Nasib Aturan 2,5% di Dapil Diputuskan

Mahfud MD & Maria Farida di Mahkamah Konstitusi (ANTARA/Widodo S. Jusuf) vivanews

Mahfud MD & Maria Farida di Mahkamah Konstitusi

Kamis ini, 8 Oktober 2009, Mahkamah Konstitusi putusan atas perkara Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 205 ayat (1)]. Para pemohon perkara adalah para caleg dari Daerah Pemilihan Sulawesi  Selatan yang gagal lolos ke parlemen, yaitu Andi Jamaro Dulung (PPP), Hamka Haq (PDIP), dan Edward Tanari (PDIP).

Ketiga pemohon merasa telah dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Karena norma hukum yang terkandung dalam Pasal 205 ayat (1) UU 10/2008 yang menjadi dasar penetapan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) bagi kursi anggota DPR RI telah mengabaikan suara sah dari rakyat pemilih yang menyalurkan suaranya kepada partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5%. Hal itu menurut mereka bertentangan dengan pasal 281 ayat (2) UUD 45 karena melanggar prinsip non diskriminasi.

Pokok persoalan yang diajukan dalam perkara oleh para pemohon adalah adanya suara dari partai peserta pemilu yang tidak lolos dari parliamentary threshold di daerah pemilihan yang bersangkutan tidak dihitung di dalam pemilihan umum legislatif. Hal itu mengakibatkan tidak terpilihnya para pemohon menjadi anggota dewan.

Dalam Pasal 202 UU 10/2008 memang disebutkan bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara yang sah secara nasional untuk diikutkan dalam
penentuan perolehan kursi di DPR.  Kemudian di Pasal 205 ayat 1 dikatakan, penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR partai politik peserta Pemilu didasarkan atas hasil perhitungan seluruh suara sah dari setiap partai politik peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Oleh karena itu ketiga pemohon meminta kepada MK untuk menyatakan bahwa pasal 205 ayat 1 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena mengandung ketentuan diskriminatif dan selayaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.¬† Frasa kalimat yang menyatakan ‘memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan’ dalam pasal 205 ayat 1 sebaiknya dihapuskan, karena menghilangkan nilai (value) dari suara yang telah diberikan oleh rakyat.

Dalam sidang pendahuluan, 20 Agustus lalu, Edward Tanari mengatakan bahwa istilah one person, one man, one vote, one value semestinya diterapkan. kalau tidak masyarakat yang sudah memilih ini tidak dihitung, berarti tidak punya nilai.

Pemberlakun PT 2,5% secara nasional untuk menyeleksi partai yang berhak mendapat bagian kursi di DPRI RI menurut pemohon memang tidak masalah. Namun suara rakyat yang memilihnya secara sah harus tetap diikutkan dalam akumulasi angka BPP DPR. Jika tidak diikutkan, menurut mereka, berarti telah tidak terjadi perlakuan diskriminatif terhadap rakyat.

Sumber : Vivanews
Kamis, 8 Oktober 2009, 05:57 WIB
Arfi Bambani Amri, Mohammad Adam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone