Badan Pengawas Pemilihan Umum

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Tanggal Pengumuman : 12 September 2008

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggota Bawaslu :

Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kecamatan atau nama lain.

Pengawas Pemilu Lapangan, adalah Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.

Pengawas Pemilu Luar Negeri, adalah Petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri.

Sekretariat Bawaslu, adalah aparatur pemerintah yang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bawaslu.

Sekretariat Bawaslu, dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Sekretariat Bawaslu, mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu.

12 Responses to Badan Pengawas Pemilihan Umum

  1. Erika October 23, 2008 at 4:03 pm

    pemilihan gubernur dan wakil nya di kota padang Sumatera Barat sangat tidak fair

    banyak penduduk yang tidak mendapat kartu pemilih

    salah satu nya dalam keluarga saya , tiga orang tidak mendapat kartu, padahal sudah di daftar

    ternyata tidak keluarga saya saja yg tidak mendapat kartu, yang lain masih banyak , ketika saya pergi ke pasar

    di sinyalir memeang sebagian kartu tidak dibagikan, dan akan digunakan untuk kepentingan orang dalam, dan disalahgunakan. untuk kepentingan mereka yang bersangkutan

    mereka memakai kartu orang lain dan mencoblos pilihannya sendiri
    mohon di periksa

  2. Agus Purnomo December 21, 2008 at 2:13 pm

    Kami ingin menyampaikan pelanggaran kampanye oleh beberapa partai yang menggunakan Komplek Mabad Rt 003/05, Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang.
    Mohon Bawaslu segera menertibkan atribut – atribut dan kegiatan beberapa partai tersebut untuk menghindari adanya gesekan dari partai – partai lain dan tentunya agar partai – partai tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU tentang lokasi – lokasi yang tidak boleh digunakan untuk kampanye seperti sekolah, rumah sakit dan komplek atau asrama, serta instansi militer.
    Terima Kasih

    Agus Purnomo

  3. Pingback: KPU Peringati Parpol yang Datang Terlambat - Pemilu Indonesia 2009

  4. Pingback: Iklan Partai Urusan Bawaslu Bukan Depkominfo - Pemilu Indonesia 2009

  5. ajat sudrajat March 20, 2009 at 7:43 pm

    sekedar mau bertanya neh, dalam pemasangan tanda gambar, caleg mengikutsertakan gambar bupati dalam pamfletnya, apakah itu merupakan suatu pelanggaran ? mohon tanggapan

  6. mohammad taufiq April 11, 2009 at 3:15 pm

    kepada yang terhormat :
    badan pengawas pemilu yang kurang pengawasan dan gak tahu apa yang perlu di awasin. bapak/ibu yang terhormat. pemilu tahun 2009 bukan lagi pemilihan yang sesungguhnya…memang bener pemilu 2009 ada pesta (demokrasi) rakyat indonesia..karena pada pemilu ini rakyat pesta dapat duit dari partai – partai yang ingin jadi anggota legislatif. contohnya di lamongan saja setiap warga ada yang dapat uang Rp. 60.000,- dar beberapa caleg…
    dimana pada saat itu panwaslu?????
    semuanya pada mata duitan…..

  7. Anandika maya kresna April 13, 2009 at 4:29 pm

    Pak, saya mau mengeluarkan unek-unek mengenai pencontrengan kemaren, karena salah satu caleg dari salah satu parpol di Kab. Tulungagung melakukan bukan sekedar Money Politic lagi, tapi membangun infrastuktur bagi keluarga menengah kebawah(mulai MCK, paving jalan, dll) selain itu ada juga duit50ribu per kepala.Tentu saja hasil perolehan suaranya diatas2000. Disaat-saat seperti ini, apakah tidak sebaiknya diturunkan TPF( Tim Pencari Fakta ) karena untuk mencari bukti otentik, susah sekali. Dan usulan untuk Pil Pres mendatang, Mahasiswa dilibatkan dalam tim pengawas independen, karena saya dapat kesaksian dari salah satu teman saya di daerah rungkut,terjadi pendiktean pada saat pencontrengan oleh LANSIA.

  8. Anandika maya kresna April 13, 2009 at 4:30 pm

    Oh iya pak, mau konfirmasi, komen saya yg sebelumnya salah tulis alamat email. Thank’s

  9. lestari May 29, 2009 at 5:17 pm

    Bapak/Ibu Bawaslu yg Terhormat, saya ingin meneruskan laporan rekan2 yg lain tentang kecurangan Seorang anggota legislatif yg sbntr lg akan dilantik. namun kami bingung hendak melaporkan kemana,mengingat jika dilaporkan di kota kami,kemungkinan masalah itu akan hilang begitu saja…krn seseorg itu disupport oleh ‘org kuat’.kami ada bukti dan saksi yg kuat ttg pelanggaran baik berupa money politics/pembagian uang kpd RT/RW, juga suplai minuman keras dan anggota legislatif itupun ikut minum2 disana.kami gerah melihat ini.apakah seorg Pemabuk dan Pelanggar ktentuan spt beliau yg akan duduk jd wakil rakyat? tlg bantu kami pak…apalagi beliau sgt arogant dan menjurus premanisme dan kami takut jika melaporkan nya,dia akan menyuruh org2 utusannya untuk mendatangi rmh kami/ bahkan berlaku premanisme.tlg kami pak/bu…salam

  10. Rusdi Muhammad July 6, 2009 at 4:05 pm

    Saya ingin menyampaikan ada yang mengirim SMS ke HP Saya Dari KOALISI 24 yang pada intinya menyuruh saya atau ingin mempengaruhi saya agar mimili SBY-Boediono, saya merasa SMS ini merupakan pelanggaran hak pemilih bebas untuk memilih pasangan capres dan cawapres yang mana saja sesuai dengan kehendaki hatinya namun SMS ini mempengaruhi, dan cara ini adalah cara yang tidak sehat karena pasangan lain tidak melakukannya

  11. adam July 8, 2009 at 2:57 pm

    mhon recheck hsil suara pilpres di papua
    terlalu banyak kcurangan-kcurangan suara disana

    bagaimana kinerja bawaslu?

  12. Muh.Kurniawan Nur Sewang October 15, 2009 at 6:40 pm

    kenapa setiap Anggaran untuk PPL terlambat datang dari pusat, dan selalu ada perubahan peraturan tentang anggaran PPL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Widgetized Section

Go to Admin » appearance » Widgets » and move a widget into Advertise Widget Zone