Mega-Prabowo Minta Pemilu Dua Putaran

Pasangan Megawati-Prabowo meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebagai pemenang pemilihan umum.

Arteria Dahlan, salah satu kuasa hukum Mega-Prabowo, mengatakan terjadi penggelembungan suara untuk pasangan nomor urut dua, Yudhoyono-Boediono, sebesar 28.658.634 suara.
Baca Selengkapnya

Ajukan Gugatan, Kubu Mega Bantah Tak Siap Kalah

Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Megawati-Prabowo membantah tidak siap kalah dalam pemilu. Hal ini disampaikan pasangan tersebut melalui Anggota Tim Kuasa Hukum mereka, Arteria Dahlan.

Dahlan menekankan isu ini secara khusus berkaitan dengan permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden 8 Juli yang akan diajukan Megawati-Prabowo ke Mahkamah Konstitusi Selasa pagi.
Baca Selengkapnya

ICW Temukan Dugaan SBY-Boediono Terima Dana Asing

Indonesia Corruption Watch menduga dua perusahaan penyumbang dana kampanye pasangan calon SBY-Boediono berafiliasi dengan perusahaan asing. Dua perusahaan itu adalah PT. Northstar Pasific Investasi dan PT.Polykfilatex.

“Kami menduga ini pelanggaran UU Pilpres pasal 103 karena ada unsur kepemilikan asing,” kata Abdullah Dahlan peneliti ICW dalam konferensi pers di media centre Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta, Senin (27/07).
Baca Selengkapnya

Yudhoyono Perlu Kurangi Jumlah Menteri

Direktur Eksekutif Reform Institute, Yudi Latif, menilai Susilo Bambang Yudhoyono perlu merampingkan jumlah menteri dalam kabinet. Pengurangan menteri ini tanpa perlu mengurangi jumlah departemen yang ada.

“Satu menteri bisa membawahi sejumlah departemen,” kata Yudi saat dihubungi, Senin (27/7).
Baca Selengkapnya

Putusan MA Sebabkan Ketimpangan Perolehan Kursi

Keputusan Mahkamah Agung (MA) dinilai menyebabkan disproporsionalitas yang luar biasa. Hal itu terlihat dari perbadingan perolehan suara terhadap perolehan kursi kedua partai politik, maupun dilihat dari disparitas “harga” rata-rata nasional per kursi antara partai politik yang memperoleh kursi termurah dan termahal.
Baca Selengkapnya

Komisi Yudisial Tak Bisa Ubah Putusan MA

Upaya lima parpol melaporkan hakim agung ke Komisi Yudisial tidak akan berpengaruh terhadap putusan MA menganulir penghitungan kursi tahap dua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Meski para hakim agung dikemudian hari terbukti bersalah melanggar kode etik, vonis itu tak bisa mengubah putusan MA. “KY tak bisa mengubah putusan MA,” tegas Ketua KY M Busyro Muqoddas usai menemui perwakilan lima parpol di ruangannya, Jakarta, Senin (27/7/2009).
Baca Selengkapnya

Ketua MPR Sarankan KPU Abaikan Putusan MA

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) memang menimbulkan kontroversi dan permasalahan parlemen di Indonesia. Menurutnya, MA tidak berwenang memutuskan sengketa melainkan kewenangan MK.
Baca Selengkapnya

Ada Apa di Balik Batalnya Penetapan Kursi Tahap 2?

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan penetapan perolehan kursi tahap dua lahir di saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil Pemilu Legsilatif. Mengapa keputusan itu tidak digelontorkan sebelumnya.

Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform Hadar Nafis Gumay kepada okezone memaparkan, ada dua kemungkinan yang menyebabkan keputusan tersebut dilahirkan pascapenetapan hasil oleh KPU.
Baca Selengkapnya

Kubu SBY Bantah Partai Koalisi Dijatah 2 Kursi Menteri

Adanya isu kabinet pemerintahan periode mendatang akan dipenuhi orang-orang Partai Demokrat, dan hanya membatasi bagi partai koalisi hingga dua menteri, dibantah kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Pokoknya mengenai kabinet, itu hak prerogatif presiden. Pada waktunya beliau akan menentukan. Waktu masih cukup panjang ada 3 bulan lagi,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng di kediaman capres bakal pemenang Pilpres 2009 Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Senin (27/7/2009).
Baca Selengkapnya

Ical: Golkar Tak Halangi Kadernya Jadi Menteri

Partai Golkar tidak akan menghalangi kadernya yang mendapat tawaran jabatan menteri dalam kabinet pemerintahan pasangan SBY-Boediono.

Hal itu dikatakan anggota Dewan Penasihat Partai Golkar yang juga Menkokesra Aburizal Bakrie (Ical) saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Blitar. Ical menyatakan akan mempersilahkan kadernya menjadi menteri, sebab, kata dia, partai tak memiliki hak untuk melarang.
Baca Selengkapnya

Halaman Selanjutnya »