KPU Atur Pembatasan Atribut

JAKARTA - Pembatasan belanja kampanye partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg) masih sulit diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pilihan lain pun diambil. Lembaga penyelenggara pemilu itu merumuskan aturan pembatasan atribut kampanye parpol dan caleg.

“Opsi itu sudah disetujui, hanya kemarin belum kami simulasikan,” ujar Arief Budiman, komisioner KPU, saat dihubungi kemarin (23/7). Menurut Arief, dalam rapat konsultasi KPU dengan Komisi II DPR, sebagian anggota dewan memang menolak rancana tersebut. Namun, tidak sedikit yang setuju jika atribut kampanye dibatasi. “Anggota dewan yang setuju meminta kami memformulasikan pembatasan itu,” ujarnya.

Pembatasan atribut kampanye adalah alternatif bagi KPU dalam mewujudkan proses kampanye yang seimbang. Bukan uangnya yang dibatasi, melainkan jumlah atribut kampanye yang bisa terpasang dalam satu kecamatan atau desa. “Misalnya, di sebuah kecamatan ada berapa desa, tinggal dikalikan berapa jumlah atribut yang boleh dipasang,” ujar Arief.

Pembatasan itu meliputi publikasi yang bisa langsung dilihat masyarakat, seperti poster, banner, ataupun baliho. Menurut Arief, KPU belum membahasnya dengan detail karena ada pertimbangan luas kecamatan setiap daerah yang berbeda-beda. “Bisa saja dibikin proporsional dengan perbandingan jumlah desa dan jumlah penduduk,” jelasnya.

Atribut seperti stiker dan leaflet tidak termasuk dalam pembatasan. Sebab, pembatasan lebih diarahkan pada alat peraga besar yang dibuat parpol maupun caleg. “Seperti baliho, kita batasi ukurannya. Tidak boleh memasang baliho ukuran satu lapangan,” ujar mantan komisioner KPU Jawa Timur itu.

Peraturan KPU juga akan membatasi tempat-tempat pemasangan atribut kampanye. Termasuk, kewajiban memperhatikan estetika dan tata ruang lingkungan yang diselaraskan dengan aturan di daerah. “Sebenarnya mengimbau supaya penggunaan alat peraga seperti stiker juga dibatasi,” tuturnya.

Anggota Komisi II DPR Nanang Samudra mengatakan, DPR memang mendorong KPU agar mengatur pembatasan belanja kampanye para caleg. Mereka memberikan dua opsi pembatasan, apakah sasarannya alat peraga/atribut kampanye atau lewat pengaturan maksimal belanja kampanye para caleg. “Terserah KPU. Apakah mereka membatasi uangnya atau atributnya atau membatasi atribut dan uangnya,” kata dia.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, pengaturan dibutuhkan agar ada kesetaraan dalam kompetisi pada pemilu legislatif. Jangan sampai karena kuatnya modal finansial yang dimiliki, seorang caleg mampu masif bersosialisasi hingga memperbesar peluang menangnya. Sementara itu, caleg yang bermodal sedikit kehilangan kesempatan. “Padahal, belum tentu yang banyak gambarnya itu dipilih masyarakat,” ujarnya.

Berbeda dengan Nanang, anggota komisi II dari Fraksi Partai Golongan Karya Taufiq Hidayat tidak sepakat dengan pembatasan atribut kampanye. Menurut Taufiq, KPU tidak perlu membuat aturan terlalu rigid yang justru merugikan caleg. “Itu akhirnya akan mereduksi strategi atau taktik caleg di masing-masing dapil,” ujar Taufiq secara terpisah.

Taufiq menyatakan, usul pengaturan semacam itu sama sekali tidak mempertimbangkan faktor lapangan. Dengan komposisi satu dapil antara 8″12 kursi, jumlah tersebut masih sangat luas. “Itu khususnya di luar Jawa sehingga caleg biasanya tidak meng-cover seluruh dapil, namun berkonsentrasi di wilayah tertentu yang dia yakini populer,” jelasnya.(bay/c7/fat)

SUMBER : http://harianrakyatbengkulu.com//

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone