Uji Materi UU Pemilu Legislatif Tak Diterima

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima uji materi Pasal 205 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum legislatif. Menurut Mahkamah para pemohon yang merupakan calon legislator tidak memiliki kedudukan hukum. Baca Selengkapnya

MK Tidak Menerima Uji UU Pilpres

Mahka

mah Konstitusi tidak menerima uji materi Pasal 5 huruf k Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Mahkamah berpendapat para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

“Mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua MK, Mahfud MD ketika membacakan putusan dalam persidangan di gedung MK, Jakarta, Kamis 8 Oktober 2009. Baca Selengkapnya

Apakah Pajak Capres Harus Diperiksa?

Seorang mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan juga mantan anggota DPR RI 1999-2004, Muhammad Djamal Doa, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonannya agar mewajibkan calon presiden maupun wakil presiden diperiksa dulu pembayaran pajaknya sebelum mendaftar ke KPU. Baca Selengkapnya

MK Tak Terima Uji Materiil Kewenangan Partai

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima uji materiil Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah berpendapat alasan pemohon tidak rasional.

“Pengujian terhadap Pasal 1 Ayat 2, Pasal 10 Ayat 1, 2, 3, dan 4, serta Pasal 14 ayat 2 tidak beralasan dan tidak berdasar hukum,” kata Ketua MK, Mahfud MD saat membacakan putusan dalam persidangan di gedung MK, Jakarta Senin 14 September 2009. “Menyatakan permohonan pemohon terhadap Pasal 8 dan Pasal 9 tidak dapat diterima,” lanjut dia. Baca Selengkapnya

PKS Menyiram, Hanura Menebang

Kalau Hanura, daripada repot dan lelah menyapu, mendingan pohonnya langsung ditebang saja.

Kendati PKS dan Partai Hanura sama-sama mengajukan uji materiil UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif ke Mahkamah Konstitusi, filosofi kedua partai itu berbeda dalam memandang permasalahannya.

Hal itu dikemukakan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Agus Purnomo, di Jakarta.
Baca Selengkapnya