Yudhoyono Perlu Kurangi Jumlah Menteri

Direktur Eksekutif Reform Institute, Yudi Latif, menilai Susilo Bambang Yudhoyono perlu merampingkan jumlah menteri dalam kabinet. Pengurangan menteri ini tanpa perlu mengurangi jumlah departemen yang ada.

“Satu menteri bisa membawahi sejumlah departemen,” kata Yudi saat dihubungi, Senin (27/7).

Menurut dia, sejumlah departemen yang bidangnya saling berdekatan bisa dipimpin oleh satu menteri. Misalnya, Departemen Kehutan dan Departemen Lingkungan Hidup cukup dipimpin satu menteri yang sama. Perampingan ini, kata Yudi, bisa lebih mengefektifkan pemerintahan dan sekaligus menciptakan efisiensi anggaran. Selain itu, Presiden bisa lebih memercayakan kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sehingga, pembangunan pun bisa dilaksanakan dari pusat hingga daerah meski jumlah menteri sedikit.

Tapi, hal pertama yang harus dilakukan Presiden adalah menentukan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Setelah itu, Yudhoyono bisa melihat menteri yang diperlukan di pemerintahan. Cara ini, kata Yudi, telah diterapkan di Amerika. “Jumlah menteri di Amerika tak sampai 10 orang,” ujarnya.

Setelah menentukan prioritas pembangunan dan jumlah menteri, Yudhoyono tinggal memilih orang yang secara profesional cocok menempati jabatan menteri. Yudhoyono, kata Yudi, tak perlu mengakomodir keinginan semua partai untuk menempatkan kadernya dalam kabinet. Pasalnya, besar kemungkinan menteri dari partai akan membangkan terhadap kebijakan Presiden menjelang masa jabatannya berakhir. “Yudhoyono bisa ditikam dari belakang jika kebijakannya merugikan partai politik,” ujarnya.

Apalagi, dia melanjutkan, Yudhoyono tak bisa maju lagi sebagai calon presiden sesuai amanat Konstitusi. Sehingga, partai politik pendukung Yudhoyono akan oportunis menjelang pemilihan 2014. Lagipula, saat ini sistem yang dianut adalah presidensiil. “Kalau sistem parlementer, menteri merupakan perpanjangan tangan partai. Sekarang, Yudhoyono tak boleh didikte oleh partai,” ujarnya.

Yudhoyono, kata Yudi, cukup mengakomodir satu atau dua partai yang memiliki suara signifikan di DPR. Dengan begini, posisi Yudhoyono di Parlemen juga tetap aman. “Berbeda dengan 2004, saat ini Demokrat jauh lebih kuat sehingga tak perlu merangkul partai-partai kecil,” ujarnya.

Salah satu partai yang bisa dirangkul oleh Yudhoyono, kata Yudi, adalah Partai Golkar. Menurut Yudi, Golkar kemungkinan besar akan tetap berkoalisi dengan Demokrat dalam pemerintahan. “Dengan merangkul Golkar dan satu partai lain, Demokrat juga bisa menjadi mayoritas di DPR,” ujarnya.

SUmber : PRAMONO tempointeraktif

Berita Terkait

• Kubu SBY Bantah Partai Koalisi Dijatah 2 Kursi Menteri
• SBY Bahas Penyusunan Kabinet di Cikeas?
• Anas: Terlalu Pagi Bicara Kabinet
• Elite Parpol Non-”Threshold” Bukan Orang Bodoh
• Beranikah SBY Bentuk Kabinet Profesional?
• Partai Kecil Tak Pantas Duduk di Kabinet