SBY Perhatikan Usulan Menteri Profesional

Dalam menyusun kabinet pemerintahan periode 2009-2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono akan memperhatikan berbagai usulan agar pos-pos kementerian tertentu diberikan kepada kalangan profesional.

Hal itu dikemukakan Achmad Mubarok, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Jumat 4 September 2009.

Usulan itu antara lain dari survei lembaga survei Indobarometer yang menyebut mayoritas dari 1200 responden menghendaki lima pos kementerian kabinet pemerintahan SBY-Boediono tidak diisi oleh orang-orang dari partai politik.

Pos menteri itu ialah Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Menteri Koordinator Perekonomian.

Namun, Achmad memberikan catatan mengenai pengertian profesional. Orang profesional bukan berarti khusus mereka yang sama sekali tidak berada di bawah naungan partai politik. Sebab, katanya, partai pun sesungguhnya memiliki orang-orang yang sangat profesional di berbagai bidang.

“Partai kan sifatnya hanya nempel, sedangkan kalau profesional itu kan benar-benar melekat pada dirinya.”

Kendati demikian semua masukan dari masyarakat akan ditampung. Dengan demikian proses penyusunan kabinet periode lima tahun mendatang benar-benar sempurna. Dan hanya orang-orang yang mampu menangani bidangnya yang terpilih.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Marzuki Alie, menambahkan yang paling penting dalam penempatan di kementeria ialah komitmen dan loyalitas. Artinya, bukan persoalan berasal orang partai atau tidak.

Menurut Marzuki justru kalau dia adalah orang partai yang mempunyai kredibilitas, maka dia akan memperoleh dukungan yang kuat.

“Dan harus diingat, seorang menteri manakala sudah diangkat masuk ke kabinet dia akan bertanggung jawab ke presiden bukan partainya,” kata Marzuki. “Ini harus ditekankan guna mengefektifkan kabinet presidensial.”

Sumber : Vivanews
Jum’at, 4 September 2009, 10:06 WIB
Siswanto

Berita Terkait

• Presiden Tetapkan Aturan Main Menteri
• Tifatul: Perlu Ada Kementerian Anak
• Pengamat: Nilai Positif dari Mundurnya 4 Menteri
• Komposisi Menteri Harus 60 Persen Profesional
• Menteri Mundur, Presiden Siapkan Ad Interim
• Incar Kursi Menteri, Cak Imin Kritik Depag