Batas Akhir Polisi Sidik Dana Kampanye

Anggota Badan Pengawas Pemilu, Agustiani Tio, mengatakan dugaan pelanggaran dana kampanye tiga pasangan calon presiden pada Pemilihan Presiden 2009 telah memasuki proses penyidikan oleh kepolisian.

“Data terakhir, waktu bagi penyidik untuk melakukan penyidikan atas laporan pidana Pemilu itu pada 12 Oktober 2009,” kata Agustiani Tio di Media Center Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 6 Oktober 2009. Baca Selengkapnya

Tim SBY-Boediono Diperiksa soal Sumbangan BTPN

Badan Pengawas Pemilihan Umum hari ini memeriksa tim kampanye nasional pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Anggota Badan Pengawas, Wirdyaningsih, mengatakan, pemeriksaan ini terkait sumbangan sebesar Rp 3 miliar dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional.
Baca Selengkapnya

Tim SBY-Boediono: Tidak Ada Dana Asing Masuk

Termasuk perusahaan yang disebut-sebut berada dalam satu holding company.

Tim sukses SBY-Boediono mengklarifikasi perusahaan yang disebut-sebut sebagai perusahaan asing yang menyumbang dana kampanye. PT Northstar Pasific Capital, PT Northstar Pasific Investasi, dan PT Polykfilatex.
Baca Selengkapnya

PPATK Curigai 23 Aliran Dana Kampanye

Tiga kasus dengan nilai miliaran rupiah sudah dilaporkan ke KPU.

PPATK mencurigai 23 aliran dana terkait pemilu legislatif. Tiga kasus sudah dilaporkan kepada komisi pemilihan umum (KPU) dan pihak berwajib.

“Yang kita proses tiga kasus, penyimpangan kita laporkan ke KPUD dengan besaran beberapa miliar,” kata Kepala PPATK Yunus Husein di Jakarta, Selasa 9 Juni 2009.
Baca Selengkapnya

Andi: Tak Ada Dana Asing untuk Kampanye Yudhoyono

Anggota tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, Andi Mallarangeng, menyangkal ada aliran dana dari rekening di luar negeri ke konsultan politik pasangan ini. Andi mengatakan tim sukses memperoleh dana secara halal.

“Nggak ada (aliran dana asing). Itu kan dilarang dan melanggar undang-undang,” kata Andi, saat dikonfirmasi, di kantor Presiden, Rabu (3/6). Baca Selengkapnya

Prabowo Penyumbang Dana Terbesar Untuk Kampanye

Calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto tercatat sebagai penyumbang dana terbesar untuk kampanye pilpres 2009 bagi pasangan Megawati-Prabowo yaitu Rp 15,005 miliar.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary, di Jakarta, Selasa, mengatakan, penyumbang terbesar dana kampanye pasangan Megawati-Prabowo berasal dari pasangan capres dan cawapres yang bersangkutan.
Baca Selengkapnya

Yudhoyono Mengaku Kesulitan Kumpulkan Dana Kampanye

Calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengakui tidak mudah mendapatkan dana dan logistik untuk keperluan kampanye. Ia menegaskan kemenangan dalam pemilihan presiden tidak diukur berdasarkan besarnya dana dan logistik kampanye.
Baca Selengkapnya

Survei Nielsen Biaya Iklan PKS & PDIP Lampaui Laporan ke KPU

PDIP laporkan dana kampanye ke KPU hanya Rp 10 miliar, sementara survei temukan?

Survei iklan yang dilakukan Nielsen Company menemukan hanya dua partai yang perkiraan biaya iklannya di bawah laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum. Nielsen menemukan biaya iklan enam partai jauh di atas laporan resmi ke KPU pada 24 April 2009 lalu.

Dua partai yang sesuai survei dengan laporannya adalah Partai Demokrat dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Nielsen menemukan, sepanjang Juli 2008-April 2009, Demokrat membelanjakan total Rp 214,439 miliar dan Gerindra Rp 151,211 miliar. Pada KPU, Demokrat melaporkan dana kampanyenya Rp 243,8 miliar dan Gerindra lebih tinggi lagi Rp 308 miliar.
Baca Selengkapnya

Rp 3,7 Miliar Untuk Audit Dana Kampanye

KPU menganggarkan Rp 98 juta untuk mengaudit satu partai politik.

Komisi Pemilihan Umum menganggarkan Rp 3,7 miliar untuk mengaudit dana kampanye partai politik peserta pemilu. Audit ini rencananya akan dilakukan Kantor Akuntan Publik selama 30 hari.

“Untuk audit kita anggarkan Rp 98 juta per parpol,” kata Kepala Bagian Administrasi dan Hukum KPU, Ahmad Fayumi, di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu 25 April 2009.
Baca Selengkapnya

Laporan Dana Kampanye Paling Lambat 24 April

“Jika tak melapor dana kampanye, calon bisa gagal mendapatkan kursi.”

Kewajiban partai politik belum usai meski pesta demokrasi pemilu legislatif 2009 telah berakhir. Menurut Kepala Bidang Adminitrasi dan Hukum Komisi Pemilihan Umum, Ahmad Fayumi partai politik diminta segera menyetorklan laporan dana kampanye yang diterima.

“Paling lambat laporan diserahkan tanggal 24 April 2009,” kata Ahmad Fayumi di gedung komisi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa 21 April 2009.
Baca Selengkapnya

Halaman Selanjutnya »