KPU Terus Tingkatkan Profesionalisme

Jakarta, kpu.go.id—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menyiapkan berbagai program untuk penguatan kelembagaan dan kapasitas penyelenggara pemilu menjadi lebih profesional. Salah satunya mendorong perguruan tinggi untuk membuka program pendidikan di bidang kepemiluan.

“Kita berharap ke depan, ada satu lembaga pendidikan yang arah kurikulumnya dapat melahirkan tenaga profesional di bidang kepemiluan. Kita akan jalin kerja sama dengan perguruan tinggi, seperti apa modelnya nanti kita kaji lebih mendalam,” terang Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik, Minggu (10/2).
Husni mengatakan mahasiswa yang membidangi kepemiluan tersebut setelah lulus diharapkan mengembangkan kariernya di Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Merekalah yang nantinya kita harapnya mengisi posisi komisioner di semua tingkatan mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat,” ujarnya.
Kerja-kerja profesional KPU, kata Husni, harus diiringi dengan penghargaan yang seimbang sehingga mereka dapat menjaga kemandirian dan independensinya. Pekerjaan penyelenggaraan pemilu tidak mudah terutama di daerah. Di satu sisi, seorang komisioner perlu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat luas tetapi di sisi lain ada keharusan menjaga kemandirian dan independensi ketika pelaksanaan pemilihan umum.
Untuk jangka pendek, kata Husni, KPU mendorong jajaran sekretariat di semua tingkatan membuat kalender kerja tahunan yang berisi program, kegiatan dan jadwal pelaksanaan. Menurutnya perencanaan tahapan pemilu yang dibuat secara rinci harus dapat diadopsi dalam menyusun perencanaan untuk pekerjaan rutin.
“KPU sudah memiliki dan berpengalaman dalam menerapkan ilmu perencanaan yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan tahapan pelaksanaan pemilu yang dibuat secara rinci. Kita mampu menyusun rencana yang detail untuk kebutuhan 22 bulan sebelum pelaksanaan pemilu dan 6 sesudahnya. Target kita, 2013, KPU di semua tingkatan sudah harus membuat kalender kerja tahunan,” ujarnya.
Selain itu, pegawai pemerintah daerah yang ada di KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota akan menjalani alih status menjadi pegawai organik KPU. Hal ini dilakukan untuk menutupi kekurangan jumlah pegawai di sekretariat KPU dan menghindari terjadinya perpindahan pegawai secara dinamis akibat rotasi, mutasi dan promosi.

Kemudian keterbukaan sesama komisioner juga diperlukan dalam rangka membangun sinergi dan soliditas. KPU secara kelembagaan terutama jajarang komisioner harus mampu mengelola isu-isu miring yang terkadang sengaja dilontarkan oleh pihak luar. “Makanya sesama komisioner harus saling terbuka sehingga setiap isu bisa kita klarifikasi secara proporsional,” ujarnya. (gd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone