Warga Jakarta Memilih

Hari Ini, Rabu, 11 Juli 2012, warga DKI Jakarta memilih gubernur dan wakil gubernur yang dinilai paling tepat memimpin Ibu Kota selama lima tahun ke depan. Berdasarkan daftar pemilih tetap terakhir, tercatat 6.962.348 orang berhak memberikan suara.

Pemberian suara akan dilakukan di 15.059 tempat pemungutan suara yang tersebar di 267 kelurahan, mulai dari pukul 07.00 hingga 13.00.

Ada enam pasang calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta yang akan dipilih. Mereka adalah Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, Faisal Basri-Biem T Benjamin, dan Alex Noerdin-Nono Sampono.

Kartu pemilih

Meski demikian, hingga kemarin masih ada warga yang belum menerima kartu pemilih. Sebanyak 500 kepala keluarga di Apartemen Puri Kemayoran, Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat, misalnya, belum menerima surat undangan ataupun kartu pemilih hingga kemarin siang.

”Kami sudah bertanya kepada pengurus RT, tetapi tidak ada jawaban yang jelas. Kami juga belum pernah mendapatkan sosialisasi ataupun didata sebagai pemilih pilkada. Padahal, kami memiliki KTP Jakarta,” ujar Trisno Darmono, penghuni apartemen itu.

Pada pilkada tahun 2007 serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009, warga apartemen tersebut mendapatkan undangan memilih dan kartu pemilih.

Menurut Trisno, penghuni apartemen itu mayoritas pendukung Hendardji Soepandji-A Riza Patria. Mereka juga ikut mengumpulkan KTP untuk meloloskan pasangan dari calon perseorangan itu ke laga pilkada.

Kondisi serupa terjadi di beberapa lokasi. Sebanyak 56 warga RT 4 RW 2 Lubang Buaya, Makassar, Jakarta Timur, juga belum mendapat kartu pemilih.

Di Jakarta Selatan, tepatnya TPS 17 Kelurahan Lebak Bulus, 60 pemilih juga belum mendapat surat undangan. Sementara di RT 03 RW 03 Kelurahan Lebak Bulus, ada undangan yang ditujukan kepada warga yang justru sudah meninggal dunia.

Namun, Nurhamzah, anggota KPPS di Lebak Bulus, membantah bahwa di daerahnya ada warga yang sudah meninggal atau pindah yang mendapat kartu pemilih. ”Kartu pemilih sudah disebar dan dibagikan kepada warga yang berhak,” katanya.

Sugoto Sulistiono, warga RT 3 RW 10 Kelurahan Klender, Jakarta Timur, hingga semalam mengeluh karena tidak mendapat kartu pemilih. Sugoto yang mengaku sebagai pendukung Jokowi merasa heran karena hanya istrinya yang mendapat kartu pemilih. Padahal, pada pilkada sebelumnya, dia mendapat kartu pemilih, begitu juga pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Laela Maisyarah (38), warga RT 07 RW 02 Kelurahan Slipi, Jakarta Barat, juga tidak terdaftar di DPT ataupun DPS. Dia akhirnya harus kehilangan hak pilihnya.

Di Jakarta Utara, setidaknya 100 pemilih belum menerima kartu pemilih karena ditemukan salah cetak pada kartu pemilih itu sehingga harus dikembalikan ke KPU DKI Jakarta. Namun, kartu-kartu itu belum dikembalikan lagi ke KPU Jakarta Utara.

Ketua Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih KPU Jakarta Utara Prianda Anata mengatakan, semua pemilih di Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, menerima kartu pemilih yang salah cetak pada bagian alamat. Terkait nama jalan beserta RT dan RW tercatat benar sesuai dengan domisili pemilih, tetapi untuk wilayahnya tercetak Jakarta Pusat.

”Pemilih, KPPS, PPS, ataupun PPK di Rawabadak Selatan tidak akan mempermasalahkan itu. Mereka akan tetap melaksanakan pemungutan suara,” lanjutnya.

Ketua Media Center Tim Pemenangan Hidayat-Didik, Hartono, berharap semua warga DKI Jakarta dapat menggunakan hak suaranya. Perlu dicarikan jalan keluar terhadap warga yang belum masuk atau belum mendapat undangan pemilihan, tetapi memiliki KTP yang sah dan jelas.

”Warga yang belum masuk DPT dan tak terima undangan itu bisa jadi merupakan pemilih potensial untuk semua pasangan calon. Harus ada jalan keluar yang adil agar mereka tetap bisa memilih. Kalau punya KTP, penduduk tetap, dan jelas tempatnya, semestinya warga itu bisa memilih,” lanjutnya.

DPS dan KTP

Ketua KPU DKI Jakarta Dahliah Umar mengatakan, pihaknya masih menelusuri letak kekacauan distribusi surat undangan dan kartu pemilih.

Sebagai solusi dari kekacauan ini, anggota KPU DKI Jakarta, Sumarno, mengatakan, pemilih yang terdaftar dalam DPS, tetapi tidak menerima surat undangan atau kartu pemilih, masih tetap bisa memberikan hak pilihnya dalam pemungutan suara.

”Syaratnya, pemilih ini terdaftar di DPS dan bisa menunjukkan KTP atau kartu keluarga yang asli ke TPS terdekat,” ujarnya.

Sumarno juga memastikan tinta penanda pemilih memiliki tingkat konsentrat tinggi sehingga bisa menempel di jari pemilih selama 3-4 hari. Tanda tinta di jari ini merupakan salah satu instrumen pengawas untuk mencegah satu orang memakai hak pilihnya lebih dari satu kali.

”Petugas KPPS juga kami minta untuk membersihkan jari pemilih sebelum dicelupkan ke tinta. Ini untuk mencegah pemilih melapisi jarinya dengan zat tertentu sebelum dicelupkan ke tinta sehingga memudahkan tinta hilang,” katanya.

Menyusul adanya perubahan jumlah DPT, Senin, KPU DKI Jakarta juga menyatakan telah mengeluarkan surat edaran ke KPU tingkat kota/kabupaten.

”Senin malam, kami langsung memberitahukan keputusan terbaru KPU Jakarta tentang DPT ke petugas di lapangan,” ujar Dahliah.

Dalam rapat pleno, Senin lalu, KPU Jakarta mencoret 21.344 pemilih. Dengan pencoretan ini, jumlah pemilih di DPT Jakarta menjadi 6.962.348 orang.

Foto hasil perolehan suara

Indonesia Corruption Watch dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengimbau warga agar berperan aktif mengawal hasil penghitungan suara.

”Salah satunya dengan memotret perolehan suara di setiap TPS. Hasil ini akan menjadi database warga untuk mengawal penghitungan suara,” ujar Abdullah Dahlan, Ketua Divisi Korupsi Politik ICW.

ICW dan LBH juga mengapresiasi langkah Panwaslu Jakarta yang mengadakan penghitungan sendiri hasil perolehan suara dari tiap TPS. ”Kalau ada perbedaan 5 persen, ada sesuatu di luar kewajaran,” ujar Abdullah.

Ketua LBH Jakarta Nurkholis Hidayat berharap pemilih memerhatikan betul rekam jejak setiap pasangan calon sehingga tidak terjadi salah pilih.

Hal lain yang perlu diwaspadai selama masa pemungutan suara adalah tekanan dan intimidasi dari pejabat struktural terhadap pemilih. Salah satunya adalah pemilih diancam dipersulit dalam urusan birokrasi apabila tidak memilih calon tertentu. Intimidasi ini membuat pemilih tidak bebas menentukan pilihan.

Sumber : kompas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone