Kalla Didesak Minta Maaf pada Yudhoyono
April 29, 2009 by pemiluindonesia.com
Muladi
Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla didorong untuk menyelesaikan persoalan komunikasi dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Kubu fungsionaris Golkar pendukung Yudhoyono-Kalla menilai Partai Demokrat masih membuka pintu koalisi untuk Golkar.
“Harus ada penyelesaian budaya dan adat. Pak JK mungkin bisa meniru Pak SBY yang meminta maaf dan mengklarifikasi soal pernyataan Mubarok (Ketua DPP Partai Demokrat),” kata Ketua DPP Golkar bidang Hukum, Muladi, di kantor Lemhanas, Senin (27/4).
Muladi mengaku dirinya mendukung kelanjutan duet Yudhoyono-Kalla bersama beberapa fungsionaris Golkar lainnya. Misalnya, Wakil Sekretaris Jenderal, Firman Subagyo; Wakil Ketua Umum Golkar, Agung Laksono; dan Ketua DPP, Yorris Raweyai.
Minggu malam (26/4), sejumlah pengurus daerah tingkat provinsi Golkar bertemu Kalla di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar. Opsi melanjutkan duet Yudhoyono-Kalla kembali mencuat. Sebelumnya, rapat pimpinan nasional khusus Golkar menetapkan Kalla sebagai calon presiden. Selain itu, Ketua Umum Golkar harus menjalin komunikasi politik dengan berbagai partai politik. Hasil komunikasi itu harus dilaporkan dalam forum serupa rapimsus.
Yudhoyono dan Kalla telah dua kali membahas soal koalisi dalam pertemuan empat mata. Pertemuan pertama dilakukan di rumah pribadi Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor. Pertemuan itu dilakukan selama sekitar 40 menit. Pertemuan kedua berlangsung di Istana Presiden.
Menurut Muladi, detail isi pertemuan hanya diketahui kedua tokoh itu. Namun, dia melanjutkan, Yudhoyono tak sepenuhnya menolak Kalla. Dia mengatakan ada persoalan pribadi yang masih mengganjal sehingga Yudhoyono enggan bersanding dengan Kalla. “Ada tatakrama budaya Jawa. Itu sangat pribadi dan yang bisa menyelesaikan hanya mereka berdua,” katanya.
Rapat pimpinan nasional Partai Demokrat menetapkan Yudhoyono sebagai calon presiden. Namun, Demokrat tak menetapkan satu nama pun calon wakil presiden. Padahal, sejumlah tokoh dikabarkan masuk bursa calon pendamping Yudhoyono. “Itu sinyal. Maka Pak JK harus melakukan pendekatan empat mata dengan SBY secara intensif. Korbankan dulu prestise, harga diri,” ujarnya.
Sumber L KURNIASIH BUDI tempointeraktif
Loading ...
Ass. Meminta maaf adalah sesuatu yang mulia ketika kita salah. Ada permintaan maaf dengan kata2, ada prmintan maaf dengan cara tertutup dan ada permintaan maaf dengan perbuatan non kata2. Nah sekarang kalo pak JK minta maaf dengan kata2 didepan publik hal itu akan merendahkan marwah dan martabat pak JK pribadi maupun Golkar secara umum. Permintaan maaf yang paling baik adalah bersatu dengan koalisi yang benar2 mau membangun bangsa ini dengan sepenuh hati, bukan hanya koalisi mau cari kursi kepemimpinan. Koalisi dilandasi dengan itikad seperti diatas, itu jalan ynag tebaik buat Golkar. Kalo mau koalisi dengan demokrat ya harus komitmen dengan kontrak politik yang disepakati, itulah cara meminta maaf yang lebih arif. Dan sebenarnya PArtai demokrat kan masih membuka pintu terbuka untuk Golkar, artinya tanpa meinta maafpun secara lisan , Partai demokrat sudah memaafkan kok, tinggal menyepakati dan komuitmen dengan kontark politi k nya , kan selesai. Ayo Golkar bangun lagi negeri ini lebih dari yang kau bangun dulu jaman Orba. Nama Golkar adalah golongan Karya artinya golongan orang2 yang mau bekerja demibangsa dan negara agar bangsa maju dan rakyat sejahtera.Kalo bisa jangan jadi oposisi, karena Golkar sudah biasa dalam pemerintahan,biarkan oposisi serahkan apada ahlinya.
Saya yg tadinya partisan berat golkar muak liat cara JK mimpin golkar, kupleh dan bebal, partai bisa hancur berantakan bila dibiarkan. Permasalahan partai sebenarnya sederhana saja, ganti segera ketua umumnya dan pilih ulang secara demokratis. Contoh gaya kepemimpinan demokratis bung Akbar sewaktu menjadi ketua umum golkar reformis 1998-2004, sehingga partai tetap eksis walaupun banyak mendapatkan tekanan, bahkan tetap dpt memimpin perolehan suara dlm pemilu 2004.
Tidak perlu minta maaf, perbedaan ( pandangan, pendapat, kepentingan, dll ) adalah hal yang biasa dalam alam demokrasi.