Pembagian Rapor SD Diwarnai Kampanye Caleg

Acara pembagian rapor di Sekolah Ddasar Negeri (SDN) 3 Pajagan, Kelurahan Pajagan, Kecamatan Kota, Bangkalan, diwarnai kampanye terselubung terhadap seorang calon legislatif (caleg), Sabtu (31/1).

Sebab sebelum rapor dibagikan, salah seorang guru mengajak kepada wali murid supaya memilih caleg yang bernama Muhalli Sukri dalam Pemilu legislatif (Pileg) 9 April 2009 mendatang. Yang bersangkutan pun, Muhalli Sukri sebagai caleg PKB juga dihadirkan ke sekolah tersebut.

Tak pelak banyak walimurid yang menggerutu terhadap pernyataan seorang guru tersebut. Wakil Komite SDN Pejagan 3, H Darman mengatakan, kejadian seperti itu disebut seperti kampanye terselubung. Tidak seharusnya terjadi di dunia pendidikan. Pasalnya lembaga pendidikan harus steril dari ajang kampanye baik dari partai politik (parpol) maupun caleg.

“Masak, sekolah dijadikan tempat kampanye caleg. Apalagi dalam acara pembagian rapor seperti ini,” terang H Darman saat ditemui di halaman SD tersebut.
Baca Selengkapnya

MUI Tidak Pantas Terlibat Politik

Pakar pemikiran Islam, IAIN Raden Fatah Palembang, Prof Ris`an Rusli mengatakan, tidak pada tempatnya majelis ulama Indonesia (MUI) melibatkan diri dalam ranah politik sehingga mengeluarkan fatwa golongan putih (Golput) haram.

“MUI hendaknya bisa bekerja optimal sesuai dengan peranan lembaga tersebut dan tidak melibatkan diri di ranah politik karena penilaian masyarakat terhadap lembaga itu menjadi bias,” katanya, di Palembang, Kamis.

Menurut dia, MUI harus bekerja profesional guna menciptakan kerukunan umat Islam dan saling menghormati antar masyarakat yang berlainan kepercayaan atau keyakinan.

“MUI juga menjadi garda depan dalam mempertahan keyakinan umat Islam atas segala ketentuan yang telah diatur dalam Al Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW,” katanya.
Baca Selengkapnya

Prajurit TNI Tak Netral Ditindak

Panglima TNI menekankan netralitas TNI dalam pemilu. Jika melanggar, laporkan ke panwaslu.

Jauh-jauh hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah menyatakan netralitasnya dalam Pemilu 2009. Meski demikian, masih ada pelanggaran di lapangan.

Buktinya, kata Ketua Badan Pengawas Pemilu, Nur Hidayat Sarbini, ada laporan dari Panglima Daerah Militer Cenderawasih. “Yakni dipakainya atribut dan gambar TNI oleh peserta pemilu,” kata dia usai bertemu Panglima TNI, Djoko Santoso di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa 27 Januari 2009.

Demikian pula di Sulawesi Barat. “Ada anggota TNI diikutkan dalam kapal untuk pengawalan atribut partai,” kata dia.
Baca Selengkapnya

Mensesneg: Ada Oknum yang Masih Tidak Netral

Pernyataan Yudhoyono itu disampaikan karena adanya temuan di lapangan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mensinyalir ada oknum TNI Angkatan Darat dan Polri yang tidak netral menjelang Pemilu 2009. Pernyataan Yudhoyono itu disampaikan karena adanya temuan di lapangan.

“Tapi ada oknum-oknum yang masih tidak netral. Hendaknya sekarang ini jangan sampai terulang,” ujar Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat 30 Januari 2009.

Maka itu Hatta menyarankan kepada TNI Angkatan Darat dan Kepolisian RI agar menangkap esensi pernyataan Presiden Yudhoyono. Karena pada intinya, Hatta melanjutkan, apa yang disampaikan Presiden Yudhoyono adalah ajakan kepada TNI dan Polri untuk bersikap netral.
Baca Selengkapnya

Ryaas Rasyid: Memilih Itu Bukan Kewajiban

Presiden Partai Demokrasi dan Kebangsaan (PDK) Ryaas Rasyid mengatakan, memilih dalam Pemilu bagi setiap warga negara bukanlah kewajiban yang harus dilakukan, sehingga jika ada warga negara yang tidak memilih itu tidak apa-apa.

“Berdemokrasi dalam Pemilu bukanlah kewajiban seperti dalam agama, jadi memilih atau tidak memilih dalam Pemilu bukan kewajiban,” ujarnya menanggapi fatwa haram Golput, saat memberi pembekalan kepada caleg PDK di Mamuju, Sulbar, Sabtu.

Ia mengatakan, dirinya tidak sependapat dengan fatwa MUI yang mengharamkan Golput dalam Pemilu 2009 karena tidak memilih itu juga merupakan hak bagi masyarakat.

“Yang salah itu adalah memprovokasi pemilih untuk tidak memilih pada Pemilu karena kalau begitu sudah jelas-jelas melanggar UU,” ujar legislator DPR RI ini.

Menurut dia, kalau masyarakat tidak memilih dalam Pemilu karena mereka sudah lelah dengan janji-janji, sehingga jika mereka tidak memilih, dan itu bukan kesalahan, tetapi kesalahan negara dalam menjalankan sistem pemerintahan.
Baca Selengkapnya

Jadwal Kampanye : Empat Partai Berkampanye Setiap Hari

Jadwal kampanye rapat umum disusun berdasarkan provinsi.

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan empat partai setiap hari melakukan kampanye rapat umum antara 16 Maret-6 April 2009. Jadwal itu disusun berdasarkan provinsi.

“Ada 33 provinsi dan 38 partai, tiap hari empat peserta, jadi partai punya jadwal setiap hari,” kata Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat, 30 Januari 2009.

Berkenaan dengan kampanye rapat umum itu, maka pejabat negara yang menjadi juru kampanye harus berbekalkan surat cuti. Karena KPU tak berwenang menolak cuti, Hafiz mengimbau pelayanan publik tetap diperhatikan,
Baca Selengkapnya

Gerindra: Prabowo Final Sebagai Capres

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kembali menegaskan bila pencalonan Prabowo Subianto sudah final sebagai calon presiden pada Pemilu 2009.

Hal ini sebagai penegasan penolakan Gerindra terhadap pinangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyandingkan Prabowo menjadi calon wakil presiden bersama calon presiden Megawati Soekarno Putri.

“Kami segenap keluarga besar Gerindra merasa bangga atas kepercayaan untuk salah satu kader terbaik kami yang dinominasikan. Kami menganggap ini suatu kehormatan,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di kantor DPP Partai Gerindra, Jalan Brawijaya 9 Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2009).

Dia menjelaskan hubungan Gerindra dengan PDIP terjalin cukup baik. Begitu juga dengan komunikasi pribadi yang terbina lancar. “Namun tanggal 14 Oktober 2008, kami telah memutuskan dengan bulat bahwa Gerindra akan mencalonkan Prabowo sebagai capres pada Pemilu 2009,” tandas Ahmad Muzani.

Dengan demikian, tambah dia, pencalonan Prabowo adalah final untuk capres bukan cawapres. Pencalonan sebagai capres Prabowo dengan atau tanpa koalisi. karena itu komunikasi politik Gerindra bukan dadakan karena sudah dibangun jauh hari sebelumnya.
Baca Selengkapnya

KPU Melakukan Validasi Surat Suara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai Kamis (29/1) sampai dengan Sabtu (31/1) melakukan validasi rancangan suara suara untuk DPRD Provinisi dan DPRD Kabupaten/Kota. Validasi surat suara ini dilakukan untuk mengecek ulang nama calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam surat suara.

Untuk kegiatan validasi ini, KPU Pusat memanggil 33 Anggota KPU Provinsi dan 471 Anggota KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang membidangi teknis Pemilu. Kegiatan ini dibagi dalam tiga rayon yaitu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dalam pembukaan validasi surat suara mengatakan, validasi surat suara untuk memastikan tidak ada kesalahan nama caleg dalam surat suara. Menurutnya, caleg ganda juga tidak lagi tercantum dalam rancangan suarat suara. Nama-nama yang sudah tercantum dalam rancangan suara suara akan di-cek kembali dengan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota . Jika rancangan suara suara sudah sesuai dan tidak ada lagi kesalahan nama dan gelar, maka Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota diminta untuk memberikan paraf pada rancangan surat suara itu.
Baca Selengkapnya

Inilah 17 Calon Pendamping Prabowo

Semua calon wakil presiden Gerindra itu sedang diuji kelaikannya. Siapa saja sih?

Tak hanya menampik tawaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Prabowo Subianto menjadi wakil presiden, Partai Gerakan Indonesia Raya malah memunculkan 17 nama calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo. Semua nama itu, kata Sekretaris Jendral Gerindra, Ahmad Muzani, telah diinventarisasi dan sedang dalam proses uji kelayakan mendampingi Prabowo dalam Pemilihan Presiden nanti.

“Syaratnya hanya satu: bisa mengantarkan Prabowo menjadi pemenang sebagai Presiden 2009,” kata Muzani dalam jumpa pers di kantor Dewan Pengurus Pusat Gerindra, Jalan Brawijaya IX No 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 30 Januari 2009.

Muzani menambahkan, nama-nama tersebut berasal dari usul Dewan Pengurus Daerah Gerindra, elemen masyarakat pendukung Gerindra dan Prabowo sendiri.
Baca Selengkapnya

Roy Suryo Buka Rekening Sumbangan Sebagai Caleg

Pengamat Telematika Roy Suryo yang maju dalam bursa calon anggota legislatif (caleg) membuka rekening khusus untuk penyaluran sumbangan yang tidak mengikat untuk dukungan kepadanya dalam perjuangan menuju Senayan.

“Saya menawarkan sesuatu yang berbeda dalam masa kampanye pemilu ini, bukan `money politics` atau menjadi `sinterklas` di sana sini tetapi bagi simpatisan yang mungkin berminat berjuang bersama saya dapat menyalurkan sumbangan yang tidak mengikat melalui rekening yang saya buka,” kata Roy Suryo di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, dirinya merupakan caleg pertama di Indonesia yang berani membuka rekening khusus dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang sudah diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Direktorat Pajak.

“Ini baru pertama kali di Indonesia caleg membuka rekening untuk sumbangan dari simpatisan dan bukan bagi-bagi uang untuk meraih kemenangan,” katanya.
Baca Selengkapnya

Halaman Selanjutnya »