (3) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk semua jenis iklan. (4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3).  (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan kampanye Pemilu dalam bentuk iklan kampanye Pemilu komersial atau iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu. (3) Tarif iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye Pemilu komersial. (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik. (5) Iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain. (6) Penetapan dan penyiaran iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran. (7) Jumlah waktu tayang iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).  Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi Peserta Pemilu.  (1) Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak. (2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi. (4) Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye. (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa:a. teguran tertulis;b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah; c. pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu; d. denda; e. pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atauf. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU.  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye, dan pemberian sanksi diatur dengan peraturan KPU. Bagian Ketujuh Pemasangan Alat Peraga Kampanye  (1) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan kantor perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu. (2) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut. (4) Alat peraga kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye diatur dalam peraturan KPU. Bagian Kedelapan Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye  (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada pelaksana kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye. (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pelaksana kampanye. Bagian Kesembilan Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu  Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye Pemilu.  (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan.  (2) Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPS, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.  (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kecamatan. (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.  (1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dengan melakukan:a. penghentian pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;b. pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye; c. pelarangan kepada pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dand. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya. (2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  (1) Panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK. (2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskan kepada KPU kabupaten/kota. (3) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.  (1) Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan. (2) Panwaslu kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.  (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten/kota.  (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye atau petugas kampanye melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten/kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.  (1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dengan melakukan:a. penghentian pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;b. pelaporan kepada KPU kabupaten/kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye; c. pelarangan kepada pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan/ataud. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya. (2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  (1) Panwaslu kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dengan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota. (2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.  (1) Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten/kota, terhadap:a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; ataub. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu kabupaten/kota:a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu; b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana; c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota tentang pelanggaran kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti; d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota kepada Bawaslu; dan/atauf. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.  (1) Panwaslu kabupaten/kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan. (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU kabupaten/kota. (3) KPU kabupaten/kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan. (4) Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.  (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini, ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Panwaslu kabupaten/kota melakukan:. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; ataub. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.  Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.  (1) Panwaslu provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat provinsi, terhadap:a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; ataub. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu provinsi:a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu; b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana; c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi tentang pelanggaran kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti; d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi; dan/atauf. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.  (1) Panwaslu provinsi menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a pada hari yang sama dengan diterimanya laporan. (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat provinsi, Panwaslu provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU provinsi. (3) KPU provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan. (4) Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, Panwaslu provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.  (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.(2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Panwaslu provinsi melakukan:a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; ataub. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.  Panwaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120.  (1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye secara nasional, terhadap:a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Seretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung; ataub. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu:a. menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu;b. menyelesaikan temuan dan laporan adanya pelanggaran kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana; c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti; d. meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;e. memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota; dan/atauf. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.  (1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama diterimanya laporan. (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU.(3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan. (4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi.  (1) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan oleh KPU bersama Bawaslu. (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dalam pelaksanaan kampanye Pemilu, Bawaslu melakukan:a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; ataub. pemberian rekomendasi kepada KPU untuk menetapkan sanksi.  Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.  Pengawasan oleh Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota serta tindak lanjut KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan. Bagian Kesepuluh Dana Kampanye Pemilu  (1) Kegiatan kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing. (2) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:partai politik;calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dansumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (3) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. (4) Dana kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.(5) Dana kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. (6) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik. (7) Pembukuan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.  Dana kampanye Pemilu yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.  (1) Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.  Kegiatan kampanye Pemilu anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing. Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:calon anggota DPD yang bersangkutan; dansumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. Dana kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Pemilu calon anggota DPD yang bersangkutan pada bank. Dana kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi calon anggota DPD yang bersangkutan. Pembukuan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.  Dana kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh melebihi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dana kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.  Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. Calon anggota DPD Peserta Pemilu memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU melalui KPU provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.  (1) Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara. (2) Laporan dana kampanye calon anggota DPD yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara. (3) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberitahukan hasil audit dana kampanye Peserta Pemilu masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik. (5) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.  (1) KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi. (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan partai politik dan calon anggota DPD Peserta Pemilu;b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik. (3) Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.  (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), KPU membatalkan penunjukan kantor akuntan publik yang bersangkutan. (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3). (3) KPU menunjuk kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye partai yang bersangkutan.  (1) Dalam hal pengurus partai politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan. (2) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU melalui KPU provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu. (3) Dalam hal pengurus partai politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih. (4) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.  (1) Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari: pihak asing;penyumbang yang tidak jelas identitasnya; Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; ataupemerintah desa dan badan usaha milik desa.(2) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir. (3) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye Peserta Pemilu melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. BAB IX PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA  (1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. (2) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, dan sekretaris KPU kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  (1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:a. kotak suara;b. surat suara;c. tinta;d. bilik pemungutan suara;e. segel;f. alat untuk memberi tanda pilihan; dang. tempat pemungutan suara.(2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya. (3) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan peraturan KPU. (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f, dan ayat (2), Sekretaris Jenderal KPU dapat melimpahkan kewenangannya kepada sekretaris KPU provinsi. (6) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat. (7) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, huruf f, dan ayat (2) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. (8) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota. (9) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.  (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon, dan nama calon tetap partai politik untuk setiap daerah pemilihan.(2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPD berisi pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan. Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam peraturan KPU.  (1) Jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara ditetapkan dalam peraturan KPU. (2) Nomor urut tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ditetapkan dengan keputusan KPU.  (1) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik. (2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua perseratus) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU. (3) Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. (4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.  (1) Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara.(2) KPU meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan. (3) KPU memverifikasi jumlah surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau jumlah yang masih tersimpan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU. (4) KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya. (5) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan peraturan KPU.  Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dilaksanakan oleh Bawaslu dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. BAB X PEMUNGUTAN SUARA  (1) Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan secara serentak. (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk semua daerah pemilihan ditetapkan dengan keputusan KPU.  (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:a. pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan; danb. pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN. (3) Dalam hal pada suatu TPS terdapat pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK.  (1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang. (2) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. (3) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara. (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan KPU.  (1) Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KPPS. (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih. (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu. (4) Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS. (5) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan. (6) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. (7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu atau dari calon anggota DPD.  (1) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:a. penyiapan TPS; b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS; danc. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan. (2) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;b. rapat pemungutan suara;c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;d. penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dane. pelaksanaan pemberian suara.  Pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara. Memberikan tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisien dalam penyelenggaraan Pemilu. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan tanda diatur dengan peraturan KPU.  (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS: a. membuka kotak suara;b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; danf. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. (2) Saksi Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.  (1) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. (2) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara. (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.  (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. (2) Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih ditetapkan dengan peraturan KPU.  (1) Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya memilih calon anggota DPR. (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia. (3) Dalam hal pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, pemilih dapat memberikan suara melalui pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat.  (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN meliputi: a. pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPSLN yang bersangkutan; danb. pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN lain/TPS dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPLN untuk memberikan suara di TPSLN lain/TPS. (3) KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat dan melaporkan kepada PPLN.  Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri yang tidak terdaftar sebagai pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih.  (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN dipimpin oleh KPPSLN. (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih. (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu. (4) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri. (5) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU. (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu.  (1) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:a. penyiapan TPSLN; b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar calon tetap anggota DPR di TPSLN; danc. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. (2) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;b. rapat pemungutan suara;c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN;d. penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dane. pelaksanaan pemberian suara.  (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSLN: a. membuka kotak suara;b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; danf. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. (2) Saksi Partai Politik Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Luar Negeri, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketua KPPSLN wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPSLN dan saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir.  (1) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPSLN berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. (2) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara. (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.  (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. (2) Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih ditetapkan dengan peraturan KPU.  (1) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara. (2) Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.  (1) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPPS/KPPSLN. (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan KPU.  (1) KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir. (2) Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan dalam peraturan KPU.  (1) KPPS/KPPSLN bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar. (2) Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab. (3) Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab. (4) Petugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan wajib menjaga ketertiban, ketenteraman dan keamanan di lingkungan TPS/TPSLN. (5) Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan bertanggung jawab.  (1) Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang berada di dalam TPS/TPSLN. (2) Pemantau Pemilu dilarang berada di dalam TPS/TPSLN. (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.  (1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS/KPPSLN, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri memberikan saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS/TPSLN. (2) KPPS/KPPSLN seketika itu juga menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  (1) Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota masyarakat dan/atau oleh pemantau Pemilu, petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan secara memadai. (2) Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau Pemilu tidak mematuhi penanganan oleh petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB XI PENGHITUNGAN SUARA Bagian Kesatu Penghitungan Suara di TPS/TPSLN  (1) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS dilaksanakan oleh KPPS. (2) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di TPSLN dilaksanakan oleh KPPSLN. (3) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu. (4) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di TPSLN disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu. (5) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan. (6) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di TPSLN diawasi oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri. (7) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS dipantau oleh pemantau Pemilu dan masyarakat. (8) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di TPSLN dipantau oleh pemantau Pemilu dan masyarakat. (9) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang belum menyerahkan mandat tertulis pada saat pemungutan suara harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta Pemilu kepada ketua KPPS/KPPSLN.  (1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir. (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari/tanggal pemungutan suara.  (1) KPPS melakukan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di dalam TPS. (2) KPPSLN melakukan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di dalam TPSLN. (3) Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di dalam TPS/TPSLN. (4) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di dalam TPS. (5) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di dalam TPSLN. (6) Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di luar TPS. (7) Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di luar TPSLN. (8) Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di luar TPS. (9) Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di luar TPSLN.  (1) Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS/KPPSLN menghitung:a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;b. jumlah pemilih yang berasal dari TPS/TPSLN lain;c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara; dane. sisa surat suara cadangan. (2) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS/KPPSLN dan oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN yang hadir.  (1) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan b. pemberian tanda satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (2) Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan b. pemberian tanda satu kali pada foto salah satu calon anggota DPD. (3) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU.  (1) Ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung. (2) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup. (3) Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca. (4) Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan KPU.  (1) Peserta Pemilu, saksi, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN. (2) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan/ Pengawas Pemilu Luar Negeri yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan. (1) Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU. (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir. (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir yang bersedia menandatangani.  (1) KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN. (2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama. (3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan PPLN pada hari yang sama. (4) KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.  (5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama. (6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwaslu kecamatan serta wajib dilaporkan kepada Panwaslu kabupaten/kota.  PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum. Bagian Kedua Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan  PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari TPS melalui PPS. (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu kecamatan. (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.  (4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. (5) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum. (6) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten/kota.  (1) Panwaslu kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada PPK. (2) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada PPK. (3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU. (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir. (3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir yang bersedia menandatangani.  PPK wajib menyerahkan kepada KPU kabupaten/kota surat suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.  (1) PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta melakukan penghitungan perolehan suara yang diterima melalui pos dengan disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. (2) PPLN wajib membuat dan menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya kepada KPU. Bagian Ketiga Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota  (1) KPU kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari PPK. (2) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu kabupaten/kota. (3) KPU kabupaten/kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (4) KPU kabupaten/kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) KPU kabupaten/kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota. (6) KPU kabupaten/kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu kabupaten/kota, dan KPU provinsi.  (1) Panwaslu kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota. (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota. (3) KPU kabupaten/kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.  Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU kabupaten/kota dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU. (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir. (3) Dalam hal terdapat anggota KPU kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh anggota KPU kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir yang bersedia menandatangani.  KPU kabupaten/kota menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Bagian Keempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi  (1) KPU provinsi membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari KPU kabupaten/kota. (2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu. (3) KPU provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (4) KPU provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) KPU provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi. (6) KPU provinsi menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu provinsi, dan KPU.  (1) Panwaslu provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU provinsi. (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU provinsi. (3) KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.  (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU provinsi dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU. (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir. (3) Dalam hal terdapat anggota KPU provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh anggota KPU provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir yang bersedia menandatangani. Bagian Kelima Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional  (1) KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari KPU provinsi. (2) KPU melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu. (3) KPU membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (4) KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD. (6) KPU menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.  (1) Bawaslu wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU. (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU. (3) KPU wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.  (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU. (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir. (3) Dalam hal terdapat anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir yang bersedia menandatangani.  Saksi Peserta Pemilu dalam rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta Pemilu. Bagian Keenam Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara  (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS/PPSLN.(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK/PPLN, PPS, dan KPPS/KPPSLN dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (4) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK/PPLN, PPS, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. BAB XII PENETAPAN HASIL PEMILU Bagian Kesatu Hasil Pemilu  (1) Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (2) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Bagian Kedua Penetapan Perolehan Suara  (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.(2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu provinsi. (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu kabupaten/kota.  (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara. (2) KPU provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara. (3) KPU kabupaten/kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara. (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan.Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1). Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP DPR dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan. BAB XIII PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH Bagian Kesatu Penetapan Perolehan Kursi  (1) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU. (2) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi. (3) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.  (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan. (2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP DPR. (3) Setelah ditetapkan angka BPP DPR dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP DPR.(4) Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR. (5) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan. (6) BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi. (7) Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan.  Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak.  Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dan sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan kepada partai politik yang memiliki akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan.  Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (7) dan Pasal 206 dialokasikan bagi daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi.Dalam hal daerah pemilihan adalah provinsi maka penghitungan sisa suara dilakukan habis di daerah pemilihan tersebut.  Ketentuan lebih lanjut penetapan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 diatur dalam peraturan KPU.  (1) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing. (2) BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi dengan jumlah kursi anggota DPRD provinsi di daerah pemilihan masing-masing. (3) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis.  (1) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing. (2) BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan masing-masing. (3) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis. Bagian Kedua Penetapan Calon Terpilih  Calon terpilih anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan oleh KPU. Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi. Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.  Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan: pemilihan.calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP; dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP; dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP; dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut; dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.  Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan. Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih. KPU menetapkan calon pengganti antar waktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan. BAB XIV PEMBERITAHUAN CALON TERPILIH  (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.  Pemberitahuan calon terpilih anggota DPD dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada calon terpilih anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan tembusan kepada gubernur dan KPU provinsi yang bersangkutan. BAB XV PENGGANTIAN CALON TERPILIH  Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia;b. mengundurkan diri;c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; ataud. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum. (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang sama berdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik yang bersangkutan. nyesuaikan hasi(4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. (5) KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota.BAB XVI PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN REKAPITULASI SUARA ULANG Bagian Kesatu Pemungutan Suara Ulang  (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atauc. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.  (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK untuk selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK. Bagian Kedua Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang  (1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, penghitungan suara ulang di PPK, dan rekapitulasi suara ulang di PPK, di KPU kabupaten/kota, dan di KPU provinsi. (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.  (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan. (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal yang sama dengan hari/tanggal pemungutan suara.  Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut: kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup; rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya; rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.  Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi yang bersangkutan. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.  (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK melalui PPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan dan saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.(2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) dan Pasal 223 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.  Penghitungan suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.  (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU kabupaten/kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, atau Panwaslu kecamatan, maka KPU kabupaten/kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan. (2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU kabupaten/kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, panitia pengawas Pemilu provinsi, atau panitia pengawas Pemilu kabupaten/kota, maka KPU provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU kabupaten/kota yang bersangkutan. (3) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Badan Pengawas Pemilu, atau panitia pengawas Pemilu provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU provinsi yang bersangkutan.BAB XVII PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN  Dalam hal di sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan. Pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilu yang terhenti.  (1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan. (2) Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelengaraan Pemilu.  (1) Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu. (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh: a. KPU kabupaten/kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan;b. KPU kabupaten/kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan;c. KPU provinsi atas usul KPU kabupaten/kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota;d. KPU atas usul KPU provinsi apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa provinsi.(3) Dalam hal Pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh perseratus) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan diatur dalam peraturan KPU. BAB XVIII PEMANTAUAN PEMILU Bagian Kesatu Pemantau Pemilu  (1) Pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh pemantau Pemilu. (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. lembaga swadaya masyarakat pemantau Pemilu dalam negeri;b. badan hukum dalam negeri;c. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;d. lembaga pemilihan luar negeri; dane. perwakilan negara sahabat di Indonesia. Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu  (1) Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan:a. bersifat independen;b. mempunyai sumber dana yang jelas; danc. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantau dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e harus memenuhi persyaratan khusus:a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  (1) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan Pemilu dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota. (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi: a. profil organisasi/lembaga;b. nama dan jumlah anggota pemantau;c. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;d. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau; dane. nama, alamat, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampiri pas foto diri terbaru. (3) KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota meneliti kelengkapan administrasi pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai pemantau Pemilu serta mendapatkan sertifikat akreditasi. (5) Dalam hal pemantau Pemilu tidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantau Pemilu yang bersangkutan dilarang melakukan pemantauan Pemilu. (6) Khusus pemantau yang berasal dari perwakilan negara sahabat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf e, yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri. (7) Tata cara akreditasi pemantau Pemilu diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU. Bagian Ketiga Wilayah Kerja Pemantau Pemilu  (1) Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada satu daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota. (2) Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu provinsi harus mendapatkan persetujuan KPU dan wajib melapor ke KPU provinsi masing-masing. (3) Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu kabupaten/kota pada satu provinsi harus mendapatkan persetujuan KPU provinsi dan wajib melapor ke KPU kabupaten/kota masing-masing. (4) Persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri dikeluarkan oleh KPU. Bagian Keempat Tanda Pengenal Pemantau Pemilu  (1) Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan. (2) Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dikeluarkan oleh KPU.(3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. tanda pengenal pemantau asing biasa; danb. tanda pengenal pemantau asing diplomat. (4) Pada tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat informasi tentang:a. nama dan alamat pemantau Pemilu yang memberi tugas;b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan;d. wilayah kerja pemantauan; dane. nomor dan tanggal akreditasi. (5) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan Pemilu. (6) Bentuk dan format tanda pengenal pemantau Pemilu diatur dalam peraturan KPU. Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilu  (1) Pemantau Pemilu mempunyai hak:a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu;c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS;d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; dane. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu. (2) Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai pemantau Pemilu. Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh KPU;c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan wilayah pemantauan;g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara Pemilu;h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota; dank. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. Bagian Keenam Larangan bagi Pemantau Pemilu  Pemantau Pemilu dilarang:melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu; b. memengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu;d. memihak kepada Peserta Pemilu tertentu; e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung Peserta Pemilu;f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dari atau kepada Peserta Pemilu;g. mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia;h. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan;i. masuk ke dalam TPS; dan/atauj. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilu. Bagian Ketujuh Sanksi bagi Pemantau Pemilu  Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dan Pasal 238 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.  (1) Pelanggaran oleh pemantau Pemilu atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dan Pasal 238 dilaporkan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. (2) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dan Pasal 238 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, maka KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu. (3) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dan Pasal 238 dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, maka KPU mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu. (4) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilu, pemantau Pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.  Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedelapan Pelaksanaan Pemantauan  Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilu melapor kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah.  Petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan diatur dalam peraturan KPU dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB XIX PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU  Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu, dengan ketentuan:tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu.tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu.bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.  Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang. Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan metodologi yang digunakannya dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu.  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu diatur dalam peraturan KPU. BAB XX PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU Bagian Kesatu Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Paragraf 1 Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu  (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;pemantau Pemilu; atauPeserta Pemilu. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pelapor;b. pihak terlapor;c. waktu dan tempat kejadian perkara; dand. uraian kejadian. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu. (5) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima. (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. (7) Dalam hal Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima. (8) Laporan pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota. (9) Laporan pelanggaran pidana Pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelanggaran Pemilu diatur dalam peraturan Bawaslu. Paragraf 2 Pelanggaran Administrasi Pemilu  Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.  Pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.  KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota.  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu diatur dalam peraturan KPU. Paragraf 3 Pelanggaran Pidana Pemilu  Pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.  (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota.(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.  (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. (2) Sidang pemeriksaan perkara pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh hakim khusus. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.  (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara. (2) Dalam hal terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain.  (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.  (1) Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan. Bagian Kedua Perselisihan Hasil Pemilu  (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. (2) Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU. (3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. BAB XXI KETENTUAN PIDANA  Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).  Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini, dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).  Petugas PPS/PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).  Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).  Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).   Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan dalam Pasal 73, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).  Setiap anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).  Setiap anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan dalam Pasal 70 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).   Setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk masing-masing Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  Setiap orang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).  Setiap pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).  Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakim Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia serta Pejabat badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dikenai pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan permusyaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5) dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  Pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).  Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).  Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).  Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).  Pelaksana kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).  Setiap pelaksana, peserta, atau petugas kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).  Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).  Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).  Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).  Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).  Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).  Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).  Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).  Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).  Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya pada pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).   Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  Setiap orang yang bertugas membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).   (1) Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). (2) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  (1) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).  Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara Peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  Setiap KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  Setiap KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (4) dan ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).  Setiap Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (6), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).   Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).  Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).  Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).  Ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).  Ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).  Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Pasal 261, Pasal 262, Pasal 265, Pasal 266, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 276, Pasal 278, Pasal 281, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 295, Pasal 297, Pasal 298, dan Pasal 300, maka pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut. BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN  Ketentuan mengenai keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku ketentuan Undang-Undang ini.  Hasil perolehan suara dari pemilih di luar negeri dimasukkan sebagai perolehan suara untuk daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta II.  (1) Dalam hal terdapat daerah pemilihan anggota DPRD provinsi yang sama dengan daerah pemilihan anggota DPR pada Pemilu 2004, maka daerah pemilihan DPRD provinsi tersebut disesuaikan dengan perubahan daerah pemilihan anggota DPR. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyesuaian perubahan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan KPU. BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN  Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 2004.  Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu tahun 2009 dengan ketentuan: bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315; atau bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; ataubergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.  Untuk Pemilu tahun 2009 KPU melakukan penataan ulang daerah pemilihan bagi provinsi dan kabupaten/kota induk serta provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2004.  Dalam Pemilu tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih. BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP  Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4631), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 51  PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I. UMUM Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk dan berwawasan kebangsaan, partai politik merupakan saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin baik untuk tingkat nasional maupun daerah, serta untuk rekrutmen pimpinan berbagai komponen penyelenggara negara. Oleh karena itu, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Selain itu, untuk mengakomodasi aspirasi keanekaragaman daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggota-anggotanya dipilih dari perseorangan yang memenuhi persyaratan dalam pemilihan umum bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Dalam pemilihan umum, keberadaan partai politik sebagai peserta ditandai dengan tanda gambar dan nama-nama calon anggota lembaga perwakilan dari partai yang bersangkutan. Untuk memudahkan rakyat dalam menentukan pilihannya, tanda gambar partai politik peserta pemilihan umum tentu harus berbeda antara satu partai politik dengan partai politik lainnya dan tidak boleh menggunakan simbol-simbol/tanda identitas kelembagaan yang digunakan oleh gerakan separatis atau organisasi terlarang. Bagi calon anggota DPD, keberadaan sebagai peserta pemilihan umum ditandai dengan pasfoto diri dan nama-nama calon anggota DPD yang bersangkutan. Pengaturan lebih lanjut mengenai keikutsertaan partai politik dan perseorangan dalam pemilihan umum dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang ini. Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengganti landasan hukum penyelenggaraan pemilihan umum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang, dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif dan sesuai untuk menjawab tantangan permasalahan baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Di dalam undang-undang ini diatur beberapa perubahan pokok tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya yang berkaitan dengan penguatan persyaratan peserta pemilu, kriteria penyusunan daerah pemilihan, sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka terbatas, dan penetapan calon terpilih, serta penyelesaian sengketa pemilu. Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk memperkuat lembaga perwakilan rakyat melalui langkah mewujudkan sistem multipartai sederhana yang selanjutnya akan menguatkan pula sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. PASAL DEMI PASAL Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan masa kampanye adalah tenggang waktu berlakunya kampanye yang ditetapkan Undang-Undang ini. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f kantor tetap adalah kantor yang layak, milik sendiri, sewa, pinjam pakai, serta mempunyai alamat tetap. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Pemilu sebelumnya adalah mulai Pemilu tahun 2009 dan selanjutnya. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya. Huruf c Yang dimaksud dengan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketentuan ini termasuk Warga Negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan melengkapi persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan bentuk lain yang sederajat antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Theologia Kristen, dan Sekolah Seminari. Kesederajatan pendidikan dengan SMA ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini. Huruf h Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit Pemerintah termasuk puskesmas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Yang dimaksud dengan bersedia bekerja penuh waktu adalah bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apa pun yang dapat menggangu tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPD. Huruf k Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dibuktikan dengan surat keterangan telah diterima dan diteruskan oleh instansi terkait. Yang dimaksud dengan keuangan negara termasuk APBN/APBD. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dinyatakan batal dalam ketentuan ini adalah dukungan kepada semua calon yang didukung. Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Proses pembentukan pengurus partai politik berdasarkan mekanisme partai politik masing-masing. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Huruf e Yang dimaksud dengan departemen adalah departemen yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Huruf f Yang dimaksud dengan surat keterangan mengenai perolehan kursi adalah surat keputusan KPU mengenai perolehan kursi partai politik yang telah mengikuti Pemilu sebelumnya. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. ukup jelas. Cukup jelas.p jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Yang dimaksud dengan data kependudukan adalah data penduduk dan data penduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4). Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pengumuman daftar pemilih sementara dilakukan dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa/kelurahan dan/atau sarana umum yang mudah dijangkau dan dilihat masyarakat. Yang dimaksud dengan hari adalah hari berdasarkan kalender. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu tentang daftar pemilih sementara adalah untuk menambah data pemilih yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar dan/atau mengurangi data pemilih karena tidak memenuhi persyaratan. Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan salinan daftar pemilih tetap adalah salinan yang dalam bentuk kopi peranti lunak (softcopy), cakram padat (compact disk), atau fotokopi. Salinan atau fotokopi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dapat diperoleh di Kantor KPU kabupaten/kota bersangkutan. Ayat (1) Yang dimaksud dengan mengumumkan daftar pemilih tetap adalah menempelkan salinan daftar pemilih tetap di papan pengumuman dan/atau tempat yang mudah dijangkau dan dilihat oleh masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan keadaan tertentu meliputi keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, misalnya karena sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang bersangkutan. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya. Huruf c Yang dimaksud dengan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketentuan ini termasuk Warga Negara Indonesia yang karena alasan tertentu pada saat pendaftaran calon, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan melengkapi persyaratan surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat. Huruf d Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Huruf e Yang dimaksud dengan bentuk lain yang sederajat antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Teologia Kristen, dan Sekolah Seminari. Kesederajatan pendidikan dengan SMA ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini. Huruf h Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit Pemerintah termasuk puskesmas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j yang dimaksud dengan bersedia bekerja penuh waktu adalah bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apa pun yang dapat menggangu tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Huruf k Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dibuktikan dengan surat keterangan telah diterima dan diteruskan oleh instansi terkait. Yang dimaksud dengan keuangan negara termasuk APBN/APBD. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b 1) Bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi atas ijazah, STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, atau ijazah, syahadah, STTB, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah. Termasuk dalam kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) KPU dalam menyusun peraturan KPU dalam kaitan ini berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama. 3) Legalisasi oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, atau Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, kantor wilayah/kantor Departemen Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Bagi pegawai negeri sipil yang sudah mengundurkan diri dapat memperoleh kartu tanda anggota partai politik. Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Pengurus Pusat Partai Politik adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat partai politik atau nama lainnya. Ayat (3) Yang dimaksud dengan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi adalah Ketua Dewan Pimpinan daerah partai politik tingkat provinsi atau nama lainnya. Ayat (4) Yang dimaksud dengan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota adalah Ketua Dewan Pimpinan daerah partai politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Pengembalian dapat berupa penolakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, atau berupa permintaan untuk melengkapi, memperbaiki atau mengganti kelengkapan dokumen. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam menyusun peraturan KPU, KPU berkoordinasi dengan instansi terkait. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan masukan dan tanggapan dari masyarakat adalah yang berkaitan dengan persyaratan administrasi calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang disertai identitas diri pemberi masukan dan tanggapan. Ayat (6) Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama satu hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama satu hari. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Pengumuman Daftar Calon Tetap oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak dan media elektronik nasional untuk Daftar Calon Tetap anggota DPR dan 1 (satu) media cetak dan media elektronik daerah untuk Daftar Calon Tetap anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota selama satu hari. Ayat (2) Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama satu hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama satu hari. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b 1) Bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi atas ijazah, STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, atau ijazah, syahadah, STTB, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah. Termasuk dalam kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) KPU dalam menyusun peraturan KPU dalam kaitan ini berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama. 3) Legalisasi oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, atau Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, kantor wilayah/kantor Departemen Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang cacat yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPD. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Peran KPU kabupaten/kota terbatas verifikasi terhadap dukungan minimal Pemilih. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota membantu penyebarluasan pengumuman tersebut di daerah masing-masing. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (1) Yang dimaksud dengan masukan dan tanggapan dari masyarakat adalah yang berkaitan dengan persyaratan administrasi calon sementara anggota DPD dan dapat disampaikan melalui KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Yang dimaksud dengan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu antara lain organisasi sayap partai politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan (event organizer). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah suatu keadaan yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan kegiatan masyarakat dapat berlangsung sebagaimana biasanya. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan tempat pendidikan pada ayat ini adalah gedung dan halaman sekolah/perguruan tinggi. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan dilarang mengikutsertakan pada ayat ini adalah dilarang secara aktif melibatkan pejabat dan/atau pegawai negeri sipil serta anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kegiatan kampanye pemilihan umum sebagai panitia pelaksana kampanye dan/atau juru kampanye. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud menjanjikan atau memberi adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana kampanye yang menjanjikan dan memberikan untuk mempengaruhi pemilih. Yang dimaksud materi dalam Pasal ini tidak termasuk barang-barang yang merupakan atribut kampanye pemilu, antara lain kaos, bendera, topi dan atribut lainya. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; memperolok-olokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Ayat (3) Yang dimaksud dengan kesempatan yang sama adalah peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (1) Yang dimaksud dengan blocking segment adalah kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk keperluan pemberitaan bagi publik. Yang dimaksud dengan blocking time adalah hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk keperluan pemberitaan bagi publik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Yang dimaksud dengan Komisi Penyiaran Indonesia adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Yang dimaksud dengan Dewan Pers adalah Dewan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. KPU dalam merumuskan peraturan tentang pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye, dan pemberian sanksi berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu pada tahap pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan, antara lain: tidak adil terhadap peserta pemilu, mengubah jadwal yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dan merugikan peserta lain, melepas atau menyobek alat peraga kampanye, merusak tempat kampanye, berbuat keonaran, mengancam pelaksana dan atau peserta kampanye. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu pada tahap pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan, antara lain: tidak adil terhadap peserta pemilu, mengubah jadwal yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dan merugikan peserta lain, melepas atau menyobek alat peraga kampanye, merusak tempat kampanye, berbuat keonaran, mengancam pelaksana dan atau peserta kampanye. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Penyelesaian dalam ketentuan ini dapat berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan kampanye. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Yang dimaksud dengan menetapkan penyelesaian dapat bersifat final, dapat juga bersifat tindak lanjut. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain adalah sumbangan yang tidak berasal dari tindak pidana, bersifat tidak mengikat, berasal dari perseorangan, kelompok, dan/atau perusahaan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan jasa adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Termasuk yang harus dibukukan adalah kontrak-kontrak yang dibuat maupun pengeluaran yang dilakukan sebelum masa yang diatur dalam ketentuan ini tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2). Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan identitas yang jelas adalah nama dan alamat penyumbang. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain adalah sumbangan yang tidak berasal dari tindak pidana, bersifat tidak mengikat, berasal dari perseorangan, kelompok, dan/atau perusahaan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan jasa adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh penerima jasa. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Pengumuman dapat dilakukan melalui papan pengumuman dan internet. Ayat (1) Dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi, KPU bekerja sama dan memperhatikan masukan dari Ikatan Akuntan Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) KPU menetapkan peraturan tentang format surat suara setelah berkonsultasi dengan Pemerintah dan DPR. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan memverifikasi jumlah: - surat suara yang telah dicetak adalah memverifikasi jumlah surat suara yang dicetak sesuai dengan ketentuan; - surat suara yang dicetak yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan; - surat suara yang dikirim adalah memverifikasi jumlah surat suara yang sudah dikirim ke KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota; - surat suara yang masih tersimpan adalah memverifikasi jumlah surat suara yang masih tersimpan di percetakan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Selain menunjukkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, pemilih harus menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Petugas yang menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam ketentuan ini berasal dari satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Huruf a Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPSLN dalam melaksanakan haknya untuk memilih menunjukkan alat bukti diri berupa paspor atau keterangan lain yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Yang dimaksud dengan tanda khusus adalah tanda yang menandai pemilih dengan tinta sehingga tanda itu jelas dan mudah terlihat, tidak terhapus sampai penghitungan suara dilaksanakan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Format berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menyediakan tempat untuk memuat hasil penghitungan suara dan penandatanganannya di halaman yang sama. Dalam hal penyediaan tempat dimaksud tidak memungkinkan, KPU menyediakan kolom untuk tanda tangan pada setiap halaman. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Sertifikat hasil penghitungan suara yang disampaikan kepada saksi peserta pemilu dan Panwaslu lapangan yang hadir memuat surat suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang keliru di coblos, sisa surat suara cadangan, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, dan dari TPS lain, serta jumlah perolehan suara sah tiap peserta pemilu. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan surat suara adalah surat suara terpakai, surat suara tidak terpakai, surat suara rusak, dan sisa surat suara cadangan yang masing-masing dimasukkan ke dalam amplop terpisah. Ayat (6) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. ` Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan surat suara adalah surat suara terpakai, surat suara tidak terpakai, surat suara rusak, dan sisa surat suara cadangan yang masing-masing dimasukkan ke dalam amplop terpisah. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pengunduran diri calon terpilih yang dimaksud dalam ketentuan ini dinyatakan dengan surat penarikan pencalonan calon terpilih oleh Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan surat pengunduran diri calon terpilih yang bersangkutan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Yang dimaksud dengan Pemilu lanjutan adalah Pemilu untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (1) Yang dimaksud dengan Pemilu susulan adalah Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain dibuktikan dengan rekam jejak yang bersangkutan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud daerah yang ingin dipantau adalah wilayah administrasi pemerintahan dapat berupa desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Persyaratan bagi pemantau luar negeri sesuai dengan persyaratan bagi pemantau sebagaimana termuat di Pasal 232. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Huruf a Yang dimaksud dengan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu antara lain penggunaan alat elektronik yang dapat mengganggu sistem komunikasi dan informasi Pemilu. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing dalam ketentuan ini adalah melakukan tindakan hukum yang diperlukan terhadap pemantau asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaporan rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan Pemilu kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dimaksudkan agar KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dapat mengatur keseimbangan distribusi penempatan pemantau Pemilu sehingga tidak terjadi penumpukan pemantau Pemilu di suatu lokasi tertentu. Pelaporan rencana kegiatan pemantauan oleh pemantau kepada kepolisian ditujukan untuk memudahkan kepolisian memberikan pelayanan perlindungan hukum dan keamanan sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (1) huruf a, disamping untuk memenuhi kewajiban melaporkan diri. Bagi pemantau dalam negeri, pelaporan rencana pemantauan Pemilu disesuaikan dengan cakupan pemantauan. Dalam hal cakupan pemantauan meliputi hanya satu wilayah kabupaten/kota saja, pelaporan kehadiran pemantau di kabupaten/kota tersebut dilaporkan kepada kepala kepolisian resor setempat. Dalam hal cakupan pemantauan meliputi lebih dari satu kabupaten/kota, maka pelaporan dilakukan kepada kepala kepolisian daerah provinsi. Bagi pemantau asing, pelaporan rencana pemantauan Pemilu ditujukan kepada kepala kepolisian daerah provinsi, mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaporan keberadaan orang asing. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan hakim khusus adalah hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan upaya hukum lain adalah kasasi ataupun peninjauan kembali (PK). Cukup jelas. Ayat (1) Yang dimaksud dengan putusan pengadilan dalam ketentuan ini adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) Yang dimaksud dengan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hanya yang berkaitan dengan yang dimohonkan untuk dibatalkan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Yang dimaksud dengan pekerjaan tidak bisa ditinggalkan adalah pekerjaan yang penanganannya tidak dapat digantikan oleh orang lain atau pekerjaan tersebut tidak dapat dihentikan, misalnya tenaga medis dan paramedis yang sedang melakukan operasi, penjaga mercu suar, dan lain-lain. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4836 LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 10 TAHUN 2008 TANGGAL : 31 MARET 2008 . PEMBAGIAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPR RI NO.PROVINSIJUMLAH KURSINAMA DAPILJUMLAH KURSI PER DAPILWILAYAH DAPIL (Nama Kabupaten/Kota) Kabupaten/Kota)1. Nanggroe Aceh Darussalam13Nanggroe Aceh Darussalam I7Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kota Subulussalam Kota Banda Aceh Kab. Nagan Raya Kab. Simeulue Kab. Gayo Luwes Kota Sabang Kab. Aceh Tenggara Kab. Pidie Kab. Pidie JayaNanggroe Aceh Darussalam II6Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kota Langsa Kota Lhokseumawe2.Sumatera Utara 30Sumatera Utara I10Kota Medan Kab. Deli Serdang Kab. Serdang Bedagai Kota Tebing TinggiSumatera Utara II10Kab. Labuhan Batu Kab. Tapanuli Selatan Kota Padang Sidempuan Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Nias Selatan Kota Sibolga Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Humbang Hasundutan Kab. Toba Samosir Kab. Samosir Kab. Padang Lawas Utara Kab. Padang LawasSumatera Utara III10Kab. Asahan  Kota Tanjung Balai Kota Pematang Siantar Kab. Simalungun Kab. Pakpak Bharat Kab. Dairi Kab. Karo Kota Binjai Kab. Langkat Kab. Batubara3.Sumatera Barat14Sumatera Barat I 8Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Pesisir Selatan Kota Padang Kota Solok Kab. Solok Kab. Solok Selatan Kota Sawah Lunto Kab. Sijunjung Kab. Dharmasraya Kota Padang Panjang Kab. Tanah DatarSumatera Barat II6Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat Kota Payakumbuh Kab. Lima puluh Koto Kota Bukittinggi Kab. Agam Kota Pariaman Kab. Padang Pariaman4.Riau11Riau I6Kab. Siak Kota Pakanbaru Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Bengkalis Kota DumaiRiau II5 Kab. Kuantan Singingi Kab. Indragiri Hulu Kab. Indragiri Hilir Kab. Pelalawan Kab. Kampar5.Kepulauan Riau3Kepulauan Riau3Kota Batam Kab. Karimun Kab. Bintan Kab. Lingga Kab. Natuna Kota Tanjung Pinang6.Jambi7Jambi7Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Sarolangun Kab. Batang Hari Kab. Muaro Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tebo Kab. Bungo Kota Jambi7.Sumatera Selatan 17Sumatera Selatan I8Kab. Banyuasin Kab. Musi Banyu Asin Kab. Musi Rawas Kota Palembang Kota Lubuk LinggauSumatera Selatan II9Kab. Muara Enim Kab. Lahat Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Ogan Komering Ulu Timur Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kota Pagar Alam Kota Prabumulih Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Ilir Kab. Empat Lawang8.Bangka Belitung3Bangka Belitung3Kab. Bangka Kab. Belitung Kab. Belitung Timur Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kota Pangkal Pinang9.Bengkulu4Bengkulu4Kota Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Rejang Lebong Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Utara Kab. Muko Muko10.Lampung18Lampung I9Kota Bandar Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Tanggamus Kab. Pesawaran Kota MetroLampung II9Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kab. Lampung Timur11.DKI Jakarta21DKI Jakarta I6Kodya Jakarta TimurDKI Jakarta II7Kodya Jakarta Pusat + Luar Negeri  Kodya Jakarta SelatanDKI Jakarta III8Kodya Jakarta Barat Kodya Jakarta Utara Kab Adm. Kepulauan Seribu12.Jawa Barat91Jawa Barat I7Kota Bandung Kota CimahiJawa Barat II10Kab. Bandung Kab. Bandung BaratJawa Barat III9Kab. Cianjur Kota BogorJawa Barat IV6Kab. Sukabumi Kota SukabumiJawa Barat V9Kab. BogorJawa Barat VI6Kota Bekasi Kota DepokJawa Barat VII10Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Jawa Barat VIII9Kab. Cirebon Kab. Indramayu Kota CirebonJawa Barat IX8Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. SubangJawa Barat X7Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kota BanjarJawa Barat XI10Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kota Tasikmalaya13.Banten22Banten I6Kab. Pandeglang Kab. LebakBanten II6Kota Cilegon Kab. Serang Kota SerangBanten III10Kab. Tangerang Kota Tangerang14. Jawa Tengah 77 Jawa Tengah I8Kab. Semarang Kab. Kendal Kota Salatiga Kota SemarangJawa Tengah II7Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. DemakJawa Tengah III9Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. PatiJawa Tengah IV7Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. SragenJawa Tengah V8Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kota SurakartaJawa Tengah VI8Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Temanggung Kota MagelangJawa Tengah VII7Kab. Purbalingga  Kab. Banjarnegara Kab. KebumenJawa Tengah VIII8Kab. Cilacap Kab. BanyumasJawa Tengah IX8Kab. Tegal Kab. Brebes Kota TegalJawa Tengah X7Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kota Pekalongan15.Daerah Istimewa Yogyakarta8Daerah Istimewa Yogyakarta8Kab. Kulonprogo Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Sleman Kota Yogyakarta16. Jawa Timur 87 Jawa Timur I10Kota Surabaya Kab. SidoarjoJawa Timur II7Kab. Pasuruan Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kab. ProbolinggoJawa Timur III7Kab. Bondowoso Kab. Banyuwangi Kab. SitubondoJawa Timur IV8Kab. Lumajang Kab. JemberJawa Timur V8Kota Malang Kota Batu Kab. MalangJawa Timur VI9Kab. Tulungagung Kota Kediri Kota Blitar Kab. Kediri Kab. BlitarJawa Timur VII8Kab. Pacitan Kab. Ponorogo Kab. Trenggalek Kab. Magetan Kab. NgawiJawa Timur VIII10Kab. Jombang Kab. Nganjuk Kab. Madiun Kota Mojokerto Kota Madiun Kab. MojokertoJawa Timur IX6Kab. Bojonegoro Kab. TubanJawa Timur X6 Kab. Lamongan Kab. GresikJawa Timur XI8 Kab. Bangkalan Kab. Pamekasan Kab. Sampang Kab. Sumenep17.Bali9Bali9 Kab. Jembrana Kab. Tabanan Kab. Badung Kab. Gianyar Kab. Klungkung Kab. Bangli Kab. Karangasem Kab. Buleleng Kota Denpasar18.Nusa Tenggara Barat10Nusa Tenggara Barat10Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah  Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Sumbawa Barat Kab. Dompu Kab. Bima Kota Mataram Kota Bima19.Nusa Tenggara Timur13Nusa Tenggara Timur I 6Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Ende Kab. Sikka Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Alor Kab. Nagekeo Kab. Manggarai TimurNusa Tenggara Timur II7Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Tengah Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Timur Kab. Rote Ndao Kab. Kupang Kota Kupang Kab. Belu Kab. Timor Tengah Utara Kab. Timor Tengah Selatan20.Kalimantan Barat10Kalimantan Barat10Kab. Sambas Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Pontianak Kab. Sanggau Kab. Sekadau Kab. Ketapang Kab. Sintang Kab. Melawi Kab. Kapuas Hulu Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya21.Kalimantan Tengah6Kalimantan Tengah6Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kab. Kapuas Kab. Barito Selatan Kab. Barito Utara Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Seruyan Kab. Katingan Kab. Pulang Pisau Kab. Gunung Mas Kab. Barito Timur Kab. Murung Raya Kota Palangkaraya22.Kalimantan Selatan11Kalimantan Selatan I6Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Tapin Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Tabalong Kab. BalanganKalimantan Selatan II51. Kab. Tanah Laut 2. Kab. Kota Baru 3. Kab. Tanah Bumbu 4. Kota Banjarmasin 5. Kota Banjar Baru23.Kalimantan Timur8Kalimantan Timur8Kab. Paser Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Timur Kab. Berau Kab. Malinau Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kab. Penajam Paser Utara Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Tarakan Kota Bontang Kab. Tana Tidung24.Sulawesi Utara6Sulawesi Utara6Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Minahasa Utara Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Siau Tagulandang Biaro Kota Kotamobagu25.Gorontalo3Gorontalo3Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kota Gorontalo Kab. Gorontalo Utara26.Sulawesi Tengah6Sulawesi Tengah6Kab. Banggai Kepulauan Kab. Banggai Kab. Morowali Kab. Poso Kab. Tojo Una-una Kab. Donggala Kab. Toli-Toli Kab. Buol Kab. Parigi Moutong Kota Palu27. Sulawesi Selatan 24 Sulawesi Selatan I8Kab. Selayar Kab. Bantaeng Kab. Jeneponto Kab. Takalar Kab. Gowa Kota Makassar Sulawesi Selatan II9Kab. Sinjai Kab. Bone Kab. Maros Kab. Bulukumba Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Barru Kota Pare Pare Kab. Soppeng Kab. WajoSulawesi Selatan III 7 Kab. Sidenrang Rapang Kab. Enrekang Kab. Luwu Kab. Tanah Toraja Kab. Luwu Utara Kab. Luwu Timur Kab. Pinrang Kota Palopo28.Sulawesi Tenggara5Sulawesi Tenggara5Kab. Buton Kab. Wakatobi Kab. Bombana Kab. Muna Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Selatan Kota Kendari Kota Bau Bau Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara29.Sulawesi Barat3Sulawesi Barat3Kab. Mamuju Utara Kab. Mamuju Kab. Mamasa Kab. Polewali Mamasa Kab. Majene30.Maluku4Maluku4Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tenggara Kab. Kepulauan Aru Kab. Maluku Tengah Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Buru Kota Ambon Kota Tual31.Maluku Utara3Maluku Utara3Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Tengah Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Timur Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan32.Papua10Papua10Kab. Merauke Kab. Jayawijaya Kab. Jayapura Kab. Nabire Kab. Yapen Waropen Kab. Biak Numfor Kab. Supiori Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Mimika Kab. Boven Digul Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Waropen Kota Jayapura Kab. Mamberamo Raya Kab. Yalimo Kab. Mamberamo Tengah Kab. Nduga Kab. Lanny Jaya Kab. Puncak Kab. Dogiyai33.Papua Barat3Papua Barat3Kab. Fak-fak Kab. Sorong Kab. Manokwari Kab. Kaimana Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kota Sorong PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO     PAGE - 176 - (2) Pengawas . . . Pasal 262 . . . Pasal 289 . . . 2) KPU . . . 6. Kab. Bireun . . . 2. Kota Tanjung . . . 5. Kota Bukittinggi . . . 8. Kab. Tebo . . . 7. Kota Pangkal . . . 2. Kodya Jakarta . . . 3. Kota Tasikmalaya . . . 2. Kab. Banjarnegara . . . 3. Kota Blitar . . . 3. Kab. Lombok . . . 10. Kab. Timor . . . 12. Kab. Barito . . . 13. Kota Bontang . . . 3. Kab. Morowali . . . 28. Sulawesi . . . 31. Maluku . . . 19. Kab. Waropen . . . "'+15=>mno۷ۥycyR<*#hhphp5OJQJ^JmH!sH!+hhphpCJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH!+hhpho $Ifgdf] $$$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4%((4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf] $$Ifa$gdf] '$Ifgdf]  a c d e f i Q R S T W d ʶ}iT@}iT}&hf]h~r5OJQJ\^JmH!sH!)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH!&hf]hA5OJQJ\^JmH!sH!&hf]hD5OJQJ\^JmH!sH!&hf]hp5OJQJ\^JmH!sH! hf]5OJQJ\^JmH!sH!&hf]h51 5OJQJ\^JmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH!#hhph?h5OJQJ^JmH!sH!#hhphp5OJQJ^JmH!sH!c d e R [A'$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4:W$-%(st4 laPf4'$ $Ifa$gdf]'$ $If^`a$gdf]<kdX$$Ifl4yW$-%(st4 laPf4R S T ~A<kdo$$Ifl4:W$-%(st4 laPf4'$ $If^`a$gdf]'$$If^`a$gdf]<kd$$Ifl4:W$-%(st4 laPf4'$ $If^a$gdf]d k _ح~iؙQi=&hf]hA5OJQJ\^JmH!sH!/hf]hA5B*OJQJ\^JmH!phsH!)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH!5hf]hwI56B*OJQJ\]^JmH!phsH!&hf]hp5OJQJ\^JmH!sH!&hf]hwI5OJQJ\^JmH!sH!,hf]hD56OJQJ\]^JmH!sH!&hf]hD5OJQJ\^JmH!sH!&hf]ht5OJQJ\^JmH!sH!*+,H<kd)$$Ifl4:W$-%(st4 laPf4'$ c$Ifa$gdf]'$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4:W$-%(st4 laPf4'$ $Ifa$gdf]_~)*+,İoXDİ/X(hf]hvCJOJQJ^JaJmH!sH!&hf]hc/5OJQJ\^JmH!sH!-hf]hp@B*OJQJ^JmH!phsH!&hf]hA5OJQJ\^JmH!sH!)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH!/hf]h)5B*OJQJ\^JmH!phsH!&hf]hp5OJQJ\^JmH!sH!&hf]hD5OJQJ\^JmH!sH!&hf]hu5OJQJ\^JmH!sH!&hf]h.5OJQJ\^JmH!sH!,eYYYY $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4:W$-%(st4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4:W$-%(st4 laPf4'$$If^`a$gdf] Feɷp\pG5#hhph5OJQJ^JmH!sH!(hf]hpCJOJQJ^JaJmH!sH!&hf]h*S5OJQJ\^JmH!sH!&hf]hp5OJQJ\^JmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hvOJQJ^JmH!sH!#hhph>!5OJQJ^JmH!sH!#hhphv5OJQJ^JmH!sH!#hhph"-(5OJQJ^JmH!sH!#hhphp5OJQJ^JmH!sH!O<kd$$Ifl4:W$-%(st4 laPf4 $Ifgdf]'$ P$If^`Pa$gdf]<kd@$$Ifl4:W$-%(st4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf] ZQ $Ifgdf]<kdW$$Ifl48S$0(pt4 laPf4 $$$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4L$8%(ht4 laPf4 $$Ifa$gdf] RST­r]rE0rE0r0)hf]hDB*OJQJ^JmH!phsH!/hf]hD5B*OJQJ\^JmH!phsH!)hf]hDB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hDOJQJ^JmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hc/CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hpCJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH!+hhphCJOJQJ\^JaJmH!sH!+hhph9gCJOJQJ\^JaJmH!sH!mS'$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4RSTS<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4'$ dd$If^d`a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdn$$Ifl4:S$0(pt4 laPf4wxm<kd$$Ifl4XS$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd($$Ifl4S$0(pt4 laPf4%Ewy;=U︤ڂq\K hf]h,3OJQJ^JmH!sH!)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hpOJQJ^JmH!sH! hf]hxJOJQJ^JmH!sH! hf]hWOJQJ^JmH!sH!&hf]hW6OJQJ]^JmH!sH! hf]h>!OJQJ^JmH!sH! hf]h2#OJQJ^JmH!sH!)hf]hDB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hDOJQJ^JmH!sH!xy;<=m<kd?$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4vS$0(pt4 laPf4m<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4CS$0(pt4 laPf4U?ABCEFG޼ޖp_ppJ_pޖ_p)hf]hAB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hxJOJQJ^JmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH!)hf]h)B*OJQJ^JmH!phsH!)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hWOJQJ^JmH!sH! hf]h>!OJQJ^JmH!sH! hf]h?8vOJQJ^JmH!sH! hf]h,3OJQJ^JmH!sH! hf]h@:OJQJ^JmH!sH!ABCm<kd$$Ifl4GS$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdV$$Ifl4?S$0(pt4 laPf4{|}~".EOɴɣɴɣɴɁޒɣp_N hf]h2#OJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hXYZOJQJ^JmH!sH! hf]h<OJQJ^JmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH! hf]hxJOJQJ^JmH!sH!)hf]h)B*OJQJ^JmH!phsH!)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH! hf]h,3OJQJ^JmH!sH! hf]h0OJQJ^JmH!sH!|}~m<kdm $$Ifl4}S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4m<kd' $$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd $$Ifl4qS$0(pt4 laPf4O 4 K ! !!!!!t!ɸpɸ__N hf]h[OJQJ^JmH!sH! hf]h0OJQJ^JmH!sH!)hf]h</B*OJQJ^JmH!phsH! hf]h 5OJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hxJOJQJ^JmH!sH!)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hpOJQJ^JmH!sH! hf]h,3OJQJ^JmH!sH! !!m<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd $$Ifl4:S$0(pt4 laPf4!!!!!""m]$ d$Ifa$gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd> $$Ifl4S$0(pt4 laPf4t!!!!!!!"""""""""ɸp_pJ9 hf]hpOJQJ^JmH!sH!)hf]h^B*OJQJ^JmH!phsH! hf]h_OJQJ^JmH!sH! hf]h^OJQJ^JmH!sH!)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hDOJQJ^JmH!sH! hf]h0OJQJ^JmH!sH!)hf]h[B*OJQJ^JmH!phsH! hf]h[OJQJ^JmH!sH! hf]h@:OJQJ^JmH!sH!"""""*#+#mY$d$If^d`a$gdf]<kdU $$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4"""""#####!#'#(#*#,#.#[#\#i#u#|#######3$4$5$7$ͼ͖ͫtt͖cN)hf]h&dB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hDOJQJ^JmH!sH! hf]hjX{OJQJ^JmH!sH! hf]h0OJQJ^JmH!sH!)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH! hf]h*>OJQJ^JmH!sH! hf]hB`OJQJ^JmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH! hf]h$OJQJ^JmH!sH! hf]h2#OJQJ^JmH!sH!+#,####3$4$m<kd $$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd $$Ifl4uS$0(pt4 laPf44$5$$$$*%+%&mRBR$$If^a$gdf]$ & F pu$If^p`ua$gdL><kd $$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdl $$Ifl4mS$0(pt4 laPf47$$$$$%#%)%A&B&&&&&&'((ɸɸɧ}hWFW5h hf]hDOJQJ^JmH!sH! hf]h\OJQJ^JmH!sH! hf]h3LOJQJ^JmH!sH!)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH!)hf]h@B*OJQJ^JmH!phsH!)hf]huB*OJQJ^JmH!phsH! hf]huOJQJ^JmH!sH! hf]h2#OJQJ^JmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH!)hf]ha*B*OJQJ^JmH!phsH! hf]ha*OJQJ^JmH!sH!&&&(((((1(RFF $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ & F pu$If^p`ua$gdL><kd&$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf](((O(P(Q(S(T((((()))))ñyayayaI-a7hf]h2#5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH!.hf]h2#5CJOJQJ\^JaJmH!sH!.hf]hD5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hDOJQJ^JmH!sH!+hhphDCJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH!#hhph 85OJQJ^JmH!sH!#hhphp5OJQJ^JmH!sH!)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH!)hf]hiB*OJQJ^JmH!phsH!1(O(P(Q(R(S(T(((]T $Ifgdf]<kd=$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4L$8%(ht4 laPf4 $$Ifa$gdf]((((())*)k` $$Ifgdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4))*)+)-)o){))))))))))))**A*B***********M+N++++޵޵ޤޏޏޏޏޏޏ{{{{j hf]hmOJQJ^JmH!sH!&hf]hD5OJQJ\^JmH!sH!)hf]hDB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hXOJQJ^JmH!sH! hf]h2#OJQJ^JmH!sH!.hf]hD5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hDOJQJ^JmH!sH! hf]h%OJQJ^JmH!sH!#*)+),)-).)`)aD$ & F dd$If^d`a$gdL><kd$$Ifl4=S$0(pt4 laPf4$H$If^H`gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdT$$Ifl48S$0(pt4 laPf4`)a)b))))N6$ $If^`a$gdf]<kdk$$Ifl4=S$0(pt4 laPf4$ & F dd$If^d`a$gdL><kd$$Ifl4<S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]))))**m0<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd%$$Ifl4nS$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4*A*B****m<kd<$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]******m0<kdS$$Ifl4^S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4'$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4***L+M+N+++mPD $$Ifa$gdf]$ & F dd$If^d`a$gdL><kd $$Ifl4/S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl48S$0(pt4 laPf4'$ $If^`a$gdf]+++++++,,, ,u,w,x,y,z,~,,Һ|kW|kB-(hf]hDCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hpCJOJQJ^JaJmH!sH!&hf]hS96OJQJ]^JmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH! hf]hqOJQJ^JmH!sH!)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH!.hf]hn5CJOJQJ\^JaJmH!sH!.hf]hp5CJOJQJ\^JaJmH!sH!)hf]hDB*OJQJ^JmH!phsH!/hf]hp'6B*OJQJ]^JmH!phsH!+++++,,iQQ$ LL$If^L`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdj$$Ifl4dS$0(pt4 laPf4,,u,v,w,x,y,SB7 $$Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl47S$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]$ LL$If^L`a$gdf]<kd$$$Ifl4yS$0(pt4 laPf4y,z,,,(-)-nYJ L$ $Ifgdf] LL$If^L`gdf]<kd;$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 L$ L$If^L`gdf]<kd$$Ifl4vS$0(pt4 laPf4,,,,-'-(-)-*-[-\-]-k-z-lQ;)#hhphp5OJQJ^JmH!sH!+hhphpCJOJQJ\^JaJmH!sH!4hhphn5B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!+hhphp5CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h_ CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hDCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h ?CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hpCJOJQJ^JaJmH!sH!)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH!(hf]hnCJOJQJ^JaJmH!sH! )-*-2-[-\-]-k---pbVF$ $Ifa$gdf] $$Ifa$gdf] $$$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4L$8%(ht4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4z-------------...ʲtcR6R7hf]hp5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH! hf]h:sJOJQJ^JmH!sH! hf]hgOJQJ^JmH!sH! hf]h ?OJQJ^JmH!sH!)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH!.hf]hn5CJOJQJ\^JaJmH!sH!.hf]hp5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH!#hhphp5OJQJ^JmH!sH!#hhphAOQ5OJQJ^JmH!sH!-------i]] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4`S$0(pt4 laPf4 $$Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdR$$Ifl4L$8%(ht4 laPf4---..P.iQ$ dd$If^d`a$gdf]<kdi$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4. .+.N.O.P.Q............//8/ͼlWlBBWB(hf]hi> CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hcCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hp}jCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hpCJOJQJ^JaJmH!sH!)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH! hf]h< OJQJ^JmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH! hf]hZOJQJ^JmH!sH! hf]h ?OJQJ^JmH!sH! hf]h]OJQJ^JmH!sH!P.Q.....k.<kd$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4<kd#$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 & F x$If^`xgdL><kd$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4.9/:///0k<kd:$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 & F x$If^`xgdL>8/9/://////////00 0(0000000mXC)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH!(hf]hbCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h `CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hcCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hp}jCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hpCJOJQJ^JaJmH!sH!)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH!(hf]h< CJOJQJ^JaJmH!sH!00 11J1K1k^ $If^gdf]<kd$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 & F x$If^`xgdL><kd$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4000000 1 1 11K1L111111mXmC.)hf]h:sJB*OJQJ^JmH!phsH!(hf]hv[CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h:DCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h:sJCJOJQJ^JaJmH!sH!)hf]hbB*OJQJ^JmH!phsH!)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH!(hf]hp}jCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hbCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hpCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hi> CJOJQJ^JaJmH!sH!K1L111111tcQ$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$If^`$gdf]<kdQ$$Ifl4S$0(pt4 laPf41111122*2+2|2222222>3?333B4C4i4j4444̷xgxggggggQ+hhphU!;CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!(hf]hu9CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!11)2*2+222p<kdh$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 LL$If^L`gdf]<kd $$Ifl4mS$0(pt4 laPf422222>3aU $$Ifa$gdf]<kd"$$Ifl4mF$n(cC4 laPf4$$If^gdf]$$ & F$If^a$gdL><kd$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4>3?3s3t333m0<kd9$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ G$If^`Ga$gdf]<kd$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4333B4C4i4U;$ Hh$If^`ha$gdf]<kd$$Ifl4|S$0(pt4 laPf4$ h$If^`ha$gdf]<kd$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ G$If^`Ga$gdf]i4j4444455[MA $$Ifa$gdf] $$$Ifa$gdf]<kd $$Ifl4]S$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf]$ !h$If^`ha$gdf]<kdP $$Ifl4|S$0(pt4 laPf4455555W5X5556Z6[66666 7 777[8\8*9+9E9ŭŘŭŃoŃŃŃW/hf]hU!;6B*OJQJ]^JmH!phsH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!,hhphU!;5B*OJQJ^JmH!phsH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH!55555V5W5iQQ$ LL$If^L`a$gdf]<kdg!$$Ifl4m$m(3t4 laPf4 $$Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd !$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4W5X555555m\J$$$If`a$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd!"$$Ifl4(S$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]<kd!$$Ifl4mS$0(pt4 laPf45566Z6yd P$If^`Pgdf]<kd"$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kd~"$$Ifl4m$m(3t4 laPf4Z6[66666p3<kd#$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4<kd#$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 P$If^`Pgdf]<kd8#$$Ifl4S$0(pt4 laPf46 7 777[8Y<kd$$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 P$If^`Pgdf]<kdO$$$Ifl4PS$0(pt4 laPf4 P$If^`Pgdf][8\8*9+9E9nT & F \$If^`\gdL><kdf%$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 P$If^`Pgdf]<kd %$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4E9F9d9e999p3<kd}&$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4<kd &$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 P$If^`Pgdf]<kd%$$Ifl4S$0(pt4 laPf4E9F9d9e999:::^<_<6=B=i=j=m=y===========F>G>Q>R>>ҽ笛笊yyaP hf]huOJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hyOJQJ^JmH!sH! hf]h#wOJQJ^JmH!sH! hf]hu9OJQJ^JmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!/hf]hU!;6B*OJQJ]^JmH!phsH!9::^<_<2=k<kd7'$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4<kd&$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ hP$If^`Pa$gdf]2=3=i=j===m0<kdN($$Ifl4mS$0(pt4 laPf4<kd'$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ P$If^`Pa$gdf]<kd'$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4=======J<kd)$$Ifl4$m(3t4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd($$Ifl4:S$0(pt4 laPf4$ P$If^`Pa$gdf]=Q>R>>>?X<kd)$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 w$If^`wgdf]<kde)$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]>>>??J@K@ A AAAAAAAIBJBBBCCCCCDԿԿԿԿԀoԀ[FԀԀ)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH! hf]h#OOJQJ^JmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!1hf]hU!;B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!(hf]h_CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH!+hf]hU!;CJOJQJS*^JaJmH!sH!??J@K@AAp3<kd*$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4<kd|*$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 w$If^`wgdf]<kd*$$Ifl4S$0(pt4 laPf4AAAAHBIBJBCO<kd+$$Ifl41S$0(pt4 laPf4$L$If^L`a$gdf]<kd6+$$Ifl4gS$0(pt4 laPf4  $Ifgdf] w$If^`wgdf]CCCCCCDDe<kdM,$$Ifl4}S$0(pt4 laPf4$L$If^L`a$gdf]<kd+$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]DDDVDWDXDDDDDEE"E#E^E_E?FAFFFFFFFFzH{H7I8IuIɸڦɎzeڎM/hf]hU!;6B*OJQJ]^JmH!phsH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH! hf]hOOJQJ^JmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH! hf]he4OJQJ^JmH!sH!DDVDWDXDfDDDaUUL $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd-$$Ifl4eS$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf]$L$If^L`a$gdf]<kd,$$Ifl4S$0(pt4 laPf4DDDDD!E"E^FF$ LL$If^L`a$gdf]<kd-$$Ifl4m$m(3t4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & Fp$If`pa$gdL><kdd-$$Ifl4L$8%(ht4 laPf4"E#EEEE?F@Fm<kd{.$$Ifl4*S$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]<kd.$$Ifl4S$0(pt4 laPf4@FAFFFFFFYD; $Ifgdf]$$ & Fp$If`pa$gdL><kd5/$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]$L$If^L`a$gdf]<kd.$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4FFFFWGya$ h$If^`ha$gdf]<kd/$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kd/$$Ifl4^$m(3t4 laPf4WGXGGGzHmU$ h$If^`ha$gdf]<kd0$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ h$If^`ha$gdf]<kdL0$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4zH{H7I8IIIm0<kd1$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4<kdc1$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ h$If^`ha$gdf]<kd1$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4uIIIIJJJZJ[J\J^J_JJJJfKgKiKKKLɲuaO> hf]h!#OJQJ^JmH!sH!#hf]hU!;>*OJQJ^JmH!sH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH!+hhphU!;CJOJQJ\^JaJmH!sH!)hhphU!;56OJQJ]^JmH!sH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH!,hf]hU!;>*B*OJQJ^JmH!phsH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH! hf]h!OJQJ^JmH!sH!IJJJ+JZJ[J\JF<kdz2$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd2$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf]$ h$If^`ha$gdf]\J]J^J_JJJi$ LL$If^L`a$gdf]$ LL$If^L`a$gdf]<kd2$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & Fp$If`pa$gdL>JJgKhKiKLL]<kd3$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ L$Ifa$gdf]$ LL$If^L`a$gdf]<kd43$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4LLLALBLCLELFLnLoLLL)MzM{MMMMM4N5N6Nò՚ղղuauP8/hf]hU!;6B*OJQJ]^JmH!phsH! hf]hOJQJ^JmH!sH!&hf]h4 6OJQJ]^JmH!sH! hf]h4 OJQJ^JmH!sH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH!)hf]hd,]B*OJQJ^JmH!phsH!LLLALBLCLDLELp_M$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdK4$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd3$$Ifl4tS$0(pt4 laPf4ELFLLLL)M*MMmR>R$$If^`a$gdf]$ & F $If^`a$gdL><kd5$$Ifl4'S$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]<kd4$$Ifl4S$0(pt4 laPf4MMMM4N5N6N7NEN[KK$ $Ifa$gdf]<kd5$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ L$Ifa$gdf]<kdb5$$Ifl4'S$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]6N7NlNmNNNNNNiOjOkOQQQQQQQQQݺx_xxJ4x+hhphU!;5CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!1hf]hU!;B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!#hhph[5OJQJ^JmH!sH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!ENmNNNNNNNI<kdy6$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd6$$Ifl4L$8%(ht4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]NiOjOkOQQQQQpc  L$Ifgdf]<kd37$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4<kd6$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 LL$If^L`gdf]QQQQQQQQp_M$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd7$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd7$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4QQyRzR{RRR`<kd8$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4  L$Ifgdf]$ LL$If^L`a$gdf]<kdJ8$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4QQQxRyRzRRRRTSUSVS~SSSSSSSSS Tȳﳆp^B7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH!+hhphU!;5CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hVCJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!#hf]hU!;>*OJQJ^JmH!sH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!RRRRRTSUS^QQ  L$Ifgdf]<kda9$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F8$If`8a$gdL><kd9$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4USVS\S~SSSSSSpdd $$Ifa$gdf]<kd:$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd9$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4SSSSSTTbUU  $Ifgdf]<kd:$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdx:$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4 TTTTTTTTT^T_T`TdTƭhS>"S7hf]hU!;6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hdCJOJQJ^JaJmH!sH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!1hf]hU!;B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!7hf]hU!;6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!:hf]hU!;6>*B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH! TTTTT^T^I XX$If^X`gdf]<kd;$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kd2;$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4^T_T`TTTTqUrU[<kdI<$$Ifl4/S$0(pt4 laPf4 LX$If^X`gdf]<kd;$$Ifl4/S$0(pt4 laPf4 LX$If^X`gdf]dTTTTTTTTgUnUrUsUwUUU5V7V9V:VVV:W;WWWUXVXXXYY3Z4ZZZŰŰʼnq\(hf]h_CJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH!(hf]hOCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hdCJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!(hf]h HCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!"rUsUUUUU5V6Vpdd[ $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd=$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 XX$If^X`gdf]<kd<$$Ifl4/S$0(pt4 laPf46V7V8V9V:VVV^II LL$If^L`gdf]<kd=$$Ifl4m$m(3t4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & Fp$If`pa$gdL><kd`=$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4VV:W;WWp[ w$If^`wgdf]<kdw>$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 LL$If^L`gdf]<kd>$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4WWUXVXXXp3<kd?$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4<kd1?$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 w$If^`wgdf]<kd>$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4XYY3Z4ZZp<kdH@$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4<kd?$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 w$If^`wgdf]ZZZV[W[Y[Z[^[[#\$\%\&\(\/\5\=\K\h\p\ըՓwըfUDUfU hf]hvjOJQJ^JmH!sH! hf]hVOJQJ^JmH!sH! hf]hZOJQJ^JmH!sH!7hf]hU!;6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!1hf]hU!;B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!ZZU[V[W[X[Y[cN<$$h$If^ha$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kdA$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4  $Ifgdf] w$If^`wgdf]<kd@$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4Y[Z[[[#\$\%\&\'\gRF $$Ifa$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kdA$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4  L$Ifgdf]z$If^z`gdf]<kd_A$$Ifl4m$m(3t4 laPf4'\(\\\\R]\<kdvB$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$ & F ` XX$If^X`a$gdL><kdB$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4p\\\\\\\\\] ]]$]*]<]J]P]Q]R]S]e]]]]޼ޫtޫcޫRcAc hf]h:DOJQJ^JmH!sH! hf]h&OJQJ^JmH!sH! hf]heOJQJ^JmH!sH! hf]h HOJQJ^JmH!sH! hf]hZOJQJ^JmH!sH!)hf]h_B*OJQJ^JmH!phsH! hf]h_OJQJ^JmH!sH! hf]hvjOJQJ^JmH!sH! hf]hdOJQJ^JmH!sH! hf]hVOJQJ^JmH!sH! hf]he=OJQJ^JmH!sH!R]S]"^#^^^^ _\?$ & F ` XY$If^Y`a$gdL><kd0C$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$ & F ` XX$If^X`a$gdL><kdB$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4]]]] ^!^"^#^^^^^^ _!_"_0_o_p_:xfTC hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH!#hhphU!;OJQJ\^JmH!sH! hf]hv[OJQJ^JmH!sH! hf]hVOJQJ^JmH!sH! hf]h&OJQJ^JmH!sH! hf]hdOJQJ^JmH!sH! hf]heOJQJ^JmH!sH! hf]h\OJQJ^JmH!sH! hf]h3]OJQJ^JmH!sH! hf]hdOJQJ^JmH!sH! _!_"_0_n_o_p_q_YD$$ & Fp$If`pa$gdL><kdC$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf] $$Ifgdf]<kdC$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]q_r_s____`G<kdD$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 LL$If^L`gdf] LL$If^L`gdf]<kdGD$$Ifl4t$m(3t4 laPf4$$h$If^ha$gdf]p_r_s___``aaaaLbMbbbccGdHdKdLdMdddddd&e'eê|dOO(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!1hf]hU!;B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!(hf]h_CJOJQJ^JaJmH!sH!1hf]h_B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!+hhphU!;CJOJQJ\^JaJmH!sH!``aaaap3<kdE$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4<kd^E$$Ifl4FS$0(pt4 laPf4 w$If^`wgdf]<kdE$$Ifl4FS$0(pt4 laPf4aLbMbbbcp<kduF$$Ifl4tS$0(pt4 laPf4<kdF$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 w$If^`wgdf]ccLdMdddpc  $Ifgdf]<kd/G$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 w$If^`wgdf]<kdF$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ddddd&e'egR= L^$If^^`gdf] XX$If^X`gdf]<kdG$$Ifl4$m(3t4 laPf4 $Ifgdf]$$ & Fp$If`pa$gdL><kdG$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4'e+eeeeeefFfGfqffffffffogpggghh h묗ֆnYYnH hf]hZOJQJ^JmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!(hf]hd?CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hbCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h,SCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hyJRCJOJQJ^JaJmH!sH!'eeeGfHffffffu$$h$If^ha$gdf]$$ & Fp$If`pa$gdL><kdFH$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4z$If^z`gdf] L^$If^^`gdf] ffngogpgggp<kdI$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 LL$If^L`gdf]<kdH$$Ifl4m$m(3t4 laPf4gghhhhh^C7 $$Ifa$gdf]$ & F ,X$If^X`a$gdL><kdI$$Ifl4F$m(3t4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & Fp$If`pa$gdL><kd]I$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 hhhh*h+hHhPhwhh7i8i9i:ijj$k%k&k'k6k﫚xgVD#hhphU!;OJQJ\^JmH!sH! hf]hyOJQJ^JmH!sH! hf]h;OJQJ^JmH!sH! hf]hT@OJQJ^JmH!sH! hf]hfOJQJ^JmH!sH! hf]hv[OJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]h,SOJQJ^JmH!sH! hf]hZOJQJ^JmH!sH! hf]hvjOJQJ^JmH!sH! hf]hVOJQJ^JmH!sH!h7i8i9i:ijjjjjU<kdtJ$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 9$Ifgdf]<kdJ$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$ & F ,X$If^X`a$gdL> j$k%k&k'k6kdkekv $$$Ifa$gdf] $$Ifa$gdf] $$Ifgdf]<kdJ$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$ & F ,Y$If^Y`a$gdL>6kckdkekfkgkhkikkkkkkkkkkk­yhyP?. hf]hyOJQJ^JmH!sH! hf]hdOJQJ^JmH!sH!.hf]hv[5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH!&hf]hU!;5OJQJ\^JmH!sH!,hhphU!;5B*OJQJ^JmH!phsH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH!ekfkgkhkikkkbVM $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kdK$$Ifl4m$m(3t4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd.K$$Ifl4FL$8%(ht4 laPf4kkkkkkkki`` $Ifgdf]<kdEL$$Ifl4m$m(3t4 laPf4 $$Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdK$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4kkk l l ll-l.lp<kdL$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kdL$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4k l l.l/l1l2lwlxl+m,mHmImJmLmMmmmyn{nnnnnOoPoxoyozo|o}oooo5p=pupvpppثثثثثzثeث(hf]h8BCJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;6CJOJQJ]^JaJmH!sH!1hf]hU!;B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!+hhphU!;5CJOJQJ^JaJmH!sH!'.l/l0l1l2lvlwlbM@  L$Ifgdf] LL$If^L`gdf]<kdM$$Ifl4m$m(3t4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd\M$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4wlxl*m+m,m9mHmImpddS L$If`gdf] $$Ifa$gdf]<kdsN$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 LL$If^L`gdf]<kdN$$Ifl41S$0(pt4 laPf4ImJmKmLmMmmmfOF $Ifgdf]$ LL$If^L`gdf]<kd-O$$Ifl48$m(3t4 laPf4 $$$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdN$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4mmynzn{nnnePC  L$Ifgdf] LL$If^L`gdf]<kdO$$Ifl48S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$ LL$If^L`gdf]<kdO$$Ifl48S$0(pt4 laPf4nnNoOoPo^oxoyocWWN $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kdP$$Ifl4S$0(pt4 laPf4  L$Ifgdf] LL$If^L`gdf]<kdDP$$Ifl4S$0(pt4 laPf4yozo{o|o}ooobM@  L$Ifgdf] LL$If^L`gdf]<kd[Q$$Ifl4z$m(3t4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdP$$Ifl4L$8%(ht4 laPf4ootpupvppppY L L$If^L`gdf]<kdR$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 LL$If^L`gdf]<kdQ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4pp,q-q.q/q0qYH6$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdR$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 LL$If^L`gdf] L L$If^L`gdf]<kdrR$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4p+q,q-q.q0q1qpqxqq(r)r*rrrrrrrrr,snYYC반+hhphU!;5CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hzLCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hxCJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!(hf]h%CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h HCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!0q1q'r(r)r*rrrn_ L $Ifgdf]<kdS$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 L L$If^L`gdf]<kd,S$$Ifl4m$m(3t4 laPf4rrrrrrrrrp_M$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdCT$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kdS$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4rr,s-s.sssn<kdT$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 L L$If^L`gdf]<kdT$$Ifl4m$m(3t4 laPf4,s-s.sss!t"t't(tbt~ttttttttuuuuPvQvRvڴ~fQ(hf]hzLCJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;6CJOJQJ]^JaJmH!sH!&hf]hjh6OJQJ]^JmH!sH! hf]h3OJQJ^JmH!sH! hf]hqKOJQJ^JmH!sH! hf]hjhOJQJ^JmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!(hf]h;CJOJQJ^JaJmH!sH!ss t!t"ttt_G8  $Ifgdf]$ LL$If^L`a$gdf]<kdU$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 L $Ifgdf]  L$If^L`gdf]<kdZU$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4ttuuuOvPvQv_H L L$If^L`gdf]<kdqV$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 L $Ifgdf]  L$If^L`gdf]<kdV$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4QvRvSvTvUv+w,w-wdLLL$ LL$If^L`a$gdf]<kd+W$$Ifl4m$m(3t4 laPf4$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdV$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4RvSvTv~vvvv+w,wxx_y`yyyyyy5z6z{zzzq|s|± {{e{T?)hf]hhB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hhOJQJ^JmH!sH!+hhphU!;5CJOJQJ^JaJmH!sH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH! hf]hzLOJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]h8L/OJQJ^JmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!-w.w$x%x&xxxm]$ L$Ifa$gdf]<kdW$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]<kdW$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4xxyyyyyymaaX $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kdX$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]<kdBX$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4yyyyy5z6zbJ:$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdYY$$Ifl4m$m(3t4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdX$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf46z7zzzz;{<{m<kdZ$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdY$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4<{={{{{o|p|m]$ d$Ifa$gdf]<kdZ$$Ifl4uS$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdpZ$$Ifl4uS$0(pt4 laPf4p|q|r|s|||D<kd[$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4$j $If^j `a$gdf]$$h$If^ha$gdf]$$ & F j `$If``a$gdL><kd*[$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4s||[}\}]}_}}}}}~~ ~01FGHJ^`delmnpޱޠޏzzzdzޱޱzzzޱS hf]h|MOJQJ^JmH!sH!+hhphU!;5CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hROJQJ^JmH!sH! hf]h:OJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!(hf]hRCJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH! hf]hCOJQJ^JmH!sH! |[}\}]}^}_}`}z=<kdA\$$Ifl4m$m(3t4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd[$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4  d$Ifgdf]$ dd$If^d`a$gdf]`}~~ ~/01E<kd\$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 d$If^gdf]<kd\$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]$ dd$If^d`a$gdf]FGHIcR$$ & F$Ifa$gdL><kd]$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kdX]$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4  d$Ifgdf]IJK\][<kdo^$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd^$$Ifl4m$m(3t4 laPf4$$h$If^ha$gdf]]^_`abJJ$ dd$If^d`a$gdf]<kd)_$$Ifl4m$m(3t4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd^$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4defX<kd_$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd_$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 lmnopXG5$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd`$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd@`$$Ifl4S$0(pt4 laPf4pqm<kdWa$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd`$$Ifl4m$m(3t4 laPf423mX dd$If^d`gdf]<kdb$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kda$$Ifl4mS$0(pt4 laPf423+,LMŇ͇>?2345يڊwaPP hf]h;OJQJ^JmH!sH!+hhphU!;5CJOJQJ^JaJmH!sH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH! hf]hROJQJ^JmH!sH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH! hf]hxOJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!34)*XH$ d$Ifa$gdf]<kdb$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdnb$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4*+,-.hP; dd$If^d`gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdc$$Ifl4m$m(3t4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd(c$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4JKLMN`OF $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd?d$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 d$Ifgdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdc$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4NO؇هڇ<=m<kdd$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdd$$Ifl4m$m(3t4 laPf4=>?@AkSS$ dd$If^d`a$gdf]<kde$$Ifl4m$m(3t4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdVe$$Ifl4mS$0(pt4 laPf42]QA$ $Ifa$gdf] $$Ifa$gdf]<kdmf$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdf$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4234567[C$ d^$If^^`a$gdf]<kd'g$$Ifl4m$m(3t4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdf$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4  $Ifgdf]يڊۊ !m]$ d$Ifa$gdf]<kdg$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4<kdg$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]!"4^p_S $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdh$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd>h$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4ڊ"p " ﬛yyygR@#hhphU!;OJQJ\^JmH!sH!(hf]hj(CJOJQJ^JaJmH!sH!"h@`zCJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH! hf]hROJQJ^JmH!sH! hf]hI.OJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!+hhphU!;5CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!qrI8$$ & F$Ifa$gdL><kdUi$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ L$Ifa$gdf]$ LL$If^L`a$gdf]<kdh$$Ifl4m$m(3t4 laPf4$$If^`a$gdf]J<kdj$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 LL$If^L`gdf]$ LL$If^L`a$gdf]<kdi$$Ifl4m$m(3t4 laPf4 $$Ifa$gdf]Ƒ W<kdj$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4'$ c$Ifa$gdf] $$Ifa$gdf]<kdlj$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 L$Ifgdf] efgij˒̒ !I͓ΓϓГyr]H(hf]hyCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hwCJOJQJ^JaJmH!sH!+hf]hU!;CJOJQJS*^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!#hhphU!;OJQJ\^JmH!sH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH! 9efghi$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd&k$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4'$ c$Ifa$gdf] $$Ifa$gdf]ij˒̒ mX $If^`gdf]<kdk$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ mm$If^m`a$gdf]<kdk$$Ifl4m$m(3t4 laPf4 !Iϓp<kdl$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $If^`gdf]<kd=l$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4ϓГ p3<kdm$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4<kdTm$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $If^`gdf]<kdl$$Ifl4LS$0(pt4 laPf4yz )*Lݘ%KLPTWg67ӾӾnYY(hf]hY0CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]h,lOJQJ^JmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!1hf]hU!;B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hyCJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;6CJOJQJ]^JaJmH!sH!" )U@ $If^`gdf]<kdkn$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 & F $If^`gdL><kdn$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 P$If^`Pgdf])*LMpX$ $If^`a$gdf]<kd%o$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 $If^`gdf]<kdn$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4KLpX$ $If^`a$gdf]<kdo$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 $If^`gdf]<kdo$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 STmX $If^`gdf]<kdp$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd<kd v$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]z{|~£ stopr./himǯǚdžuǚǚǚǚdžudǚdžudžd hf]hhOJQJ^JmH!sH! hf]hyOJQJ^JmH!sH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH!'m\J$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd#w$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4<kdv$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf] rsm<kdw$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]<kdw$$Ifl4m$m(3t4 laPf4stnom<kdx$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]<kd:x$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4opqrsbVV $$Ifa$gdf]<kdQy$$Ifl4m$m(3t4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdx$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4ZJJ$ h$Ifa$gdf]<kd z$$Ifl4=$m(3t4 laPf4$$$If`a$gdf]$$ & F J A$If`Aa$gdL><kdy$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4mn 3WyͧΧ֘veTvTv@@&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH! hf]h_n,OJQJ^JmH!sH! hf]h:OJQJ^JmH!sH! hf]hUOJQJ^JmH!sH! hf]h<kdhz$$Ifl4S$0(pt4 laPf4]<kd{$$Ifl4pS$0(pt4 laPf4$ L$Ifa$gdf]$ LL$If^L`a$gdf]<kd"{$$Ifl4pS$0(pt4 laPf4 "#2ɱޠttcRcccAc hf]h OJQJ^JmH!sH! hf]hVeOJQJ^JmH!sH! hf]hUOJQJ^JmH!sH!/hf]hU!;6B*OJQJ]^JmH!phsH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH! hf]hyOJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH! hf]hAOJQJ^JmH!sH! !"#i] $$Ifa$gdf]<kd9|$$Ifl4$m(3t4 laPf4 $$Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd{$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4U<kd|$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ &$If^&`a$gdf]$ LL$If^L`a$gdf]<kd|$$Ifl4S$0(pt4 laPf42345Ch]QQQ $$Ifa$gdf]<kd}$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf]$ LL$If^L`a$gdf]<kdP}$$Ifl4xS$0(pt4 laPf42345{ɷziXzGz6 hf]h*FdOJQJ^JmH!sH! hf]hyOJQJ^JmH!sH! hf]h@`zOJQJ^JmH!sH! hf]hFOJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!&hf]hU!;5OJQJ\^JmH!sH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]h;OJQJ^JmH!sH!V>>$ LL$If^L`a$gdf]<kdg~$$Ifl48$m(3t4 laPf4 $$Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd ~$$Ifl4L$8%(ht4 laPf4'$ c$Ifa$gdf]m]$ L$Ifa$gdf]<kd!$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]<kd~$$Ifl4S$0(pt4 laPf4bJ$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4m$m(3t4 laPf4$$$If`a$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd~$$Ifl4S$0(pt4 laPf4yy<<kd$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ d d$If^d`a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd8$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`gdf]yz{|}~xJ5 dd$If^d`gdf]<kdO$$Ifl4F$m(3t4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4PS$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]{}~wxyz~ݱ[\]^bv¬חmXG‚2(hf]hLCJOJQJ^JaJmH!sH! hf]h;OJQJ^JmH!sH!(hf]h<kd $$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4 $Ifgdf]%&'ABJ<kd7$$Ifl4_S$0(pt4 laPf4 d$Ifgdf] dd$If^d`gdf]<kdڃ$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]ABC PQ#$ z¬q\GG(hf]hWCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hDx;CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h;LCJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hmQOJQJ^JmH!sH!(hf]hmQCJOJQJ^JaJmH!sH!+hhphmQ5CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!.hf]hmQ6CJOJQJ]^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!BCQ{yh_ $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4L$8%(ht4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 QR[C$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4X$m(3t4 laPf4 $If^`gdf] dd$If^d`gdf]<kdN$$Ifl4$u(3l4 laPf4~mXK  $Ifgdf] dd$If^d`gdf]<kde$$Ifl4FS$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4^S$0(pt4 laPf4 p<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]<kd†$$Ifl4S$0(pt4 laPf4z|MN1245PQUu-. ŭ֕րgրŭV hf]hyOJQJ^JmH!sH!1hf]h[NB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!(hf]h[NCJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;6CJOJQJ]^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!!LMN01p<kdه$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]<kd|$$Ifl4S$0(pt4 laPf412345bM@  d$Ifgdf] dd$If^d`gdf]<kd$$Ifl48S$8(pl4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd6$$Ifl4S$0(pt4 laPf4OPQp<kdM$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4,-.p<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 p<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]<kdd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4bVM $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd{$$Ifl4S$8(pl4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4k^  d$Ifgdf]<kd5$$Ifl4S$8(pl4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd؋$$Ifl4S$0(pt4 laPf4IJcegh89KLgi­כ‡veM.hf]hU!;6CJOJQJ]^JaJmH!sH! hf]hX=OJQJ^JmH!sH! hf]h@`zOJQJ^JmH!sH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH!(hf]hyCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!!BcdefgiXF$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4L$8%(ht4 laPf4 $$Ifa$gdf]$ $Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ghX<kd$$Ifl4ZS$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf] dd$If^d`gdf]<kdL$$Ifl48S$8(pl4 laPf4789p`$ d$Ifa$gdf]<kdc$$Ifl4 S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4bH;  d$Ifgdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl48S$8(pl4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ghi^QQ  d$Ifgdf]<kd׏$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf] dd$If^d`gdf]<kdz$$Ifl4S$0(pt4 laPf40245Zj9:;NڰڛraڛLڛLڛ(hf]hX=CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hj(OJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;6CJOJQJ]^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!(hf]h6F/CJOJQJ^JaJmH!sH!01234p_M$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4<L$8%(ht4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd4$$Ifl4S$0(pt4 laPf445YeM$ LL$If^L`a$gdf]<kdK$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifgdf] dd$If^d`gdf]<kd$$Ifl48S$8(pl4 laPf4YZ:pY $If^`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $If^`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4:;p3<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $If^`gdf]<kdb$$Ifl4S$0(pt4 laPf4Ni./w:ajְְ֗ւmְւmְXXC(hf]h;CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hFCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hzgCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hQCJOJQJ^JaJmH!sH!1hf]hU!;B*CJOJQJ^JaJmH!phsH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!(hf]hoTCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h~nCJOJQJ^JaJmH!sH!./p<kd֓$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kdy$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $If^`gdf]&p[ $If^`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $If^`gdf]<kd3$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 %&'(vxz받Űq`N6.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH! hf]hQOJQJ^JmH!sH!(hf]hoTCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hzgCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h#wCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hQCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h;CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!&'(9^vwxyzp_T $$Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdJ$$Ifl4mL$8%(ht4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 z{QRpc  d$Ifgdf]<kd$$Ifl46S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]<kd$$Ifl4S$8(pl4 laPf4z{CGRSUV9: STUWX>?rڔ~lW(hf]h&CJOJQJ^JaJmH!sH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH!+hhphU!;5CJOJQJ^JaJmH!sH!1hf]hzB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!(hf]hzCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!RSTUV89bMM dd$If^d`gdf]<kd$$Ifl48S$8(pl4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kda$$Ifl4pS$0(pt4 laPf49:pa d $Ifgdj(<kdx$$Ifl4IS$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 STUV\K$$ & F$Ifa$gdL><kd2$$Ifl4m$$(l4 laPf4G$If^`Ggdf] $$Ifa$gdf] $$Ifa$gdf]<kd՗$$Ifl4S$0(pt4 laPf4VWX=>?^Q  d$Ifgdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]rs123qrsuvuv֬Ŗ~iQQ<(hf]h`CJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;6CJOJQJ]^JaJmH!sH!(hf]hT`CJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!+hhphU!;5CJOJQJ^JaJmH!sH!1hf]hU!;B*CJOJQJ^JaJmH!phsH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h4CJOJQJ^JaJmH!sH!123DqrcWWN $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4  d$Ifgdf] dd$If^d`gdf]<kdI$$Ifl4S$0(pt4 laPf4rstuvbMM dd$If^d`gdf]<kd`$$Ifl4sS$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4$$(l4 laPf4xypc  d$Ifgdf]<kd$$Ifl4sS$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]<kd$$Ifl4:S$0(pt4 laPf4vwxyz%&() 0ѹѨ{fQ<(hf]heCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h`CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hQCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hX=CJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;6CJOJQJ]^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!1hf]hU!;B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!yz$%&'(cR@$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdԛ$$Ifl4sS$0(pt4 laPf4  d$Ifgdf] dd$If^d`gdf]<kdw$$Ifl4sS$0(pt4 laPf4()p<kd$$Ifl4ZS$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]<kd1$$Ifl4ZS$0(pt4 laPf40S&)bcdŭ֑xŭgV>.hf]hU!;6CJOJQJ]^JaJmH!sH! hf]h)OJQJ^JmH!sH! hf]hX=OJQJ^JmH!sH!1hf]hU!;B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!7hf]hU!;6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hCCJOJQJ^JaJmH!sH!bUU  $Ifgdf]<kdH$$Ifl4^S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 bcbVI  $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl48S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4cdup_M$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4$$(l4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd_$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4dz{789KLMklmo鸧zzzeЧS>)hhphU!;56OJQJ]^JmH!sH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH!(hf]h)CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;6CJOJQJ]^JaJmH!sH!1hhphU!;56CJOJQJ]^JaJmH!sH!+hhphU!;5CJOJQJ^JaJmH!sH!yzp<kdv$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4z{78cK$ LL$If^L`a$gdf]<kd0$$Ifl4S$0(pt4 laPf4  d$Ifgdf] dd$If^d`gdf]<kdӟ$$Ifl4S$0(pt4 laPf489BKLM[klp``S h$Ifgdf]$ h$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4$$(l4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4lmnopbR$ $Ifa$gdf]<kd$$Ifl4=S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdG$$Ifl4N$$(l4 laPf4"#bJJ$ dd$If^d`a$gdf]<kd^$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4#$WXYm<kd$$Ifl48S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4|S$0(pt4 laPf4bJJ$ dd$If^d`a$gdf]<kdң$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdu$$Ifl4FS$0(pt4 laPf40179013%'W_=>y]LLL hf]h/GOJQJ^JmH!sH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH!+hhphU!;CJOJQJ\^JaJmH!sH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH! hf]h] OJQJ^JmH!sH! hf]hqOJQJ^JmH!sH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!bde]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd/$$Ifl4S$0(pt4 laPf4m\J$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdF$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl48S$0(pt4 laPf4|}~m<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4/0123hWE$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4$$(l4 laPf4 $Ifgdf]$ $Ifa$gdf]<kd]$$Ifl4S$0(pt4 laPf434m<kdt$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl48S$0(pt4 laPf4hWE$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd.$$Ifl4$$(l4 laPf4 h$Ifgdf]$ h$Ifa$gdf]<kdѧ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ya$ P$If^`Pa$gdf]<kd$$Ifl4=S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl48S$0(pt4 laPf4*+\]m0<kd$$Ifl48S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4=S$0(pt4 laPf4$ P$If^`Pa$gdf]<kdE$$Ifl4S$0(pt4 laPf4]m<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd\$$Ifl48S$0(pt4 laPf4$ P$If^`Pa$gdf]#$%&'m\J$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kds$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ P$If^`Pa$gdf]<kd$$Ifl4=S$0(pt4 laPf4'(P<kd-$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ hdd$If^d`a$gdf]$ dpd$If^d`a$gdf]<kdЫ$$Ifl48S$0(pt4 laPf412345XG5$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ hd$Ifa$gdf]$ dpd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4>35DE ;~vaH/1hf]h)B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hf]hU!;B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH! hf]h37OJQJ^JmH!sH! hf]hgOJQJ^JmH!sH! hf]h/GOJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!56@m<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdD$$Ifl4S$0(pt4 laPf4@Am<kd[$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4hWE$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4$$(l4 laPf4 h$Ifgdf]$ h$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4%&mU$ $If^`a$gdf]<kdϯ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ Ld$If^d`a$gdf]<kdr$$Ifl4S$0(pt4 laPf4rmU$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ & F $If^a$gdL><kd,$$Ifl4SS$0(pt4 laPf4rsm0<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kdC$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4wx m<kdZ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf] mS$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4:;mN)$ $If[$\$^`a$gdf]<kdγ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdq$$Ifl4S$0(pt4 laPf4+,6V\]uv 01DEno12懼va)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH! hf]hiVOJQJ^JmH!sH!7hf]hU!;6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!1hf]hzB*CJOJQJ^JaJmH!phsH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!1hf]h)B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hf]hU!;B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!#+,uf<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ $If[$\$^`a$gdf]<kd+$$Ifl4S$0(pt4 laPf4uvf<kdB$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ $If[$\$^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 0f<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ $If[$\$^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf401DEnf<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ $If[$\$^`a$gdf]<kdY$$Ifl4S$0(pt4 laPf4no12fN>$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdp$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ $If[$\$^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf423OP]<kd*$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdͷ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4PQTC$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ d$If[$\$a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4Q4XCDlީ}gRީR=R(hf]hu=CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!+hhphU!;5CJOJQJ^JaJmH!sH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH!1hf]hv[B*CJOJQJ^JaJmH!phsH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH! hf]h*OJQJ^JmH!sH!Y_G$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$d$If^d`a$gdf]<kdA$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]YZES;$ dd$If^d`a$gdf]<kdX$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4EFGQEE $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]9YL  d$Ifgdf]<kd̻$$Ifl4mS$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdo$$Ifl4$$(l4 laPf4 $Ifgdf]7:;<=>@9:wxyz{|ũ֔ũgR(hf]h`CJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!(hf]hcaCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h*CJOJQJ^JaJmH!sH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hUCJOJQJ^JaJmH!sH!9:;<=>?cRI $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4  d$Ifgdf]<kd)$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]?@xc P$If^`Pgdf]<kd@$$Ifl4S$0(pt4 laPf4  $Ifgdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4p3<kdW$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 P$If^`Pgdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<wxyzgQ$$ & F J  $Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 P$If^`Pgdf]z{|DfN$ P$If^`Pa$gdf]<kd˿$$Ifl4S$0(pt4 laPf4  $Ifgdf]<kdn$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]DEUII $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ P$If^`Pa$gdf]$ P$If^`Pa$gdf]<kd($$Ifl4S$0(pt4 laPf4XYhiyz<=?@PQDzٲٖ~fٲٲN=ٲN hf]h`OJQJ^JmH!sH!/hf]hU!;6B*OJQJ]^JmH!phsH!.hf]hU!;6CJOJQJ]^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!)hf]h B*OJQJ^JmH!phsH!XB$$ & F J ; $Ifa$gdL><kd?$$Ifl4$$(l4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$If^`a$gdf]<kd$$Ifl4$$(l4 laPf4  $Ifgdf]XYD<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]YZhij?@V<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdV$$Ifl4S$0(pt4 laPf4@ARSTUV^M;$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdm$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 d$Ifgdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4QRSTUVde !O P Q o p q r H P  ᆭ|hhW hf]h`OJQJ^JmH!sH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH!/hf]hU!;6B*OJQJ]^JmH!phsH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!VWdeV<kd'$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ef ^RRE  $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 d$Ifgdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 !"#dL5 dd$If^d`gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$<$If^<a$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd>$$Ifl4$$(l4 laPf4O P Q \ o p maQE $$Ifa$gdf]$ $Ifa$gdf] $$Ifa$gdf]<kdU$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4p q r s t @ hP$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4$$(l4 laPf4@ A    R S m<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdl$$Ifl4S$0(pt4 laPf4S T    + : ; maaU $$Ifa$gdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd&$$Ifl4S$0(pt4 laPf4     : ; < =     ik BC!*ʹޝވwޝwfޝw hf]hv[OJQJ^JmH!sH! hf]h%OJQJ^JmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH! hf]h@QOJQJ^JmH!sH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH! hf]h<OJQJ^JmH!sH!!; < = > ?   `H9 d$Ifgdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd=$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$Z$If^Z`a$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4$$(l4 laPf4  i j k ]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4m\P $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdT$$Ifl4S$0(pt4 laPf4123m<kdk$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4]L@ $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd%$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4~m<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4*+m<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd<$$Ifl4S$0(pt4 laPf4,-vwTU@ANOޱޙޙޙވp\KKK hf]hOJQJ^JmH!sH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hv[OJQJ^JmH!sH!/hf]hU!;6B*OJQJ]^JmH!phsH! hf]h%OJQJ^JmH!sH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH! hf]h`OJQJ^JmH!sH!+,-./'(hPP$ dd$If^d`a$gdf]<kdS$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4();<m<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<=m<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdj$$Ifl4S$0(pt4 laPf4rst>?m]$ d$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$$Ifl4S$0(pt4 laPf4?@ABCh<kd;$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4iQ?$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4nopm<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdR$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$&q4:;DEM]^mn   s ޱޠޏ~~~fޱT#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH!/hf]hU!;6B*OJQJ]^JmH!phsH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH sH  hf]hU!;OJQJ^JmH sH hf]h`OJQJ^JmH!sH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH! hf]hFOJQJ^JmH!sH!m\H$P$If^`Pa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdi$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4>?UmU$ $If^`a$gdf]<kd#$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4UVd<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $ $7$8$H$If]^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4Ud<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $ $7$8$H$If]^`a$gdf]<kd:$$Ifl4S$0(pt4 laPf4UVkU=$ dd$If^d`a$gdf]<kdQ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ o$If^`a$gdf]$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4klmnow_$ dd$If^d`a$gdf]$$7$8$H$Ifa$gdf]$$7$8$H$If]^`a$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]     m\J$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdh$$Ifl4$$(l4 laPf4 $$Ifa$gdf] $$Ifa$gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4  C!D!E!B"C"q<kd"$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$d$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4fS$0(pt4 laPf4s }   o!p!!!!4#<#=##$H$W$Y$Z$޼މucQc57hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH!#hhph5OJQJ^JmH!sH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH!&hf]h1c5OJQJ\^JmH!sH! hf]hTeOJQJ^JmH!sH! hf]hOOJQJ^JmH!sH! hf]h6OJQJ^JmH!sH! hf]h<kd$$Ifl4$$(l4 laPf4Z$[$%%<&{&|&}&~&&<'='>'''''w(x(y(z({(),)l***״ׄׄveeׄTC hf]h!5OJQJ^JmH!sH! hf]hU OJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!jhL>UmHnHu7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH!#hhphU!;5OJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!<%=%:&;&<&O&{&]M9$ h$If^ha$gdf]$ $Ifa$gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ L$Ifa$gdf]$ LL$If^L`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4{&|&}&~&&&:';'UII $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdg$$Ifl4$$(l4 laPf4 $Ifgdf];'<'='>'?'''bJJ$ dd$If^d`a$gdf]<kd~$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd!$$Ifl4S$0(pt4 laPf4''''w(x(y(z(]L$$ & F$Ifa$gdL><kd8$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4z({(|()))**[K$ d$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]*****++)-I--------~......ªޙވwªbMb8(hf]h{CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hMJrCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]h) DOJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]h6HOJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!*****+bJ$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdO$$Ifl4S$0(pt4 laPf4++,,,,m0<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kdf$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4,,,J-K-L---mUU$ dd$If^d`a$gdf]<kd}$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]-----..bUU  $Ifgdf]<kd7$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4.....}/~/bJJ$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4..L/U/}/~///0000011111A2U22ײײסׅtסXG hf]hAOJQJ^JmH!sH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH! hf]hOJQJ^JmH!sH!7hf]h5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH! hf]h{OJQJ^JmH!sH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH! hf]h6HOJQJ^JmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!~/////000maa $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdN$$Ifl4S$0(pt4 laPf40000000kSS$ dd$If^d`a$gdf]<kde$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf40011111]L:$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf411222220414m<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd|$$Ifl4S$0(pt4 laPf422330414243444N6W666R7S7T7U777|8}899<<?=S===>>q?z?BBBB$C-CCCeDfDgDhDuEvEޱޠޠޠޱޠޱޠޠޏޠޱޠޠޱޠޠ~ޱޠ hf]hv[OJQJ^JmH!sH! hf]hJIOJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH! hf]h9OJQJ^JmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH! hf]hf0IOJQJ^JmH!sH!/14243444545kS$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd6$$Ifl4S$0(pt4 laPf455e5f555m0<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kdM$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf45X6Y6666R7S7mUI $$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]S7T7U7V7W777kSS$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf477z8{8|8}8~8]LC $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd{$$Ifl4S$0(pt4 laPf4~88889mU$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd5$$Ifl4S$0(pt4 laPf499:::=;YA$ dd$If^d`a$gdf]<kdL$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If`a$gdf]$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4=;>;;;;;m0<kdc$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4;v<w<<<=m<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]==>>>>>WF= $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If`a$gdf]$ $If^`a$gdf]<kdz$$Ifl4S$0(pt4 laPf4>>???@@m<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd4$$Ifl4S$0(pt4 laPf4@@AAABBm]$ d$Ifa$gdf]<kdK$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4BBBBBcCdCkSS$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4dCeCeDfDgDhDiD]LC $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdb$$Ifl4S$0(pt4 laPf4iDjDEEFya$ P$If^`Pa$gdf]<kdy$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4vEwE FFwFxFGGG GxH}HK9KDLOLLLMMMMvNNOOnPoP|Q}Q~QQQRRR9S:S5Tޱޠޏwbbbww(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hv[OJQJ^JmH!sH! hf]ho1OJQJ^JmH!sH! hf]h OJQJ^JmH!sH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH! hf]hiOJQJ^JmH!sH!&FFuFvFwFxFyF]LC $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd3$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf]$ P$If^`Pa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4yFzFGGG G!Gyh_ $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4!G"GGG~HmU$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdJ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4~HHjIkIlIImU$ dd$If^d`a$gdf]<kda$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4IIJJJJm0<kdx$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4JJJoKpKLm<kd2$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]LLMMMMM]LC $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf]$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4MMNNNOOmV dd$If^d`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdI$$Ifl4S$0(pt4 laPf4OOnPoPpP|Q}QV<kd`$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4}Q~QQQQ7RkS$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf47R8R7S8S9S:S;S]LC $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdw$$Ifl4S$0(pt4 laPf4;S<kdH$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$P$If^`Pa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf43U4UUUUUUyh_ $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4UU/V0VWqY$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$d$If^d`a$gdf]<kd_$$Ifl4S$0(pt4 laPf4WWXXX7YYE$d$If^d`a$gdf]<kdv$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If`a$gdf]$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf47Y8YYYZZm0<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd0$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ZuZvZZZ\m<kdG$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf][[\\O]P]-^H^e^f^_ _``ccfcocddddSf\fkfff ggQgRggg޼ޫޓނޓޓqqޓ` hf]hjtOJQJ^JmH!sH! hf]h{mYOJQJ^JmH!sH! hf]hAJOJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]h-OJQJ^JmH!sH! hf]hi#OJQJ^JmH!sH! hf]hiOJQJ^JmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH! hf]hbOJQJ^JmH!sH! \\c^d^e^f^g^YH? $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If`a$gdf]$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4g^h^f_g_h_4`e<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$d$If^d`a$gdf]<kd^$$Ifl4S$0(pt4 laPf44`5`bacadaccqe $$Ifa$gdf]<kdu$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$d$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ccccccckWK $$Ifa$gdf]$d$If^d`a$gdf]<kd/$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ccdddddeTK $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$d$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ddffgye$P$If^`Pa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kdF$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ggPgQgRgSgq`W $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd]$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$P$If^`Pa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4SgTgiiiiiyh_ $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ggiiiiiiijjjjjjjkkOlPlflgl޼ޤޏw\ޤK77&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH! hf]hSaOJQJ^JmH!sH!4hhphU!;5B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!.hf]hv[6CJOJQJ]^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hv[OJQJ^JmH!sH! hf]hiOJQJ^JmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH! hf]hKcnOJQJ^JmH!sH!iijjjjj|i)$$If[$\$a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]<kdt$$Ifl4S$0(pt4 laPf4jjjjjkkkSC$ L$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd.$$Ifl4$$(l4 laPf4kkkkkmS$ & F $If^a$gdL><kdE$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4kkElFlxlylkQ$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ & F $If^a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ylzllllm]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ L$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd\$$Ifl4S$0(pt4 laPf4glllllmmwnxnoo8p9ppp&q'q(q)qqqBrDrrrrrOsPsQsRsssetftuwwf hf]h{POJQJ^JmH!sH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH! hf]hFOJQJ^JmH!sH! hf]hiOJQJ^JmH!sH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH! hf]hSaOJQJ^JmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!#mmCnDnEnoom<kds$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4o o6p7p8p9p]L$$ & F$Ifa$gdL><kd- $$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ d$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf49p:p;p&q'q(qE<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]$ $Ifa$gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$If^d`a$gdf](q)q*q+qqqo$ dd$If^d`a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdD $$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL>qqrrrOsPsVI d$Ifgdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4PsQsRsSsTssshK? $$Ifa$gdf]$ & F dd$If^d`a$gdL><kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd[ $$Ifl4S$0(pt4 laPf4sst t2thO$ & F $If^a$gdL><kdr $$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ & F dd$If^d`a$gdL><kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf42t3tetftgtt\?$ & F dd$If^d`a$gdL><kd, $$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf]$ & F $If^a$gdL><kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4tttlumunu*v+vX<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ & F dd$If^d`a$gdL><kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]uu[v\v=x>xxx}y~yyyzzz|{||||||}}v~w~x~HIJRST  ޱޱޙށށmVmVmVmV,hf]hU!;56OJQJ\]^JmH!sH!&hf]hU!;5OJQJ\^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!/hf]hU!;6B*OJQJ]^JmH!phsH! hf]hiOJQJ^JmH!sH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH! hf]h?KOJQJ^JmH!sH!!+v,vww w;x<kdC$$Ifl4S$0(pt4 laPf4x?x@xyygJ:$ $Ifa$gdf]$ & F dd$If^d`a$gdL><kdZ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 d$Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4yyzzzzz[C$ d$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$ & F dd$If^d`a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4zzzz{{{|B<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$ & F dd$If^d`a$gdL> $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdq$$Ifl4S$0(pt4 laPf4||||||}]F$ dd$If^d`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd+$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifgdf]}}}v~w~x~HId<kdB$$Ifl4S$0(pt4 laPf4'$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]IJRST  m<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4'$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4  _G7$ $Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4' dd$If^d`gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdY$$Ifl4S$0(pt4 laPf4  T]st؁ځ*PTUGH?@ֆ׆نچ܆5ڇӿxxxx`H`.hf]hzg5CJOJQJ\^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hFOJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH! hf]hiOJQJ^JmH!sH!&hf]hU!;5OJQJ\^JmH!sH!7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!mU$ $If^`a$gdf]<kdp$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4׃؃كRS;$ dd$If^d`a$gdf]<kd*$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4RSTUVWT<$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ L$Ifa$gdf]KLM׆؆]E$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]<kdA$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ L$Ifa$gdf]؆نچۆ܆ghdMD $Ifgdf]$ dd$If^d`gdf]<kdX$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ڇgOPQ&/!+-X^v~IJппппtcR hf]hFOJQJ^JmHsH hf]hzOJQJ^JmH!sH!hf]hU!;OJQJ^J hf]hU!;OJQJ^JmHsH7hf]hU!;5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH! hf]hFOJQJ^JmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!.hf]hF5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hiOPV<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4PQeT$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$ dd$If^d`gdf]<kdo$$Ifl4S$0(pt4 laPf4mW & F $If^gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd)$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 !}oV$ & F $If^a$gdL><kd@$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 & F $If^gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4}~oWK $$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 & F $If^gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ŽGHIJK]LC $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdW$$Ifl4S$0(pt4 laPf4J֏؏IJKpqrstﳛkZB.&hf]hU!;6OJQJ]^JmH!sH!/hf]hU!;6B*OJQJ]^JmH!phsH! hf]hoMOJQJ^JmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!4hf]hU!;56CJOJQJ\]^JaJmH!sH!.hf]hU!;6CJOJQJ]^JaJmH!sH!+hhphU!;5CJOJQJ^JaJmH!sH!)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH! hf]hFOJQJ^JmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!KIJKRpqrT<kdn$$Ifl4$$(l4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf] $$Ifa$gdf]rstuH<kd($$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$L$If^L`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL>B<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$If^`a$gdf] 12CDOPlmxyz}~’Ò׭­­n)hf]hU!;B*OJQJ^JmH!phsH!(hf]hFCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]haLCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH!! 12C[<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $If^`gdf]<kd?$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]CDOPlmp3<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kdV$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $If^`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4mxy’[<kdm $$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $If^`gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $If^`gdf]’Òc<kd'!$$Ifl4S$0(pt4 laPf4  $Ifgdf] dd$If^d`gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4ΕϕaJ dP$If^P`gdf]<kd!$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 d$Ifgdf] dd$If^d`gdf]<kd!$$Ifl4S$0(pt4 laPf4=ST\gklϕЕ_`ԖՖ֖JKNX­˜˜­ƒƒgR(hf]hECJOJQJ^JaJmH!sH!7hf]hU!;6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!(hf]hOCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!.hf]hU!;6CJOJQJ]^JaJmH!sH!ϕЕ^_`IJp<kd"$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]<kd>"$$Ifl4S$0(pt4 laPf4JKaL= d$Ifgdf] dd$If^d`gdf]<kdU#$$Ifl4S$0(pt4 laPf4  d$Ifgdf] dd$If^d`gdf]<kd"$$Ifl4S$0(pt4 laPf4Fn}әԙՙۙܙѹѤzePePe?. hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]h}OJQJ^JmH!sH!(hf]he=CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hECJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hU!;CJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hU!;5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hU!;OJQJ^JmH!sH!:hf]hU!;6>*B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!ԙiT k$If^k`gdf]<kd$$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd#$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ԙՙ Y<$ & F XX$If^X`a$gdL><kd$$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$L$If^L`a$gdf]$ XX$If^X`a$gdf]<kdl$$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ܙ       K~fQfQ)hf]hKLB*OJQJ^JmH!phsH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH!7hf]hKL5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH! hf]hT~OJQJ^JmH!sH! hf]he=OJQJ^JmH!sH! hf]h}OJQJ^JmH!sH! hf]hEOJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH!  |}YAA$ dd$If^d`a$gdf]<kd%$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd&%$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ X$Ifa$gdf]}~ m\D$ dd$If^d`a$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd=&$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd%$$Ifl4S$0(pt4 laPf4  pqV<kd&$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ d$If[$\$a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd&$$Ifl4S$0(pt4 laPf4789{|012ԱԙiPP47hf]hKL6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!1hf]hKLB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!4hf]hKL>*B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!)hf]hKLB*OJQJ^JmH!phsH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH!#hf]hKL>*OJQJ^JmH!sH! hf]hPuOJQJ^JmH!sH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH!4hf]hKL>*B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!qr56m<kd'$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdT'$$Ifl4S$0(pt4 laPf46789:\B$ dd$If^d`a$gdf]<kdk($$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd($$Ifl4S$0(pt4 laPf4{|T=)$ $If[$\$a$gdf]<kd%)$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ d$If[$\$a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd($$Ifl4S$0(pt4 laPf4|}012T5)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kd)$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ d$If[$\$a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd)$$Ifl4S$0(pt4 laPf4VJ=  $Ifgdf]<kd*$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd<*$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]ţǣ ATVXopqrs˺{{e˺T@&hf]hKL6OJQJ]^JmH!sH! hf]hcOJQJ^JmH!sH!+hhphKL5CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h,CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hKLCJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH!7hf]hKL5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH!VWX^opqrdS$$ & F$Ifa$gdL><kdS+$$Ifl4$$(h4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd*$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]rstK7$d$If^d`a$gdf]<kd ,$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd+$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]J6$d$If^d`a$gdf]<kd,$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$ h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdj,$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$P$If^`Pa$gdf]<=uvmY$ $If`a$gdf]<kd-$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd$-$$Ifl4S$0(pt4 laPf4vwABCSA$ d$Ifa$gdf]<kd;.$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd-$$Ifl4S$0(pt4 laPf4;<=wxyשة٩ک۩BCcd￧rV￧7hf]hKL6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!7hf]hKL6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!1hf]hKLB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH!7hf]hKL5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH!&hf]hKL6OJQJ]^JmH!sH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH!;bG)$d$If[$\$^d`a$gdf]<kd.$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd.$$Ifl4S$0(pt4 laPf4;<=wx}@<kd/$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$h$If[$\$^ha$gdf])$d$If[$\$^d`a$gdf]<kdR/$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$$If[$\$a$gdf]xy֩שة٩WF$$ & F$Ifa$gdL><kdi0$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$$If[$\$a$gdf])$d$If[$\$^d`a$gdf]<kd 0$$Ifl4S$0(pt4 laPf4٩ک۩ABT<kd#1$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kd0$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]BCf<kd1$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kd1$$Ifl4S$0(pt4 laPf4bcdf<kd2$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kd:2$$Ifl4S$0(pt4 laPf4fUL $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdQ3$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kd2$$Ifl4S$0(pt4 laPf4#/ڬq#%'뺩ҩҩoW?.hf]h75CJOJQJ\^JaJmH!sH!.hf]h/5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hT~OJQJ^JmH!sH! hf]hv[OJQJ^JmH!sH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH!.hf]hKL6CJOJQJ]^JaJmH!sH!1hf]hKLB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!(hf]hKLCJOJQJ^JaJmH!sH!ڬ۬fR$$If^`a$gdf]<kd 4$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kd3$$Ifl4S$0(pt4 laPf4qV)$ $If[$\$`a$gdf]<kd4$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$If^`a$gdf]<kdh4$$Ifl4S$0(pt4 laPf4qrfR$$If^`a$gdf]<kd5$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kd"5$$Ifl4S$0(pt4 laPf4%&q4<kd6$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd96$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$If^`a$gdf]<kd5$$Ifl4S$0(pt4 laPf4&kl]LC $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdP7$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$If^`a$gdf]<kd6$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$If^`a$gdf]%&'Z?6 $Ifgdf]$ & F XX$If^X`gdL><kd 8$$Ifl4S$0(pt4 laPf4X$If^X`gdf]$ & F X$If^X`gdL><kd7$$Ifl4S$0(pt4 laPf4':;<=>ATUֳٳ3457ڶ۶ɷƋzfƝMz1hf]hKLB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!&hf]hKL6OJQJ]^JmH!sH! hf]hVOJQJ^JmH!sH!#hf]hKLOJQJS*^JmH!sH! hf]h78OJQJ^JmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH! hf]haLOJQJ^JmH!sH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH!<=>@AaN=$$ & F$Ifa$gdL>$$ #$Ifa$gdf]<kd8$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$ & F XX$If^X`gdL><kdg8$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ABCvwdP$P$If^`Pa$gdf]<kd~9$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd!9$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]q4<kd:$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd8:$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$P$If^`Pa$gdf]<kd9$$Ifl4S$0(pt4 laPf4&'UVq<kdO;$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd:$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$P$If^`Pa$gdf]/01ma $$Ifa$gdf]<kd <$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd;$$Ifl4S$0(pt4 laPf4bJ> $$Ifa$gdf]$ $If^`a$gdf]<kd<$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdf<$$Ifl4S$0(pt4 laPf434m]$ $Ifa$gdf]<kd}=$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd =$$Ifl4S$0(pt4 laPf445678ڶbJ$ dd$If^d`a$gdf]<kd7>$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd=$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ڶ۶ܶ`abɷʷN<kd>$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd>$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]ɷʷ˷ͷη;ݹ޹߹ܻݻ޻ghjabcePQfgҺҥҥҺҐ|ҺҥҺkҺҺY#hf]hKLOJQJS*^JmH!sH! hf]hv[OJQJ^JmH!sH!&hf]hKL6OJQJ]^JmH!sH!)hf]hKLB*OJQJ^JmH!phsH!(hf]hKLCJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH!7hf]hKL6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!ʷ˷̷ͷη;<bQ9$ $If^`a$gdf]d$If^d`gdf]<kd?$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdN?$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<=ݹUA$d$If^d`a$gdf]<kde@$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd@$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ݹ޹߹)O;$d$If^d`a$gdf]<kdA$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd@$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$$If[$\$a$gdf])*ma $$Ifa$gdf]<kdA$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd|A$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ܻݻ]<kdB$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd6B$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ݻ޻߻fgbYY $Ifgdf]<kdMC$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdB$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ghijkbJJ$ dd$If^d`a$gdf]<kdD$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdC$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ܼݼ޼45m<kdD$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kddD$$Ifl4S$0(pt4 laPf456m<kd{E$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdE$$Ifl4S$0(pt4 laPf4abcde]L:$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd5F$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdE$$Ifl4S$0(pt4 laPf4efҾmU$ $If^`a$gdf]<kdF$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdF$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ҾӾTUտֿmW$ $If`a$gdf]<kdG$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kdLG$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ֿ׿/0amU$ $If^`a$gdf]<kdcH$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdH$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ab}~m0<kdzI$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kdI$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kdH$$Ifl4S$0(pt4 laPf4-.NOPQWF$$ & F$Ifa$gdL><kd4J$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If`a$gdf]<kdI$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]QRS]I$P$If^`Pa$gdf]<kdJ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kdJ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf]q4<kdL$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kdK$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$P$If^`Pa$gdf]<kdKK$$Ifl4S$0(pt4 laPf489ghq<kdL$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kdbL$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$P$If^`Pa$gdf]^_`\]ma $$Ifa$gdf]<kdyM$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kdM$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 ^`()Heqrrt-.=޲ޡވlވވW)hf]hKLB*OJQJ^JmH!phsH!7hf]hKL6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!1hf]hKLB*CJOJQJ^JaJmH!phsH! hf]hOJQJ^JmH!sH!&hf]hKL6OJQJ]^JmH!sH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH! hf]hgOJQJ^JmH!sH!]^_`abJ> $$Ifa$gdf]$ $If^`a$gdf]<kd3N$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdM$$Ifl4S$0(pt4 laPf4m]$ $Ifa$gdf]<kdN$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kdN$$Ifl4S$0(pt4 laPf4(bJ$ dd$If^d`a$gdf]<kdO$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdJO$$Ifl4S$0(pt4 laPf4()*N<kdaP$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdP$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]pqkLL)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kdQ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdP$$Ifl4S$0(pt4 laPf4qrE4$$ & F$Ifa$gdL><kdQ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ dd$If[$\$^d`a$gdf] )$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kdxQ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4pqK<kdR$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd2R$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]qrstubJJ$ dd$If^d`a$gdf]<kdIS$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdR$$Ifl4S$0(pt4 laPf4+,-./m\S $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdT$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdS$$Ifl4S$0(pt4 laPf4/0m<kdT$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd`T$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 !m<kdwU$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdU$$Ifl4S$0(pt4 laPf4=>?@A]L:$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd1V$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdU$$Ifl4S$0(pt4 laPf4=>?AQRFG$%&ABqrs&,޲ޡސzzaLa(hf]hKLCJOJQJ^JaJmH!sH!1hf]hKLB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!+hhphKL5CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]h}SOJQJ^JmH!sH!&hf]hKL6OJQJ]^JmH!sH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH! hf]hLOJQJ^JmH!sH!ABm<kdV$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdV$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 m\J$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdW$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdHW$$Ifl4S$0(pt4 laPf4OPm]$ d$Ifa$gdf]<kd_X$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdX$$Ifl4S$0(pt4 laPf4PQRSTEkS$ dd$If^d`a$gdf]<kdY$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdX$$Ifl4S$0(pt4 laPf4EFG#$%&-@`TT $$Ifa$gdf]<kdY$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 d$Ifgdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdvY$$Ifl4S$0(pt4 laPf4@ABPpqrstp_V $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdZ$$Ifl4$$(l4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kd0Z$$Ifl4$$(l4 laPf4 $Ifgdf]tum<kdG[$$Ifl49S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdZ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4567m<kd\$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd[$$Ifl4S$0(pt4 laPf4efgm<kd\$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd^\$$Ifl4S$0(pt4 laPf4*+fO)$ d$If[$\$a$gdf]<kdu]$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kd]$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)*+,Y7~Y :ʹʤʹ㹌ʹʹʹxʤʹʤʹʤxʤ&hf]hKL6OJQJ]^JmH!sH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH!(hf]hKLCJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH!1hf]hKLB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!7hf]hKL6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!/+,O>$$ & F$Ifa$gdL><kd/^$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ d$If[$\$a$gdf])$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kd]$$Ifl4S$0(pt4 laPf4WXY[<)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kd^$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd^$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]J<kd_$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdF_$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf] L<kd]`$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd`$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf])$ dd$If[$\$^d`a$gdf] o$ dd$If^d`a$gdf] )$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kd`$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]J<kdta$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf] )$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kda$$Ifl4S$0(pt4 laPf4UVW  dJ$ dd$If^d`a$gdf]<kd.b$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 )$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kda$$Ifl4S$0(pt4 laPf4:VW 123uwըը՗kZk>k7hf]hO#5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH! hf]h&SOJQJ^JmH!sH!.hf]hO#5CJOJQJ\^JaJmH!sH!&hf]hO#6OJQJ]^JmH!sH! hf]hO#OJQJ^JmH!sH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH!(hf]hKLCJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH!1hf]hKLB*CJOJQJ^JaJmH!phsH! dSJ $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdb$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 )$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kdb$$Ifl4S$0(pt4 laPf46fN$ $If^`a$gdf]<kdc$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kdEc$$Ifl4S$0(pt4 laPf467klm0<kdd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd\d$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kdc$$Ifl4S$0(pt4 laPf4%&'S;$ dd$If^d`a$gdf]<kdse$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kde$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]iR:$ dd$If^d`a$gdf]<kd-f$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kde$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]i234o$ dd$If^d`a$gdf]<kdf$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifgdf]$ $If^`a$gdf]uvwxyeTB$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdDg$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$ XX$If^X`gdf]<kdf$$Ifl4S$0(pt4 laPf4wy5WXY[klnBCfhiײסא{{jQ1hf]hKLB*CJOJQJ^JaJmH!phsH! hf]h"OJQJ^JmH!sH!)hf]hKLB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hLOJQJ^JmH!sH! hf]h"kgOJQJ^JmH!sH!&hf]hKL6OJQJ]^JmH!sH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH!yz|}m<kdg$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdg$$Ifl4S$0(pt4 laPf4}~WXSC$ d$Ifa$gdf]<kdh$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd[h$$Ifl4S$0(pt4 laPf4XYZ[\OPbJJ$ dd$If^d`a$gdf]<kdri$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdi$$Ifl4S$0(pt4 laPf4PQkS<kd,j$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdi$$Ifl4S$0(pt4 laPf4klmnobJJ$ dd$If^d`a$gdf]<kdj$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdj$$Ifl4S$0(pt4 laPf4efg]<kdk$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdCk$$Ifl4S$0(pt4 laPf4bJ$ dd$If^d`a$gdf]<kdZl$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdk$$Ifl4S$0(pt4 laPf4[CC$ dd$If^d`a$gdf]<kdm$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]<kdl$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]@ABC$%m]$ d$Ifa$gdf]<kdm$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdqm$$Ifl4S$0(pt4 laPf4%&defghm\J$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdn$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd+n$$Ifl4S$0(pt4 laPf4hi789:G~r[[G) $If[$\$gdf])$ $If[$\$a$gdf]<kdBo$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$$If[$\$a$gdf]<kdn$$Ifl4S$0(pt4 laPf4789:FG~ͱiNi27hf]hKL6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!4hh&hKL5B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!4hh&hKL5B*CJOJQJ^JaJmH!phsH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH!7hf]h"6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!7hf]hKL6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!1hf]hKLB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hf]hB*CJOJQJ^JaJmH!phsH! =bE$ & F dd$If^d`a$gdL><kdo$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdo$$Ifl4$$(l4 laPf4>?45>_0=׵פ׋v׋v׋]vD1hf]hB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hf]h?RST<=m<kdp$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kdYp$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]=>?FGH01m<kdpq$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdq$$Ifl4S$0(pt4 laPf412m\J$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd*r$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdq$$Ifl4S$0(pt4 laPf4K<kdr$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ dd$If[$\$^d`a$gdf])$z$If[$\$^z`a$gdf]<kdr$$Ifl4S$0(pt4 laPf4f] $Ifgdf]<kds$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ de$If[$\$^e`a$gdj(<kdAs$$Ifl4S$0(pt4 laPf46vxhX:kmpqsòòhOò1hf]h-B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!7hf]hKL6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!(hf]hKLCJOJQJ^JaJmH!sH!1hf]hKLB*CJOJQJ^JaJmH!phsH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH!&hf]hAx5OJQJ\^JmH!sH! hf]hAxOJQJ^JmH!sH!vbC)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kdXt$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kds$$Ifl4S$0(pt4 laPf4vwxL<kdu$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kdt$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]nopbKKK)$ $If[$\$a$gdf]<kdu$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdou$$Ifl4S$0(pt4 laPf4pqrstbJJ$ dd$If^d`a$gdf]<kdv$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd)v$$Ifl4S$0(pt4 laPf4]FF)$ $If[$\$a$gdf]<kd@w$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdv$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 > @ B  s v w        !"#پٍٍ٥x٥x٥_Nٍx hf]hLOJQJ^JmH!sH!1hf]h<kdw$$Ifl4$$(l4 laPf4) $If[$\$gdf]  S<kdx$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdWx$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]  S<kdny$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdy$$Ifl4S$0(pt4 laPf4SB$$ & F$Ifa$gdL><kd(z$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdy$$Ifl4S$0(pt4 laPf4@ A B u w:<kdz$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf])$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kdz$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]u v w     TC$$ & F$Ifa$gdL><kd{$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]<kd?{$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]   "#$Q66)$d$If[$\$^d`a$gdf]<kdV|$$Ifl4S$0(pt4 laPf4")$ & F d$If[$\$^d`a$gdL><kd{$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]#$"(Z͸ͧ͸ͧ͸v[ͧC.hf]h}f15CJOJQJ\^JaJmH!sH!4hh&hKL5B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hf]h}f1B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH!(hf]hKLCJOJQJ^JaJmH!sH!1hf]hKLB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hf]hDB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!R8$$ & F J X$If`a$gdL><kd}$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$d$If[$\$^d`a$gdf]<kd|$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$If^d`a$gdf]\E)$ $If[$\$a$gdf]<kd}$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ $If[$\$a$gdf]<kdm}$$Ifl4$$(l4 laPf4$$h$If^ha$gdf]p$$ k h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd'~$$Ifl4$$(l4 laPf4) $If[$\$gdf])$ $If[$\$a$gdf]S<kd~$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd~$$Ifl4S$0(pt4 laPf4S<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd>$$Ifl4S$0(pt4 laPf4VWXSA$ d$Ifa$gdf]<kdU$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4bG)$l$If[$\$^l`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4Z  eqr"$&()-n/0   !Ҩw\4hf]hKL;B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH!1hf]hxB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hf]hxB*CJOJQJ^JaJmH!phsH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH!1hf]hKLB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!(hf]hKLCJOJQJ^JaJmH!sH!  P<kdɁ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$l$If[$\$^l`a$gdf]<kdl$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf] $%&'(q_$$h$If^ha$gdf]$$ & F J ; $Ifa$gdL><kd&$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf])$ dd$If[$\$^d`a$gdf]()L<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf])$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 ! !!!V!fOO)$ $If[$\$a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kd=$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 ! ! !!V!W!X!Z!Z#\#&&&''''() )!)s)ͼp_pJJJ(hf]hKLCJOJQJ^JaJmH!sH! hf]h NOJQJ^JmH!sH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH!1hf]hKLB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!4hh&hKL5B*CJOJQJ^JaJmH!phsH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH!1hf]hO#B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hf]hLB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!V!W!X!Y!Z![!I<kdT$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F J ; $Ifa$gdL><kd$$Ifl4$$(l4 laPf4) $If[$\$gdf][!8"9":"Y#Z#[#\#Z$[$S<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf] [$\$%%%%%S<kdȅ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kdk$$Ifl4S$0(pt4 laPf4%%&&&&S=$$ & F J  $Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd%$$Ifl4S$0(pt4 laPf4&&&''') ){><kd<$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf])$l$If[$\$^l`a$gdf]<kd߆$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf] )!)2*3*4*5*6*fUC$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4s)))1*2*3*4*6*7*+t+++5,,--`-a-&....ѼlSSSSS:SS1hf]h>B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hf]hKLB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH!(hf]hj(CJOJQJ^JaJmH!sH!"h%CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hKLCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h&_CJOJQJ^JaJmH!sH!1hf]h&_B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!6*7*+++-L<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf])$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kdS$$Ifl4S$0(pt4 laPf4---...q4<kdj$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf])$ dd$If[$\$^d`a$gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ " d$If^d`a$gdf]....///O<kd$$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$$If[$\$a$gdf]<kdlj$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL>...//<0=0>0@0A0\1]1p2r23344444445 555׾ף׎׎׎׎v``E`4hh&hKL5B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!+hh&hKL5CJOJQJ^JaJmH!sH!/hf]hKL6B*OJQJ]^JmH!phsH!(hf]hKLCJOJQJ^JaJmH!sH!4hh&hKL5B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hf]hKLB*CJOJQJ^JaJmH!phsH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH!///<0=0>0?0@0t$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4$$(l4 laPf4) $If[$\$gdf])$ $If[$\$a$gdf]@0A0\1]1p2q2pV$ dd$If^d`a$gdf]<kd;$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]<kdފ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4q2r233344V<$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf] dd$If^d`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf44444445 55p<kd$$Ifl4$$(l4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kdR$$Ifl4S$0(pt4 laPf4555555ZE dd$If^d`gdf]<kdi$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^h`a$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kd $$Ifl4$$(l4 laPf455555P6R6y6z6{6}6~66666N7O7r7x78858;8888C9I9[9_9::D:׬—‚mm\\\ hf]hOJQJ^JmH!sH!(hf]hlICJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h0@CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h CJOJQJ^JaJmH!sH!+hh&hKL5CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hKLCJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH!!555P6Q6R6_6y6VJJ $$Ifa$gdf]<kd#$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 dd$If^d`gdf]<kdƍ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]y6z6{6|6}6~6N7Q< dd$If^d`gdf]<kdݎ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^h`a$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kd$$Ifl4$$(l4 laPf4 $Ifgdf]N7O788888V<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf] dd$If^d`gdf]<kd:$$Ifl4S$0(pt4 laPf4888889bJ$ dd$If^d`a$gdf]<kdQ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4999:::C;S;$ ee$If^e`a$gdj(<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]D:L:::::B;C;D;E;w;;;;< <^<~<<<<=޿ޮޖޅtcttR=R(hf]hKLCJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hMOJQJ^JmH!sH! hf]hAzOJQJ^JmH!sH! hf]h rOJQJ^JmH!sH! hf]h/OJQJ^JmH!sH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hj(OJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!hj(OJQJ^JmH!sH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH! hf]h&ZOJQJ^JmH!sH!C;D;E;F;"<#<<<<<yiY$ d$Ifa$gdf]$ $Ifa$gdf]$ & F $Ifa$gdf]$ $If^`a$gdf] $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdh$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 =======v>>>>>>B?F??@@@!@"@<@=@>@ͼs^sCs^4hh&hKL5B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!(hf]hKLCJOJQJ^JaJmH!sH!+hh&hKL5CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hN]OJQJ^JmH!sH! hf]h1OJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]h"OJQJ^JmH!sH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH! hf]hMOJQJ^JmH!sH! hf]h2UOJQJ^JmH!sH!<==>>????ZN $$Ifa$gdf]<kd"$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf]<kdő$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ & F Q$If^`Qa$gdL>?@@@"@<@=@>@?@p_$$ & F$Ifa$gdL><kdܒ$$Ifl4$$(l4 laPf4<kd$$Ifl4$$(l4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]?@@@A@@@@AC<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dk$If^`ka$gdf] XX$If^X`gdf]<kd9$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]>@@@A@E@@@@AA A AAAAAAAAAMBVB~B­˜vׇZI8I hf]h@OJQJ^JmH!sH! hf]h1OJQJ^JmH!sH!7hf]hKL5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH! hf]h)OJQJ^JmH!sH! hf]h5EOJQJ^JmH!sH!(hf]h5ECJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hKLCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h)CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hKLOJQJ^JmH!sH!.hf]hKL5CJOJQJ\^JaJmH!sH!A A AAAAAWF$$ & F$Ifa$gdL><kdP$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$X$If^X`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dk$If^`ka$gdf]AAABBBBBU<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $If`gdf]$ XX$If^X`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifgdf]~BBBBBBBBCCCCCCDDDDEEEEEEEѼttt`L&hf]hu6OJQJ]^JmH!sH!&hf]hN]6OJQJ]^JmH!sH! hf]hN]OJQJ^JmH!sH!)hf]h@B*OJQJ^JmH!phsH! hf]h*OJQJ^JmH!sH! hf]h@OJQJ^JmH!sH!)hf]hKLB*OJQJ^JmH!phsH!7hf]h16B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!#hf]h1OJQJS*^JmH!sH!BBCCDDm<kdĕ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ XX$If^X`a$gdf]<kdg$$Ifl4S$0(pt4 laPf4DDEEEFFm]$$If`a$gdf]<kd~$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ XX$If^X`a$gdf]<kd!$$Ifl4S$0(pt4 laPf4EEEEEEFFF1FFFtGxGyG~GGGGGGGGGIIIͼͼͼ~m\G)hf]h1B*OJQJ^JmH!phsH! hf]hXTOJQJ^JmH!sH! hf]h1OJQJ^JmH!sH!.hf]h@5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hN]OJQJ^JmH!sH!)hf]h@B*OJQJ^JmH!phsH! hf]h@OJQJ^JmH!sH! hf]he,OJQJ^JmH!sH! hf]huOJQJ^JmH!sH! hf]h3wOJQJ^JmH!sH!FFGGGGYH$$ & F$Ifa$gdL><kd8$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$($If^(`a$gdf]$ XX$If^X`a$gdf]<kdۖ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4GGGIIII]L$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ h$Ifa$gdf] $$Ifa$gdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4III_IxIYJZJ[J\J]J^J_JJJJJJKKKKKKKKKK誙ӪwcӻNNNN)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH!&hf]h{_6OJQJ]^JmH!sH! hf]h{_OJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hXTOJQJ^JmH!sH! hf]hAOOJQJ^JmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!)hf]hXTB*OJQJ^JmH!phsH!.hf]hXT5CJOJQJ\^JaJmH!sH!IIIYJZJ[J\J]Jq`$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifgdf]<kdO$$Ifl4S$0(pt4 laPf4]J^J_JKKKyh$$ & F$Ifa$gdL><kdf$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4KKKKKKymm $$Ifa$gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kdÙ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4KKKKKALBLthhh $$Ifa$gdf]<kdښ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$ & F$Ifa$gdL><kd}$$Ifl4S$0(pt4 laPf4KKKLBLCLDLELJL/M0M1M$N%N&NNNOO޸va޸a޸aIa.hf]h6CJOJQJ]^JaJmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h7CJOJQJ^JaJmH!sH!)hf]hXTB*OJQJ^JmH!phsH!.hf]hXT5CJOJQJ\^JaJmH!sH!)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH! hf]h(dOJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]h7OJQJ^JmH!sH!BLCLDLELFL/M0Mt__E$ dd$If^d`a$gdf] dd$If^d`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$ & F$Ifa$gdL><kd7$$Ifl4S$0(pt4 laPf40M1M$N%N&NOOV<kdN$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf] dd$If^d`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4OOOOOPPt__E$ dd$If^d`a$gdf] dd$If^d`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4OOOOPPPQQQ R R1R2R3R5R6RvRxRRR SSSSSRWSWXӾөөӂ蘩fR&hf]h6OJQJ]^JmH!sH!7hf]h6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!+hh&h5CJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h7CJOJQJ^JaJmH!sH!)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!PPQQQ R RVI  d$Ifgdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf] dd$If^d`gdf]<kde$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 R RR1R2R3R4R5RiTB$$h$If^ha$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kd|$$Ifl4<%@%(4 laPf4$h$If^ha$gdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf45R6RvRwRxRRRQ<kd6$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf] & F dd$If^d`gdL><kdٞ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4RR S SSSYD$$ & F$If`a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf] & F dd$If^d`gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4SSSSSSM<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 & F dd$If^d`gdL> $$Ifa$gdf]<kdM$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]STTTUUUSWTWP<kdd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ >$If^`>a$gdf]$ & F $ >$If^`>a$gdL>TWUW#X$X%XXXP<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ >$If^`>a$gdf]$ & F $ >$If^`>a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4XXXXXlYmYnYZZ[Z [ [/[1[3[\\]]]!^#^%^C_H_``2bƱޜޜފyފhP/hf]h6B*OJQJ]^JmH!phsH! hf]hpAOJQJ^JmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH!#hh&h5OJQJ^JmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h%CJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]h{OJQJ^JmH!sH!XXXXlYmYp$$h$If^ha$gdf] & F XX$If^X`gdL> XX$If^Xgdf]$$ & F$If`a$gdL><kd{$$Ifl4S$0(pt4 laPf4mYnYYZZZ[Z[ [^N$$If^a$gdf]<kd5$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $If^gdf] & F XX$If^X`gdL><kdآ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 [ [[/[0[1[2[3[iTB$$h$If^ha$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kd$$Ifl4$$(l4 laPf4$h$If^ha$gdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf43[4[[[[\\m<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdL$$Ifl4S$0(pt4 laPf4\\\\\]^A$ & F dd$If^d`a$gdL><kdc$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4]]]]]]}@<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ & F dd$If^d`a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]]^!^"^#^$^%^&^M<kdצ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdz$$Ifl4$$(l4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]&^^^^^^P<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd4$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ & F dd$If^d`a$gdL>^^I_J___mW$ $If`a$gdf]<kdK$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4__aaa2bBbe<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$d$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf42bBbcccdddCdDdEdGdeezg{g}gg)imioiqiNmOmnnٶٛjVjBٶjjj&hf]h5OJQJ\^JmH!sH!&hf]h6OJQJ]^JmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!1hf]hB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!4hh&h5B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!#hh&h5OJQJ^JmH!sH! hf]hwOJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH!BbCbbbbcY<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$If^d`a$gdf]$d$If^d`a$gdf]<kdb$$Ifl4S$0(pt4 laPf4cccdddCdDdiV?)$h$If[$\$^ha$gdf])$$If[$\$a$gdf]<kdy$$Ifl4$$(l4 laPf4 $$Ifa$gdf]$ $Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4DdEdFdGdHdebJ$ LL$If^L`a$gdf]<kd3$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd֪$$Ifl4$$(l4 laPf4eeeeeeRfUA$V$If^`Va$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]RfSfffxgygq]$W$If^`Wa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$V$If^`Va$gdf]<kdJ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ygzg{g|g}ggdJ'$ d<d$If^d`a$gdf]<kda$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ggghhh'i(ik<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf](i)i6iPiminioipiqip[I$$h$If^ha$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kdծ$$Ifl4<%@%(4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kdx$$Ifl4S$0(pt4 laPf4qiri/j0j1jjm<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd2$$Ifl4S$0(pt4 laPf4jjjjkkm0<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kdI$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4kqkrkkkkm<kd`$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]kk}l~lllm0<kdw$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4lLmMmNmOmPmQmH<kd1$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kdԲ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]QmnnnnnnnnmXO $Ifgdf]$$ & F$If`a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]n8oooOpppqrrrrn$$ & F$If`a$gdL><kdH$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]$ & F e$If^e`a$gdL> $$Ifa$gdf] nrrssMuNuuuPvRvvvvv5x9xzz}}}}};=xz%mX)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH!#hh&h5OJQJ^JmH!sH! hf]h OJQJ^JmH!sH! hf]h_OJQJ^JmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH! hf]hqfOJQJ^JmH!sH!&hf]h6OJQJ]^JmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!rr<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$ & F $If^`a$gdL> $$Ifa$gdf]ssNuOuNvOvm<kd_$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4OvPvQvRvSvvvbVM $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4vvvvv$y%yhPP$ dd$If^d`a$gdf]<kdӶ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdv$$Ifl4S$0(pt4 laPf4%y&y~{{{}Y<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]$d$If^d`a$gdf]<kd0$$Ifl4S$0(pt4 laPf4}}}}}}}}p[I$$h$If^ha$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kdG$$Ifl4$$(l4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4}}~~~9:X<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf]$ & F dd$If^d`a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4:;<=>^F6$ d$Ifa$gdf]$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kd^$$Ifl4S$0(pt4 laPf4vwxyzmXM $$Ifgdf]$$ & F$If`a$gdL><kdu$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4z{"mS$ dd$If^d`a$gdf]<kd/$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdҺ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4"#  m0<kdF$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 56mYA$ LL$If^L`a$gdf]$L$If^L`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]%1chڄۄ`-./1ahgɱޟޟs[ޟ[[J hf]hEOJQJ^JmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!)hh&h56OJQJ]^JmH!sH!,hh&h5B*OJQJ^JmH!phsH!#hh&h5OJQJ^JmH!sH!/hf]h6B*OJQJ]^JmH!phsH!)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hZOJQJ^JmH!sH!67DŽلڄdXX $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$ LL$If^L`a$gdf]<kd]$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ڄۄp[P $$Ifgdf]$$ & F$If`a$gdL><kdt$$Ifl4<%@%(4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4<%@%(4 laPf4:;<~m<kd.$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdѾ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4~څۅm0<kdE$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ۅ  23^_mS$ LL$If^L`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]_`meP>$$h$If^ha$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kd$$Ifl4<%@%(4 laPf4$d$If^d`a$gdf] $$Ifa$gdf]<kd\$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ՆֆmU$ $If^`a$gdf]<kds$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ Ld$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4mS$ LL$If^L`a$gdf]<kd-$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4mnhmU$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4hiωЉ-.m[$ L$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kdD$$Ifl4S$0(pt4 laPf4./012bJJ$ dd$If^d`a$gdf]<kd[$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4mU$ $If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4()fgm0<kd,$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kdr$$Ifl4S$0(pt4 laPf4g~ێ܎EI.02˒̒͒ΒВ:=>޸޸ާ޸޸ޕ}iޕi}޸ާ޸޸ޕ}i&hf]h6OJQJ]^JmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!#hh&h5OJQJ^JmH!sH! hf]hcOJQJ^JmH!sH!)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hgOJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]h OJQJ^JmH!sH!)gS?$d$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]'(ێ܎Y<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$d$If^d`a$gdf]<kdC$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]܎ݎYM $$Ifa$gdf]<kdZ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]$d$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4./012p[I$$h$If^ha$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kd$$Ifl4<%@%(4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf423M<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf] $ dd$5$7$8$9DH$If^d`a$gdf]<kdq$$Ifl4S$0(pt4 laPf4KLMM<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf] $ dd$5$7$8$9DH$If^d`a$gdf]<kd+$$Ifl4S$0(pt4 laPf4̒͒ΒϒВp[I$$h$If^ha$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kdB$$Ifl4<%@%(4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4Вђ(M<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf] $ dd$5$7$8$9DH$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4()noeE $ $5$7$8$9DH$If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $ dd$5$7$8$9DH$If^d`a$gdf]<kdY$$Ifl4S$0(pt4 laPf4Ȕɔʔ<K/$d$5$7$8$9DH$If^d`a$gdf]<kdp$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ L$If^`a$gdf] $ $5$7$8$9DH$If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<=tue<kd*$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $ $5$7$8$9DH$If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ߕe<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $ $5$7$8$9DH$If^`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4#$%K<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ L$If^`a$gdf] $ $5$7$8$9DH$If^`a$gdf]<kdA$$Ifl4S$0(pt4 laPf4%MA $$Ifa$gdf]<kdX$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf] $ dd$5$7$8$9DH$If^d`a$gdf]E<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kd$$Ifl4<%@%(4 laPf4 $Ifgdf]$h$If^ha$gdf];<˗S<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kdo$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]˗̗rsm0<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]<kd)$$Ifl4S$0(pt4 laPf4sS>$$ & F$If`a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd@$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $If^`a$gdf]>Πנ,./[\]_xyz|Sziz hf]hI3OJQJ^JmH!sH!&hf]h6OJQJ]^JmH!sH! hf]hgOJQJ^JmH!sH!#hh&h5OJQJ^JmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH!)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hOJQJ^JmH!sH!)'gO$ hh$If^h`a$gdf]<kdW$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]'(ijm0<kdn$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ hh$If^h`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4?@{|2m<kd($$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ hh$If^h`a$gdf]23wxm0<kd?$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ hh$If^h`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4m[$ h$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ hh$If^h`a$gdf]p[P $$Ifgdf]$$ & F$If`a$gdL><kd$$Ifl4<%@%(4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kdV$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 :;zyV#$ & F P$5$7$8$9DH$If^`Pa$gdL><kdm$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4z{i<kd'$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$h$5$7$8$9DH$If^`ha$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4,-i<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$h$5$7$8$9DH$If^`ha$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4Pi<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$h$5$7$8$9DH$If^`ha$gdf]<kd>$$Ifl4S$0(pt4 laPf4PQؠiI $ h$5$7$8$9DH$If^`ha$gdf]<kdU$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$h$5$7$8$9DH$If^`ha$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ؠ٠-./>[\UII@ $Ifgdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf] $ h$5$7$8$9DH$If^`ha$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4\]^_`^RB$ $Ifa$gdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kdl$$Ifl4<%@%(4 laPf4^> $ dd$5$7$8$9DH$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kd&$$Ifl4S$0(pt4 laPf4£K<kd=$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $ dd$5$7$8$9DH$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]xyz{SB$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ d$Ifa$gdf] $ dd$5$7$8$9DH$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4{|}g[[K$ $Ifa$gdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kdT$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]QR^RR $$Ifa$gdf]<kdk$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kd$$Ifl4<%@%(4 laPf4RSTUV^RB$ $Ifa$gdf] $$Ifa$gdf]<kd%$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4SU,./1h1tu:;<Jjkl¯./BC״ף״׈qň\״״)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH!,hh&h5B*OJQJ^JmH!phsH!4hh&h5B*CJOJQJ^JaJmH!phsH! hf]hI3OJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH sH #hh&h5OJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!",-./0mX$$ & F$If`a$gdL><kd$$Ifl4<%@%(4 laPf4 $$Ifa$gdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf401ghiK<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$-DIfM a$gdf]%$ & F 8LL$-DIfM ^L`a$gdL><kd<$$Ifl4S$0(pt4 laPf4iYZ|?|<kdS$$Ifl4S$0(pt4 laPf4!$ & F $-DIfM ^a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4%$ & F 8LN$-DIfM ^N`a$gdL>12dK$L$-DIfM ^La$gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4!$ & F $-DIfM ^a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4}[6%$ & F LL$-DIfM ^L`a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$-DIfM a$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kdj$$Ifl4S$0(pt4 laPf4}~ӫԫիUVK<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4%$ & F LL$-DIfM ^L`a$gdL><kd$$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$-DIfM a$gdf]VWK<kd;$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$-DIfM a$gdf]%$ & F LL$-DIfM ^L`a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4rstuvt_$$-DIfM a$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$-DIfM a$gdf]$$ & F LL$-DIfM ^L`a$gdL>vw^K;$$If^a$gdf])$$If[$\$a$gdf]<kdR$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$-DIfM gdf]$$-DIfM a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4:;<JjklwM<kd $$Ifl4<%@%(4 laPf4)$$If[$\$a$gdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4<%@%(4 laPf4 $Ifgdf]$$If^a$gdf]wI<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kdi$$Ifl4<%@%(4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]yz¯ïSB & F,$If`,gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd#$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]  tg ,$If`,gdf]<kd:$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 & F,$If`,gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4.mX $If^`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4./BCmnp3<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $If^`gdf]<kdQ$$Ifl4S$0(pt4 laPf4CmXYZNOthik^_H޴ޢފފyފފޢފފddKd1hf]hB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!#hh&h5OJQJ^JmH!sH!)hf]hB*OJQJ^JmH phsH )hf]hB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmHsHnV<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kdh$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $If^`gdf]m<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd"$$Ifl4S$0(pt4 laPf4m<kd9$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4XYZemaI$ LL$If^L`a$gdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ dd$If^d`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4LI= $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kdP$$Ifl4<%@%(4 laPf4 LL$If^L`gdf]LMNOPQTH $$Ifa$gdf]<kdg$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf]dXH$ $Ifa$gdf] $$Ifa$gdf]<kd!$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4rsdXH$ $Ifa$gdf] $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kd~$$Ifl4S$0(pt4 laPf4stydT$ $Ifa$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kd$$Ifl4<%@%(4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kd8$$Ifl4S$0(pt4 laPf4fghijhSG $$Ifa$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kdO$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$ $Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4jk^_GHp<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4 LL$If^L`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4HI345׽ؽc<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4  L$Ifgdf] LL$If^L`gdf]<kdf$$Ifl4S$0(pt4 laPf4HI45ؽٽڽܽ`abcdǿȿABopqrtڐڐ{{(hf]hGeBCJOJQJ^JaJmH!sH!1hf]hB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!1hf]hB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!(ؽٽڽ۽ܽgR= LL$If^L`gdf] dd$If^d`gdf]<kd}$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4_`abcp_G$ LL$If^L`a$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd7$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 LL$If^L`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4cd[<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 LL$If^L`gdf] Ld$If^d`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4@ABc<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4  L$Ifgdf] LL$If^L`gdf]<kdN$$Ifl4S$0(pt4 laPf4nopqrcN$$ & F$If`a$gdL><kde$$Ifl4S$0(pt4 laPf4  L$Ifgdf] LL$If^L`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4rst-./W?$ LL$If^L`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ L$Ifa$gdf] LL$If^L`gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]-ad=./01ŴţŋpW?.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH sH 1hf]hB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!4hh&h5B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hGeBOJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h2~CJOJQJ^JaJmH!sH!R<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$If`a$gdL><kd|$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 LL$If^L`gdf];<=K<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]<kd6$$Ifl4S$0(pt4 laPf4  $Ifgdf] L$If^L`gdf]=./0K<kdM$$Ifl4<%@%(4 laPf4)$If[$\$gdf])$$If[$\$a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 LL$If^L`gdf]0123~~A<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$ LL$If[$\$^L`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$If[$\$gdf]$$ & F$If`a$gdL>123uvdռդziW?2hf]hOJQJ^J/hf]h5B*CJOJQJ\^JaJph#hh&h5OJQJ^JmH!sH! hf]hAOJQJ^JmH!sH! hf]h-6OJQJ^JmH!sH!1hf]hB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!1hf]hB*CJOJQJ^JaJmH phsH hf]hOJQJ^JmH!sH!1hf]hB*CJOJQJ^JaJmH phsH C<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$$If[$\$a$gdf]$$ & F$If`a$gdL><kdd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]pqr[G$L$If^L`a$gdf]<kd{$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ LL$If^L`a$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ $Ifa$gdf]mXO $Ifgdf]$$ & F$If`a$gdL><kd5$$Ifl4<%@%(4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf],-./0yd[ $Ifgdf]$$ & F$If`a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4dj./GHIJMNOuvwxy{|tުޒm\K\ު\ށ\ޒm hf]hpOJQJ^JmH!sH! hf]h=OJQJ^JmH!sH!&hf]h~B5OJQJ\^JmH!sH! hf]h~BOJQJ^JmH!sH!.hf]h~B5CJOJQJ\^JaJmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!7hf]h5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hFOJQJ^JmH!sH!01yd[ $Ifgdf]$$ & F$If`a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kdL$$Ifl4S$0(pt4 laPf4ynee $Ifgdf] $$Ifgdf]<kdc$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4GHIh\\\ $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4IJMNOPtuvwh\\\\ $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdz$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 wxyz{|stvk___ $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd4$$Ifl4S$0(pt4 laPf4tuvwxz{|f@иᤌЌwbwMЌww(hf]hECJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h7CJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!&hf]hE5OJQJ\^JmH!sH!.hf]hE5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hEOJQJ^JmH!sH!jhL>UmHnHuvwxyz{|}q`T $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdK$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifgdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4}~yh_ $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4xg$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4  $Ifgdf]<kdb$$Ifl4S$0(pt4 laPf4:;<=>?@xmd $Ifgdf] $$Ifgdf]<kdy$$Ifl4S$0(pt4 laPf4  $Ifgdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4@A;<=>?@ABLr^F5F hf]hpOJQJ^JmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!&hf]hFd5OJQJ\^JmH!sH! hf]hFdOJQJ^JmH!sH!.hf]hFd5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!(hf]hFdCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hECJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]h*vCJOJQJ^JaJmH!sH!@ABCDk__ $$Ifa$gdf]<kd3$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4k__ $$Ifa$gdf]<kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4L\8IޱޘfޱޘMM8(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!1hf]hswB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hf]h@`zB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hf]h@`zB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hf]hB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]h+5OJQJ^JmH!sH!kT=)$ $If[$\$a$gdf])$ $If[$\$a$gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdJ $$Ifl4S$0(pt4 laPf4,-kTT)$ $If[$\$a$gdf]<kda $$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4IJ-./1uwxy34{ͼ͏vaaL)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH!)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH!1hf]hB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!1hf]hB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hf]hB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!-./01kTT)$ $If[$\$a$gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4vwk__ $$Ifa$gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kdx $$Ifl4S$0(pt4 laPf4wxyz{k__ $$Ifa$gdf]<kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd2 $$Ifl4S$0(pt4 laPf4v\P $$Ifa$gdf]LkdI $$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4{~uvwxyz|!"#޼ޤxgRxRxARx hf]hL%OJQJ^JmH!sH!)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH! hf]h@OJQJ^JmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!&hf]h]5OJQJ\^JmH!sH!.hf]h]5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hb KOJQJ^JmH!sH! hf]h=OJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]h"OJQJ^JmH!sH!vwxyz{\KB $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL>LkdA$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifgdf]Lkd $$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p {|[JA $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd9$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p  !"#$[JA $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd1$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $%E-$ & F $If^`a$gdL>Lkd $$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $<$If^<`a$gdf]$ & F $If^`a$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4_LA $$Ifgdf]Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$If`a$gdf]_abcdef1)*+,-׿ׅp_J9 hf]h@`zOJQJ^JmH!sH!)hf]hb KB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hZ;OJQJ^JmH!sH!)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH!)hf]hpB*OJQJ^JmH!phsH!&hf]hi65OJQJ\^JmH!sH! hf]hi6OJQJ^JmH!sH!.hf]hi65CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!_`abcd_Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifgdf]<kd_$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]defghMAA $$Ifa$gdf]Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd8$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p )*YMM $$Ifa$gdf]Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd0$$Ifl4S$0(pt4 laPf4*+,./g[[ $$Ifa$gdf]<kdf$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd $$Ifl4S$0(pt4 laPf4J> $$Ifa$gdf]Lkd?$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p %&789:!"#­œw[F5 hf]hpOJQJ^JmH!sH!)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH!7hf]h5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH! hf]h OJQJ^JmH!sH!&hf]h`5OJQJ\^JmH!sH! hf]h^bOJQJ^JmH!sH!)hf]h`B*OJQJ^JmH!phsH! hf]hOJQJ^JmH!sH!)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!^E9 $$Ifa$gdf]$$ & F J $If`a$gdL>Lkd7$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $Ifgdf]Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p #$%&'([JAA $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd/$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p ()*+,789RLkd'$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd$$Ifl4CS$0  (pt4 laPf4p $Ifgdf]9:;<!"#$ALkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL>#$?C  NO׵ׅtcK.hf]h%5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]h OJQJ^JmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH! hf]h #GOJQJ^JmH!sH! hf]hb KOJQJ^JmH!sH!jhL>UmHnHu hf]h`OJQJ^JmH!sH! hf]hI@OJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!$%&   RA$$ & F$Ifa$gdL>Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $Ifgdf]  LMNOP[JA $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p PQ[JA $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p [JA $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p [JA $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd{$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p [P $$Ifgdf]Lkd$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkds$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p SB6 $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd $$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $Ifgdf] $$Ifgdf]Lkdk $$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p Z [ \ ] ^ _ d e    ëp[p[J hf]h.OJQJ^JmH!sH!)hf]h%B*OJQJ^JmH!phsH!)hf]hb KB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hOJQJ^JmH!sH!)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!&hf]h%5OJQJ\^JmH!sH!.hf]h%5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]h%OJQJ^JmH!sH![J> $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd!$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkdc!$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p Z [ \ ] ^ _ [J> $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd"$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd["$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p _ ` & ' (   ^Lkd#$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $ XX$If^X`a$gdf]<kdS#$$Ifl4S$0(pt4 laPf4  & ' + ,     ./0156޸ޠދޠދޠvޠvޠޠޠޠe hf]hBApOJQJ^JmH!sH!)hf]hb KB*OJQJ^JmH!phsH!)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]htOJQJ^JmH!sH!)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hZ OJQJ^JmH!sH!%     ./\PP $$Ifa$gdf]<kd$$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd,$$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p /0123MAA $$Ifa$gdf]Lkd%$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd%$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p STM55$ XX$If^X`a$gdf]Lkdy&$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd%$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p TUO>5 $Ifgdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkdq'$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $ XX$If^X`a$gdf]Lkd&$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p [J> $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkdi($$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd'$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p [J$$ & F$Ifa$gdL>Lkda)$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd($$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p [J$$ & F$Ifa$gdL>LkdY*$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd)$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p [J$$ & F$Ifa$gdL>LkdQ+$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd*$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p [PG $Ifgdf] $$Ifgdf]LkdI,$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd+$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p WXYZ[     W Z   !!!ëךxcRAc hf]h OJQJ^JmH!sH! hf]h2yOJQJ^JmH!sH!)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH! hf]h<$%OJQJ^JmH!sH! hf]hb KOJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!&hf]hh5OJQJ\^JmH!sH! hf]hhOJQJ^JmH!sH!.hf]hh5CJOJQJ\^JaJmH!sH!WXYJLkdA-$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd,$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p YZ[\]   Y<kd9.$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd-$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p      !!!YMMM $$Ifa$gdf]<kd/$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd.$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p !!!!!###YMMM $$Ifa$gdf]<kd/$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkdo/$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p !!########$$$$$$F%O%1'2''Ҙr^ҘE4Ҙ hf]hjZOJQJ^JmH!sH!1hf]hB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!&hf]h6OJQJ]^JmH!sH! hf]h{ OJQJ^JmH!sH!)hf]hB*OJQJ^JmH!phsH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hhOJQJ^JmH!sH! hf]htOJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!7hf]h5B*CJOJQJ\^JaJmH!phsH!#####$$YMM $$Ifa$gdf]<kd0$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL>LkdH0$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$$$$/'0'F:: $$Ifa$gdf]Lkd1$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $ L$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd!1$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p 0'1'2'3'4'))J>> $$Ifa$gdf]Lkd2$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]$$ & F$Ifa$gdL>Lkd2$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p ''''((Q(W())4)5)5*8*9*:***;,<,],_,,,,,J-M-~...޵ޡ޵޵ސ޵n]޵ hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]h5gOJQJ^JmH!sH! hf]hCOJQJ^JmH!sH! hf]htOJQJ^JmH!sH!&hf]h6OJQJ]^JmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hpOJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!)))2)3)4)5)[J$$ & F$Ifa$gdL>Lkd3$$Ifl4L$8%  (ht4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd3$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p 5)6)7)7*8*9*:*[J$$ & F$Ifa$gdL>Lkd4$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd 4$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p :*;*<*****[J$$ & F$Ifa$gdL>Lkd}5$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]Lkd5$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p ***++;,<,=,CLkdu6$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p $$Ifa$gdf]$ XX$If^X`a$gdf]Lkd5$$Ifl4S$0  (pt4 laPf4p =,G,[,\,],^,_,`,M<kdN7$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd6$$Ifl4L$8%(ht4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifa$gdf]`,~....../YN $$Ifgdf]<kd8$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$ & F$Ifa$gdL><kd7$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$If^gdf] $$Ifa$gdf]....r0s0 2 2 22222222d333R4X44ԼnUD hf]h}QOJQJ^JmH!sH!1hf]hB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!.hf]h6CJOJQJ]^JaJmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!&hf]h5OJQJ\^JmH!sH! hf]hhOJQJ^JmH!sH!.hf]h5CJOJQJ\^JaJmH!sH!&hf]hh5OJQJ\^JmH!sH!.hf]hh5CJOJQJ\^JaJmH!sH!/~/s0t0U11 2 22S<kd8$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 LL$If^L`gdf]<kde8$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$ & F @$If^`@a$gdL>22222222W<kd|9$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $$Ifgdf]<kd9$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL>222d3e3f3o333qee $$Ifa$gdf]<kd6:$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 $Ifgdf] $$Ifgdf]<kd9$$Ifl4S$0(pt4 laPf433333q6r6bVV $$Ifa$gdf]<kd:$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$h$If^ha$gdf]$$ & F$Ifa$gdL><kd:$$Ifl4L$8%(ht4 laPf444p6q6r6s6t6u6v6666?7T7`7ͼޤwbI01hf]hB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hf]hB*CJOJQJ^JaJmHphsH(hf]hZCJOJQJ^JaJmHsH1hf]hZB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!&hf]hZ5OJQJ\^JmH!sH!.hf]hZ5CJOJQJ\^JaJmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]hltOJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]h>OJQJ^JmH!sH!r6s6t6u6v66taa)$$If[$\$a$gdf]<kd;$$Ifl4S$0(pt4 laPf4$$ & F$Ifa$gdL><kdM;$$Ifl4S$0(pt4 laPf466>7?7@7T7o77777rddddYd $$Ifgdf] $$$Ifa$gdf]<kdd<$$Ifl4S$0(pt4 laPf4)$$If[$\$a$gdf]<kd<$$Ifl4S$0(pt4 laPf4 `7a7i7n7o7777777777777&8'8)8-8.8/87888?8A8j8o8ͻp_ͻpJ(hf]hltCJOJQJ^JaJmH!sH! hf]h0hOJQJ^JmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!#h)shlt5OJQJ^JmH!sH!#h)sh5OJQJ^JmH!sH!#h)sh6N5OJQJ^JmH!sH!#h)sh5OJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH! hf]h OJQJ^JmH!sH! hf]h6NOJQJ^JmH!sH!7777778(8)8.8/8?8@8y $$Ifgdf] $$$Ifa$gdf]$H$If^Hgd)s$ !H$If^Hgdf]<kd<$$Ifl4<%b(4 laPf4 $$$Ifa$gdf] @8A8x8y8z8{8|8}8~888a\\\\\\gdf]<kd{=$$Ifl4L$8%(ht4 laPf4$$ !$Ifa$gdf]$$ !$Ifa$gd)s<kd=$$Ifl4z}({4 laPf4 o8u8w8y8z8{888888_93QKQkSTTUUŷx]]DDD1hThwcB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!4h)shwc5B*CJOJQJ^JaJmH!phsH!#h)shwc5OJQJ^JmH!sH! hThwcOJQJ^JmH!sH!h)sOJQJ^JmH!sH!hwcOJQJ^JmH!sH!h3OJQJ^JmH!sH! hf]hOJQJ^JmH!sH!(hf]h0hCJOJQJ^JaJmH!sH!(hf]hCJOJQJ^JaJmH!sH!888888888888888888888888888$a$gdwc'gdwcgdf]88889V9_93=?6DAGQJ]N2Q3Qy $ a$gdwc$ e^e`a$gdwc$ h^h`a$gdwc$h^h`a$gdwc)$h[$\$^h`a$gdwc)$[$\$a$gdwc$a$gdwc$a$gdwc $h^ha$gdwc3QJQKQLQ[Q\QlQmQ}Q~QQkX) 8$ [$\$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) h8$ h[$\$^h`gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) [$\$gdwc)$ hh[$\$^h`a$gdwc QQQQQQQQQQQQQQQ R RR%R) h8$ [$\$gdwc) h8$ p[$\$^pgdwc) h8$ h[$\$^hgdwc) 8$ h[$\$^hgdwc%R&R1RRRRRRRRRRRRR) h8p$ p[$\$^pgdwc)$ h8$ $ [$\$^$ a$gdwc) h8$ [$\$gdwc) h8$ p[$\$^pgdwcR S SS%S&S5S6SESFSUSVSaSkS) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ h[$\$^hgdwc) h8$ 0[$\$^`0gdwc) h8$ p[$\$^pgdwc kS{S|SSSSSSSSSSSSSS]T^ThTxTzTT$ 8$ $ ^$ a$gdwc$ 8$ a$gdwc$ 8$ T^Ta$gdwc$ 8$ a$gdwcTTTTTTTT UUu$ 8$ 8^8a$gdwc$ 8$ a$gdwc) 8$ [$\$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>$ 8$ a$gdwc$ 8$ ^a$gdwc UUU'U(U1UUUUVVWWWWWaX)$ h8$ `[$\$^``a$gdwc) h8$ `[$\$^``gdwc) h8$ h[$\$^hgdwc) & F h8$ `[$\$^``gdL>UUUVXXXyYYZZk[{[%\\ ``$`,`M`N`]`^`.a/aambddd eOiPiiikFlʱʠʠʠʠʇʇʇʇqʠ\(h)shwcCJOJQJ^JaJmH!sH!+h)sB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hThwcB*CJOJQJ^JaJmH!phsH! hThwcOJQJ^JmH!sH!1hThwcB*CJOJQJ^JaJmHphsH1hThwcB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!7hThwc6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!#aXbXkXzX{XXXXXyYzYYYYYOZPZYZ) h8$ [$\$^gdwc h8$ ^gdwc) h8$ `[$\$^``gdwc)$ h8$ `[$\$^``a$gdwcYZZ/[0[9[H[I[R[a[b[k[z[{[[[[[[[ h8$ `^``gdwc) h8$ `[$\$^``gdwc)$ h8$ `[$\$^``a$gdwc h8$ ^gdwc[[[[[[[[[[[ \\\%\\\\\\\ 8$ ^gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>\\\\\\1]2];]J]K]T]r^s^|^||)$ 8$ [$\$^a$gdwc) h8$ `[$\$^``gdwc)$ h8$ `[$\$^``a$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwc|^^^^________g) & F 8$ e[$\$^e`gdL>) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) h8$ `[$\$^``gdwc) 8$ [$\$gdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwc ______ ``-`.`=`>`M`N`]`^`m`n`}`) 8$ h[$\$^hgdwc) h8p$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwc}`~````````,a-a/a9aIaJaYa) 8$ [$\$gdwc)$ 8$ [$\$^`a$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwcYaZaiajayazaaaaaaaambbz)$ 8$ [$\$^a$gdwc 8$  ^gdwc) 8$ [$\$gdwc) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ h[$\$^hgdwcbbbbbbcccccddd"d#d.d=d>d) & F 8$ [$\$`gdL>)$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) 8$ [$\$gdwc>dIdXdYdddqdrd}deeebfcfnf}f~ffff) & F 8$ [$\$`gdL>)$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) 8$ [$\$gdwcfffggghhhhhh#h$h%h3h4h) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>)$ 8$ [$\$a$gdwc) 8$ [$\$gdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwc4h5hChDhEhShThUhchdhehshthuhhhhh) h8p$ @ @ [$\$^@ `gdwc) 8$ h[$\$^h`gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>hhhhhhhh0i1in)$ 8T$ $ [$\$^$ a$gdwc )$ 8T$  0[$\$^ `0a$gdwc) 8$  0[$\$^ `0gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) h8p$ @ @ [$\$^@ `gdwc 1i9ijjjkkkFllp)$ 8$ % [$\$^% `a$gdwc h8$ $ ^$ gdwc )$ 8T$  0[$\$^ `0a$gdwc)$ 8T$ $ [$\$^$ `a$gdwc) 8T$  0[$\$^ `0gdwc llllllCm[5&)$ 8$ $ -DM [$\$^$ `a$gdwc')$ 8$  0-DM [$\$^ `0a$gdwc )$ 8T$  0[$\$^ `0a$gdwc)$ 8T$ $ [$\$^$ `a$gdwc) 8T$  0[$\$^ `0gdwc)$ 8$ $ [$\$^$ `a$gdwcFlllBmDmFmnoSpTpXpr~~;J=)>Qʹ͍͞j͍jNj͍:&hThwc6OJQJ]^JmH!sH!7hThwc6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!(h)shwcCJOJQJ^JaJmH!sH!jhL>UmHnHu hThwcOJQJ^JmH!sH!+h)sB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hThwcB*CJOJQJ^JaJmHphsH1hThwcB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1h)shwcB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!CmDmEmFmNmmmmmmnnnn )$ 8T$  0[$\$^ `0a$gdwc)$ 8T$ $ [$\$^$ `a$gdwc)$ 8$ $ [$\$^$ `a$gdwc)$ 8$  0[$\$^ `0a$gdwc nwoooooooooooopp~)$ h8$ $ [$\$^$ a$gdwc)$ 8T$ $ [$\$^$ `a$gdwc )$ 8T$  0[$\$^ `0a$gdwc h8$ $ ^$ gdwc h8$ & ^& gdwcppp(p)p4p )$ 8T$  0[$\$^ `0a$gdwc)$ 8$ $ [$\$^$ `a$gdwc)$ 8$  0[$\$^ `0a$gdwc uuuvvvvv0w1w:wwwwww)$ 8$ 0[$\$^`0a$gdwc) 8$ 0[$\$^`0gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ h[$\$^hgdwcww xxxx-x.x9x y!y+y:y;yEyyy)$ 8$ [$\$a$gdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwcyyyyyyyyyyyyyyzzz)$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>z z{{{{{ | |||*|+|,|:|;|F|) 8$ [$\$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>)$ 8$ [$\$^a$gdwc)$ 8$ [$\$a$gdwcF|}}}~~~~~~~~~~~~) 8$  0[$\$^ `0gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>)$ 8$ [$\$a$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwc~~uv~gH)$ 8T$ $ [$\$^$ `a$gdwc) 8T$  0[$\$^ `0gdwc")$ 8T$ @ @ [$\$^@ `a$gdwc")$ 8T$  [$\$^ `a$gdwc 8$  ^ `gdwc )$ 8T$  0[$\$^ `0a$gdwc]^ftu}c)$ 8T$ $ [$\$^$ `a$gdwc) 8T$  0[$\$^ `0gdwc)$ h8$  [$\$^ a$gdwc)$ h8$ $ [$\$^$ a$gdwc )$ 8T$  0[$\$^ `0a$gdwc ƒЃу ttt) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>)$ 8$ $ [$\$^$ `a$gdwc)$ 8$  0[$\$^ `0a$gdwc )$ 8T$  0[$\$^ `0a$gdwc  fgq&'1@A) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>)$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8$ [$\$gdwcAL *9:IJYZijyzM) 8$ [$\$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>MNXghrɇʇهڇ) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwcڇ01<MNYjk) 8$  ([$\$^ `(gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>kv5;FWXctu~~~~~~~) 8$  ([$\$^ `(gdwc )$ h8$ $ [$\$^$ `a$gdwc )$ h8$ & [$\$^& `a$gdwc )$ 8$  ([$\$^ `(a$gdwc   )*+6wxt)$ 8$ [$\$a$gdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8p$ h[$\$^h`gdwc) 8$  ([$\$^ `(gdwc)$ 8$ & [$\$^& `a$gdwc ȋɋӋ) 8$ [$\$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>)$ 8$ [$\$^a$gdwc)$ 8$ [$\$a$gdwc;=LM\]lm|}) 8$ [$\$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL> 8$ 8^8gdwc")$ & F h8$ 50[$\$^5`0a$gdL>GHR)̐z{) 8$ [$\$^gdwc$ 8$ ^a$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>)$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8$ [$\$gdwcQ̐./ѣڣGH.ֺ֤u\ֺC֤1hThwcB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hThwcB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!+h)sB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hTh)sB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!+hwcB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!7hThwc6B*CJOJQJ]^JaJmH!phsH!1hThwcB*CJOJQJ^JaJmH!phsH! hThwcOJQJ^JmH!sH!̑͑Αޑߑ)$ 8$ [$\$^a$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ h[$\$^hgdwc) 8$ [$\$gdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwc./9HIXY")$ & F h8$ 80[$\$^8`0a$gdL>) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ h[$\$^hgdwc) 8$ [$\$gdwc./>?NOZdrs{o)$ 8$ $ [$\$^$ a$gdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8$ [$\$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc$ 8$ h^h`a$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>  ()3BCRSTbcr)$ 8$ [$\$^a$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ h[$\$^hgdwc) 8$ [$\$gdwc)$ 8$ [$\$a$gdwcrs!",<=qqqq)$ 8$ [$\$a$gdwc)$ 8$ $ [$\$^$ a$gdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ h[$\$^hgdwc =GWXbqr )$ 8$ [$\$^a$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ h[$\$^hgdwc) 8$ [$\$gdwc)$ 8$ [$\$a$gdwc$34>KL[\kl|) & F 8$ e[$\$^e`gdL>) & F 8$ [$\$`gdL>)$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8$ [$\$gdwc̙͙ΙܙݙQR\k) 8T$ h[$\$^hgdwc) 8$ h[$\$^hgdwc)$ 8T$ T[$\$^Ta$gdwc) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>klvϚКߚ) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwc) 8T$ h[$\$^hgdwc) 8$ h[$\$^hgdwc!",=>H()$ 8$ [$\$^a$gdwc)$ 8$ $ [$\$^$ a$gdwc) 8p$ h[$\$^hgdwc) 8$ h[$\$^hgdwcœ̜ۜܜ+,6EF) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwcFPŞϞߞȟ)$ 8p$ $ [$\$^$ a$gdwc) 8p$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>)$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwcȟGHRabl{|РѠ) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ h[$\$^hgdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwcѠܠ *9:D23) 8$ h[$\$^hgdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>3=LMWfgvw¢$ 8$ p^p`a$gdwc) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ h[$\$^hgdwc¢ѢҢܢxyǤȤҤ)$ 8$ [$\$a$gdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc /1<KMWfgq) 8$ [$\$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>)$ 8$ [$\$^a$gdwc)$ 8$ [$\$a$gdwc qإڥ./9f֦)$ pp[$\$^p`a$gdwc)$ d[$\$^a$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwc֦' /0:GIXYi) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwc) 8$ [$\$^gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc)$ 8p$ p[$\$^p`a$gdwc)$ pp[$\$^p`a$gdwc Yhijt!",;<=KLMWf)$ 8$ [$\$a$gdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>fgq5?NOYhis) & F 8$ [$\$`gdL>)$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8$ [$\$gdwcªêĪҪӪԪ׫)$ 8$ $ [$\$^$ a$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>׫ث-.=>MO^_n) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>$ 8$ p^pa$gdwc$ 8$ a$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwcnop~bcmz{) 8$ h[$\$^hgdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwc˭̭ۭܭݭ  ) 8$ [$\$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) 8$ h[$\$^h`gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>,-<=HWXbɯʯԯ )$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwc `akz{deo~) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwcƳdzֳ{) & F 8$ e[$\$^e`gdL>")$ & F h8$ 80[$\$^8`0a$gdL>) 8$ [$\$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>ֳ%&56EFUVefuv) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>Ŵƴմִ)$ 8$ h[$\$^ha$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc)$ 8$ |[$\$^`|a$gdwc) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>$%45oo) 8$ [$\$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL> 8$ 8^8gdwc")$ & F h8$ 80[$\$^8`0a$gdL>)$ 8$ h[$\$^ha$gdwc 5ETUdetu $$ ^$ a$gdwc) 8$ [$\$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) & F 8$ e[$\$^e`gdL>CR_JV567q~ֽֽֽ֯vh[JJ h:vhwcCJOJQJ^JaJh:vhwcOJQJ^JhPF;hwc>*OJQJ^J!hPF;hwcB*OJQJ^JphhwcOJQJ^JhPF;hwcOJQJ^J hPF;hwcCJOJQJ^JaJhwcCJOJQJ^JaJ1hThwcB*CJOJQJ^JaJmH!phsH!1hThwcB*CJOJQJ^JaJmH!phsH! hThwcOJQJ^JmH!sH!жѶ۶ !+:;JKZ[jkz) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwcz{̷ͷط) 8$ h[$\$^hgdwc) 8T$ [$\$gdwc) 8Tp$ p[$\$^p`gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwc ط_ixy )*9:ETU_) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwc_i۹ܹ,-7AQR\l) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ h[$\$^hgdwc)$ 8$ $ [$\$^$ a$gdwc) 8$ [$\$gdwclmw,-7GHRabl{|)$ 8$ [$\$a$gdwc)$ 8$ $ [$\$^$ a$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwcɻʻջ #)$ 8$ [$\$^a$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwcüļμ{|ƽǽн߽) 8T$ h[$\$^hgdwc)$ 8T$ T[$\$^Ta$gdwc) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>߽+,5DEN]^mn}) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8T$ [$\$gdwc) 8T$ h[$\$^hgdwc}~abC'{aa) & F 8$ [$\$`gdL>)$ 8$ 8[$\$^8a$gdwc$ 8$ 5^5a$gdwc")$ & F h8$ 50[$\$^5`0a$gdL>")$ & F h8$ 80[$\$^8`0a$gdL>) 8$ [$\$gdwc '(78GHWXhixy) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwc) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ e[$\$^egdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc)(78B_")$ & F h8$ 80[$\$^8`0a$gdL>) & F 8$ [$\$`gdL>)$ 8$ [$\$^a$gdwc) 8$ [$\$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc_`opzEGQ`akz{)$ 8$ [$\$a$gdwc)$ 8$ [$\$^a$gdwc")$ & F h8$ 80[$\$^8`0a$gdL>) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwc  ) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>  *+,:;<WXghwx) 8$ [$\$gdwc) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>'() 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwc(679FGVWXfgh|e||) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ [$\$gdwc)$ 8$ 8[$\$^8a$gdwc)$ 8$ h[$\$^ha$gdwc")$ & F h8$ 80[$\$^8`0a$gdL> hvwx)$ $ [$\$^a$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ h[$\$^hgdwc"#23BCRSTbcr) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ h[$\$^hgdwcrst) 8$ [$\$gdwc) & F 8$ [$\$`gdL>) 8$ h[$\$^hgdwc%&'567EFGUVWef) 8$ h[$\$^hgdwc) & F 8$ [$\$`gdL>f78Tc $<a$gdwc  <^ gdwc$  <^ a$gdwc $ <^ a$gdwc $ <^ a$gd)s)$ 8$ [$\$^a$gd)scdhq~$<$Ifa$gdE/l1$x$Ifa$gdE/l1$x<$Ifa$gdE/l1 $<a$gdwc ()xyklmFG|}&'BCNObc+,&)@+,ʹԫʫԫԫԞԫʫԫʫh.-hwcOJQJ^JjhL>UmHnHu!hjvhwcB*OJQJ^JphhwcOJQJ^JhPF;hwcOJQJ^JhwcCJOJQJ^JaJ hjvhwcCJOJQJ^JaJ>3<$IfgdE/l1kd=$$IfTl4ֈ+ 0=&xO  t0&644 laT/DTcu# & F" d<$If^d`gdL>l1<$IfgdE/l1$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l13kd>$$IfTl4ֈ+ 0=&``x`O  t0&644 laT13EWhx# & F d<$If^d`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 3<$IfgdE/l13kd?$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT%# & F d<$If^d`gdL>l13$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l13 %&'(3<$IfgdE/l13kdo@$$IfTl4ֈ+ 0=&``x`O  t0&644 laT();>Pg}4F# & F! d<$If^d`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13FGHI3<$IfgdE/l13kdOA$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laTIJ]`lnH<$If^HgdE/l13# & F# d<$If^d`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 3<$IfgdE/l13kd/B$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT   9O[fq & F$ d<$IfgdL>l13% & F$ d> <$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13  & F$ d<$IfgdL>l13% & F$ dd<$If^d`gdL>l134<$IfgdE/l13kdC$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT&<MWez# & F% > <$If^>` gdL>l13# & F% Cx$If^C`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 z{~4<$IfgdE/l13kdC$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT# & F& > <$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 3<$IfgdE/l13kdD$$IfTl4ֈ+ 0=&``x`O  t0&644 laT3CP & Ff> <$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13PQTc3<$IfgdE/l13kdE$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laTcetv# & F' > <$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 4<$IfgdE/l13kdkF$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT(B]gr}# & F( ><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 }~4<$IfgdE/l13kd9G$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT# & F) > <$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l133<$IfgdE/l13kdH$$IfTl4ֈ+ 0=&``x`O  t0&644 laT+6Mk# & F* > <$If^>` gdL>l13$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l13 3<$IfgdE/l13kdH$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT  ';Obuf# & F+ > <$If^>` gdL>l13# & F+ Cx$If^C`gdL>l13# & F+ > x$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 4<$IfgdE/l13kdI$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT .# & F, > <$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 ./3;4<$IfgdE/l13kdJ$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT;>HJ^q# & F- ><$If^>`gdL>l13# & F- > <$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 4<$IfgdE/l13kdcK$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT # & F. > <$If^>` gdL>l13$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l13".4<$IfgdE/l13kd1L$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT.1?AU# & F/ > <$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13UVWX3<$IfgdE/l13kdL$$IfTl4ֈ+ 0=&``x`O  t0&644 laTXYhjH<$If^HgdE/l13# & F0 > <$If^>` gdL>l13$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l133<$IfgdE/l13kdM$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT% & Fg >> <$If^>` gdL>l13 & Fg ><$IfgdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l133<$IfgdE/l13kdN$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT -9# & F1 > <$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l139:;<3<$IfgdE/l13kdO$$IfTl4ֈ+ 0=&``x`O  t0&644 laT<=KN[n & Fe<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l13nopq3<$IfgdE/l13kdP$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laTqr# & F2 > <$If^>` gdL>l13$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l133<$IfgdE/l13kd_Q$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT% & Fi >> <$If^>` gdL>l13 & Fi ><$IfgdL>l13$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l133<$IfgdE/l13kd?R$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT# & F3 > <$If^>` gdL>l13$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l133<$IfgdE/l1d0kdS$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT # & F4 > <$If^>` gdL>l1d0$<$Ifa$gdE/l1d0<$IfgdE/l1d03<$IfgdE/l13kdS$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT'*:HU# & F5 > <$If^>` gdL>l13$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l13UVWX3<$IfgdE/l13kdT$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laTXYikx# & F6 > <$If^>` gdL>l13$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l133<$IfgdE/l13kdU$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT# & F7 > <$If^>` gdL>l13$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l133<$IfgdE/l13kdV$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT # & F8 > <$If^>` gdL>l13$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l13   3<$IfgdE/l13kdW$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT +=N# & F9 > <$If^>` gdL>l13$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l13NOSZ3<$IfgdE/l13kd_X$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laTZ]fhx# & F= > <$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l131<$IfgdE/l13kd?Y$$IfTl4@ֈ+ 0=&``x`O  t0&644 laT% & Fh >> <$If^>` gdL>l13 & Fh ><$IfgdL>l13$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l133<$IfgdE/l13kd#Z$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT# & F> > <$If^>` gdL>l13$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l133<$IfgdE/l13kd[$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT<$IfgdE/l13 !"#$%&'*+,-.$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l13./0123456789:;<=>?@AOQ<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13Q_ky# & F? ><$If^>`gdL>l133<$IfgdE/l13kd[$$IfTl4ֈ+ 0=&``x`O  t0&644 laT# & F@ ><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l133<$IfgdE/l13kd\$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT# & FA ><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l133<$IfgdE/l13kd^$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT'8D# & FB ><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13DEFG3<$IfgdE/l13kd+_$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laTGHVXfr# & FC ><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l133<$IfgdE/l13kdC`$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT# & FD ><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l133<$IfgdE/l13kd[a$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT+8x =9<$If^9gdE/l139<$If^9gdE/l13# & FE ><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 *$%pq|/0\]tu]^mnWoDEOP./ν欤jhhpU hf]hwcOJQJ^JmH!sH! hgfqhwcCJOJQJ^JaJjhL>UmHnHuhwcOJQJ^JhPF;hwcOJQJ^Jh@.hwcOJQJ^J?89:;3<$IfgdE/l13kdsb$$IfTl4ֈ+ 0=&``x`O  t0&644 laT;<MO\j# & FF ><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13jklm3<$IfgdE/l13kdc$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laTmn}# & FG ><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l133<$IfgdE/l13kdkd$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT# & FH ><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l133<$IfgdE/l13kdKe$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT,.>J\hx# & FI ><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13xy}~4<$IfgdE/l13kd+f$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT~<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l13% & FJ >><$If^>`gdL>l133<$IfgdE/l13kdf$$IfTl4ֈ+ 0=&``x`O  t0&644 laT (9% & FK >><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l139:;<3<$IfgdE/l13kdg$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT<=LN]m|% & FL >><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13|}~3<$IfgdE/l13kdh$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT% & FM >><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l133<$IfgdE/l13kdi$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT% & FN >><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l133<$IfgdE/l13kdyj$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT% & FO >><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l133<$IfgdE/l13kdYk$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT$0<% & FO >><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13<=>?4<$IfgdE/l13kd9l$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT?@OQ^l|% & FP >><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l133<$IfgdE/l13kd?m$$IfTl4ֈ+ 0=&``x`O  t0&644 laT% & FQ >><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 3<$IfgdE/l13kdWn$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT *% & FR  >><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13*+,-1<$IfgdE/l13kd7o$$IfTl4Yֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT-.;=LY$ & Fj >><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13YZ[\3<$IfgdE/l13kdp$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT\]km}$ & FS >><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l133<$IfgdE/l13kdp$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT"1@$ & FT >><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 @AEY4<$IfgdE/l13kdq$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laTY\ps9<$If^9gdE/l13% & FU >><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 4<$IfgdE/l13kdr$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT*+,-./01235JYdny% & FV >><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13% & FV >><$If^>`gdL>l133<$IfgdE/l13kdws$$IfTl4ֈ+ 0=&``x`O  t0&644 laT+:FR\% & FW >=x$If^=`gdL>l13% & FW >=x$If^=`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 \u% & FW >><$If^>`gdL>l133<$IfgdE/l13kdWt$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT (4ETdv% & FX >><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l134<$IfgdE/l13kd7u$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT"0=K]n% & FY >><$If^>`gdL>l13% & FY >=d$If^=`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13% & FY >><$If^>`gdL>l134<$IfgdE/l13kdv$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT/FTb% & FZ >><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 bcde3<$IfgdE/l13kdv$$IfTl4ֈ+ 0=&``x`O  t0&644 laTef|~ 9<$If^9gdE/l13 >9<$If^9gdE/l139<$If^9gdE/l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l133<$IfgdE/l1kdw$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT!2IZer & F[><$If^>`gdL>l1# & F[ ><$If^>`gdL>l1<$IfgdE/l1$<$Ifa$gdE/l1 & F[=P$If^=`gdL>l14<$IfgdE/l13kdx$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT/=Qh~ $ & F\ >=P$If^=`gdL>l13% & F\ >=P$If^=`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 $ & F\ >=P$If^=`gdL>l13(4<$IfgdE/l13kday$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT(*46CR`r% & F] >=P$If^=`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 4<$IfgdE/l13kd/z$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT+5IS% & F^ >><$If^>`gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 STXY4<$IfgdE/l13kdz$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laTYZ[\]^_`abcdefghijklmnop<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13<$IfgdE/l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 % & F: >> <$If^>` gdL>l133<$IfgdE/l13kd{$$IfTl4ֈ+ 0=&``x`O  t0&644 laT02>HSb|% & F; >> <$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 3<$IfgdE/l13kd|$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laT% & F< >> <$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13'7DQ% & F< >> <$If^>` gdL>l13QRVh3<$IfgdE/l13kd}$$IfTl4ֈ+ 0=&  x O  t0&644 laThj|~)% & F_ >> <$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13)*.=4<$IfgdE/l13kd~$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT=?NPbnz% & Fc >> <$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l134<$IfgdE/l13kd$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT ":DOZ% & F` >> <$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 Z[_l4<$IfgdE/l13kd$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laTln{}  % & Fa >> <$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 !%+4<$IfgdE/l13kdS$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT+.47DTbn#.% & Fb >> <$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13.;HVjv% & Fb >> <$If^>` gdL>l13 4<$IfgdE/l13kd!$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT *:M`l% & Fd >> <$If^>` gdL>l13<$IfgdE/l13$<$Ifa$gdE/l13 lmn4- $d<^da$gdwc<gdwckd$$IfTlֈ+ 0=&xO  t0&644 laT &`+D\gdf]gdT9gdf] $<a$gdwc $ ^ a$gdwc $d<^da$gdwc   #+,ABXYstׯzzzzzzzh\hhpOJQJ^Jh~hhpOJQJ^Jh:hhpOJQJ^JhhpOJQJ^Jh~)h)s0JCJOJQJ^JaJmHnHu$hj(hhp0JCJOJQJ^JaJ-jhj(hhp0JCJOJQJU^JaJ hhp0JjhhpUhhp0  +,gdwcgdigdFh]hgdz'$&`+D\a$gdf] &`+D\gdf],ABXYst/0FG^_vw$a$gdwc(/0?FGX^_ovw hf]hwcOJQJ^JmH!sH!hL>h\hhpOJQJ^JhhpOJQJ^Jhhpwgdf]$a$gdwcC 0090&P1hP:pf]/ "I!"#0$% V$$IfP!vh5(#v(:V l4(5(4aPf4[$$If!vh5)%#v)%:V l4y(st5-%4aPf4[$$If!vh5)%#v)%:V l4:(st5-%4aPf4[$$If!vh5)%#v)%:V l4:(st5-%4aPf4[$$If!vh5)%#v)%:V l4:(st5-%4aPf4[$$If!vh5)%#v)%:V l4:(st5-%4aPf4[$$If!vh5)%#v)%:V l4:(st5-%4aPf4[$$If!vh5)%#v)%:V l4:(st5-%4aPf4[$$If!vh5)%#v)%:V l4:(st5-%4aPf4[$$If!vh5)%#v)%:V l4:(st5-%4aPf4[$$If!vh5)%#v)%:V l4:(st5-%4aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4(ht58%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l48(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4:(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4X(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4v(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4C(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4?(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4G(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4}(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4q(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4:(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4u(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4(ht58%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l48(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4=(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4<(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4=(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4n(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4^(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l48(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4/(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4d(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4y(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l47(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4v(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4(ht58%4aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4(ht58%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4`(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5k#vk:V l4m(cC5n4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4|(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4|(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4](pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4((pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4P(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4:(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4g(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l41(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4}(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4e(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4(ht58%4aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4*(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4^(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4t(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4'(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4'(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4(ht58%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4/(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4/(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4/(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4t(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4F(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4F(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4t(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4F(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4F(ht58%4aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l41(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh5j#vj:V l48(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l48(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l48(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4(ht58%4aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4z(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4u(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4u(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4L(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4F(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4 (pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4=(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5#v:V l4P(354aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4p(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4p(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4x(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4(ht58%4aPf4[$$If!vh5j#vj:V l48(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4P(pt504aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4F(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4m(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4_(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4(ht58%4aPf4[$$If!vh5v#vv:V l4(3l5u4aPf4[$$If!vh5j#vj:V l4X(3t5m4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4^(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4F(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh59#v9:V l48(pl584aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh59#v9:V l4(pl584aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh59#v9:V l4(pl584aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4(ht58%4aPf4[$$If!vh59#v9:V l48(pl584aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4Z(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4 (pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh59#v9:V l48(pl584aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4<(ht58%4aPf4[$$If!vh59#v9:V l48(pl584aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4m(ht58%4aPf4[$$If!vh59#v9:V l4(pl584aPf4[$$If!vh5-#v-:V l46(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4p(pt504aPf4[$$If!vh59#v9:V l48(pl584aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4I(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4m(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4s(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4:(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4s(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4s(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4s(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4Z(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4Z(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4^(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l48(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4N(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4=(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4|(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l48(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4F(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l48(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l48(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l48(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4=(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4=(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l48(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l48(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4=(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l48(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4S(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4f(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4m(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(h5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l49(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5$#v$:V l4(l5$4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$Ifl!vh5<%#v<%:V l4(5@%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p [$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p [$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p [$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p [$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p [$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4C  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p [$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p [$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p [$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p [$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p [$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p [$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh54%#v4%:V l4  (ht58%4aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p z$$If!vh5-#v-:V l4  (pt504aPf4p [$$If!vh54%#v4%:V l4(ht58%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4(ht58%4aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$If!vh5-#v-:V l4(pt504aPf4[$$IfH!vh5`#v`:V l4(5b4aPf4[$$Ifl!vh5z#vz:V l4({5}4aPf4[$$If!vh54%#v4%:V l4(ht58%4aPf4$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6,55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4@ t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / / / / / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / / / / / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / / / / / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / / / / / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / / / / / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / / / / / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / / / / / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / / / / / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / / / / / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4Y t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / / / / / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / / / / / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l4 t&6+++55x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT$$If!vh55x5555O #v#vx#v#v#v#vO :V1l t&655x5555O / aT>@@@ G\NormalCJ_HaJmH sH tH >@> p Heading 1$@& 5>*\@@@ p Heading 2$$@&a$5\\@\ p Heading 3$$@&^a$5CJOJQJ\^JaJT@T p Heading 4$$@&a$5CJOJQJ\^JaJT@T p Heading 5$$@&a$5CJOJQJ\^JaJL@L p Heading 6$$@&a$5>*CJ\aJz@z p Heading 7"$$hd@&^h`a$,56OJPJQJ\]^JmH!nHsH!tHDA@D Default Paragraph FontRi@R  Table Normal4 l4a (k@(No List NON p Char Char185>*CJ\aJmH sH tH JJ p Char Char175CJ\aJmH sH tH VV p Char Char16&5CJOJQJ\^JaJmH sH tH V!V p Char Char15&5CJOJQJ\^JaJmH sH tH V1V p Char Char14&5CJOJQJ\^JaJmH sH tH NAN p Char Char135>*CJ\aJmH sH tH dQd p Char Char12456CJOJPJQJ\]^JaJmH!nHsH!tH<@b< pHeader  !CJaJ<Oq< p Char Char11 mH sH tH .)@. p Page Number< @< pFooter  !CJaJ<O< p Char Char10 mH sH tH :P@: p Body Text 2CJaJBB p Char Char9CJaJmH sH tH jR@j pBody Text Indent 2$J^J`a$CJOJQJ^JaJNN p Char Char8 CJOJQJ^JaJmH sH tH <B@<  p Body Text$a$CJaJBB p Char Char7CJaJmH sH tH ^S@^ "pBody Text Indent 3!$V^V`a$CJaJB!B !p Char Char6CJaJmH sH tH <@2< $p Comment Text#CJaJ:A: #p Char Char5 mH sH tH 2Q@R2 &p Body Text 3%BaB %p Char Char4CJaJmH sH tH >>@r> (pTitle'$a$5OJQJ\^JTOT 'p Char Char3&5CJOJQJ\^JaJmH sH tH h^@h p Normal (Web))dd[$\$%B*CJOJQJ^JaJmH phsH H@H +p Balloon Text*CJOJQJ^JaJNN *p Char Char2 CJOJQJ^JaJmH sH tH (O( pStyle1,2O2 p normalarial-*W@* pStrong5\ZY@Z 0p Document Map/-D M CJOJQJ^JaJFF /p Char Char1OJQJ^JmH sH tH ~@~ p Table Grid<:V10a1_HmH sH tH :U@!: p Hyperlink>*B* Y(phT0@2T p List Bullet3$a$CJOJQJ^JaJmH!sH!XAX lx Char Char1,56CJOJQJ\]^JaJmH sH tH >Q> lx Char CharCJaJmH sH tH VOaV D Char Char3*5CJ KHOJQJ\^JaJ mH sH tH ZqZ D Char Char14,56CJOJQJ\]^JaJmH sH tH @@ ] Char Char7CJaJmH sH tH @O@ T@List Paragraph 9^>@> ;@`z Footnote Text:CJaJ,, :@`z Char Char@&@ @`zFootnote ReferenceH*XX wcChar11456CJOJPJQJ\]^JaJmH!nHsH!tH%6E[r3I`x     %6E[r3I`x h  !Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg! Vg! Vg! Vg! Vg! Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg! Vg!!Vg!"Vg!#Vg!$Vg!%Vg!&Vg!'Vg!(Vg!)Vg!*Vg!+Vg!,Vg!-Vg!.Vg!/Vg!0Vg!1Vg!2Vg!3Vg!4Vg!5Vg!6Vg!7Vg!8Vg!9Vg!:Vg!;Vg!<Vg!=Vg!>Vg!?Vg!@Vg!AVg!BVg!CVg!DVg!EVg!FVg!GVg!HVg!IVg!JVg!KVg!LVg!MVg!NVg!OVg!PVg!QVg!RVg!SVg!TVg!UVg!VVg!WVg!XVg!YVg!ZVg![Vg!\Vg!]Vg!^Vg!_Vg!`Vg!aVg!bVg!cVg!dVg!eVg!fVg!gVg!hVg!iVg!jVg!kVg!lVg!mVg!nVg!oVg!pVg!qVg!rVg!sVg!tVg!uVg!vVg!wVg!xVg!yVg!zVg!{Vg!|Vg!}Vg!~Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg!Vg%Vg%Vg%Vg%Vg%Vg%Vg%Vg%Vg%Vg%Vg%Vg%Vg%Vg%Vg%Vg%Vg $)\09?6FKWSMZ9ae.kqKx.~̊8tzUYQyW   <%5,3e;pC?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrst2u)vwxyz{ | }~ F  W z~+D"CDDDdD"6>ocdeRST*+,          RSTwxy;<=ABC|}~*+,345*+     1 O P Q R S T )!*!+!,!-!.!`!a!b!!!!!!!""A"B"""""""""""L#M#N#######$$$u$v$w$x$y$z$$$(%)%*%2%[%\%]%k%%%%%%%%%%%&&P&Q&&&&&9':'''(( ))J)K)L))))))))***+*******>+?+s+t+++++B,C,i,j,,,,,------V-W-X-------..Z.[..... / ///[0\0*1+1E1F1d1e11122^4_42535i5j555555555Q6R66677J8K899999H:I:J:;;;;;;<<<V<W<X<f<<<<<<<!="=#====?>@>A>>>>>>>>>W?X???z@{@7A8AAABBB+BZB[B\B]B^B_BBBBgChCiCDDDDADBDCDDDEDFDDDD)E*EEEEE4F5F6F7FEFmFFFFFFFiGjGkGIIIIIIIIIIIIIyJzJ{JJJJJJJTKUKVK\K~KKKKKKKKKKLLLLLL^L_L`LLLLqMrMsMMMMM5N6N7N8N9N:NNNN:O;OOOUPVPPPQQ3R4RRRUSVSWSXSYSZSSS#T$T%T&T'T(TTTTRUSU"V#VVVV W!W"W0WnWoWpWqWrWsWWWWXXYYYYLZMZZZ[[L\M\\\\\\\&]']]]G^H^^^^^^^n_o_p____`````7a8a9a:abbbbb$c%c&c'c6cdcecfcgchcicccccccccccc d d dd-d.d/d0d1d2dvdwdxd*e+e,e9eHeIeJeKeLeMeeeeyfzf{ffffNgOgPg^gxgygzg{g|g}ggggthuhvhhhh,i-i.i/i0i1i'j(j)j*jjjjjjjjjjjj,k-k.kkkk l!l"llllmmmOnPnQnRnSnTnUn+o,o-o.o$p%p&ppppqqqqqqqqqq5r6r7rrrr;s?@A234567قڂۂ !"4^qrƉ 9efghijˊ̊ !IϋЋ )*LMKL ST’VW78,-`aݘޘ%Nz{|}~ rstnopqrs !"#2345Chyz{|}~xyz\]^߬ !"#%&'ABCQ{ QR~ LMN012345OPQ,-. !Bcdefgh789ghi012345YZ:;./&'(9^vwxyz{QRSTUV89: STUVWX=>?123Dqrstuvxyz$%&'() bcduyz{789BKLM[klmnop"#$WXYbde|}~/01234*+\]#$%&'(123456@A%&rswx :;+,uv 01DEno123OPQYZEFG9:;<=>?@<wxyz{|DEXYZhij?@ARSTUVWdef  !"#OPQ\opqrst@ARST +:;<=>?ijk123   ~      * + , - . / ' ( )    ;<=rst>?@ABCnop>?UVUVklmno CDEBCDijk"WXYZ[\;<=:;<O{|}~:;<=>?w x y z { | !!!""""""##$$$$$$J%K%L%%%%%%%&&&&&&}'~'''''(((((((((())))))*****0,1,2,3,4,5,--e-f---X.Y....R/S/T/U/V/W////z0{0|0}0~000011222=3>33333v4w44455666666777888999::::::c;d;e;e<f<g<h<i<j<==>>u>v>w>x>y>z>??? ?!?"???~@@jAkAlAAABBBBBBoCpCDDEEEEEEFFFGGGnHoHpH|I}I~IIII7J8J7K8K9K:K;Kp?p@pqqqrrrrrrrrsssttttttuuuvvwvxvHwIwJwRxSxTx y y yyyyyyyzz{{{{{R|S|T|U|V|W|}}}K~L~M~~~~~~~ghiOPQ !}~†GHIJKIJKRpqrstu 12CDOPlmxyŠÊ΍ύЍ^_`IJKԑՑ  |}~  pqr56789:{|}012VWX^opqrst<=uvwABC;<=wxy֡סء١ڡۡABCbcdڤۤqr%&kl%&'<=>@ABCvw&'UV/01345678ڮۮܮ`abɯʯ˯̯ͯί;<=ݱޱ߱)*ܳݳ޳߳fghijkܴݴ޴456abcdefҶӶTUշַ׷/0ab}~-.NOPQRS̹͹89gh^_`\]^_`aѼҼӼɽʽ˽()*pqrpqrstu+,-./0 !=>?@AB OPQRSTEFG#$%&-@ABPpqrstu567efg*+,WXY UVW  67kl%&'i234ouvwxyz|}~WXYZ[\OPQklmnoefg@ABC$%&defghi789:G~=>?RST<=>?FGH012vwxnopqrst   @ABuvw"#$                          VWX  $%&'()  VWXYZ[89:YZ[\Z[\! !!!2"3"4"5"6"7"###%%%&&&&&&'''''<(=(>(?(@(A(\)])p*q*r*+++,,,,,,,- ---------P.Q.R._.y.z.{.|.}.~.N/O/000000000111222C3D3E3F3"4#4444455667777888"8<8=8>8?8@8A88889 9 9999999::::::;;<<<===>>>??????AAAAAAYBZB[B\B]B^B_BCCCCCCCCCCCCADBDCDDDEDFD/E0E1E$F%F&FGGGGGGHHHIII J J JJ1J2J3J4J5J6JvJwJxJJJJ K KKKKKKKKLLLMMMSOTOUO#P$P%PPPPPPlQmQnQYRZR[RS S SS/S0S1S2S3S4SSSSTTTTTTUUUUUUV!V"V#V$V%V&VVVVVVVIWJWWWWYYY2ZBZCZZZZ[[[\\\C\D\E\F\G\H\]]]]]]R^S^^^x_y_z_{_|_}____```'a(a)a6aPamanaoapaqara/b0b1bbbbbccqcrccccc}d~dddLeMeNeOePeQeffffffff8gggOhhhijjjjjwxxxvxwxxxyxzx{xxxx"y#yyy z zzzzz5|6|7|||||||||||||||:};}<}~}}}}}} ~ ~2~3~^~_~`~m~~~~~~~~~~~mnhiρЁ-./012()fg'(ۆ܆݆./0123KLM̊͊ΊϊЊъ()noȌɌʌ<=tuߍ#$%;<ˏ̏rs'(ij?@{|23wx :;z{,-PQؘ٘-./>[\]^_`›xyz{|}QRSTUV,-./01ghiYZ12}~ӣԣգUVWrstuvw:;<Jjklwyz§ç  ./BCmnXYZeLMNOPQrstfghijk^_GHI345׵صٵڵ۵ܵ_`abcd@ABnopqrst-./ĻŻƻǻȻɻʻ;<=./0123ľžƾpqr,-./01GHIJMNOPtuvwxyz{|stvwxyz{|}~:;<=>?@ABCD,-./01vwxyz{vwxyz{| !"#$%_`abcdefgh)*+,./#$%&'()*+,789:;<!"#$%&    LMNOPQZ[\]^_`&'(./0123S T U             WXYZ[\]/01234!!!!2!3!4!5!6!7!7"8"9":";"<"""""""##;$<$=$G$[$\$]$^$_$`$~&&&&&&'~'s(t(U)) * ***********d+e+f+o+++++++q.r.s.t.u.v...>/?/@/T/o//////////0(0)0.0/0?0@0A0x0y0z0{0|0}0~000000000000000000000000000000001V1_13576<A?QB]F2I3IJIKILI[I\IlImI}I~IIIIIIIIIIIIIIII J JJ%J&J1JJJJJJJJJJJJJ K KK%K&K5K6KEKFKUKVKaKkK{K|KKKKKKKKKKKKKK]L^LhLxLzLLLLLLLLL MMMM'M(M1MMMMNNOOOOOaPbPkPzP{PPPPPyQzQQQQQORPRYRR/S0S9SHSISRSaSbSkSzS{SSSSSSSSSSSSSSSSS TTT%TTTTTTTTTTTT1U2U;UJUKUTUrVsV|VVVVWWWWWWWWWWWWW XX-X.X=X>XMXNX]X^XmXnX}X~XXXXXXXX,Y-Y/Y9YIYJYYYZYiYjYyYzYYYYYYYYmZZZZZZZ[[[[[\\\"\#\.\=\>\I\X\Y\d\q\r\}\]]]b^c^n^}^~^^^^^^___``````#`$`%`3`4`5`C`D`E`S`T`U`c`d`e`s`t`u````````````0a1a9abbbcccFdddddddCeDeEeFeNeeeeeeffffwgggggggggggghhhh(h)h4h?NOZdrs{ ()3BCRSTbcrs!",<=GWXbqr $34>KL[\kl|̑͑ΑܑݑQR\klvϒВߒ!",=>H(”̔۔ܔ+,6EFPŖϖߖȗGHRabl{|Ијܘ *9:D23=LMWfgvwšњҚܚxyǜȜҜ /1<KMWfgq؝ڝ./9f֞' /0:GIXYhijt!",;<=KLMWfgq5?NOYhis¢âĢҢӢԢףأ-.=>MO^_nop~bcmz{˥̥ۥܥݥ  ,-<=HWXbɧʧԧ `akz{deo~ƫǫ֫%&56EFUVefuvŬƬլ֬$%45ETUdetuЮѮۮ !+:;JKZ[jkz{̯ͯد_ixy )*9:ETU_i۱ܱ,-7AQR\lmw,-7GHRabl{|ɳʳճ #ôĴδ{|Ƶǵеߵ+,5DEN]^mn}~abC'(78GHWXhixyļӼԼ޼Žҽӽݽ)(78B_`opzEGQ`akz{   *+,:;<WXghwx'(679FGVWXfghvwx"#23BCRSTbcrst%&'567EFGUVWef78Tcdhq~/DTcu13EWhx%);>Pg}4FGHIJ]`ln   9O[fq&<MWez{~3CPQTcetv(B]gr}~+6Mk  ';Obu ./3;>HJ^q ".1?AUYhj -9=KN[nr '*:HUYikx    +=NOSZ]fhx !"#$%&'*+,-./0123456789:;<=>?@AOQ_ky'8DHVXfr+8<MO\jn},.>J\hxy}~ (9=LN]m|$0<=>?@OQ^l| *.;=LYZ[\]km}"1@AEY\ps*+,-./01235JYdny+:FR\u (4ETdv"0=K]n/FTbf|~!2IZer/=Qh~ (*46CR`r+5ISTXYZ[\]^_`abcdefghijklmnop 02>HSb|'7DQRVhj|~)*.=?NPbnz ":DOZ[_ln{}  !%+.47DTbn#.;HVjv *:M`lmn ,BYt0G_w<'=<'=<'=<'=<'=<'=k3Q$=Q$=Q$=Q$= Q$=Q$=Q$=Q$=/ Q$=Q$=#Q$=Q$=/ Q$=Q$=k3Q$=Q$=/ Q$=Q$= Q$=Q$=Q$=Q$=Q$=Q$=Q$=Q$=Q$=!MQ$=Q$= \$=\$=\$=\$= U=U=yfU=<U=U=k3U=U=U=U= U=U= U=U=k3U=U= U=U=/ U=U=/ U=U=/ U=U= U=U=/ U=U=/ U=U=U=U= U=U= U=U=k3U=U=/ U=U= U=U= U=U=U=U= U=U= U=U= U=U=U=U=U=U=U=U=#U=U=U=\$=\$=\$=\$= U=U=yfU=U=U=U=yfU=U=U=U=yfU=U=yfU=<U=<U=<U=<U=<U=yfU=<U=<U=<U=<U=U=U=U=U=U=yfU=U= U=U=U=U=yfU=yfU=U=\$=\$=\$=\$=\$=\$=U=U=yfU=U=U=U=yfU=yfU=yfU=yfU=yfU=U=/ U=yfU=U=U=U=U=U=yfU=U=U=U= ==yfU=yfU=<U=<U=yfU=yfU=<U=U=\$=\$=\$===yfU=U=U=U===yfU=<U=yfU=<U=yfU=yfU= U=U= U=<U=<U=<U=k3U=U= U=<U=<U=U===yfU=yfU=U= U= U= U=U= U=U= U=U=/ U=U=U=U= U=U=\$=\$=\$===yfU=U= U=U=/ U=U=U=U===yfU=yfU=yfU=yfU=U= U=yfU=U=\$=\$=\$=U=U=yfU=U=U=U= U=U= \$=\$=\$=U=U=yfU=U= U=U=U=U=U=U=U= \$=\$=\$=\$=\$=/ U=U=yfU=U=/ U=U=!MU=U=/ \$=\$=\$=U=U=yfU=U= U=U=U=U=yfU=U=\$=\$=\$=\$=\$=\$=U=U=yfU=U=U=U=yfU=U=U=U=U=U= U=U= \$=\$=\$===yfU=U=U=U=U=U=U=U=U=U=U===yfU=U=U=U=k3U=U=yfU=U= U=U=U=U=U=!MU=U= \$=\$=\$===yfU=U=U=U=U=U=U=U=U=U=U= ==yfU=U=U=U=U=U=U=U=P%==yfU=U=U=U= ==yfU=U=U=U=!MU=U=U=U=U=^U=U=U=/ \$=\$=\$===yfU=U===yfU=U=U=\$=\$=\$=\$=\$=\$===yfU=U=U=U= \$=\$=\$===yfU=U=U=U=/ U=U=U=U=\$=\$=\$===yfU=U= U=U=U=U=U=U===yfU=U=k3U=U=U= \$=\$=\$=\$= ==yfU=U=U=U=U=U= U=U=/ U=U=/ U=U=U= ==yfU=U=U=k3U=U=k3U=U=/ U=U= \$=\$=\$===yfU=U=U=U=U=U= U=U= U=U= \$=\$=\$= U=U===yfU=U=/ U=U=k3U=U=/ \$=\$=\$===yfU=U= U=U===yfU=U= U=U=U=U=/ U=U===yfU=U=yfU=U=U=U= U=U= U=U=U=U= ==yfU=U= U=U= ==yfU=U= U=U===yfU=U= U=U=k3\$=\$=\$===yfU=U=U=U=U=U=\$=\$=\$=\$= == =U=U===yf U=U=^U=U=U=\$=\$=\$=\$= \$=\$=\$=\$= ==yfU=yfU=yfU=U=U=yfU= U=U= U=<U=<U=<U=U=U= U=<U=<U=U=yfU=U=<U=U=U=<U=<U=yf U=!MU=k3U=<U=U=U= \$=\$=\$=\$= ==yfU=U=U=U= ==yfU=U=U=U=U=U=U=U= ==yfU=U===yfU=U= #=#=yfU=yfU=U=U=/ U=U===yfU=U=U=U=U=U=U=U=/ \$=\$=\$=\$= ==yfU=U=/ U=U=k3U=U=U===yfU=U=U=U=k3U=U= ==yfU=U=k3U=U=/ U=U=U=U=U=\$=\$=\$=\$= ==yfU=U=k3U=U=U=U=/ \$=\$=\$=\$= ==yf==U=yfU=U=U=U= U=U= U=U=U=U= U=U=/ a=a=yfU=U= U=U= U=U=U=U=U=/ U=U=/ U=U=k3a=a=yfU=U=a=a=yfU=\$=\$=\$=\$= a=a=yfU=U=yfU=U=U=U=U=U= a=a=yfU=U= U=U=/ U=U=U=/ \$=\$=\$=a=a=yfU=U=/ U=yfU=U=U=U=U=U=yfU=U=U=\$=\$=\$=\$=\$=/ a=a=yfU=U=U=U=a=a=yfU=U=/ U=U=U=U=#=#=#=U=U=yfU=U=k3U=U=U=U=/ #=#=#=U=U=yfU=U=yfU=U=U=U=U=U= U=U=yfU=U=/ U=U=U=yfU=U=U=U=yfU=U=#=#=#=U=U=yfU=U=yfU=U= U=U=U=U=#=#=#=#=#=#=U=U=yfU=yfU=U=yfU=U=yfU=U=yfU=U=yfU=U=yfU=U=U=U= U=U=yfU=U=U=U=yfU=U= U=U= #=#=#=U=U=yfU= U=U= #=#=#=U=U=yfU=yfU=<U=<U=<U=<U=<U=<U=U=U=U=yfU=U=/ U=U= U=U= U=U=yfU=U=U=U=U=/ U=U=U=k3#=#=#=U=U=yfU=<U=U=yfU=yfU=yfU=<U=U=yfU=yfU=U=U=U=yfU= U=yfU=yfU=yfU=<U=yfU=<U=<U=<U=U=yfU=U= U=U=U=U= U=U= U=U=yfU= U= U=U=yfU=U=/ U=U= #=#=#=U=U=yfU=U=k3U=<U=U=yfU=U=<U=yfU=<U=yfU=U=U=U=U=yfU=k3U=yfU=U=#=#=#=#=#=#=U=U=yfU=U= U=U=/ U=U=k3U=U=/ U=U=k3U=U=yfU=U=U=U=/ U=U= #=#=#=U=U=yfU=U= U=U= #=#=#=U=U=yfU= U=U= U=U= U=U=/ #=#=#=U=U=yfU=U= U=U= U=U= U=U= U=U=yfU=U= U=U=U= U=U=yfU=U=/ U=U=k3U=U= U=U=U=U=yfU=U=k3U=U= U=U=U=U=/ U=U=/ U=U=/ U=U=/ U=U=yfU=U= U=U=yfU=U=/ U=U=/ U=U=U=k3U=U=yfU=yfU=<U=<U=yfU=<U=yfU=U=U=U= U=U=U=U=/ #=#=#=U=U=yfU=U=k3U=U=k3U=U= U=U= U=U=#=#=#=#= U=U=yfU=U=k3U=U=k3#=#=#=U=U=yfU=U= U=U=yfU=U=U=U=U=U=U=U=yfU=U=k3U=U=U=U=yfU= U=yfU=U=yfU=U=U=U= U=U=yfU=U=k3U=U=yfU=U= U=U=U=U=U=/ U=U=yfU=U=U=U=/ U=U=yfU=U=k3U=U=U=U=^U=U=yfU= U=yfU=U=yfU=U=U=U=/ U=U=yfU=U= U=U= U=U=yfU=yfU=/ U=U=k3U=yfU=yfU=yfU=U=U= U=U=k3U=U=yfU=U=/ U=U=k3U=U=/ U=U=k3U=U=yfU=U=/ U=U=k3U=U=yfU=/ U=yfU=U=U=U=yfU=U= U=U=yfU=yfU=/ U=U=k3U=yfU=yfU=yfU=U=U=k3U=U=U=U=yfU=U=/ U=U=/ U=U=/ U=U=k3U=U=yfU= U=U=k3U=U=yfU=/ U=yfU=U=U=U=yfU=U= U=U=yfU=yf U=!MU=U=k3U=yfU=yfU=yfU=U= U=!MU=U=!MU=U=yfU=U=k3U= U=U=U=U=!MU=U=yfU=U= U=U=k3U=U=yfU=U=yfU=<U=U=yf U=U=U=U=yfU=U=k3#=#=U=U=yfU=U= U=yfU=<U=yfU=U=yfU=U=U=U=U=/ U=U=/ U=U=U=U=yfU=U=/ U=U=yfU=U=/ U=U=/ U=U=U=U=yfU=U=U=yfU=<U=U=yfU=U=U=U=/ U=U=/ U=U=/ U=U=U=U=yfU=U=/ U=U=k3U=U=U=U=U=U=!MU=U=k3U=U=yfU=U=/ U=U=/ U=U=/ U=U=k3U=U=/ U=U=yfU=U= U=yfU=/ U=U=/ U=U=U=U=yfU=U=U=U=/ U=U= U=U=yfU=U=U=U=U=U=!MU=U=U=U=yfU=yfU=<U=<U=yfU=<U=U=k3U=U= U=U=U=U=#=#=#=U=U=yfU=U= U=U=/ U=U=yfU=<U=<U=<U=<U=<U=<U=<U=<U=U=/ U=U=U=U=/ U=U=/ U=U= U=U=/ U=U= U=U=/ U=U=yfU=/ U=U= U=U= U=U=yfU=U=U=U= U=U=yfU=U= U=U=/ U=U= U=U=k3U=U=yfU=U=U=/ U=U=/ U=U=/ U=U=/ U=U=yfU=U=#=#=#=U=U=yfU=U=U=U= U=U=yfU=yfU=yfU=U=yfU=U=/ U=U=/ U=U=yfU=U=yfU=U=/ U=U=U=U=U=U=yfU=U=yfU=U=yfU=U=U=U= U=U=U=U= U=U= U=U=yfU=yfU=<U= U=U= U=yfU=<U=<U=yfU=yfU=U=yfU=U=yfU=U= U=U=/ U=U=U=U=U=U=<U=<U=<U=<U=<U=<U=U=U=U= U=U=/ U=U=yfU=U=U=U=/ U=U= U=U=yfU=U= U=U= U=U=U=U=yfU=U=U=U=/ U=U=/ U=U=yfU=yfU=yfU=U=yfU=U=/ U=U=U=U=yfU=U= U=U=yfU=U=yfU=U=yfU=U=U=U=U=U=U=U=U=U=yfU=yfU=<U=U=U= U=yfU=<U=<U=yfU=yfU=U=yfU=U=yfU=<U=<U=<U=<U=<U=<U=U=U=U=/ U=U=k3U=U=yfU=U=U=U=k3U=U= U=U=yfU=U= U=U= U=U=U=U=yfU=U=U=U=U=U=yfU=U=U=U=U=U=yfU=U=U=U=U=U=yfU=U=U=U=U=U=U=U= U=U= U=U=yfU=U= U=U=yfU=U=/ U=U=yfU=U=k3U=U= U=U=yfU=/ U=U=U=U=#=#=#=#=#=#=U=U=yfU=U= U=U=U=U= U=U= U=U=/ U=U= U=U=/ U=U= U=U=/ U=U=yfU=U=U=U= U=U=yfU=U= U=U=U=U=/ U=U=/ U=U= U=U= U=U= U=U=/ U=U= U=U=yfU=yfU=yfU=<U=<U=yfU=U=yfU=U=/ U=U=yfU=U=U=U=U=U=U=U=/ U=U= U=U=yfU=U= U=U=U=U=U=U=U=U=yfU=U=k3U=U=U= U=U=yfU=U=k3U=U=/ U=U=U=U=yfU=U=U=U=k3U=U=/ U=U=U=U=U=k3U=U=U=U=yfU=U=U=k3#=#=#=U=U=yfU=U=/ U=U=k3U=U=k3U=U=U=U=U=/ U=U=U=U=yfU=U=U=U=U=/ U=<U=U=yfU=U=U=U=U=U=!MU=U=yfU=U=U=!MU=U=yfU=U=U=U=/ #=#=#=U=U=yfU=U=/ U=U=U=U=k3U=U=/ U=U= U=U=U=U=yfU=U=U=U=U=U=k3U=U=yfU=U=U=U=!M U=U=^#=#=yfU=U=U=#=#=#=U=U=yfU=U=/ U=U=k3U=U=k3U=U=/ U=U= U=U=U=U=yfU=U=U=U=U=U=k3U=U=yfU=U=U=U= U=U=^#=#=#=U=U=yfU=U=/ U=/ U=U=U=U=U=U= U=U= U=U=k3U=U=yfU=U=U=U=U=U=k3U=U=yfU=U=U=U=U=U=!MU=U=yfU=U=/ #=#=#=#= U=U=yfU=/ U=U=k3U=U=U=U=/ #=#=#=#=#=#=U=U=yfU=U=/ U=U=#=#=#=U=U=yfU= U=U=/ U=U=/ U=U=yfU=U=/ U=U= U= U=U=U=U=U=U=U=U=U=-U=U=U=U=##=#=#=#=#=#=U=U=yfU=U=U=U=U=U=U=U=yfU=U=k3U=U=U= U=U=k3U=U=k3U=U=/ U=U=/ U=<U=U=U=U=<U=U=U=U=U=<U=U= U=<U=<U=U=U=<U=U=U=/ U=<U=U=U=k3U=U=k3U=U=/ U=<U=U=U=U=U=k3U=U=/ d$=d$=d$=U=U=yfU=U=U=U=U=U=U=U=yfU=U=/ U=U= U=U=k3U=U=U=U=/ U=U= U=U=U=U=k3U=U=k3U=U= #=#=#=U=U=yfU=U= U=U=/ U=U=yfU=U=U=U=k3#=#=#=U=U=yfU=U=<U=<U=yfU=U= U=U=k3U=U=k3U=U= U=/ #=#=#= #=#=U=U=yfU=U=/ U=U= U=U=U=U= U=U=yfU=U= U=U= U=U= d$=d$=d$=d$= U=U=yfU=U=/ U=yfU=yfU=<U=yfU=yfU=yfU=U=yfU=U=U=U=yfU=U=/ U=U= U=U=U=U=U=U=U=U=U=U=U=6U=U=U=U=U=U=f U=U=yfU=U=U=k3U=U=yfU=U= U=U=yf U=U= U=U=f U=!M#=#=#=U=U=yfU=U=/ U=U=U=U=yfU=U=/ U=U=U=U=yfU=U=U=<U=U=U=U=yfU=U=U=U= d$=d$=d$=d$=d$=d$=U=U=yfU=U=yfU=yfU=yfU=<U=<U=<U=U=yfd$=d$=d$=U=U=yfU=<U=<U=<U=U= U= U=/ U=yfU=U=U=U=yfU=U=/ U= U=<U=<U=yfU=yfU=U=U=U= U=U=U=/ U=U=/ U=U=d$=d$=d$=U=U=yfU=U= U=U= U=U=/ U=U=d$=d$=d$=U=U=yfU=U=/ U=U=yfU=<U=U=yfU=yfU=<U=<U=<U=<U=U=yfU=U=U=U=d$=d$=d$=U=U=yfU=<U=yfU=yfU=yfU=yfU=U= U=U=U=yfU=<U=yfU=<U=U=<U=<U=U=yfU=<U=<U=U=U=d$=d$=d$=U=U=yfU=<U=yfU=yfU=yfU=<U=yfU=yfU=yfU=yfU=<U=U=d$=d$=d$=U=U=yfU=U= U=U=yfU=U= U=U=U=U=k3U=U=/ U=U=yfU=U=k3d$=d$=d$=U=U=yfU=U= U=U=yfU=U= d$=d$=d$=d$= U=U=yfU=U=yfU=/ U=yfU=<U=yfU=U= U=U=yfU=U=/ U=U=U=U= U=U=/ U=U=U=U=yfU=U=d$=d$=d$=d$= d$=d$=d$=d$=d$=d$=U=U=yfU= U=yfU=<U=<U=U=yfU=/ U=<U=<U=<U=U=yfU=U=U=U=/ U=U=U=U=U=U=U=yfU=U=d$=d$=d$=U=U=yfU=U=/ U=U=yfU=U=/ U=U=yfU=U=/ U=U=yfU=U=d$=d$=d$=U=U=yfU=U=/ U=U=yfU=/ U=U=/ U=U=k3U=U= U=U=yfU=U=/ U=U=U=U=k3U=U=yfU=U= U=U= U=U= U=U=U=U=U=k3U=U=yfU=U= U=U=U=/ U=U=yfU=U=k3U=U= U=U=/ d$=d$=d$=U=U=yfU=U= U= U=U=yfU=U=/ U=U=k3U=U=d$=d$=d$=U=U=yfU=U=k3U=U=yfU=U=U=U=yfU=U=U=U=U=U=U=U=U=U=!MU=U=U= U=U=U=U=3+U=U=U= U=U=U=U=U=U=U=U=yf U=U=U=f U=U=yfU=U=U=^U=U=yf U=U=U=U=#U=U=yfU=U=yfU=U=U=U=yfU=U=U=U=yfU=U=k3U=U=yf U=U=U=U=yfU=U=!MU=U=yf U=U=U=U=yf U=U=U=U=yfU=U=<U=U=yfU=U=U=U=yfU=U=U=U=yfU=U=U=U=U=U=yfU=U=U=<U=<U=U=yfU=U=U=U=yfU=U=k3U=U=yfU=U=U=U=yfU=U=<U=U=yfU=U=U=U=U=U=U=U=O U=U=^U=U=yfU=U=!MU=U=yfU=U=!MU=U=yfU=U=k3U=U=yfU=U=U=U=yfU=U=k3U=U=yfU=U=U=U=yfU=U=U=<U=U=yfU=U=yfU=U=U=^U=U=yfU=U=U=U=U=yfU=U=!MU=U=U=U=yfU=U=U=U=yfU=U=U=U=yfU=U=!MU=U=U=U=yfU=U=U=U=yfU=U=U=U=yfU=U=!MU=U=yf U=U=^U=U=yfU=U=!MU=U=yfU=U=yfU=U=U=U=U=yfU=U=U=!MU=U=yfU=U=U=U=U=yfU=U=U=U=U=yfU=U=U=U=yf U=U=U=U=yfU=U=!M\$=\$=\$=U=<U=U=U=k3U=<U=U=U= U=<U=U=U=U=U=^\$=\$=\$=U=U=yf U=U=^U=<U=U=U=U=U=U=U=U=!MU=U=yfU=U= U=<U=U=U=/ \$=\$=\$=U=U=yf U=U=P%U=<U=U=yfU=U= =================!M\$=\$=yf1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%m1%=1%=1%= 1%=1%=1%= 1%= 1%=1%= 1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%m1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%m1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%m1%m1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%m1%m1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%m1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%m1%m1%m1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%= 1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%= 1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%m1%m1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%=1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%˺1%˺1%˺1%˺1%˺˺˺˺˺w ew ˺ ˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺PP?˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺(h%˺˺˺˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺n˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺uaL˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺;,˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺i7˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺x'˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺g,˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺74˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺LP(˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺%˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺Jy˺˺˺˺˺w ˺j ˺˺w ˺w ˺w ˺@˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺ ˺˺˺˺˺w ˺w ˺>˺˺w ˺w ˺ Z ˺˺w ˺w ˺>˺˺w ˺w ˺>˺˺w ˺j ˺˺w ˺w ˺>˺˺w ˺w ˺w ˺ ˺˺w ˺w ˺w ˺ ˺˺w ˺w ˺w ˺ ˺˺w ˺w ˺w ˺ ˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺ ˺˺˺˺˺w ˺w ˺>˺˺w ˺w ˺w ˺ ˺˺˺˺˺w ˺w ˺>˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺}> ˺˺w ˺w ˺w ˺ ˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺}> ˺˺w ˺w ˺w ˺ ˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺}> ˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺H˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺˺˺w ˺w ˺>˺˺w ˺w ˺w ˺ ˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺}> ˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺H˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺w ˺w ˺>˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺}> ˺˺w ˺w ˺w ˺ ˺˺w ˺w ˺>˺˺w ˺w ˺w ˺ ˺˺w ˺w ˺w ˺ ˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺ ˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺˺˺w ˺w ˺>˺˺w ˺w ˺>˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺}> ˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺˺˺˺˺˺w ˺w ˺w w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺,+˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺L)˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺#6˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺N3˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺نM˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺]"˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺H˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺34˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺H˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺|˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺L)˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺f ˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺/˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺_-.˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺-˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺i˺˺˺˺˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺w ˺%1%˺1%˺1%˺1%˺1%˺1%˺1%˺1%˺1%˺1%=1%v:1%v:1%v:1%v:1%v:1%v:1%v:1%=1%v:1%v:1%v:1%v:1%v:1%v:1%v:1%v:1%v:1%v: ˺˺˺O˺4 ˺\ ˺ ˺˺ ˺ ˺< ˺ ˺˺ ˺˺H ˺ ˺ ˺ ˺0˺ ˺"6>ocdeRST*+,          RSTwxy;<=ABC|}~*+,345*+     1 O P Q R S T )!*!+!,!-!.!`!a!b!!!!!!!""A"B"""""""""""L#M#N#######$$$u$v$w$x$y$z$$$(%)%*%2%[%\%]%k%%%%%%%%%%%&&P&Q&&&&&9':'''(( ))J)K)L))))))))***+*******>+?+s+t+++++B,C,i,j,,,,,------V-W-X-------..Z.[..... / ///[0\0*1+1E1F1d1e11122^4_42535i5j555555555Q6R66677J8K899999H:I:J:;;;;;;<<<V<W<X<f<<<<<<<!="=#====?>@>A>>>>>>>>>W?X???z@{@7A8AAABBB+BZB[B\B]B^B_BBBBgChCiCDDDDADBDCDDDEDFDDDD)E*EEEEE4F5F6F7FEFmFFFFFFFiGjGkGIIIIIIIIIIIIIyJzJ{JJJJJJJTKUKVK\K~KKKKKKKKKKLLLLLL^L_L`LLLLqMrMsMMMMM5N6N7N8N9N:NNNN:O;OOOUPVPPPQQ3R4RRRUSVSWSXSYSZSSS#T$T%T&T'T(TTTTRUSU"V#VVVV W!W"W0WnWoWpWqWrWsWWWWXXYYYYLZMZZZ[[L\M\\\\\\\&]']]]G^H^^^^^^^n_o_p____`````7a8a9a:abbbbb$c%c&c'c6cdcecfcgchcicccccccccccc d d dd-d.d/d0d1d2dvdwdxd*e+e,e9eHeIeJeKeLeMeeeeyfzf{ffffNgOgPg^gxgygzg{g|g}ggggthuhvhhhh,i-i.i/i0i1i'j(j)j*jjjjjjjjjjjj,k-k.kkkk l!l"llllmmmOnPnQnRnSnTnUn+o,o-o.o$p%p&ppppqqqqqqqqqq5r6r7rrrr;s?@A234567قڂۂ !"4^qrƉ 9efghijˊ̊ !IϋЋ )*LMKL ST’VW78,-`aݘޘ%Nz{|}~ rstnopqrs !"#2345Chyz{|}~xyz\]^߬ !"#%&'ABCQ{ QR~ LMN012345OPQ,-. !Bcdefgh789ghi012345YZ:;./&'(9^vwxyz{QRSTUV89: STUVWX=>?123Dqrstuvxyz$%&'() bcduyz{789BKLM[klmnop"#$WXYbde|}~/01234*+\]#$%&'(123456@A%&rswx :;+,uv 01DEno123OPQYZEFG9:;<=>?@<wxyz{|DEXYZhij?@ARSTUVWdef  !"#OPQ\opqrst@ARST +:;<=>?ijk123   ~      * + , - . / ' ( )    ;<=rst>?@ABCnop>?UVUVklmno CDEBCDijk"WXYZ[\;<=:;<O{|}~:;<=>?w x y z { | !!!""""""##$$$$$$J%K%L%%%%%%%&&&&&&}'~'''''(((((((((())))))*****0,1,2,3,4,5,--e-f---X.Y....R/S/T/U/V/W////z0{0|0}0~000011222=3>33333v4w44455666666777888999::::::c;d;e;e<f<g<h<i<j<==>>u>v>w>x>y>z>??? ?!?"???~@@jAkAlAAABBBBBBoCpCDDEEEEEEFFFGGGnHoHpH|I}I~IIII7J8J7K8K9K:K;Kp?p@pqqqrrrrrrrrsssttttttuuuvvwvxvHwIwJwRxSxTx y y yyyyyyyzz{{{{{R|S|T|U|V|W|}}}K~L~M~~~~~~~ghiOPQ !}~†GHIJKIJKRpqrstu 12CDOPlmxyŠÊ΍ύЍ^_`IJKԑՑ  |}~  pqr56789:{|}012VWX^opqrst<=uvwABC;<=wxy֡סء١ڡۡABCbcdڤۤqr%&kl%&'<=>@ABCvw&'UV/01345678ڮۮܮ`abɯʯ˯̯ͯί;<=ݱޱ߱)*ܳݳ޳߳fghijkܴݴ޴456abcdefҶӶTUշַ׷/0ab}~-.NOPQRS̹͹89gh^_`\]^_`aѼҼӼɽʽ˽()*pqrpqrstu+,-./0 !=>?@AB OPQRSTEFG#$%&-@ABPpqrstu567efg*+,WXY UVW  67kl%&'i234ouvwxyz|}~WXYZ[\OPQklmnoefg@ABC$%&defghi789:G~=>?RST<=>?FGH012vwxnopqrst   @ABuvw"#$                          VWX  $%&'()  VWXYZ[89:YZ[\Z[\! !!!2"3"4"5"6"7"###%%%&&&&&&'''''<(=(>(?(@(A(\)])p*q*r*+++,,,,,,,- ---------P.Q.R._.y.z.{.|.}.~.N/O/000000000111222C3D3E3F3"4#4444455667777888"8<8=8>8?8@8A88889 9 9999999::::::;;<<<===>>>??????AAAAAAYBZB[B\B]B^B_BCCCCCCCCCCCCADBDCDDDEDFD/E0E1E$F%F&FGGGGGGHHHIII J J JJ1J2J3J4J5J6JvJwJxJJJJ K KKKKKKKKLLLMMMSOTOUO#P$P%PPPPPPlQmQnQYRZR[RS S SS/S0S1S2S3S4SSSSTTTTTTUUUUUUV!V"V#V$V%V&VVVVVVVIWJWWWWYYY2ZBZCZZZZ[[[\\\C\D\E\F\G\H\]]]]]]R^S^^^x_y_z_{_|_}____```'a(a)a6aPamanaoapaqara/b0b1bbbbbccqcrccccc}d~dddLeMeNeOePeQeffffffff8gggOhhhijjjjjwxxxvxwxxxyxzx{xxxx"y#yyy z zzzzz5|6|7|||||||||||||||:};}<}~}}}}}} ~ ~2~3~^~_~`~m~~~~~~~~~~~mnhiρЁ-./012()fg'(ۆ܆݆./0123KLM̊͊ΊϊЊъ()noȌɌʌ<=tuߍ#$%;<ˏ̏rs'(ij?@{|23wx :;z{,-PQؘ٘-./>[\]^_`›xyz{|}QRSTUV,-./01ghiYZ12}~ӣԣգUVWrstuvw:;<Jjklwyz§ç  ./BCmnXYZeLMNOPQrstfghijk^_GHI345׵صٵڵ۵ܵ_`abcd@ABnopqrst-./ĻŻƻǻȻɻʻ;<=./0123ľžƾpqr,-./01GHIJMNOPtuvwxyz{|stvwxyz{|}~:;<=>?@ABCD,-./01vwxyz{vwxyz{| !"#$%_`abcdefgh)*+,./#$%&'()*+,789:;<!"#$%&    LMNOPQZ[\]^_`&'(./0123S T U             WXYZ[\]/01234!!!!2!3!4!5!6!7!7"8"9":";"<"""""""##;$<$=$G$[$\$]$^$_$`$~&&&&&&'~'s(t(U)) * ***********d+e+f+o+++++++q.r.s.t.u.v...>/?/@/T/o//////////0(0)0.0/0?0@0A0x0y0z0{0|0}0~000000000000000000000000000000001V1_13576<A?QB]F2I3IJIKILI[I\IlImI}I~IIIIIIIIIIIIIIII J JJ%J&J1JJJJJJJJJJJJJ K KK%K&K5K6KEKFKUKVKaKkK{K|KKKKKKKKKKKKKK]L^LhLxLzLLLLLLLLL MMMM'M(M1MMMMNNOOOOOaPbPkPzP{PPPPPyQzQQQQQORPRYRR/S0S9SHSISRSaSbSkSzS{SSSSSSSSSSSSSSSSS TTT%TTTTTTTTTTTT1U2U;UJUKUTUrVsV|VVVVWWWWWWWWWWWWW XX-X.X=X>XMXNX]X^XmXnX}X~XXXXXXXX,Y-Y/Y9YIYJYYYZYiYjYyYzYYYYYYYYmZZZZZZZ[[[[[\\\"\#\.\=\>\I\X\Y\d\q\r\}\]]]b^c^n^}^~^^^^^^___``````#`$`%`3`4`5`C`D`E`S`T`U`c`d`e`s`t`u````````````0a1a9abbbcccFdddddddCeDeEeFeNeeeeeeffffwgggggggggggghhhh(h)h4h?NOZdrs{ ()3BCRSTbcrs!",<=GWXbqr $34>KL[\kl|̑͑ΑܑݑQR\klvϒВߒ!",=>H(”̔۔ܔ+,6EFPŖϖߖȗGHRabl{|Ијܘ *9:D23=LMWfgvwšњҚܚxyǜȜҜ /1<KMWfgq؝ڝ./9f֞' /0:GIXYhijt!",;<=KLMWfgq5?NOYhis¢âĢҢӢԢףأ-.=>MO^_nop~bcmz{˥̥ۥܥݥ  ,-<=HWXbɧʧԧ `akz{deo~ƫǫ֫%&56EFUVefuvŬƬլ֬$%45ETUdetuЮѮۮ !+:;JKZ[jkz{̯ͯد_ixy )*9:ETU_i۱ܱ,-7AQR\lmw,-7GHRabl{|ɳʳճ #ôĴδ{|Ƶǵеߵ+,5DEN]^mn}~abC'(78GHWXhixyļӼԼ޼Žҽӽݽ)(78B_`opzEGQ`akz{   *+,:;<WXghwx'(679FGVWXfghvwx"#23BCRSTbcrst%&'567EFGUVWef78Tcdhq~/DTcu13EWhx%&'();>Pg}4FGHIJ]`ln   9O[fq&<MWez{~3CPQTcetv(B]gr}~+6Mk  ';Obu ./3;>HJ^q ".1?AUVWXYhj -9:;<=KN[nopqr '*:HUVWXYikx    +=NOSZ]fhx !"#$%&'*+,-./0123456789:;<=>?@AOQ_ky'8DEFGHVXfr+89:;<MO\jklmn},.>J\hxy}~ (9:;<=LN]m|}~$0<=>?@OQ^l| *+,-.;=LYZ[\]km}"1@AEY\ps*+,-./01235JYdny+:FR\u (4ETdv"0=K]n/FTbcdef|~!2IZer/=Qh~ (*46CR`r+5ISTXYZ[\]^_`abcdefghijklmnop 02>HSb|'7DQRVhj|~)*.=?NPbnz ":DOZ[_ln{}  !%+.47DTbn#.;HVjv *:M`lmn  +,ABXYst/0FG^_vw'000000 00000 0'0'0 0 '0'0 0'0'0 0'0'0 0'0'0 0'0'0 0'00 0000000000 0'00 00000 0 00 00 000 00'0 00'0 000 000 000 000 000 000 000 0$00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 00 0 000 00000 0 00 000 0 00 000 0 00 0 00 0 0 00 00 00 00 00 00 0'0 0'0 0'0 0'0'0 0 00 0 00 000 000 0 00 00 000 0000 0000 0 00 000 0 00000 0N#0 0N#0 0N#0 0N#0 0N#0 0N#0 0N#00000 000000000 0 00000000000000000000 0 0 0 000 000 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 00 00 000 0 0 0 00 00 00 00 00 000 000 000 000 000 000 0000 0 0 0 000 000 000 000 0 00 00 00 00 00 00 00 000 0000 0 00 000 000 000 0000 0 00 000 0 00 00 0000 000000 0 00 000 000 000 0000 0 00 000 000 0 00 000 0000 0000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 0000 0 00 000 00 00 00 00 00 00 00 000 0 00 00000 0 00 0 00 0 0 0 00 00 0 00 0000 0 00 000 00 00 00 00 00 00 00 000 0 00 000000000 0 00 000 000 0 00 0 00 00 00 090 00 0 000 0 000 0  00 000 0 00 0000 0000 0000 0 00 000 000 0000 0 0 0 000 000 000 00@0 @0000 0 0!0 000 000 000 000 0 0"0 000 0000 00000 0 0#0 000 000 000 000 000 0000 0 0$0 0000 000 000 00@0 @0000 0 0%0 000 000 000 000 000 0 0&00 000 0 0'0 000 000 000 0000 0 0(0 000 000 0 0)0 000 000 000 000 0 0*0 000 000 000 000 000 000 0 0+0 000 000 0 0,0 000 000 0 0-0 000 000 0000 0 0.0 000 000 000 00000 0 0/00 000 0 000 000 0000 00@0@0@'0 0@0@0@0@'0 0 010 00 00 000 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 00000 0 020 000 000 0 030 000 000 000 000 0 040 000 0 050 000 0 060 00 0000 000 0 070 00 000 000 0000 0000'0 0 080 000 000 0000 0 090 000 000 000 0 0:0 000 000 000 0000 00000 0 0;0 000 000 000 00000 0 0<0 000 00 000 000 000 000 000 000 0 0=0 000 000 00 000 000 000 000 0 0>0 000 0 0?0 00 00000 0 0@0 000 000 000 000 0 0A0 000 000 0000 0000 0 0B0 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000 0 0C0 000 000 0 0D0 000 000 000 0000 0 0E0 000 000 000 0000 0 0F0 000 000 000 000 0 0G0 000 00 0 0H0 000 0 0I0 000 0000 0 0J0 000 000 000 000 0000 0000 0 0K0 00 0 0L0 000 000 000 0 0M0 000 000 000 000 0 0N0 000 000 0000 0 0O0 00 000 0000 0 0P0 00 00 00 00 00 00 00 000 0 0Q0 000 000 000 0 0R0 000 00 000 0000 0000 0 0S0 00 00 0 0 00 00 00 00 00 00 00 000 00 0)0 0)0 0)0 0)0 0)0 0)0 0)0 0)0 0)0 0)0)0 000 000 000 00)0 0 0T0 00 00 000 000 000 0000 0 0U0 000 00 0 0V0 00 00 00 00 00 0000 0 0W0 00 00 000 0000 0000 0 0X0 000 000 000 000 000 0 0Y0 000 000 000 0000 0 0Z0 000 000 0000 0 0[0 00 000 000 000 0000 0 0\0 000 000 000 000 0 0]0 000 00 000 0 0^0 000 000 000 000 0 0_0 000 000 000 000 000 000 000 0 0`0 000 0 0a0 000 000 000 00 0 0b0 00 00 00 00 00 00 000 000 0 0c000 0000 0 0d0 000 000 000 000 000 00000 0 0e0 000 000 0000 0 0f0 000 0 0g0 000 00000 0 0h0 000 000 0 0i0 00 00 00 00 000 000 0 0j0 000 0 0k0 000 000 0000 0 0l0 000 000 0 0m0 000 00000 0 0n0 00 00 00 00 000 000 0 0o0 000 000 0 0p0 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 0 0q0 000 000 000 000 0 0r0 000 000 0 0s0 00 00 000 0 0t0 000 0 0u0 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 0 0v0 000 000 000 000 0 0w0 00 000 0 0x0 00 00 000 0 0y0 000 0 0z0 00 00 000 00 00 00 00 00 00 000 0 0{0 000 00 000 000 0 0|0 000 000 0 0}0 00 00 00 0 0~0 000 0 00 000 0)00 0 00 000 00 0 0 0 0 0 00 000 00 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 0 00 0 00 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 0 00 00 0 00 0 00 000 0'0'0 0'0'0 0'0'0 0'0'0 0 0'0 000 00 00 000 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 0 0000 0000 0 00 000 000 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 00 000 0 00 0 00 000 000 0 00 00)0 000 000 000 0 00 00 00)0 00)0 00)0 0)0)0 0 00 000 0000 0 00 000 000 0 00 00 00 000 000 000 0 00 0)0)0 0)0)0 0)0)0 0)0)0 0 00 0)0)0 0)0)0 0)0)0 0)0)0 0)0)0 0)0)0 0)0)0 0 00 0)0 00 00 00)0 0)0 00 00 00 00 000 0 00 0 0 o0 0 0 o0 0 0 o0 00 00 00 00 00 00 00 00 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00 00)0 000 00)0 0 00 000 000 00)0 0 00 00 00 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00 00 00 00 000 00 00 00 00 00 000 0 00 00 00 00 00 00 00 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00 00)0 000 00)0 0 00 0)0)0 0)0)0 0 00 000 000 0 00 000 000 0 00 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 0 00 00 00000 0000 0000 0 00 000 000 000 000 000 000 0)0)0 0)0)0 0)0)0 0 00 000 0)00 0 00 0)00 0)00 000 0)00 0)00 0)00 0)0)0 0)00 0)0)0 0 00 0)0 00 00 00 00 000 000 0 00 00000 00000 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 000 00 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000 000 0000 000 0 00 0)0)0)0 0)0)0)0 0 00 0 00 000 000 0000 000 000 0 00 0)0)0 0)0)0 0)0 00 0 00 0)00 0)0)0 0)00 0 00 0)0)0)0 0 00 000 000 0)0)0)0 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00 0)00 0)0)0 0)00 0 00 0 )0 0)0)00 0)0)0 0 00 0)0)0)0 0)0)0)0 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00 0)00 0)0)0 0)00 0 00 0)00 0)00 0)0)0 0)0)0)0 0 00 000 00 00000 000 000 000 0 00 0)00 0)0)0 0)0)0 0 00 0)00 0)00 0)00 0 00 0)0)0 0)0)0)0)0 0 00 00 000 000 000 0000 0000 0 00 000 000 0000 0 00 00 000 000 0 00 000 000 00 0 0000 00 00 0 0 00 00 0000 0000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 00 000 000 000 000 0 0 0000 0 0 00000 0 0 000 0 0 00 000 0 0 0000 0 0 0000 000 000 0 0 0000 000 000 0000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 00 0 0 0K0 0 0K0 0 0K0 0 0K0 0 0K0 0 00 0P0 0 0P0 0 0P0 0000 0 00 000 000 0 00 0 00 0 00 0000 0 00 0 0 00 00 00 000 000 000 000 00 0000 0)0)0 0 00 000 000 00 00 000 0 00 0'00 000 000 00000 0 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 000 0 00 000 000 0 000 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0i0 0i0 0 00 00 000 0 00 000 0 00 000 000 00 0000 0 00 0 00 0 00 0 00 000 000 0 00 000 00 00 00 00 00 000 000 0000 0000 0 00 000 00 00 00 00 00 000 0000 0 00 00 00 00 000 00 00 00 000 0 00 000 00 00 00 00 00 000 000 00 000 000 000 0000 0 00 000 000 000 000 0000 0 00 000 00 00 00 000 00 00 00 00 00 000 000 000 0000 0 00 00 00 00 00 00 000 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 0000 0 00 00 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 000 0000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 0000 0 00 000 0 00 000 00000 0 00 0 00 0 0 0 0i 0 0i 0 0i 0 0i0 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 0)0000 00)00 0000 0 00 00 00 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00 000 000 000 000 000 000 00 000 0000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0000 0 00 000 0 00 00 000 000 000 0 00 000 00000 0 00 000 000 000 00 00000 0 00 000 0000 0 00 000 000 000 0)0)0)0 0 0)0 0)0)0 00 0 0)0 000 000 000 0000 0 00 000 0 00 000 0 00 00 0000 0 000 0000 0 000 00000 0 000 0000 0000 0 0 0 0000 0 0 0 0000 0 0 0 00000 000 0 0 0 000 0 0 0 000 0 00 0)0)0 0 00 0)0)0 0 00 0)0)0 0 00 000 0 00 000 0 00 00 00 0 00 000 0 00 000 0 00 0 00 0 00 0 00 000 00 00 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 00 00 0 00 000 0 000000 000 0 00 000 0 00 000 0 0 0 000 0 0!0 000 0 0"0 000 0 0#0 000 0 0$0 000 00 000 0 0%0 0000 0 0&0 0000 0 0'0 000 000 0 0(0 000 0 0)0 000 0 0*0 000 000 0 0+0 000 0 0,0 000 0 0-0 000 0 0.0 000 0 0/0 000 000 0 000 0000 0 010 0000 0 020 0000 0 030 0000 0 040 000 0 050 000 0 060 000 0000 0 07 0000 0 08 0000 0 09 000000 0000 0 0:0 000 0 0; 000 0 0 0 0 0 00 0 0<0 000 0 0= 0000 0000 0 0>0 000 0 0? 0)0)0 0)0)0 000000000 0000000000 000 0000000000000000000000000000000'00000)0)0)000000000)0)0 )0)0)0 )0)0 )0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)000000000000000000000000 )0)0 )0 )0 )0 00 )0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)00)0)0)0)0)0)0)0)00)0)0)0)0)0)0)0)0)000)0)0)0)0)0)0 )0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)000)0)0)0 )0 )0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0 )0)0 )0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0)0)0)0)0)0 )0 )0 )0!)0 )0")0 )0#)0)0)0)0)0)00)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0$)0 )0%)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0&)0)0)0)0)0 )0')0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0()0)0 )0))0)0 )0*)0)0 )0+)0)0 )0,)0)0 )0-)0)0 )0.)0)0 )0/)0)0 )00)0)0 )01)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)00)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0000)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)000)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )02)0 )03)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )04)0 )05)0 )06)0 )07)0 )08)0 )09)0)0)0)0)0)0)0)0 )0:)0 )0;)0 )0<)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0=)0 )0>)0 )0?)0 )0@)0)0 )0A)0)0)0)0)0)0)0)0 )0B)0)0)0)0)0)0)000)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0C)0 )0D)0 )0E)0)0)0)0)0)0)0)0 )0F)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0G)0)0)0)0)0 )0H)0 )0I)0 )0J)0 )0K)0 )0L)0 )0M)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0N)0 )0O)0 )0P)0 )0Q)0 )0R)0 )0S)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0T)0 )0U)0 )0V00 )0W)0 )0X)0 )0Y)0 )0Z)0 )0[)0 )0\)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0]0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0^)0 )0_)0)0 )0`)0 )0a)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0b)0 )0c)0 )0d)0 )0e)0 )0f0 )0g)0 )0h)0 )0i)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0j)0 )0k)0)0 )0l)0 )0m)0 )0n)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0o)0 )0p)0 )0q)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0r)0 )0s)0 )0t )0u)0 )0v)0 )0w)0 )0x)0)0)0 )0y)0)0 )0z)0)0 )0{)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0|)0 )0})0 )0~)0 )0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0 )0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )00 )0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0 )0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0 )0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0)0 )0)0)0 )0)0)0 )0)0)0 )0)0)0 )0)0)0 )0)0)0)0)0)0)0)000000 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0)0 )0)0)0 )0)0)0 )0)0)0)0)0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0 )0)0 )0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0)0 )0)0)0 )0 )0)0)0)0 )0)0)0 )000 )0)0 )0)0 )0)0 )0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0)0)0)000)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0)0 )0)0 )0)0 )0)0)0)0)0 )0)0)0)0)0)0 )0)0 )0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )000)0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0 )0)0)0)0)0)0)0)0)0 )0)0 )0)0)0 )0)0)0 )0)0)0 )0)0)0 )0)0)0 )0 )0)0 )0 )0)0 )0 )0)0 )0 )0)0 )0 )0)0 )0)0)0 )0)0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0 )0)0)0 )0)0 )0)0)0 )0)0 )0 )0)0 )0!)0)0 )0")0)0 )0#)0)0 )0$)0)0 )0%)0)0 )0&)0)0 )0')0)0 )0()0)0 )0))0)0 )0*)0)0 )0+)0)0 )0,)0 )0-)0 )0.)0 )0/)0)0 )00)0 )01)0)0 )02)0 )03)0 )04)0 )05)0)0 )06)0)0 )07)0 )08)0)0 )09)0)0 )0:)0)0 )0;)0)0 )0<)0)0 )0=)0)0 )0>)0)0 )0?)0)0)000000000000000000000 0 0 00 00 00 0 0 0 0 " 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0" 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 00 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0  0 0 0 0 0 0 # 00# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0# 0  00 0 0 0 0 $ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0 $ 0  00 0 0 0 0 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 00 0 0 0 0 & 0& 0& 0& 0& 0& 0 0 0 0 0 0 0 f 0f 0f 0f 0f 0 00 0 0 0 0 ' 0' 0' 0' 0' 0' 0 00 0 0 0 0 ( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0  00 0 0 0 0 ) 0) 0) 0) 0) 0 0 0 0 0 0 0 * 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0  00 0 0 0 0 + 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 0 00 0 0 0 0 , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 00 0 0 0 0 - 0- 0- 0- 0- 0- 0 00 0 0 0 0 . 0. 0. 0. 0. 0 00 0 0 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 0 0 0 g 0g 0g 0 00 0 0 0 0 1 01 0 0 0 0 0 0 0 e 0e 0 0 0 0 0 0 0 2 02 0 0 0 0 0 0 0 i 0i 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 04 0 0 0 0 0 0 0 5 05 05 0 0 0 0 0 0 0 6 06 06 0 0 0 0 0 0 0 7 07 07 0 0 0 0 0 0 0 8 08 08 0 0 0 0 0 0 0 9 09 09 0 00 0 0 0 0 = 0= 0 0 0 0 0 0 0 h 0h 0h 0 0 0 0 0 0 0 > 0> 0 0000000000000000000000000 000000000000000000000000 000000000000000000000000 0 0 ? 0? 0? 0? 0 0 0 0 0 0 0 @ 0@ 0@ 0 0 0 0 0 0 0 A 0A 0A 0A 0 0 0 0 0 0 0 B 0B 0B 0 0 0 0 0 0 0 C 0C 0C 0C 0 0 0 0 0 0 0 D 0D 0D 0D 0D 0 00 0 0 0 0 E 000E 00E 0 0 0 0 0 0 0 F 0F 0 0 0 0 0 0 0 G 0G 0G 0 0 0 0 0 0 0 H 0H 0H 0H 0 00 0 0 0 0 I 0I 0I 0I 0I 0 000000000000000000 00000000000000000 00000000000000000 0 0 J 0J 0 0 0 0 0 0 0 K 0K 0K 0K 0 0 0 0 0 0 0 L 0L 0L 0 0 0 0 0 0 0 M 0M 0 0 0 0 0 0 0 N 0N 0N 0 0 0 0 0 0 0 O 0O 00 00 0 0 0 0 O 0O 0O 0 00 0 0 0 0 P 0P 0P 0P 0P 0 0 0 0 0 0 0 Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0Q 0 0 0 0 0 0 0 R 0R 0 0 0 0 0 0 0 j 0j 0 0 0 0 0 0 0 S 0S 0S 0S 0 00 0 0 0 0 T 0T 0T 0T 0T 0T 0T 0T 0T 0 00 0 0 0 0 U 0U 00U 0U 0U 0U 0U 0U 0U 0 00 0 0 0000000000 0 V 0V 0V 0V 0V 0V 0V 0V 0V 0V 0  0 0 0 0 0 0 W 0W 0W 0W 0W 0W 0W 0W 0W 0W 0  00 0 0 0 0 X 0X 0X 0X 0X 0X 0X 0X 0X 0X 0 X 0 X 0 X 0 X 0  00 0 0 0 0 Y 0Y 0Y 0Y 0Y 0Y 0Y 0Y 0Y 0Y 0 Y 0 Y 0 Y 0 Y 0  00 0 0 0 0 Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0 0 0 0 0 0 0 00000 00 0 0 0 0 [ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0[ 0 [ 0 [ 0 [ 0 [ 0  00 0 0 0 0 \ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0 \ 0 \ 0 \ 0  00 0 0 0 0 ] 0] 0] 0] 0] 0] 0 00 0 0 0 0 ^ 0^ 0^ 0^ 0^ 0^ 0^ 0^ 0^ 0^ 0  00000000000000000000000000 000000000000000000000000 0000000000000000000000000 0 0 : 0: 0: 0: 0: 0: 0 0 0 0 0 0 0 ; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0 0 0 0 0 00000000 000000000 < 0< 0< 0< 0< 0< 0< 0< 0 00 0 0 0 0 _ 0_ 0_ 0_ 0_ 0_ 0_ 0_ 0_ 0_ 0 _ 0 _ 0  00 0 0 0 0 c 0c 0c 0c 0c 0 00 0 0 0 0 ` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0` 0 00 0 0 0 0 a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0a 0 00 0 0 0 0 b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0b 0 00 0 0 0 0 d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000h00000000000000000000000000 ..0003d _UOt!"7$())+,z-.8/014E9>DuIL6NQ TdTZp\]p_'e h6kkp,sRvs|ڊ y7m2{vzNzrv0d>Q s Z$*.2vE5T[gglu ڇJܙ'ɷ=:w#Z !s).5D:=>@~BEIKOX2bn%g>SCH1dt@LI{# !'.4`7o8UFlQ  ")-/2579?GLPX\`eilrvx{ *4<AHMU]enrx~#0;CKWY_emuz+27<BGJMRX^ckoy~VR ,x!"+#4$&1((*)`))***+,y,)---P..0K112>33i45W55Z66[8E992===?ACDD"E@FFWGzHI\JJLELMENNQQRUSST^TrU6VVWXZY['\R] _q_`acd'efghjekkk.lwlImmnyoop0qrrstQv-wxy6z<{p||`}I]p3*N=2! i ϓ )V7`ޠ%soyx%B1g4Y:&zR9Vry(cz8l#3]'5@r u0n2PYE9?zDY@Vep @ S ;  +(<?UUk C"j#X$<%{&;''z(*+,-.~/0011455S77~89=;;=>@BdCiDFyF!G~HIJLMO}Q7R;ST3UUW7YZ\g^4`ccdgSgijkkylmo9p(qqPss2tt+vdf4hh1ilCmnprt3uuwyzF|~ AMڇkr=kFȟѠ3¢q֦Yf׫n ֳ5zط_l߽}'_ (hrfc%(FI zPc}.;.UX9<nqUX NZ.QDG8;jmx~9<|<?*-Y\@Y\be (SYQh)=Zl +.l,w    !#$%&'(*+,.013468:;<=>@ABCDEFHIJKMNOQRSTUVWYZ[]^_abcdfghjkmnopqstuwyz|}~     !"#$%&'()+,-./012356789:;=>?@BCDEFGIJKLNOPQRSTVWXYZ[\^_`abcdfghijklmopqstuvwyz{|}      !"$%&'()*+,-./123456789:<=>?@ABDEFGHIJLMNOPQRSTUVXZ[\]^`abcdfghijklnopqrstvwxy{|}~      !"#$%&'()*,-./01345689:;=>?@ACDEFHIKLNOPQSTUVWYZ[\]_`abdefghijlmnpqrstuvwxz{|}      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~"3!8@ Z (  h  C #" ` h  C #" ` h  C #" ` b  3 #" ` h  C #" ` h  C #" ` h  C #" ` h   C  #" ` h   C  #" `  h   C  #" `   h   C  #" `   h   C  #" `   h  C  #" `   h  C #" `  h  C #" ` h  C #" ` h  C #" ` h  C #" ` h  C #" ` h  C #" ` h  C #" ` B S  ?tShxl&Bb+\]DO.{!StB$DtA!tX &(Btn ;tX t#0 t ,0 t ,! t ;X t  ut  KtpQ #t'.D tS Atf tU t'S t0 t t_ Xt _Toc162959832'(56=>moafQT~),     e f   RT%'wy;=?CEG{~EGKL  !"',.0ij|~3579)+AB  O T !!!!)!.!`!b!!!!!!!!!""A"B"""""""""""L#N###$$u${$$$'%*%[%]%%%%&N&Q&&&&&&&&&8':'''''''''(((()((((((( ))J)M)))**)*,*****>+?+s+t+++++B,C,i,j,,,--V-Y---....Z.[..... / ///[0\0*1+1E1F1d1e11122^4_4552535i5j5555555F6G6Q6R66677J8K899 9999H:K:::;;;;< <V<X<<<==!=$=^=_===>>?>B>>>>>W?X???z@{@7A8AAABBBBZB`BBBCCfCjCCCDDADGDnDoDDD)E*EzE{EEE4F7FlFmFFFiGlGIIIIIIIIIIxJ|JJJTKVK~KKKKLL^LaLLLLLnMtMMM5N;NNN:O;OOOUPVPPPQQ3R4RRRRRUS[SSS#T(TTTTTUUUUJUKUPUSUUU V#VVV W"WnWtWWWXXYYYYLZMZZZ[[G\H\K\M\\\&](]]]^^^^F^I^^^^^n_q__```*`+```7a:abbbbbbbbb$c'c-c.c5c6chthwhhhii+i2ixiyiii'j+jjjjjkk,k/kkk l#lbldl~lllllllmmmmmOnVnnn+o/o$p'pppppppppp_q`qqqqqqqqqq5r8rrrrr;s>sssottttt[uauuuuuv!v/w2wxxFxLxxx\ybyzzdzgz{{{!{l{r{{{||||||}}2}5}}})~/~~~~~JP<B28ق܂ "ps"#‰ʼnƉЉ ejmotˊ̊!͋Ћyz )*LM%&KL STÒVW68;<,-XY`aݘޘߘřƙ z›Û runs/0himn͟Ο#25yw{ݩ[_$%(Z[AC PR#$~ z|LO06ORUVuv,/!JKci7:LMgj06YZ9;NOij./%(v|CGQW8;SY=@rs13qwu{$*  )+bdy|79KMkp"%WZbf019:|/5*+\]#)_`>?17@B%&rswx :;~+,uv 01DEno14ORXZCH7@9<w|DEX[hkyz=BPQRXdg$OQou@BPU  :@ilil14BC  ! + ~      * 0 ' *   ;>vwTUru>CNOnq&'>?UVUVMN]^ko!}CFopBE<=il"#W];>:<{:@w } !!""######$$$$$$%%I%M%%%&&&&U'V'}''''(((())U*V***++0,6,,,--e-f---..N.O.W.Y...R/X/////00z000011111122=3>33333v4w444S5T555556666z7{7778899::-;.;c;f;;;e<j<w=y=== > >>>u>z>?#???x@y@}@@jAmAAABBBBBB9C:CoCpCODPDDDDDEEFFFFGGnHqH|IIJJ7J9JJJ7KSU\^kl΍э^aԎ֎ILXZFGno}ӑ֑ۑܑ  | ps5;{~03Ǜț  ABTXou<=uxAD;>wz֡ܡADbeڤۤqr%&kl#':Dvw&'TV/2֫ګ 39ڮݮ`cɯϯ;>ݱ)*ܳflܴߴ47agҶӶTUշط/0ab}~-.NT̹͹89fh^a \bѼԼɽ̽(+efpspv+1"=C OUEH#&@Bpv58eh)-WZ ~UX 67kl%(15u{|57W]ORkpeh@D$'di7:FG~=@RU<@45FI0367vyhiXY:;ku  >Csx!%  " #             VY qr"* V\8;Y]Z]!"!!!1"8"##%%`%a%&&&&''<(B(\)^)**p*s*++,,,,,- ----P.R.y..N/P/000011D2L22233B3G333 4#444555566667788!8"8<8B8889 999::V:W:~::::::;;;;<<<<============>>>>t?u?x?y???????AA_A`AxAyAYB_BBBBBCCCCCCCDADGD/E2E$F'FFFGGHHII J J1J6JvJxJJJ KKKKLLMMMMOOROUO#P%PPPlQnQYR[RS S/S5SSSTTTTUUUU!V&VVVVVVVWWCWDWHWJWWWXXYYBZDZZZ[[\\C\I\]]]]R^S^^^__x_~___````'a)amasa/b2bbbbbccqcrccccc}d~dddLeReffffjjrs'(ij?@{|23wx :;z{,-PQΘϘט٘,/[`Ûx}QV,1giYZ12}ӣգUWrw:<jly{ç  ./BCmnXZLQrtfl^`GJ36׵ݵ_eǷȷ@Cnu-0adĻ˻;>.4ľǾpsdj,1GPt|s~@B:DL\IJ,1u{34{~u| %_h)/#,7<!&?C LQZbde&)+,.3S V     56W]Z[/4  Q W !!2!7!5"<"""##;$=$[$`$$$M%O%~&&r(t( ****++d+f+++R,X,,,p.v...>/@/`/a/i/j/n/o/w/x////////////////////&0)0-0/03040>0?0A0w00000000000446699;;2I3IJINI[I_IlIoI}IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII JJJJ%J)JJJJJJJJJJJJJJJJJ K KKK%K(K5K8KEKHKUKXKaKcKkKnK{K~KKKKKKKKKKKKKKKKKKK]L`LhLkLxL{LLLLLLM MMMM'M)M1M3MMMMMMMMNNNNNOOOOOOOOaPcPkPmPzP|PPPPPyQ{QQQQQQQORQRRR/S1S9S;SHSJSRSTSaScSkSmSzS|SSSSSSSSSSSSSSSSSSSST T TTTTTTTTTTTTTTTTT1U3U;U=UCUHULUQURUSUrVtVVVWWWWWWWWWWWWWWXX,X0X=X@XMXPX]X`XmXpX}XXXXXXXXXXXX,Y0Y4Y5Y8Y9YnobfQT),       QTvy:=@C{~ ),25)+    0 1 N T (!.!_!b!!!!!!!""@"B"""""""""""K#N###$$t$z$$$'%*%1%2%Z%]%j%k%%%%&O&Q&&&&&8':'''(( ))I)L)))(*+***=+?+B+C+r+t+++++A,C,G,H,h,j,,,,,--U-X---..Y.[..... / ///Z0\0)1+1D1F1c1e111112222]4_4b4c41535h5j55555P6R6U6V66677I8K8 9999G:J:;;;;<<U<X<e<f<<< =#===>>A>>>>>>>V?X???y@{@6A8AAABB*B+BYB_BBBfCiCDDDDBDFDDD(E*EEE3F7FDFEFlFmFFFhGkGIIIIIIIIxJ{JJJSKVK[K\KKKKKKKLL]L`LLLpMsMMMMM6N:NNN9O;O>O?OOOTPVPPPQQ2R4RRRTSZSSS"T(TTTQUSU!V#VVVW"W/W0WmWsWWWXXXXXYYYKZMZZZ[[K\M\\\%]']]]F^H^^^m_p__```6a:abbbb#c'c5c6ceciccccccc d ddd/d2dudxd)e,e8e9eIeMeeexf{fffMgPg]g^gyg}gggshvhhh+i1i&j*jjjjjjj+k.kkkl"lllmmNnUn*o.o#p&pppqqqqqq4r7rrr:s=sssntstttZu`uv v.w1wwxxxGxKxxx[yay zzczfz{ {k{q{{{||||1}4}}}(~.~~~IO;A37؂ۂ"34]^prʼnƉ 89gjʊ̊!HI΋Ћ (*KMJLOP #$RTWX’UWZ[68;<+-_aܘޘ$%MN{ qtms#15BCghx~wz[^ެ߬#$'@CPQz{ PRUV} KN/5NQ+.  !ABdh69fi15XZ]^9;-/%(89]^w{PV7: TX<?03CDrvwz#) adtux{69ABJMZ[mp!$VYae{~.4)+[]"(06?A$&qsvx 9;>?*,tv /1CEmo03NQXZDG8@;<v|CEWZgj>AQWcf #NQ[\pt?AQT *+9?hk03  }    ) / & )   :=qt=Cmp=?BCTVYZTVZ[jo BEADhk!#X\:=9<NO|9?v | !!""##$$$$$$I%L%%%&&|''''(((())**/,5,,---d-f---W.Y...Q/W///y00001122<3>33333u4w4445566778899::b;e;d<j<====>>t>z>?"???}@@iAlAAAAABBBBBBnCpCDDEEFFGGmHpH{II6J8J6K>??AAXB_BCCCC@DFD.E1E#F&FGG HHIIJ JJJ2J6JuJxJJJ KKKKKKLLMMROUO"P%PPPkQnQXR[RS SSS0S4SSSTTUUUUVV"V&VVVVVVVVVHWJWWWYY1Z2ZAZCZZZ[[[[\\D\H\]]]]Q^S^^^w_}___``&a)a5a6aOaPanara.b1bbbbbbbccpcrccccccc|d~dddKeQeffff7g8gggggNhOhhhhhiijj;k=kkkMmOmMnSnnn#q&q}ssuuuuuuvv8w>wxxux{xxx!y#y&y'yyy z zzzzz4|7|||||||||||9}<}}}}}}}}}} ~ ~1~3~]~`~l~m~~~~~~~~~lnqrgilm΁ЁӁԁ,2')eg&(چ݆/3JMˊъ')morsnjʌ;=suލ"%:<ʏ̏qs&(hj>@z|13vx 9;y{+-OQט٘,/=>\`›w}PV-1fiXZ02|ңգTWqw9<IJilvwxzç  -/AClnqrWZdeKQqt~ek]_FI25ֵܵ^d?Bmt,/ûʻ:=/3þƾ~or+1FPs|r~9D+1 u{u|%^h(/",6< & KQYa%(-3R U     V] .4!!!!1!7!6"<"""##:$=$F$G$Z$`$}&&''}'~'r(t(T)U))) ****c+f+n+o+++p.v...=/@/S/T/n/o///////////00'0)0-0/0@0A0w000000000011U1V1Y1 22535775<6<@?A?PBQB\F]F1I3I7I8ILINIZI_IkIoI|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII JJJJ$J)J0J1JJJJJJJJJJJJJJJJJ K KKK$K(K4K8KDKHKTKXK`KcKjKnKzK~KKKKKKKKKKKKKKKKKKK\L`LgLkLwL{LLLLLLLLM MMMM&M)M0M3MMMMMNNOOOOOOOO`PcPjPmPyP|PPPPPPPxQ{QQQQQQQNRQRXRYRRR.S1S8S;SGSJSQSTS`ScSjSmSyS|SSSSSSSSSSSSSSSSSSSST T TTT$T%TTTTTTTTTTTTTTT0U3U:U;UJULUSUTUqVtV{V|VVVVVWWWWWWWWWWWWWW X XXX,X0XEJV[bgsx (-56vyǃʃ҃փ:=KO[_ko{FIQR  ()ˈ̈y|ˉЉ݉~!-08;GKWZ !-1=AMQY\ceqsz{ '*25AEQUaequ $+/;?FJVYadpt  #&25=>JNZ^jo{~ˑϑۑߑPS[^jmux’ΒҒޒ $+0<@GH'(Ô˔Δڔݔ*-58DGOPĖǖΖҖޖǗȗFIQT`cknz}ØϘӘۘޘd/ !+:Mbb'c'cffPgPgppqqffn/n/////.0.000IUIU.Y/YDeFeeej\x,3C~<;P[)jPj }Q+N)  O tS Ҫkr/ T/q ld\y)&"0Z"{- pʘ-_%r@"p#5@f:鬙Mh#8G:<`id?8_b@z[Ih ?M"GeS#@#a.$U%&x{&87&4-Y'nj;*2b*& }+T4Qw.+\\I.f sb/p*|4I1dK1gq*3QF^6t>n8\;p;6l;-V;(j?<.p*n|=,-=.9 F@BN8b>FCb4&H(=!JKCKt#{L`ޅOPrCPL7 rpQk\ksQ<H)SNlOUt`PWNXD{lX8uZJ[2ZPf*'[j\DZ)9]Ta,cn|:cq0z^qF+r$((4Or^Trvr hUu^0%v^BMRv82qray-Y'# F@\yMRv0%vn|=7&q*3)9]p;*x4p# }+OG:aEpBkt b*b@\ksQrCPw.+lOUGFC/iUusb/K1F^6{lX.$&HA Dy{-<;r/ %Y|CNXU*f\xq S*lO t`PWDy*'[4Or-V;\I.=!J p rpQ@ex{&!J{rvrI?M"bh`ijjܚr        P2-        T        Ρ        6(        DѬ        R        6ْ        bB                 y        v        5        ԛ@}        x:m        zj        4Ȋ        t                zV        ޣj        R         ,        V                 v                4b i        җ,&[t>Іց: RlH14s&';~hji        DN        X        d.$WZ       ȌX        b=L                 8Zίb               B        70        G                 P3VDVec     8Կ        V~Y        8YV               *G        䛖               6(        p]        -kd       1                >        \o        Δ        p        @B                N{                 L                d                @j@        &        6(        h                T`                $x*        0H        dRu@ | 0q2k-&@>        `         ZB        :*                RhA        \TI        hF        L LUL      M        砖=4x8P >|y<4+:'        Zb^         6                *Y`        6(        ޞ        RL/                 ~ް        l2                @,        >lZ        Z                         <4W       h @*6GaKlmG5[Cd>vI,1QY^lLv?.CPUI'.v@E\"$)QNXw|#%C F]DrKSS@p0?SWeZGfnv   C   $ % ( ( I- R [ ] %a   M   _ '* 51 +7 9 B F Q Q U  1. C IS  G D " , T/ 0 7 mJ uJ V zY Y \ \ q F # < i> _ i qt 2 %FLZ2uF NSa[dux,39K=MZ`ag+5"HOW+`aiyGZ@F/*>EM}1h=HQqf+-^Ev z[*;AEILdVWw=z0$(#Bc w$w2`Pi` 7>.uy{!lLY -7^#_T{ E$''X?_Rgjnvy [9!/t/=^ l3wwk^5&FS{d-kwx{+ ) '/Y;<i=FiY]cdFrt9t:  : M 0] s !2!>!T! V!r![ "yQ"mS"W"\/c/tg/ v/!0=0k018 1U#1X81,G1}f1g1 22qC2J2Q2238K3K3d3y3{3+4>4-?4O4V4W4e4/x4|4 5 5 5.54585Y5Y5Z5p5u5Au5269!6,6 ;6R6Z6i6p67 777I7b"7>&727X87873F7 e77i78 8*!878M8h8Z9T9)9<9S9HY9Y9j9u9{9@:#:D@:rE:N:_:yb:s:U!;8';PF;Z;^;_;h;Dx;<@5<~<<u=={ =d=.=uO=R=X=1]=sc=e=>>A> >b">*>F2>FK>~>??S?:?T%?]?d?j?0@ 7@G@I@I@yS@T@d@o@UAAA|A#AMARAr_ACB`B#dBGeBfByBC CCC#C`BCGC)MCtYC*_CjC|C) D:D'DSDeD}jDBERE#El(E5E]GEF_EFF #F7FCFSFeFsF+ G.GM"G #G%G/G H6H H"HzH'If0I9Io>IJI-TIBqIJ'JxJ5J_J:sJb KKG@KBKUCK`PKSKqK;LL+LLL/L3LEL8HLKLPLSLmLwLzLlBMSUMoMxM|M_}MGNeN'N0N~1N6NFON[NjNlNvNOX8OAOLO/PP+PE1Pi3PW+`WEoW X+XH4XYGXtX Y>YOYTY{mYDsYZ6ZZ&Z3Z6Z9ZXYZxYZ[ZjZ [ [[-[0H[\[Oq[r[v[\j \\z\\!\*+\B\G\P\^\a\]&]d,]3]f]j]*}]<^:D^E^T^U^W^dr^G_l_6,_ -_<8_|T_`_t_z_T`` `H`6V`aa!a2a,KaLacaulaI bWbbLbXOb^bbbobac7cc*c-c/c1cBcIRc!Xca\cicwc~cdd=d'd?dDdFd*FdrFd8Wd\dfdd eGeVece ze.f;fN=fGfHf5UfdfxfIfg2g9g?gCgig"kg3lgh)h0hPhdhjh}.i!9iE|k|}})}Z0}8}AB}D}\}0c}~2~9~D~CP~T~m~z~ ,=1$5<@AG2M#Ob8\`9a&3AH>O1Scvjm# !>$(!,?cdq  E )e,>8BC?HNOBWf`wzH(a;iH_Uby8 %y8OIwI_=f`ix~!>/8<W]i|* 5ERhmR3@YAg i d1 envy <gD&Zs{5/`?b0-6* Jj;~B C.GHKQXS /]#d! |v9[fu|~fq#.%99(Lq(eTCcFTGNR34&f/ 14>67LGWC 3:FZ"AI4KV'bcCi|<'|)1\A\q\*6<TYp`[clv^P aE8;2UZ]iYSTdw{wZ#$GJQWtv: 3@EQWsG<I0Q.U#{$$&*o+1=%G\\V`v,s0)1=FWu GMUhsN'l.CPgjsM+1e4:_iiwju*vy!,;4<[L1UZ`zgi:v^~}TVlrdyz*TqHt)ce0~2KPFWxw-q"BQVm@uD$K&K r.xR-AGHIV\^d +,]j7kn]t*w{e@LMVus9PA`AbVm5 r]>GV_`(dyeBg?hgf3r7GL1gSy!" /DE{P+b`kl)m}# $ZZ"{ c0H$Jip& ARIiRwY I +!X(/;:O_uwi#1^)adpg^! ?JU`8VVZ\vinz R(4>djt1,BD6G?Z#)pA@N\blIBX&d\dno ?KSOTXs` l6K{_c@jWsg|,!#,LMWYz 1xHL8MMQ]0gF r&Sis )b,,;/6379L>FTZ9ggG 1:&_bz I.*4I664<]]__yyvz\ 6AJTjV[_~r?s1!CiLZ %o1YBD>KnRlx/(#HASefsg,#-.;DkF]hhyG /*>.G,Vu$TW(FMj,4 P0{24!5;@&Z2d\!#,:JMiV}[af:{ 2#`47CJaLV[:\^f4k[swy'q-::m>([+,4EEX,[w~>hHewhJL%5/K_ioD$;k=bGwC{ {c@)47hL\T`nEOhkq#w {V."$6EHt 9(QSl7n9uu,%,;019f:eKcLPRdgx"",)4TkjR-mQX_Pmc!5:^d""p(,-7"Rimvz :ARXZt{"?FsO[SWb~xh :.E|MW`Te "24>EJQSTs^e_{&';=WEEOUw(<(2 88X^'|^q%n.KZ7ZQSSY9cdWejnhwFx}# $>AMFb}X-Z0~I ZGMgJo+w@)NREkm2sy }&*2\t\nOw 'xLOO)Sgjoou  =aU~]jtzh$V +;PQMkpPu}_Y0I36a<HTXIY]b5ghX~).Win%{`p(67>^F Q^_%, C\w6 '&3lbdTenivjpaw~ a*>vE FARdly*M7>G SPU\~~ \DFbgiT8NkOVZ[[k)~ U:Q$\^d:op| '4I_L(-).6~B.I`c ~[7@NWq\twxn"c#-3Rb4d tdeST+,     STxy<=BC}~+,45  P Q S T *!+!-!.!a!b!!!!!!!""A"B"""""""""""M#N#####$$v$w$y$z$$$)%*%\%]%%%%%%%&&P&Q&&&&&9':'''(( ))K)L)))))**+*****>+?+s+t+++++B,C,i,j,,,----W-X-----..Z.[..... / ///[0\0*1+1E1F1d1e11122^4_42535i5j5555555Q6R66677J8K89999I:J:;;;;<<W<X<<<<<"=#===@>A>>>>>>>W?X???z@{@7A8AAABB[B\B^B_BBBhCiCDDBDCDEDFDDDEE5F6FFFFFjGkGIIIIIIIIzJ{JJJJJUKVKKKKKKKLLLL_L`LLLrMsMMM6N7N9N:NNN:O;OOOUPVPPPQQ3R4RRRVSWSYSZS$T%T'T(TTTRUSUVV!W"WoWpWrWsWWWXXYYYYLZMZZZ[[L\M\\\\\^^^^o_p___``8a9abb&c'cecfchciccccccc d d.d/d1d2dwdxd+e,eIeJeLeMeeezf{fffOgPgygzg|g}ggguhvhhh-i.i0i1i(j)jjjjjjj-k.kkk!l"lllmmQnRnTnUn-o.o%p&pppqqqqqq6r7rrr@A3467ڂۂ!"qr fgijˊ̊ !ϋЋ )*LMKL ST’VW78,-`aݘޘ{|~ stoprs "#45z{}~yz]^ "#&'BCQR MN1245PQ-. degh89hi1245YZ:;./&'wxz{RSUV9:TUWX>?23rsuvyz%&() cdz{89LMlmop#$XYde}~0134*+\]$%'(2356@A%&rswx :;+,uv 01DEno23PQYZFG:;<=?@xy{|DEYZij@ASTVWef "#PQpqst@AST ;<>?jk23      + , . / ( )   <=st?@BCop>?UVUVlm DECDjkXY[\<=;<|};<>?x y { | !!""""##$$$$$$K%L%%%%%&&&&~''''(((((())))**1,2,4,5,--e-f---X.Y...S/T/V/W///{0|0~00001122=3>33333v4w444556666778899::::d;e;f<g<i<j<==>>v>w>y>z>??!?"???~@@kAlAAABBBBBBoCpCDDEEEEFFGGoHpH}I~III7J8J8K9K;KBCvw&'UV014578ۮܮabʯ˯ͯί<=ޱ߱)*ݳ޳ghjkݴ޴56bcefҶӶTUַ׷/0ab}~-.OPRS̹͹89gh_`]^`aҼӼʽ˽)*qrqrtu,-/0 !>?AB PQSTEF%&ABqrtu67fg+,XY VW 67kl&'34vwyz}~XY[\PQklnofgAB%&efhi9:>?ST=>GH12wxpqst  ABvw"#                WX  %&() WXZ[9:YZ[\ !!!3"4"6"7"##%%&&&&''=(>(@(A(\)])q*r*++,,,,------Q.R.z.{.}.~.N/O/0000001122C3D3557788=8>8@8A888 9 99999::::;;<<==>>????AAAA[B\B]B^BCCCCCCCCCCBDCDDDED0E1E%F&FGGGGHHII J J2J3J5J6JwJxJJJ KKKKKKLLMMTOUO$P%PPPmQnQZR[R S S0S1S3S4SSSTTTTUUUU"V#V%V&VVVVVVVIWJWWWYYBZCZZZ[[\\D\E\G\H\]]]]R^S^^^y_z_|_}___``(a)anaoaqara0b1bbbbbccqcrccccc}d~dddMeNePeQeffffjjkkkkNmOmOnPnRnSnnnnn%q&qssuuuuuuvv:w;w=w>wxxwxxxzx{xxx"y#yyy z zzzzz6|7|||||||||;}<}~}}}}}} ~ ~2~3~_~`~~~~~~~~~mnhiρЁ./12()fg'(܆݆/023LM͊ΊЊъ()noɌʌ<=tuߍ$%;<ˏ̏rs'(ij?@{|23wx :;z{,-PQؘ٘./\]_`›yz|}RSUV-.01hiYZ12~ԣգVWstvw;<klyz§ç  ./BCmnYZMNPQstghjk^_HI45صٵ۵ܵ`acdABpqst./ƻǻɻʻ<=/023žƾqr-.01IJOPwx{|vwz{}~=>@ACD-.01wxz{vwxy{|!"$%`abcdegh*+./$%+,89;<"#%&   MNPQ\]_`'(/023T U         YZ\]0134!!3!4!5!6!8"9":";"""""<$=$\$]$_$`$&&&&s(t( ********e+f+++++r.s.t.u...?/@///@0A0y0z0dhq~13%&'();>FGHIJ]`   z{~PQTcetv}~  ./3;>HJ".1?AUVWXYhj 9:;<=KNnopqr'*UVWXYik    NOSZ]fh'AOQDEFGHVX89:;<MOjklmn},.xy9:;<=LN|}~<=>?@OQ *+,-.;=YZ[\]km@AEY\ps35bcdef|~(*46STp02QRVhj|~)*.=?NPZ[_ln{} !%+.47lm""""""""""""""""""""@UzP@Unknown Gz Times New Roman5Symbol3& z ArialA& Trebuchet MSK,Bookman Old Style;SimSun[SO5& zaTahomaU"CalibriCentury Gothic7Cambria"hCFߋĆ&#W!W!!043X ?p2jTIMUSMITHA W I D Y Aj                           ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i Oh+'0  4 @ L Xdlt|TIMUSMITHANormal W I D Y A4Microsoft Office Word@@l@#G@r]eW՜.+,0 hp|  -! TIMUS Title  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~                           ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~                            ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~                            ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~                 1 Root Entry FЅae3 Data 1TableWordDocumentEh SummaryInformation( DocumentSummaryInformation8 CompObjq  FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q