Anggota PKS Dukung Ide Gubernur Dipilih DPRD

Anggota Fraksi PKS DPR, Agus Purnomo (Dapil Yogyakarta) mendukung ide pejabat setingkat gubernur dipilih oleh DPRD dalam Pemilihan Kepala Daerah.

“Itu justru lebih efisien jika dipilih DPRD,” kata Agus di gedung Parlemen, Senayan, Senin 5 Oktober 2009. Agus mengatakan gagasan itu berasal dari Departemen Dalam Negeri. Baca Selengkapnya

PKS Kirim Orang-orang Terbaik ke Kabinet SBY

DPP Partai Keadilan Sejahtera akan konsisten untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan menyejahterakan rakyat di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih, Soesilo Bambang Yudhoyono-Boediono, hingga akhir periode kabinet 2009-2014.

Juru bicara PKS, Mabruri, Senin 31 Agustus 2009, mengungkapkan komitmen itu pada pemerintahan SBY-Boediono sesungguhnya merupakan esensi dari kontrak kerja dan politik yang telah diteken sebelum Pemilu 2009. Baca Selengkapnya

PKS: Omongan Mubarok Lagu Lama

Pernyataan Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD), bahwa pendekatan PD ke PDIP sebatas permainan politik untuk menekan partai mitra koalisi ditanggapi dingin oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Lagu lama Pak Mubarok. Dia kan orangnya suka guyon, suka bercanda. Saya pernah satu meja dalam sebuah diskusi. Saya pikir tak usah ditanggapi serius,” kata Ahmad Mabruri, Humas PKS kepada okezone, Kamis (27/8/2009). Baca Selengkapnya

PKS Anggap Achmad Mubarok Guyonan

Ketua DPP PKS, Mahfudz Sidiq, tidak menganggap serius pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Achmad Mubarok, tentang kedekatan Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan hanya sebagai permainan politik untuk menekan partai mitra koalisi yang terlalu banyak tuntutan.

“Saya tahu Achmad orangnya suka bercanda,” kata Mahfudz di DPR, Senayan, Rabu 26 Agustus 2009. Baca Selengkapnya

Imbauan PKS Kepada Kubu Mega dan Kalla

Dewan Pimpinan Pusat PKS mengimbau pasangan calon presiden dan wakil presiden, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Jusuf Kalla-Wiranto, dan Komisi Pemilihan Umum menaati keputusan Mahkamah Konsitusi tentang perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2009.

“Jadi kalau sudah berperkara di MK masing-masing harus sabar dan legowo,” kata Mabruri, juru bicara DPP PKS. Baca Selengkapnya

Imbauan PKS Bagi Megawati dan Jusuf Kalla

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  PKS mengimbau pasangan calon presiden dan wakil presiden, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Jusuf Kalla-Wiranto, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menaati keputusan Mahkamah Konsitusi tentang perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2009.

“Jadi kalau sudah berperkara di MK masing-masing harus sabar dan legowo,” kata Mabruri, juru bicara DPP PKS, Selasa 11 Agustus 2009.
Keputusan yang diambil hakim MK, kata Mabruri, telah didasarkan pada alat bukti yang kuat, penjelasan saksi, dan pengkajian hukum yang mendalam. Baca Selengkapnya

PKS Puas dengan Putusan MK

Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materiil terhadap penafsiran tiga butir pasal UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, Senin 7 Agustus 2009. Baca Selengkapnya

Gugatan PKS-Hanura Dikabulkan MK Sebagian

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan PKS-Hanura yang mempermasalahkan pasal 205, 211, dan 212 UU No 10 tahun 2008, tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD. Namun MK hanya mengaulkan gugatan itu sebagian.

Hal ini diputuskan MK dalam persidangan sengketa pemilu yang diajukan oleh PKS dan Hanura, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2009). Baca Selengkapnya

PKS Ancam Usul Pecat Semua Anggota KPU

PKS merupakan salah satu yang terancam berkurang perolehan kursi di Parlemen.

Politisi PKS, Agus Purnomo, mengancam untuk mengusulkan pemecatan terhadap semua anggota KPU jika putusan MA yang membatalkan cara penetapan kursi tahap kedua Pemilihan Legislatif tetap dijalankan.

Sebab, kata Agus, jika komisi Pemilu tetap mengikuti putusan MA, otomatis putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan KPU merevisi cara penetapan kursi tahap ketiga tidak dapat dijalankan.
Baca Selengkapnya

Mengapa PKS dan PAN Melawan Putusan MA

Putusan MA membuat kursi tiga partai besar menggelembung, kursi partai kecil mengempis.

22 Juli 2009, tersiar kabar Mahkamah Agung membatalkan tata cara penghitungan kursi tahap dua yang dianut Komisi Pemilihan Umum. Putusan bertarikh 18 Juni 2009 itu menyatakan pasal 22 huruf c serta pasal 23 ayat 1 dan 3 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.
Baca Selengkapnya

Halaman Selanjutnya »