4 Senator Papua Tunggu Putusan MK Hari Ini

Empat anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Papua baru akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi hari ini. Keempatnya menunggu Mahkamah memutuskan hasil penghitungan ulang suara DPD.

Menurut Taufik L Basari, pengacara Pendeta Elion Numberi yang mengajukan gugatan hasil Pemilihan DPD Papua, sidang putusan digelar hari ini, Rabu 30 September 2009, pukul 15.00. Baca Selengkapnya

MK Sahkan Hasil Hitung Ulang di 7 Kabupaten

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil final penghitungan ulang suara Pemilu 2009 di tujuh kabupaten.

Dalam sidang yang digelar hari ini, Selasa (1/9/2009), MK menyatakan hasil hitung ulang yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Kabupaten Nias Selatan, Batam, Minahasa, Tulang Bawang, Rokan Hulu, Pariaman, dan Musi Rawa, telah sah. Baca Selengkapnya

Hari Ini MK Putus Hasil Pemilu & Hitung Ulang

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membuat putusan final atas hasil pemilu ulang dan penghitungan suara ulang di beberapa daerah hari ini.

Putusan final MK ini di antaranya untuk penetapan calon anggota DPR di tiga daerah yakni Nias Selatan, Tulang Bawang, dan Kepulauan Riau. Baca Selengkapnya

Mahfud MD Pimpin Sidang Final Pemilu Ulang

Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, akan memimpin sidang putusan final terhadap pelaksanaan putusan sela yang diperintahkan dalam sidang sengketa Pemilihan Legislatif 2009.

Putusan dibacakan dalam sidang pleno di gedung MK, Jakarta Selasa 1 September 2009. Persidangan akan digelar mulai pukul 10.00. Baca Selengkapnya

KPU Harus Jalankan Putusan MK

Komisi Pemilihan Umum harus melaksanakan aturan yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan calon anggota legislatif terpilih. Jika tidak, maka KPU dapat kena pidana.

“KPU wajib melaksanakan putusan MK. Itu perintah Undang-undang. Kalau dilaksanakan tidak sesuai, berarti kan ada penyelewengan,” kata hakim MK, Akil Mochtar di gedung MK, Jakarta, Senin 24 Agustus 2009. Baca Selengkapnya

Akil Mochtar: KPU Jangan Tunggu Putusan MK

Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, mengatakan Komisi Pemilihan Umum dapat langsung menetapkan calon legislatif terpilih dalam penghitungan tahap ketiga. Dia mengatakan KPU tidak perlu menunggu putusan final dari MK.

“KPU tidak perlu menunggu putusan MK untuk menetapkan yang lain-lainnya,” kata Akil Mochtar di gedung MK, Jakarta, Senin 24 Agustus 2009. Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Tahap Ketiga Tunggu Putusan MK

Komisi Pemilihan Umum menunda lagi pengumuman revisi penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih di penghitungan tahap ketiga. KPU harus menunggu putusan final Mahkamah Konstitusi merespons hasil Pemilu ulang dan penghitungan suara ulang di lima kabupaten dan kota.

Satu hasil penghitungan ulang yakni dari Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, baru akan dikirimkan hasilnya ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Selanjutnya, Mahkamah akan menetapkan dalam putusan final sengketa hasil Pemilu. Baca Selengkapnya

Agung Laksono Tak Masuk Senayan

Secara mengejutkan Ketua DPR Agung Laksono tidak akan kembali ke Senayan, dalam periode anggota DPR berikutnya. Hal ini merupakan dampak dari penghitungan suara tahap tiga Pemilihan Legislatif sesuai dengan keputusan Mahkamah Kosntitusi.

“Untuk DKI I Golkar tidak dapat (kursi). Yang dapat Gerindra, dan PAN,” kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (21/8/2009). Baca Selengkapnya

Forum Caleg Ancam Gugat KPU, Jika…

Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih pada penghitungan tahap ketiga, besok, Jumat 21 Agustus 2009. Penetapan tahap ketiga ini dibayang-bayangi ancaman gugatan terhadap KPU.

Sebanyak 115 calon legislatif  yang tergabung dalam Forum Komunikasi Caleg Lintas Parpol sudah ancang-ancang menggugat KPU. Gugatan akan dilayangkan para calon jika putusan KPU besok mengabaikan putusan Mahkamah Agung. Maklum, mereka adalah para calon terpilih versi putusan MA. Baca Selengkapnya

MK Akan Dilibatkan dalam Pleno KPU

Rapat pleno terbuka untuk menghitung perolehan kursi tahap ketiga pada pekan depan akan melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Pelibatan MK dalam pleno terbuka karena KPU akan menetapkan hasil penghitungan kursi tahap ketiga berdasarkan putusan MK. Baca Selengkapnya

Halaman Selanjutnya »