Demokrat Apresiasi Sikap Legowo Kubu Mega & JK

Sikap legowo pasangan Mega-Prabowo dan JK-Wiranto menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat apresiasi dari Partai Demokrat, seteru mereka dalam pilpres.

Sikap semacam itu merupakan bukti tindakan seorang negarawan yang akan menciptakan situasi kondusif pascapemilu. “Kami menghargai sikap legowo dari para pemohon. Sikap legowo adalah tradisi demokrasi yang sehat dan dewasa,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum melalui pesan singkat kepada okezone di Jakarta, Kamis (13/8/2009). Baca Selengkapnya

Imbauan Demokrat Kepada Mega dan JK

Siang ini pukul 14.00 Mahkamah Konstitusi akan menjatuhkan palu godam terkait putusan perselisihan hasil Pemilihan Presiden. Semua yang berperkara diimbau tidak sengit terhadap apapun putusan hakim konstitusi nanti.

“Semua harus taat asas dan patuh kepada keputusan,” kata Achmad Mubarok, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Baca Selengkapnya

Pesan SBY untuk Caleg Demokrat Terpilih

Ketua Dewan Penasehat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berpesan kepada sejumlah anggota DPR Partai Demokrat terpilih setelah memasuki pelantikan untuk tidak terlibat penyimpangan.

SBY dalam arahannya, mengatakan dirinya tidak akan menolong kadernya yang terlibat penyimpangan. “Saya tidak ingin dengar ada anggota partai Demokrat di parlemen atau non parlemen terlibat penyimpangan apapun termasuk korupsi,” ujar SBY di Cikeas, Senin 10 Agustus 2009. Baca Selengkapnya

“Giliran Caleg Demokrat Ajukan, MA Kabulkan”

Sebelum caleg Demokrat, pernah ada caleg PDIP yang ajukan tapi ditolak.

Juru Bicara Partai Hati Nurani Rakyat, Jogi Suhandoyo, meminta Ketua Muda Mahkamah Agung bidang Pengawasan dan Komisi Yudisial memeriksa tiga hakim agung yang menyidangkan gugatan uji materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Jogi menilai putusan yang membatalkan peraturan mengenai penetapan calon terpilih tahap kedua itu janggal.
Baca Selengkapnya

Mengapa PDIP Tak Mau Koalisi dengan SBY

“Ideologi ini tidak akan menemukan titik temu kalau SBY mengakomodir Mega-Prabowo.”

Jika PDI Perjuangan memutuskan berkoalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat pada periode pemerintah 2009-2014, maka akan terjadi penumpukan kekuasaan di eksekutif.

Kata Aria Bima Trihastoto, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Kamis 16 Juli 2009, itulah sebabnya mustahil bagi partai yang sekarang masih dipimpin Megawati Soekarnoputri ini memilih bekerjasama dengan partai pemerintah.
Baca Selengkapnya

Setelah PKS, Demokrat Juga ‘Tantang’ PDIP

Demokrat juga mempersilakan PDIP melanjutkan ke ranah hukum.

Setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat yang juga tim sukses capres-cawapres SBY-Boediono, mempersilakan PDI Perjuangan membuktikan dugaan pelanggaran Pemilu Presiden ke mekanisme hukum. Yang penting, PDIP jangan asal tidak setuju saja.
Baca Selengkapnya

Tiga Alasan Golkar Merapat ke Demokrat

Kalau Golkar jadi oposisi, suaranya akan jeblok lagi pada 2014.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ahmad Mubarok sudah memperkirakan bahwa Partai Golkar akan merapat ke pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono.

Menurut dia, setidaknya ada tiga alasan mengapa Golkar akhirnya akan dipegang oleh pemerintahan SBY.
Baca Selengkapnya

Ini Tanda Ada Hubungan Khusus KPU-Demokrat

Isi SMS itu menyampaikan perihal Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary yang ditekan.

Sekretaris Tim Sukses Mega-Pro, Hasto Kristianto, menduga adanya hubungan khusus antara Komisi Pemilihan Umum dan Partai Demokrat. Hal ini terbukti dengan adanya anggota komisi yang mengirimkan pesan singkat kepada tim SBY.
Baca Selengkapnya

Singgung Etnis Arab Ruhut Sitompul dan Demokrat Minta Maaf

Debat itu juga dihadiri, Permadi dan Fuad Bawazier.

Partai Demokrat dan Ruhut Sitompul meminta maaf kepada etnis tertentu yang tersinggung atas pernyataan tim sukses SBY-Boediono beberapa waktu lalu. Yang dilakukan Ruhut adalah membela diri.

“Saya meminta maaf dari lubuk hati yang terdalam kalau ada kata-kata saya yang membuat tersinggung etnis tertentu. Saya tidak bermaksud demikian, saya mohon maaf atas kejadian itu,” kata Ruhut Sitompul di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jakarta Timur, Senin, 1 Juni 2009.
Baca Selengkapnya

Demokrat Tanggapi Pernyataan “Bumper” JK

Partai Demokrat ternyata gerah juga atas pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, yang juga menjabat Wakil Presiden, Jusuf Kalla. JK mengatakan bahwa dirinya dan Golkar sering menjadi penyelamat atau bumper atas kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat, terutama di parlemen.

Menanggapi pernyataan JK, Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hassan menyampaikan beberapa pernyataan sikap partainya. Soal bumper, kata Syarif, Demokrat dan Golkar selama ini bersama-sama di depan dalam mendukung pemerintah.
Baca Selengkapnya

Halaman Selanjutnya »